Menit Mematikan dalam Pilkada Jember dan Gresik

Mahkamah Konstitusi dengan tegas dan cermat menolak gugatan yang diajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Husnul Khuluq-Achmad Rubaie (Berkah), dalam perselisihan hasil Pilkada Gresik 2015 di nomor perkara 60/PHP.BUP-XIV/2016.

Gugatan itu ditolak, karena pemohon terlambat memasukkan gugatan. Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 157, peserta pemilihan bisa mengajukan permohonan pembatalan hasil rekapitulasi kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan KPU setempat.

Komisi Pemilihan Umum Gresik menetapkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupatan pada 16 Desember 2015 pukul 16.30. Namun pemohon memasukkan dan melengkapi berkas tiga hari kemudian pada pukul 16.37. Ini berarti ada keterlambatan tujuh menit. Hanya tujuh menit!

Para hakim di MK berpegang teguh pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 157. Tak ada jalan lain selain menolak gugatan itu, karena tak perlu lagi ada yang ditafsirkan di peraturan tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa urusan waktu administratif tidak bisa disepelekan. Jangankan hitungan jam atau hari, hitungan menit pun tak bisa dianggap remeh. Itulah nalar hukum. Tak bisa dan tak boleh dibengkokkan dengan nalar politik yang sepihak.

Tentu menarik untuk ditunggu apakah para hakim di MK akan menunjukkan ketegasan serupa dalam memegang konstitusi dalam kasus lain yan tak kalah krusial, yakni sengketa pilkada Kabupaten Jember. Sebagaimana kasus pilkada Gresik, kasus sengketa pilkada Jember juga berbicara soal pelanggaran waktu administratif.

Komisi Pemilihan Umum Jember mengetahui dan memahami bahwa dua pasangan calon, yakni Sugiarto - Moch. Dwikoryanto dan Faida - Abdul Muqit Arief, terlambat menyerahkan LPPDK masing-masing lima menit dan 40 menit dari jadwal yang ditetapkan.

Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 jelas menyebutkan, keterlambatan itu berbuah sanksi diskualifikasi atau pembatalan status calon. Tidak ada tafsir lain. Kegaduhan terjadi, saat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melansir informasi keterlambatan tersebut dan KPU Jember memilih tidak mendiskualifikasi dua pasangan calon. Tahapan pilkada berlanjut. Proses lanjutan baru terhenti, menyusul gugatan dari pasangan calon Sugiarto - Dwikoryanto yang melayangkan gugatan kepada KPU Jember ke MK karena tidak mengakui keterlambatan lima menit tersebut.

Komisioner KPU RI Arief Budiman pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang mengaudit isi LPPDK, karena itu merupakan kewenangan Kantor Audit Publik (KAP). "Yang penting itu bagaimana kepatuhan menyerahkannya tepat waktu," ujarnya, sebagaimana dilansir Republika.co.id, 27 November 2015.

"Tanpa kita ingatkan pun, paslon semestinya persiapkan ini, karena kami bekerja sesuai aturan UU berlaku, jadi kalau demikian ya kita akan lakukan (pembatalan)," kata Arief.

Di Kota Bitung, KPU setempat membatalkan pencalonan pasangan Ridwan Lahiya dan Maxmillian Purukan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota karena terlambat menyerahkan LPPDK. Pasangan tersebut baru memasukkan LPPDK jauh melewati batas waktu yang ditentukan, yakni dinihari.

Bagaimana dengan kasus Jember? Akankah keterlambatan tersebut bakal ditoleransi MK sebagaimana dilakukan KPU Jember? Majelis hakim MK belum membacakan putusan sela. Namun tentu semua pihak harus berbaik sangka dan tidak boleh berburuk sangka terhadap mereka.

Kita yakin para majelis hakim di MK adalah orang-orang yang bijak-cendekia, dan itu sudah mereka tunjukkan dalam memutus perkara sengketa pilkada Gresik. Mereka terbukti hanya memegang aturan yang jelas dan tegas, tanpa membengkokkannya dengan nalar politik. [wir]

Baca Selengkapnya..

Teror? Teror Apa?

Aksi teror kembali terjadi di Indonesia. Kali ini di Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Kali ini bukan aksi bom berdaya ledak besar layaknya bom Bali. Namun kali ini ada aksi baku tembak di ruang publik, layaknya film-film Hollywood (sesuatu yang nyaris tak pernah dilakukan para teroris dan tukang bom di Indonesia sebelumnya, kecuali jika hendak ditangkap).

Jika Anda membayangkan Tom Cruise yang berperan sebagai Ethan Hunt nan tampan dalam film Mission Impossible tengah melepaskan pelor ke arah musuh, drama teror di Jakarta kemarin menghadirkan sosok polisi ganteng bernama Teuku Arsya Khadafi. Namanya mendadak tenar dan dibicarakan mbak-mbak maupun emak-emak di media sosial.

Mendadak kita semua merasakan betapa heroiknya perlawanan terhadap teror. Berbeda dengan Prancis yang terkesan mengiba-iba dengan tagar 'doa' sebagai pengikat solidaritas, bangsa kita diikat dengan keberanian. #KamiTidakTakut. demikian tagar itu diletupkan di jagat dunia maya, melebihi kecepatan peluru penebar kengerian.

Tukang sate yang tetap berjualan dan mengipasi sate dengan kalem. Orang-orang yang berkerumun di sekitar arena pertempuran antara polisi dan teroris. Semuanya menjadi simbol bahwa bangsa ini adalah bangsa pemberani. Teror? Teror apa?

Namun spekulasi tetap saja berhamburan di media sosial. Tentu saja ada nalar konspiratif di sana. Curiga.

"Ini ulah gerombolan ISIS (Negara Islam Irak-Suriah)."

"Ah, bukan. Ini hanya pengalihan isu terkait urusan saham Freeport."

"Tidak, tidak mungkin. Ini pasti ada kaitannya sama penghapusan isu penangkapan politisi terduga korup."

"Ah, jangan ngawur. Ini pasti..."

"Ini pasti..."

"Ini..."

"Pasti..."

Seorang cendekiawan-ekonom Indonesia pernah mengatakan dalam sebuah esai, kira-kira seperti ini: mereka yang berpikir konspiratif adalah orang-orang yang lebih suka mencari pembenaran dengan menyederhanakan masalah.

Mungkin cendekiawan ini benar. Namun kecurigaan dan nalar konspiratif selalu ada di mana-mana, karena ini sesuatu yang purba. Ini bagian dari insting manusia untuk selalu bertanya-tanya, bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik suatu peristiwa.

Insting ini, apa boleh buat, selain membuat manusia saling bunuh, juga membuat manusia bisa bertahan melewati zaman di bawah ancaman.

Lagi pula, jika memang persekongkolan tak ada, buat apa setiap negara mendirikan badan intelijen?

Sejarah juga mengajarkan bahwa apa yang awalnya dianggap demikian adanya, ternyata ada sesuatu di baliknya. Kita baru tahu tahu (dengan data kongrit sebagaimana dalam buku Legacy of Ashes karya jurnalis Tim Weiner), jika ada campur tangan Amerika Serikat dalam Gerakan 30 September 1965.

Kita juga baru 'ngeh', jika rezim pembangunan Orde Baru yang dirancang kaum cendekiawan terhormat ternyata melibatkan persekongkolan gelap dengan industrialis Amerika, sebagaimana dalam buku Economists with Guns karya Bradley Simpson.

Terakhir, kita melongo setelah Ken Conboy dalam buku 'Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service' mengungkapkan bahwa Komando Jihad ternyata bukan urusan berjuang di jalan Tuhan. Intelijen bermain di sana pula.

Semua itu terungkap puluhan tahun kemudian dari waktu kejadian.

Persekongkolan? Konspirasi? Biarkan waktu yang bicara. Semua pengungkapan dan pembuktian konspirasi butuh waktu lama dan kerja keras. Tim Weiner, Bradley Simpson, Ken Conboy, adalah contoh para pekerja keras itu.

Mereka bergerak, menggali-gali informasi dan data, setelah asap tebal di sekeliling kejadian mulai hilang atau bahkan sirna sama sekali, sehingga semua bisa melihat dengan jernih.

Memperdebatkan apakah aksi teror itu adalah bagian dari suatu konspirasi hanya menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak perlu. Lebih baik kita melihat sisi baik dari peristiwa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, kemarin: bangsa kita menjadi lebih bersatu menghadapi rasa takut.

Persatuan yang mahal, yang menunjukkan bahwa kita bukan bangsa penakut. Sesuatu yang kita yakini namun hilang itu kini telah kembali. Itu yang penting. [wir]

Baca Selengkapnya..

Rumah Kartu Regulasi dalam Pilkada Jember

Ada enam gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah masuk ke meja Mahkamah Konstitusi dari enam daerah di Jawa Timur, yakni dari Jember, Situbondo, Sumenep, Gresik, Malang, dan Ponorogo. Namun di antara semua gugatan itu, mungkin gugatan dari Jember yang berpotensi berdampak sistemik terhadap rumah kartu regulasi pilkada.

Semua berawal dari keterlambatan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 menetapkan, penyerahan LPPDK paling lambat sehari setelah masa kampanye berakhir dan pada pukul 18.00 waktu setempat. Itu berarti Minggu, 6 Desember 2015.

Tak disangka, dua pasangan calon, yakni Sugiarto - Moch. Dwikoryanto dan Faida - Abdul Muqit Arief, terlambat menyerahkan LPPDK masing-masing lima menit dan 40 menit dari waktu yang ditetapkan. Namun pasangan Sugiarto - Dwikoryanto merasa belum terlambat dan saat ini menggugat ke MK.

Pasal 53 PKPU yang sama jelas menyebutkan, keterlambatan itu berbuah sanksi diskualifikasi atau pembatalan status calon. Tidak ada tafsir lain. Kegaduhan terjadi, saat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melansir informasi keterlambatan tersebut.

Panitia Khusus DPRD Jember segera mengundang semua pemangku kepentingan pilkada untuk membicarakan ini. Pansus menyarankan KPU Jember untuk meminta fatwa atau berkonsultasi dengan KPU RI. Pilkada Jember terancam tidak bisa digelar, jika dua pasangan calon didiskualifikasi.

Alih-alih meminta surat fatwa resmi dari KPU RI, KPU Jember malah meminta pendapat dari Panitia Pengawasan Pemilih setempat. Panwaslih kemudian mengeluarkan pendapat, bahwa KPU sebaiknya memberikan sanksi di luar pembatalan kepada dua pasangan calon. KPU Jember setuju dan memberikan sanksi peringatan keras kepada dua pasangan calon tanpa mendiskualifikasi.

"Kami melakukan diskresi," kata Ketua KPU Jember Ahmad Anis. KPU Jember juga beralasan melihat ada itikad baik dari dua pasangan calon untuk menyerahkan LPPDK alau terlambat.

Pemungutan suara dalam Pilkada Jember 9 Desember 2015 berjalan. Semua gembira.

Namun semua belum selesai. Keputusan KPU Jember yang tidak mendiskualifikasi dua pasangan calon mengundang reaksi. Jumat, 11 Desember 2015, sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Konstitusi memprotes langkah KPU ke gedung DPRD Jember. Pansus DPRD Jember menggelar rapat kilat dan meminta KPU Jember menunda tahapan pilkada, yang saat itu memasuki penghitungan suara di tingkat kecamatan.

KPU Jember jalan terus hingga proses penghitungan suara di tingkat kabupaten. Namun proses lanjutan terhenti, karena gugatan dari pasangan calon Sugiarto - Dwikoryanto yang melayangkan gugatan kepada KPU Jember ke MK.

Gugatan terhadap KPU tak hanya muncul dari pasangan calon, namun juga dari tujuh pengacara. Mereka tergabung dalam Forum Advokat Peduli Pilkada Jember 2015 dan melakukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jember. Tujuh advokat tersebut adalah Wagino, Rudy Marjono, Nurul Herlina, Gatot Iriyanto, Moh. Mufid, Lukmanul Hakim, dan Juda Hery Witjaksono.

Dasar diskresi KPU Jember yang tidak mendiskualifikasi calon dianggap lemah. "Diskresi itu dikeluarkan jika ada kekosongan hukum. Ini tidak ada kekosongan hukum. Aturannya jelas: kalau terlambat, didiskualifikasi. Bahkan pasal 57 yang bicara mekanisme pemberian sanksi jelas-jelas menyebut pemberian sanksi pembatalan, bukan sanksi lainnya," kata Rudy Marjono.

"Kami melakukan gugatan ini tak ada urusan dengan pasangan calon kepala daerah. Kami menyikapi penyelenggara pilkada yang membuat peraturan dan melanggar sendiri peraturan itu. Kami menarik persoalan ini ke ranah hukum karena hukum adalah panglima," kata Rudy.

Konsekuensi-Konsekuensi

Pilkada Jember pada akhirnya menghadirkan dilema konstitusi. Secara aturan, keterlambatan dua pasangan calon menyerahkan LPPDK tidak bisa ditoleransi. Aturan menegaskan: diskualifikasi status pencalonan adalah konsekuensinya. Namun di lain pihak, pilkada Jember jelas tak akan terselenggara karena sanksi diskualifikasi itu.

Di sinilah pertarungan nalar hukum dan nalar politik terjadi. Nalar politik mengajukan dalih: alangkah sia-sianya uang puluhan miliar rupiah yang sudah kadung dibelanjakan untuk pilkada jika penyelenggaraan ternyata dibatalkan.

Sekilas nalar politik ini sangat benar dan masuk akal. Namun nalar ini mengandung kelemahan, yakni tidak melihat persoalan ini dalam satu kesatuan utuh, dalam gambar yang lebih besar. Nalar politik hanya memandang persoalan ini dalam ruang dan waktu lokal 'Jember', tanpa melihat Jember hanyalah bagian dari yang diatur PKPU secara keseluruhan yakni pilkada serentak di ratusan daerah.

Persoalan terjadi, karena kesalahan dua pasangan kandidat yang terkesan meremehkan LPPDK. Ini 'penyakit politik' di Indonesia. Jika mengacu pada serentetan pemilu sebelumnya, pelaporan dana kampanye memang seringkali diremehkan. Pelaporan dilakukan asal-asalan dan acap luput dari pemberitaan media massa. Padahal di Amerika Serikat, seorang kandidat bisa dapat masalah secara hukum jika ada persoalan dana kampanye. Publik AS sadar, pemilu bukan hanya urusan memilih pemimpin. Lebih dari itu, di sana ada pertarungan pemodal, pertarungan uang, yang semua berkepentingan terhadap sosok pemimpin hasil pilihan rakyat.

Tak heran jika kemudian KPU mengeluarkan peraturan yang sangat ketat soal dana kampanye ini, sebagai penerjemahan teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. KPU tak ingin masalah pelaporan dana kampanye diremehkan, bahkan sejak hal yang paling terlihat sepele: batas waktu penyerahan.

Komisioner KPU RI Arief Budiman menyatakan tidak berwenang mengaudit isi LPPDK, karena itu merupakan kewenangan Kantor Audit Publik (KAP). "Yang penting itu bagaimana kepatuhan menyerahkannya tepat waktu," ujarnya, sebagaimana dilansir Republika.co.id, 27 November 2015.

"Tanpa kita ingatkan pun, paslon semestinya persiapkan ini, karna kami bekerja sesuai aturan UU berlaku, jadi kalau demikian ya kita akan lakukan (pembatalan)," kata Arief.

Ketegasan inilah yang didukung tujuh advokat di Jember. Dalam sebuah diskusi dengan beritajatim.com, Rudy mengatakan, seorang calon pemimpin seharusnya menaati aturan sebagai contoh bagi rakyat. "Kalau sudah tidak taat aturan dalam penyerahan dana kampanye, bagaimana?" katanya. Artinya, niat baik calon yang menjadi dalih KPU Jember untuk tidak mendiskualifikasi tidak bisa diterima.

Namun, lanjut Rudy, persoalan ini tak akan menjadi persoalan genting, jika KPU Jember menjalankan amanat peraturan yang dibuat lembaga itu sendiri. "Kalau KPU membatalkan pencalonan dua pasangan, selesai sudah. Polemik tidak berkepanjangan," katanya.

Rudy benar. Jika KPU Jember membatalkan pencalonan dua pasangan, maka kerugian terbesar hanya pada masalah kesia-siaan anggaran yang sudah terlanjur keluar. Namun KPU Jember tak akan disalahkan secara hukum oleh siapapun, karena hanya melaksanakan amanat regulasi.

Persoalan besar justru mengintip setelah pemungutan suara benar-benar terlaksana dan vonis pembatalan hasil pilkada benar-benar terjadi dari MK. KPU Jember kini mengambil alih tanggung jawab moral dan konstitusional ketidaktaatan pasangan kandidat kepala daerah terhadap aturan. Tak hanya itu. Saat pemungutan suara sudah digelar, hasil dihitung, pemenang sudah diketahui walau belum ditetapkan, maka akan muncul persoalan psikologis jika kemudian hasil dibatalkan MK karena ada cacat konstitusional dalam prosesnya.

Mereka yang merasa menang tentu tidak akan puas. Rakyat juga merasa dikibuli. Padahal itu semua terjadi karena tidak dijalankannya regulasi secara konsisten dan benar.

Kini KPU Jember membuat MK berada dalam kondisi apa yang saya sebut sebagai dilema rumah kartu regulasi pilkada. Jika MK tidak membatalkan hasil pilkada Jember dengan alasan-alasan tertentu, maka rumah kartu konstitusi di Indonesia berpotensi runtuh dan ambyar.

Perlu diketahui, di Kota Bitung, KPU setempat membatalkan pencalonan pasangan Ridwan Lahiya dan Maxmillian Purukan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota karena terlambat menyerahkan LPPDK. Pasangan tersebut baru memasukkan LPPDK jauh melewati batas waktu yang ditentukan, yakni dinihari.

Bisa dibayangkan, apa yang terjadi jika MK memaklumi dan mengizinkan pilkada Jember berjalan terus dengan dua pasangan calon yang seharusnya didiskualifikasi, sementara di tempat lain pasangan yang terlambat tak bisa mengikuti pilkada.

Yang terjadi adalah kekacauan konstitusional. Aturan yang susah-susah coba ditegakkan KPU di semua daerah penyelenggara pilkada di Indonesia akan runtuh satu demi satu, persis susunan rumah kartu. Di pengujung hari, tak ada yang tersisa kecuali nihil. Tak ada yang bisa menjamin keputusan MK tersebut tak akan memantik tuntutan permakluman lain di sejumlah pilkada yang bermasalah.

Jika ini yang terjadi, akankah hukum tetap menjadi panglima? [wir]

Baca Selengkapnya..

We're Coming Back

Sebuah sosok raksasa dengan tinggi sekitar 10 meter mendadak muncul dari bagian dasar bawah tribun utara, di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2015) sore. Sosok raksasa itu mengibarkan bendera raksasa berlogo Persebaya (1927), dan kalimat raksasa di atas spanduk sepanjang 23 meter tertera jelas: We're Coming Back. Kami Kembali.

Model spanduk ini dikenal di dunia suporter sebagai sebagai spanduk tiga dimensi, karena timbul menyerupai sosok manusia. Sejumlah kelompok suporter Ultras di Italia, Jerman, maupun Turki bisa merancangnya untuk memberikan semangat kepada klub mereka.

Koreo kertas putih dan hijau bertuliskan 1927 menjadi latar belakang. Ribuan Bonek menyanyikan koor lagu kebangsaan berjudul 'Persebaya Emosi Jiwa'.

Semangat kami tak pernah padam

Suara kami pun tak kan pernah hilang

Yakinilah bahwa kau tak kan sendirian

Disini kami selalu mendukungmu

Spanduk koreo tiga dimensi itu dibuat sejak setahun silam, justru ketika masa depan Persebaya yang dikelola PT Persebaya Indonesia masih gelap. Klub berjuluk Bajul Ijo yang lahir pada 18 Juni 1927 ini tidak diakui PSSI dan tidak jelas kapan akan bisa bertanding lagi.

Namun para Bonek tetap patungan dan membuatnya bergotong-royong. Mereka yakin kemenangan hanya soal waktu. Spanduk itu mewakili apa yang mereka perjuangkan dan yakini selama dua tahun terakhir.

"Perjuangan tidak mengenal waktu. Melalui spanduk tiga dimensi ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada mereka yang telah mematikan klub kami: kalian telah salah memilih lawan," kata Husin, salah satu Bonek.

Tergelarnya pertandingan eksibisi Persebaya melawan Persekap di Gelora Bung Tomo kemarin petang menjawab keyakinan mereka selama ini. Jadi tak heran jika sejumlah Bonek tampak emosional dengan kemunculan spanduk tiga dimensi itu. Beberapa berpelukan dan melakukan tos: Persebaya akhirnya kembali. Maka lima gol yang dilesakkan ke gawang Persekap pun dirayakan layaknya sebuah pertandingan final.

Namun tak semua spanduk berbau heroik. Ada pula yang berbau jenaka, khas arek Suroboyo. Salah satunya yang spanduk tangan (hand-banner) yang dibawa Rifi, bertuliskan: 'Saleh Mundur Aku Rabi'. Saleh mundur, saya menikah. Spanduk itu kecaman untuk Saleh Mukadar dan manajemen PT Persebaya Indonesia yang dinilai tak berbuat maksimal memperjuangkan eksistensi Persebaya selama ini.

Terlepas dari masih bersengketanya kepemilikan hak nama atas Persebaya antara PT Persebaya Indonesia dan PT Mitra Muda Inti Berlian, kehadiran sekitar 35 ribu Bonek di GBT kemarin adalah puncak dari model perjuangan Bonek dari tahun ke tahun yang kian terkoordinasi. Dari semula yang tercecer dalam kelompok-kelompok kecil, kini ada semacam presidium yang bersifat sangat cair dan longgar.

Andi Peci, salah satu juru bicara Bonek, pernah mengatakan, presidium ini dibentuk hanya untuk kepentingan administratif. "Jika kami melakukan surat-menyurat dengan instansi resmi atau dengan negara, tentu perlu alamat yang jelas," katanya.

Presidium ini tak memiliki pemimpin, kendati media massa lebih banyak mewawancarai Andi. Aksi massa ribuan Bonek dalam beberapa kali unjuk rasa membutuhkan lebih dari sekadar seorang Andi Peci. Ada banyak simpul massa Bonek tak hanya di Surabaya, namun juga luar Surabaya, mulai dari Banyuwangi dan Jember di ujung timur hingga Ngawi di sisi barat Jawa Timur. Bahkan dalam sejumlah aksi, Bonek dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta juga hadir.

Mereka berkomunikasi melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter. Isu-isu aksi unjuk rasa disebarkan di dunia maya, sehingga tak butuh waktu lama bagi koordinator lapangan untuk menyampaikan pesan dan tujuan gerakan. Boleh jadi ini salah satu yang membuat aksi unjuk rasa ribuan Bonek selalu berjalan tertib: mereka datang dalam kerangka berpikir yang sama.

Terakhir, Bonek juga mulai memanfaatkan radio streaming untuk menyebarkan pesan-pesan perjuangan. "Ide untuk punya radio sudah lama, sejak setahun silam. Awalnya ingin punya radio gelombang frekuensi, namun biaya yang sangat mahal menjadi kendala," kata Andi, 31 Agustus 2015 silam.

Radio streaming yang berbasis internet dipilih, karena hari ini sebagian besar Bonek memiliki android dan Blackberry. "Radio streaming lebih efektif dan murah," kata Andi.

Radio ini akan menyiarkan informasi seputar Bonek dan Persebaya, serta diselingi lagu-lagu bertema klub tersebut. "Dalam situasi Persebaya Surabaya belum kembali, radio ini bisa digunakan sebagai alat perjuangan. Ke depan, kami ingin punya frekuensi radio sendiri dan bisa menyiarkan pertandingan Persebaya Surabaya secara langsung, seperti era perserikatan di Radio Gelora Surabaya dulu," kata Andi.

Radio dan spanduk tiga dimensi pada akhirnya memang mengabarkan, bahwa kebanggaan dan keyakinan itu telah kembali. [wir]

Baca Selengkapnya..

Hikayat Seorang Bupati, 10 Tahun, 300 Kilometer

Gerak jalan Tanggul-Jember Tradisional 30 kilometer yang diselenggarakan pada Sabtu (8/8/2015) adalah momentum terakhir bagi keikutsertaan Bupati Jember MZA Djalal. Djalal mengakhiri jabatannya pada September mendatang, setelah memimpin Jember selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015. Selama sepuluh tahun, tak sekalipun Djalal absen mengikuti Tajemtra.

Djalal tak hanya membuka acara seremonial. Setiap tahun, ia juga ikut berjalan sejauh 30 kilometer dari alun-alun Kecamatan Tanggul hingga alun-alun pusat kota Jember. Jika ditotal, pria asli Jember ini sudah berjalan kaki menempuh 300 kilometer. Sebagai perbandingan: jarak Banyuwangi dengan Surabaya adalah 272 kilometer.

Sejumlah orang dekatnya bercerita, jika Djalal berjalan kaki dengan kecepatan relatif konstan. Bahkan, beberapa kepala satuan kerja yang mencoba setia mendampinginya sampai garis akhir akhirnya angkat tangan. Mereka menyerah dan memilih berhenti pada kilometer tertentu.

Djalal hanya berhenti cukup lama untuk menunaikan salat Asar di masjid tepi jalan. Dalam suatu kesempatan, ia memang meminta kepada semua masjid untuk buka selama pelaksanaan Tajemtra dan menjadi tempat untuk salat. "Jangan sampai salat dilupakan," katanya beberapa tahun lalu.

Stamina Djalal diakui Pimpinan Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jember Achmad Bunyamin. "Saya jadi ingin tahu apa rahasia stamina beliau," katanya.

Usia Djalal hendak memasuki kepala enam. Namun, ia masih giat mengikuti kegiatan olahraga fisik seperti bersepeda dan bersepeda motor trail melintasi alam. Bahkan ia pernah bersepeda angin dari Jember menuju Madura sejauh 400 kilometer. Sesuatu yang membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengacungkan jempol.

Saat hendak menerima penghargaan sebagai salah satu tokoh olahraga dari Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur, Djalal memilih menuju Surabaya dengan bersepeda angin.

Djalal adalah sedikit kepala daerah yang keranjingan olahraga, dalam arti sebenarnya. Ia pernah menggelontorkan Rp 5 miliar untuk klub sepak bola Persid Jember. Namun ia kecewa setelah pengelolaan manajemen Persid tak berjalan bagus. Bahkan pemain sempat berunjukrasa karena terlambat digaji.

Saat Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ), sebuah agenda pariwisata tahunan pada 2008, Djalal membiayai pendirian klub bola voli Jember Pemkab Indomaret dan menjadikan Jember tuan rumah kompetisi Proliga. Tujuannya: mempromosikan Jember, melalui siaran langsung pertandingan bola voli di televisi.

Kegilaan Djalal terhadap olahraga sempat diprotes pendukung Persid Jember. Ini gara-gara ia menyulap Stadion Notohadinegoro menjadi sirkuit motokros. Rumput lapangan sepak bola rusak, dan Persid terpaksa menjalani laga kandang kompetisi sepak bola Divisi I di Lumajang.

Namun Djalal membayar impas kesalahannya kepada suporter dengan mendirikan stadion baru di Kecamatan Ajung berkapasitas 20 ribu penonton. Suporter yang tadinya kecewa dan antipati pun berbalik arah dan mengusulkan agar stadion itu dinamakan MZA Djalal Stadium.

Jelang lengser, Djalal menginstruksikan agar Jember menjadi sentra pembinaan sepak bola. Ia terilhami dengan sukses klub Jember United menjuarai turnamen yunior Piala Suratin. Para pemain sepak bola berprestasi seperti Sabeq Fahmi Fachrezy, Paulo Sitanggang, dan Cakra Yudha mendapat beasiswa untuk kuliah ke perguruan tinggi negeri di Jember.

Hari ini, Tajemtra terakhir bagi seorang bupati bernama MZA Djalal. Siapa bupati Jember kelak yang bakal berjalan 30 kilometer setiap tahun seperti dia? Siapa pemimpin daerah Jember yang kelak akan menjaga api olahraga di kota ini?

Waktu akan menjawab. Kepala daerah datang dan pergi. Namun Tajemtra tak boleh mati. Ini salah satu simbol bahwa olahraga, rakyat, dan peran negara hadir dalam satu sinergi. Begitulah. (wir)

Baca Selengkapnya..

Raheem Sterling dan Paulo Sitanggang

Raheem Shaquille Sterling, Liverpool, dan Manchester City mengingatkan saya kepada Paulo Oktavianus Sitanggang, Jember United, dan Barito Putra. Raheem dan Paulo sama-sama pemain belia dan memperkuat tim nasional negara masing-masing. Mereka juga sempat membuat heboh dengan operasi transfer yang kontroversial.

Raheem dibesarkan di London, ibu kota Inggris, di bawah naungan akademi klub Queens Park Rangers. Usianya sebelas tahun waktu itu. Dalam waktu tiga tahun, ia mendapat kesempatan bermain di tim U18 klub tersebut. Pemandu bakat Liverpool, Mark Anderson, terpesona melihat penampilan Raheem saat QPR menghadapi Crystal Palace dalam sebuah pertandingan yunior.

Liverpool harus bersaing dengan klub-klub besar Liga Inggris untuk mendapatkan Raheem, seperti Chelsea, Arsenal, dan Manchester City. Namun The Reds bertindak cepat. Manajemen klub mengundang Raheem dan orang tuanya untuk datang ke Anfield dan mendapat kursi terbaik menyaksikan sebuah pertandingan Liverpool. Raheem dan orang tuanya jatuh hati dengan perlakuan manajemen klub. Selanjutnya mereka boyongan ke Merseyside.

Tak ada klub besar yang melirik Paulo awalnya, kendati talenta besarnya sudah terlihat. Lahir dari pasangan M. Sitanggang dan E. Silalahi di Medan, 17 Oktober 1995, semula Paulo berlatih di Sekolah Sepak Bola (SSB) Kurnia, Medan, dan pindah ke SSB Surya Putra Mariendal Medan.

Tahun 2011, Paulo terpilih sebagai salah satu pemain muda yang bisa mengikuti AC Milan Junior Camp. Sayang, ia cedera jelang dikirim ke Milan. Namun, pelatih Indra Sjafri tetap merekrutnya untuk memperkuat tim nasional Indonesia U17. Di sanalah, Paulo berkenalan dengan Sabeq Fahmi Fachrezy, pemain asal Jember, yang belakangan menjadi 'mak comblang' untuk bergabung dengan Jember United. "Sabeq bilang ke saya ada gelandang bagus. Saya tertarik dan ketemu anak itu (Paulo). Rupanya kami satu hati, dan dia mau ke Jember," kata Manajer Jember United Sirajuddin.

Paulo pindah ke Jember United dalam usia 16 tahun. Sirajuddin tak menawarkan fasilitas mewah kepada Paulo. Ia hanya menemui keluarga Paulo dan melakukan pendekatan kekeluargaan. Salah satunya memastikan agar Paulo tetap bersekolah. "Paulo jadi anak angkat saya. Namanya masuk dalam kartu keluarga saya. Orang tuanya memang berharap demikian. Saya membiayai dia sekolah," kata Sirajuddin.

Raheem dan Paulo pemain itu sama-sama memiliki kelincahan. Mereka gesit dan pekerja keras. Tak butuh waktu lama, keduanya menjadi bagian dari tim inti klub masing-masing. Bahkan, Paulo menjadi bagian dari tim yang mengantarkan Jember United menjuarai Divisi III 2012.

Seperti halnya Raheem pada masa-masa awal bersama Liverpool, Paulo sangat menghormati manajemen Jember United. "Manajemen bagus. Pak Sirajuddin lebih dari manajer, seperti bapak sendiri. Saya kalau ada (keperluan) apa-apa (berbicara) ke dia juga," katanya, terkesan dengan suasana kekeluargaan di antara para pemain Jember United.

Paulo bahkan mendapat penghargaan tinggi dari Bupati Jember MZA Djalal, karena prestasinya di tim nasional U19. Sang kepala daerah memberikan beasiswa kepadanya untuk bisa kuliah di perguruan tinggi manapun di Jember. "Kalau dikasih dalam bentuk uang kan cepat habis. Saya sudah kontak orang tua Paulo di Medan, Sumatra Utara, ternyata alhamdulillah mereka setuju, kuliah memang jauh lebih penting," kata Sirajuddin.

Paulo diperlakukan istimewa di Jember. Ia sudah dianggap berjasa ikut memunculkan nama Jember di pentas sepak bola nasional. Besarnya sambutan untuk Paulo bisa dilihat saat peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013.

Usai upacara Paulo menjadi rebutan foto bareng. Tak hanya siswi-siswi peserta upacara, pejabat-pejabat pun berfoto bersama dengan Paulo. Paulo ditarik ke sana kemari oleh para pelajar itu. Dari alun-alun, Sabeq, Paulo, dan pemain Jember United lainnya yang menjadi kapten tim Jawa Timur untuk Pekan Olahraga Nasional Cakra Yudha, diarak keliling kota.

Komite Nasional Pemuda Indonesia menggandeng Paulo dan Sabeq memimpin pembacaan 'Sumpah Pemuda Antinarkoba', dalam acara sosialisasi antinarkoba di Hotel Aston, Kamis, 7 November 2013. Acara ini diikuti puluhan perwakilan pelajar di Jember. Paulo mengaku senang hidup di Jember. "Di Jember saya bilang masih banyak baiknya. Daripada Medan, lebih enakan di Jember," katanya.

Sebagaimana halnya kisah Raheem dan Liverpool, kisah cinta Paulo dengan Jember dan Jember United tak bertahan lama. Raheem dan Paulo sama-sama memikat klub besar lain, karena tampil cemerlang, terutama saat di tim nasional. Namun di sini pula perbedaan antara Raheem dan Paulo, dan boleh jadi secara umum juga perbedaan pemain-pemain sepak bola di Inggris dan Indonesia.

Hubungan pemain dengan klub di Indonesia sangat tidak stabil. Program 'Bapak Asuh' bagi para pemain timnas U19 yang digagas Badan Tim Nasional PSSI pada medio akhir 2013, membuat klub Mitra Kutai Kartanegara yang bermarkas di Tenggarong menawarkan diri untuk menaungi Paulo. Padahal saat itu Paulo tercatat menjadi pemain Jember United.

Bupati Djalal menyatakan keberatan jika Paulo pindah ke Mitra. "Kita pertahankanlah Paulo. Kita kan sudah bekerjasama dan memberikan pembinaan," katanya kepada manajemen Jember United.

Namun diam-diam Paulo memang sudah tak betah di Jember United. Medio 2014, ia memutuskan menerima tawaran Barito Putra, dan proses kepindahannya menghadirkan saga panas di media massa. Semua berawal saat sebuah media massa olah raga terbitan Jakarta memberitakan bahwa Barito sudah menjalin kesepakatan jangka panjang dengan Paulo.

CEO Barito Putra, Hasnuryadi Sulaiman membenarkan adanya ikatan kontrak dengan Paulo selama tiga tahun. Ia mengatakan, rekrutmen Paulo sesuai kebutuhan tim berjuluk Seribu Sungai itu. "Kami melihat tipe dan karakter dia cocok dengan pola permainan Barito," katanya.

Di Inggris, saga panas terjadi setelah Raheem menolak menandatangani perpanjangan kontrak dengan Liverpool. Tawaran transfer dari sejumlah klub besar Inggris pun mampir ke markas The Reds. Manajemen Liverpool bersikeras menampik semua tawaran transfer di bawah 50 juta poundsterling atau setara kurang lebih Rp 1 triliun rupiah. Raheem pun tak bisa semaunya pindah klub, karena masih terikat kontrak dua tahun dengan The Reds.

Kontroversi terjadi karena pernyataan-pernyataan agen Raheem, Aidy Ward, yang cenderung meremehkan Liverpool. Raheem juga tak mendinginkan situasi dengan melontarkan pernyataan kontroversial di media massa dalam suatu kesempatan yang ditafsirkan fans sebagai pelecehan. Mendadak Raheem menjadi musuh bersama fans Liverpool.

Proses kepindahan Paulo ke Barito Putra juga menghadirkan kontroversi di media massa, namun lebih dikarenakan amarah manajemen Jember United akibat merasa ditelikung. "Saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Tapi saya tegaskan, Paulo masih bermain untuk Jember United. Saya belum pernah mengeluarkan surat pindah untuk dia. Paulo bergabung dengan Jember United sejak 2012 sampai 2017," kata Sirajuddin.

Sirajuddin tak mau ambil pusing dengan klaim-klaim sepihak atas Paulo di media massa. "Kalau ada yang mengaku, biar saja. Kami sudah punya pengacara. Kalau Paulo dimainkan di luar Jember United dan tim nasional, kami akan tuntut secara hukum," katanya.

Sirajuddin mengingatkan semua klub yang berminat merekrut Paulo untuk mengikuti etika. "Paling tidak, klub yang berminat komunikasi dululah sama kami. Anaknya (Paulo) juga harus pamit, kalau mau mencari klub yang lebih baik. Terakhir, tentu masalah administrasi diikuti," katanya.

Manajemen Jember United siap melepas Paulo dengan banderol Rp 750 juta. Tidak sepadan dengan banderol Raheem tentu saja. Namun untuk pemain yang baru berusia 19 tahun di Indonesia, angka itu terhitung mahal. "Paulo ini pemain timnas. Pantas dihargai," kata Sirajuddin.

Menurut Sirajuddin, 50 persen nilai transfer itu akan diberikan kepada Paulo, 30 persen untuk Jember United, dan 20 persen untuk pelatih yang selama ini membinanya. "Klub sih ambil pemain gampang. Tapi membina pemain itu tidak gampang. Apalagi Paulo selama ini ikut sama saya. Sekolah juga saya yang menanggung. Saya minta agar klub-klub di luar Jember United tidak ada yang mengklaim. Jangan ulangi lagi," kata Sirajuddin.

Raheem punya agen bernama Aidy Ward untuk mengurusi proses kepindahan, tanda tangan kontrak dan sebagainya. Paulo tak punya siapa-siapa. Di tengah kontroversi itu, Sabtu, 1 November 2014, ia datang ke markas Jember United dengan didampingi seorang kawan untuk menemui Sirajuddin dan pelatih Yani Fathurrachman. Mereka mendiskusikan kepindahan Paulo ke Barito.

Di sana, Paulo menjelaskan kepada Sirajuddin, kontak dengan pengurus Barito terjadi di sebuah hotel di Jogjakarta beberapa waktu lalu. "Kebetulan saya ketemu di hotel. Lalu bicara-bicara," katanya. Di Inggris, klub yang menjalin kontak diam-diam dengan pemain klub lain bisa kena sanksi. Namun tidak dengan di Indonesia.

Sirajuddin tak akan menghalang-halangi pengembangan karir Paulo. Ia juga menyambut baik niat Barito jika mau menjalin komunikasi. "Kalau dia punya niat baik, kami welcome. Kalau karir Paulo lebih baik (di Barito) kami lepas, tapi yang prosedural. Saya ini pengurus PSSI Jatim. Kalau pemain dilepas dengan cara begitu (tidak prosedural) kan tidak enak," kata Sirajuddin.

Tidak ada hasil kongrit dalam pertemuan Paulo dengan pengurus Jember United. Sirajuddin kembali menegaskan klub mana pun mengambil Paulo dengan syarat. "Asal klubnya sehat: sehat secara manajemen, sehat secara keuangan, dan sehat secara politik," katanya.

Di Inggris, saga Raheem berakhir gembira bagi setiap orang. Manchester City bersedia menebus 49 juta pound untuk merekrut sang pemain. Liverpool punya dana segar untuk membeli pemain baru. Aidy, tentu saja, semakin kaya dengan sekian persen nilai transfer Raheem.

Di Jember, saga berakhir setelah perwakilan Barito Putra datang ke Jember. Semua diselesaikan secara kekeluargaan, khas Indonesia. Di hadapan Bupati Djalal, dalam acara penyambutan tim Jember United yang menjuarai Piala Suratin, di Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa, 16 Desember 2014, Sirajuddin akhirnya secara terbuka mengungkapkan kepindahan Paulo ke Barito Putra.

"Paulo sudah mengikat kontrak dengan Barito. Kami lepas dengan biaya administrasi. Tak ada transfer, karena Paulo masih pemain amatir. Tapi biaya administrasinya Rp 100 juta. Kami tak menghalangi dia. Anak kita itu sudah berjasa, tak bisa bertahan di Jember United, ya kami lepas saja," kata Sirajuddin. [wir]

Baca Selengkapnya..

Mengikuti kata-kata Fauzan Mukrim, sahabat yang tak pernah berjumpa,

kalau menyuruh dengan tegas dan keras anak saya yang sudah usia 7 tahun salat subuh berjamaah, salat berjamaah di masjid itu bagian dari radikal(isme) dan fundamental(isme), kayaknya saya ikhlas deh dicap fundamentalis.... daripada anak saya tak bisa salat dan tak bisa mendoakan keluarganya...

Ketimbang Menkominfo memblokir situs-situs radikal. ada baiknya Menkominfo memblokir situs ManWho dan turunannya saja dah... lebih bagus bagi rakyat! ...Mereka sudah jelas-jelas menyatakan diri setan lo... setan merah...

Baca Selengkapnya..

Sebagai salah satu penikmat situs 17tahun dotkom waktu kuliah, saya masih bertanya-tanya:

apakah situs-situs yang disebut radikal itu mengajarkan cara membuat bom sehingga harus diblokir...

Di situlah kadang saya merasa horny... terutama kalau pas malam jumat

Baca Selengkapnya..

Pahlawan, Kota, dan Ziarah Masa Lampau

APA arti pahlawan bagi sebuah kota?

Saya ingat medio 1996 lalu, saat pertama kali datang ke Jember sebagai seorang mahasiswa. Tak banyak yang saya ketahui tentang kota ini sebelumnya. Bahkan setelah saya kuliah dan aktif di pers kampus Universitas Jember, tak banyak yang saya bisa definisikan dari kota ini. Artikel pertama saya di Radar Jember soal kota ini adalah bagaimana tak adanya 'identitas asli' yang mengikat warga, dibandingkan dengan Banyuwangi, misalnya.

Kota ini butuh penanda, dan masa silam adalah salah satunya. Di Eropa, masa lalu dirawat dengan rapi, seperti dikatakan Goenawan Mohamad dalam salah satu esainya tentang Bruges: “Tak ada yang aus: masa silam hadir secara rutin, dan secara bangga.”

Namun apakah masa silam itu bagi sebuah kota seperti Jember? Kota ini sejatinya tak pernah diikhtiarkan untuk menjadi seperti sekarang. Ini mulanya sebuah kota afdeeling perkebunan di bawah naungan Gewestelijk Bestuur Besoeki. Terbagi enam distrik, yakni Jember, Sukokerto, Mayang, Rambipuji, Tanggul, dan Puger, Gubernur Jenderal De Graeff baru menetapkan Jember menjadi regentschap yang setara kabupaten pada 9 Agustus 1928.

Lalu, berikutnya adalah perdebatan. Pemerintah daerah menetapkan 1 Januari 1929 sebagai hari jadi kota, penanda berdirinya kota. Namun sebagian kalangan menampiknya, karena menilai Jember sebagai sebuah wilayah lebih tua daripada yang ditetapkan. Lagipula, seharusnya alur sejarah didefinisikan oleh diri sendiri dan bukan tanda tangan seorang gubernur jenderal Belanda.

Sebuah kota bukanlah sekadar nama. Ia tidak hanya terdiri atas tembok-tembok dan bangunan tua, namun dibentuk sekumpulan cerita, hikayat, mitos, juga epos, yang mengalir dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Sejarah tak ubahnya aliran sungai yang berhulu dari sebuah mata air waktu, melewati bebatuan peristiwa, menuju muara kekinian. Apa yang dilakukan masyarakat Jember kini adalah mengikhtiarkan pencarian mata air yang mengawali sungai sejarah kota ini dan menentukan bebatuan-bebatuan peristiwa yang dilewatinya.

Saya kira di sinilah arti kehadiran pahlawan bagi sebuah kota seperti Jember. Pahlawan itu menyejarah, dan menjadi penanda adanya sebuah semangat pada suatu zaman, pada suatu masa. Nama Jember hari ini memang lebih terdengar nyaring karena sebuah karnaval fesyen masal. Jember Fashion Carnaval adalah apa yang disebut Dick Hebdige dalam

Subculture: The Meaning of Style sebagai pernyataan: saya berbicara melalui pakaian saya. Namun Jember tak bisa mengidentifikasi diri hanya melalui sebuah tontonan.

Jean Baudrillard dalam In The Shadow of The Silent Majorities, menyebut tontonan mengubah individu menjadi mayoritas yang diam. Dan jagat tontonan adalah padang pasir tanda-tanda (desert of signs) raksasa tak bertepi. Semua bisa memaknai, dan bahkan Baudrillard mewanti-wanti: 'Di tengah padang pasir, orang akan kehilangan identitasnya.'

Maka, penggalian terhadap sosok etos dan kepahlawanan di Jember tetap dibutuhkan, karena melalui penggalian itu orang bertanya terus-menerus mengenai dirinya. Seorang kawan menuliskan di laman Facebook, kala masih kecil, sering menunjuk sebuah sosok patung pria berpakaian perwira yang berdiri dalam posisi tubuh tegap di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember: siapa dia, mengapa dia di sana, tidakkah dia capek berdiri terus, dan bagaimana jika dia kebelet pipis.

Ketika rangkaian pertanyaan hadir, bahkan oleh seorang bocah, maka di situlah awal lahirnya penanda kota. Saat dewasa, kawan saya itu akhirnya tahu, patung tersebut adalah sosok Letnan Kolonel Moch. Sroedji, seorang pemimpin pasukan Damarwulan yang diperhitungkan Belanda pada masa Perang Kemerdekaan.

Penanda akan menjadi penanda ketika dimaknai secara sadar oleh warga kota, karena ada rasa memiliki. Dibutuhkan waktu tak sebentar untuk membawa kesadaran pemaknaan itu. Maka langkah Pemerintah Kabupaten Jember bersama keluarga Moch. Sroedji untuk mengusulkan sang letkol sebagai pahlawan nasional, bisa dianggap sebagai ikhtiar terobosan untuk memunculkan kesadaran pemaknaan itu sebagai kesadaran bersama.

Langkah ini diawali sebuah napak tilas yang diikuti ribuan orang pada 8 Februari 2015 yang menjadi pengingat bagi semua orang tentang pertempuran terakhir Brigade III Damarwulan pada 1949 di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari. Sroedji gugur bersama anak buahnya yang lain, setelah terlibat baku tembak berhari-hari dengan pasukan Belanda. Ia menolak menyerah, dan memilih mati muda pada usia 34 tahun.

Sroedji tidak dimakamkan di taman makam pahlawan, namun di sebuah pemakaman umum biasa di Kreongan, Patrang. Sebagian mungkin bertanya: mengapa. Lainnya mungkin menilai: ini tak patut. Namun "pahlawan mati hanya satu kali." Saya mengutip kalimat itu dari lakon terjemahan karya John Galsworthy. Justru dengan dimakamkan di pekuburan biasa, Sroedji meninggalkan sebuah warisan makna: laku patriotisme dan kepahlawanan tak boleh dicabut dari akarnya dan harus tetap di tengah-tengah rakyat.

Ikhtiar mengusulkan Moch. Sroedji menjadi pahlawan nasional adalah salah satu cara menjaga warisan makna itu. Kita tidak tahu, apakah pemerintah pusat dengan mudah akan meluluskan permintaan pemerintah daerah dan rakyat Jember. Seandainya berhasil, gelar pahlawan nasional itu akan menjadi milik semua orang, rakyat sipil dan tentara, yang berjuang dan mati di medan tempur bersama Sroedji.

Ini juga akan menjadi pintu bagi nama-nama lain di Jember untuk diusulkan mendapat gelar kepahlawanan. Kita tahu, Sroedji bukan satu-satunya tokoh pemimpin perjuangan di masa itu, atau yang mati dalam sebuah pertempuran heroik. Jika nama-nama itu diungkap, maka akan kembali muncul pertanyaan-pertanyaan, penggalian-penggalian, yang pada akhirnya akan selalu memicu kesadaran pemaknaan pada warga kota. Jika nama-nama seperti dr. Soebandi atau KH Achmad Shiddiq berhasil memicu kesadaran pemaknaan, pada akhirnya warga kota ini bisa semakin mengidentifikasi diri mereka.

Sebenarnja kita belum pernah mengenal mereka

ibu-bapa kita jang mendongeng

tentang tokoh-tokoh itu, nenek-mojang kita itu, tanpa menjebut nama.

Mereka hanjalah mimpi-mimpi kita,

kenangan jang membuat kita merasa

pernah ada.

- Ziarah (1967) karya Sapardi Djoko Darmono

Dari identifikasi, muncul kebanggaan dan penghormatan terhadap masa lampau. Masa lampau dihargai sebagai bagian dari yang membangun kota ini, hari ini, dan akan selalu menjadi tetenger masa mendatang: tempat kita berziarah. [Wir]

Baca Selengkapnya..

Akhirnya Jokowi Tahu, Negara Bukan Hanya Urusan Blusukan

Beberapa bulan lalu, seorang kawan wartawan terkagum-kagum menyaksikan aksi Joko Widodo setelah dilantik menjadi presiden di Jakarta melalui layar televisi. Sang presiden asal Solo menemui para pendukungnya yang meluap di kiri-kanan jalan dengan naik bendi. Hampir terjatuh dari kereta kuda itu, Jokowi akhirnya bisa mengacungkan tiga jari: simbol persatuan Indonesia.

"Memang beda Jokowi," kata kawan saya itu. Menurutnya, Jokowi adalah sang satrio piningit, ksatria yang ditunggu-tunggu menjadi pemimpin, yang bisa membawa Indonesia menuju kemakmuran dan kejayaan.

Satrio piningit, the chosen one, yang terpilih. Saya kembali mendengar puja-puji itu saat Jokowi bertemu dengan ribuan petani tebu, di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Seorang petani tebu yang mengaku dari Blora, Jawa Tengah, tanpa memperkenalkan diri lebih dulu langsung menyampaikan unek-uneknya saat diminta naik ke atas panggung. Ia meminta agar Jokowi menghentikan impor gula.

Menurut dia, pemerintah sudah mengimpor 3,5 juta ton gula. "Mohon kalau perlu stop impor agar petani tidak menjadi korban," katanya.

"Bapak adalah wajah kami, Bapak adalah ratu adil, Bapak adalah mesias, Bapak adalah Imam Mahdi yang diharapkan petani. Kalau Bapak saat ini tidak bisa menyelesaikan program kompleksi petani, saya yakin presiden akan datang impossible menyelesaikan," katanya.

"Harapan masyarakat begitu besar, harapan masyarakat begitu tinggi, harapan masyarakat begitu bejibun, bahwa di tangan Bapaklah, karena Bapak wajah kami, Bapak cermin kami, Bapak idola kami, Bapak contoh kami, setelah Bapak menjabat, tolong Departemen Perdagangan dievaluasi, impor impor impor stop," tambah petani itu bersemangat.

Di Banjarnegara, saat Jokowi datang menengok korban bencana tanah longsor, ratusan orang berebut air bekas yang sudah dgunakan sang presiden membersihkan diri. Mencari berkah, demikian alasan mereka.

Jokowi sang idola, Jokowi sang ratu adil. Harapan terhadap pria penggemar musik rock itu sangat tinggi, membuat sebagian dari kita memaklumi kebijakannya yang boleh jadi memberatkan rakyat dan menuai protes keras saat dilakukan presiden-presiden sebelumnya, seperti mencabut subsidi harga bahan bakar minyak.

Sebagian dari kita berlomba-lomba membuat pembelaan, yang kadang konyol: seperti misalkan menyamakan harga BBM dengan harga rokok yang lebih mahal, sehingga wajar jika dinaikkan.

Ketika Jokowi menurunkan harga BBM dua kali, dan kembali ke harga awal sebelum pencabutan subsidi, sebagian dari kita bertepuk tangan dan membuat pembelaan. Kita seperti lupa, bahwa saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempuh kebijakan itu, semua beramai-ramai menyebutnya 'pakar pencitraan' yang tak paham bahwa penurunan harga BBM tak otomatis menurunkan harga komoditas di pasar.

Saat Jokowi tak seratus persen menepati janjinya untuk lebih memilih orang-orang profesional daripada berkompromi dengan partai pendukungnya dalam menyusun kabinet, kita memilih membuat dalih daripada mengkritiknya.

Salah satu dalih yang populer adalah Jokowi berada dalam tekanan kekuatan-kekuatan elite partai, seperti Megawati Sukarnoputri, Surya Paloh, dan Jusuf Kalla.

Media sosial penuh puja-puji setinggi langit terhadap langkah Jokowi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam seleksi menteri. Langkah itu disebut langkah taktis jitu nan pintar dari Jokowi untuk menampik nama-nama calon menteri tak bersih yang diorder partai.

Dalam terminologi filosofi Jawa: nabok nyilih tangan, alias memukul dengan menggunakan tangan orang lain (yang dalam konteks ini adalah KPK).

Tak ada yang mencoba bertanya dengan kritis: tidakkah aneh jika seorang presiden, pemimpin tertinggi negara ini, yang dipilih oleh jutaan rakyat Indonesia, pemenang pemilu yang demokratis, masih harus meminjam tangan orang lain untuk menolak intervensi terhadap kebijakannya.

Bukankah dia memiliki kekuasaan besar untuk mengatakan 'tidak' secara langsung. Jika Jokowi tidak kuasa menampik intervensi partai politik pendukungnya saat memilih menteri pembantunya, bagaimana pula dia akan memimpin bangsa Indonesia menolak semua intervensi asing yang menghancurkan bangsa ini.

Tak ada yang bertanya demikian, termasuk saat Jokowi memilih mengirimkan nama Inspektur Jenderal Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian RI ke DPR RI untuk menjalani uji kepatutan. Nama Budi Gunawan sudah mendapat catatan merah dari KPK, karena kasus rekening gendut.

Namun berbeda dengan saat menggunakan catatan KPK untuk menolak nama sejumlah menteri, kali ini Jokowi memilih mengesampingkannya dan jalan terus.

Lalu di media sosial orang ramai-ramai menyalahkan Megawati Sukarnoputri dan PDI Perjuangan yang memaksakan kehendaknya, mencalonkan BG menjadi Kapolri. Jokowi tidak salah, karena terpaksa melayani permintaan Mega dan partainya.

Tidakkah ada yang merasa aneh dan bertanya, jika Jokowi tak bisa menghadapi tekanan Mega dan partainya, itu sama saja dengan mengonfirmasi kekhawatiran orang beberapa bulan silam: ia hanya petugas partai.

Sebagai petugas, aparat, atau opsir, tak salah jika kemudian Jokowi tak berdaya dan tunduk di bawah kehendak Megawati, perempuan yang sangat dihormatinya. Namun jika demikian, apa gunanya Jokowi memiliki sekian atribut orang nomor satu di negeri ini, jika ternyata ada sosok yang lebih tinggi di atasnya.

Sepuluh tahun masa pemerintahan SBY telah mengasah kritisisme rakyat. Sialnya, SBY dan Partai Demokrat tak memiliki korporasi media massa yang bisa menjadi pembela setia. Tiada hari tanpa kritik terhadap pemerintahan SBY.

'Pencitraan' menjadi kata yang paling sering digunakan. Namun semua nalar kritis yang terpupuk selama satu dasawarsa mendadak hilang dalam waktu seratus pemerintahan Jokowi. Suara kritik dicurigai tak lepas dari sakit hati karena kekalahan saat pemilu presiden.

Indonesia dibayang-bayangi kejumudan. Benarlah kata seorang kawan saya di akun Facebooknya: pemimpin yang dipuja-puja lebih berbahaya daripada seorang pemimpin diktator. Minimal dengan seorang pemimpin diktator, kita selalu awas dan nalar kita selalu terjaga. Sementara pemimpin yang dipuja bagai dewa justru mematikan nalar.

Jadi jujur saja, kita harus bersyukur konflik Cicak versus Buaya Jilid II (dengan episode Cicak versus Kebun Binatang) ini mencuat. Kisah konflik ini membuat nalar kritis itu telah kembali: tak ada presiden setengah dewa yang tak lepas dari kritik. Saat seorang pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan: 'Where Are You, Mister President?'. kita tahu publik sudah terjaga dari pesona itu.

Ketika seorang aktivis mengatakan pernyataan Jokowi menanggapi konflik KPK versus Polri tak lebih baik dari pernyataan seorang ketua RT, kita pun tahu, orang akhirnya sadar: Indonesia butuh pemimpin kuat. Pemimpin yang bisa menghadapi semua tekanan, dan hanya tunduk kepada konstitusi maupun kehendak rakyat yang memilihnya, bukan takluk terhadap oligarki partai.

Pada akhirnya kita berharap, Jokowi segera sadar: bahwa negara ini tak cukup hanya diurus dengan blusukan ke got dan pasar-pasar, tak cukup sekadar dikelola dengan keramahtamahan dan senyum sembari berkata: Aku rapopo. Negara ini butuh pemimpin yang tegas, yang berani mengatakan 'tidak', bahkan terhadap partai yang telah membesarkannya. [wir]

Baca Selengkapnya..

Mario Karlovic berkata:

"You cannot buy History... History can only be made!"

Baca Selengkapnya..

Ada baiknya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dibubarkan saja...

Jadikan HMI konfederasi yang terdiri atas presidium Badan Koordinasi (Badko) seluruh Indonesia. Gak ono PB HMI gak patheken. Kekuatan HMI ada di komisariat-komisariat dan cabang. PB HMI selama ini lebih banyak menciptakan petualang politik yang berpotensi merusak nama Himpunan.

Era Cak Nur sudah berakhir... Hanya Komisariat dan Cabang yang bisa menciptakan Nurcholish-Nurchlish baru, bukan PB HMI! BUBARKAN PB HMI!.. Kembalikan kedaulatan ke tangan komisariat!

Long Live Verdineri Squadra!... Long Live Komisariat!

Baca Selengkapnya..

Mokhsa

Reporter : Oryza A. Wirawan

Bupati Muhammad Zainal Abidin Djalal sudah hendak menutup dialog, saat tiba-tiba remaja lelaki itu menukas. "Sebentar, Pak, terakhir. Mau tanya?"

Djalal pun menoleh dan mempersilakan. Mendapat lampu hijau, remaja berusia 15 tahun itu berdiri dan bertanya dengan yakin: "Pak, kenapa Ketua RT, RW, sampai bupati, kalau datang kenapa suka telat dan hobinya kok korupsi?"

Di sebuah tanah lapang di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Rabu (20/6/2012) siang, beberapa orang tersenyum-senyum mendengar pertanyaan itu. Begitu juga sejumlah pejabat pemerintah daerah. Entah tersenyum karena pertanyaan itu begitu lugu, atau tersenyum dengan hati kecut karena khawatir sang bupati tersinggung.

Siang tadi, Djalal bersama sejumlah pejabat datang ke kelompok bermain dan belajar Tanoker di Ledokombo untuk menyaksikan dari dekat kegiatan anak-anak, terutama dalam mengembangkan permainan tradisional egrang. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan anak-anak di sana.

Pertanyaan tadi meluncur dari Mokhsa Imanahatu Atolu, putra sulung pasangan Suporahardjo dan Farha Ciciek yang menggagas dan membina Tanoker selama ini. Mendengar pertanyaan itu, Djalal tersenyum. "Wah kalau pertanyaan itu, tanyakan kepada yang korupsi. Sekarang saya mau tanya, Pak Djalal korupsi tidak?" katanya.

"Tidaaaaaakkk," jawab anak-anak itu kompak.

Djalal menyatakan, jika dirinya korupsi, maka lebih baik diberitakan di koran saja. "Kalau saya korupsi, datang ke saya dan tegur saya. Bilang agar saya jangan korupsi. Saya senang kalau ada rakyat saya yang mau ngandani (memberitahu). Tidak boleh ngerasani (bergunjing)," katanya.

Djalal menjelaskan, bahwa setiap Kamis pagi, dirinya membuka kesempatan bertemu langsung dengan masyarakat di kantor Pemerintah Kabupaten Jember. "Kalau Mokhsa mau datang ke kantor saya, silakan," katanya.

Pertanyaan kedua, soal pejabat yang suka terlambat, Djalal tidak memberikan penjelasan. Ia malah meminta maaf, karena dirinya datang terlambat dari yang dijadwalkan ke acara di Ledokombo tersebut. "Kenapa suka terlambat, termasuk saya, karena mental kita masih seperti itu. Saya tidak akan beralasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya dimaafkan ya?"

Kritisisme. Itulah yang berhasil dibangun Ciciek dan Supohardjo melalui Tanoker. "Saya sempat ditanya sama salah satu orang: kenapa anak-anak tidak dilatih dulu pertanyaannya. Saya jawab, biar sajalah. Saya tidak suka mengondisikan begitu," kata Ciciek.

Salah satu siswa kelas 6 sekolah dasar, Fifin Anggraini, tanpa malu-malu meminta kepada Djalal untuk menggelar sepakbola untuk perempuan. "Panitianya Pak Bupati," katanya, disambut tawa beberapa orang yang hadir.

Djalal terkejut. "Wah, bisa main bola? Siapa yang melatih"

"Kami pernah mengadakan pertandingan persahabatan sepakbola putri, antara putri-putri di Ledokombo dengan mahasiswa asing yang datang," kata Ciciek.

"Oke, saya turuti. Saya yang membiayai konsumsi dan hadiahnya. Tapi ketua panitianya Fifin ya? Kalau bukan Fifin, saya tidak mau. Kalau kamu panitia, kamu bisa memerintah Pak Camat. Kalau Pak Camat tidak mau diperintah kamu, lapor saya," kata Djalal.

Dialog singkat itu sudah cukup menunjukkan betapa Tanoker merupakan salah satu embrio perubahan sosial di Ledokombo. Ciciek meyakini, perubahan sosial bisa berawal dari anak-anak, karena anak-anak memiliki keterbukaan dan toleran terhadap segala sesuatu yang baru. Supo dan Ciciek mengawali perubahan itu melalui permainan egrang, sebuah permainan tradisional yang nyaris tenggelam dari pengalaman sehari-hari anak-anak.

Sejauh ini, mereka berhasil. Jumlah anak-anak yang belajar bersama di Tanoker bisa mencapai seratus orang. Para orang tua tak ragu-ragu mengirimkan anak-anak belajar di sana cuma-cuma. Dinas Pendidikan dan sekolah memberikan dukungan. Apalagi, melalui akses jaringan sebagai aktivis organisasi nonpemerintah, Ciciek dan Supo berhasil menarik perhatian aktivis sosial dan mahasiswa luar negeri untuk hadir ke Ledokombo.

Tanoker bergerak tanpa bantuan pemerintah. Camat Ledokombo Heri Setiawan mengatakan, Supo dan Ciciek tak pernah meminta bantuan apapun. "Bahkan saat kami menawarkan diri untuk membantu menyediakan konsumsi bagi Pak Bupati dan para tamu, mereka menolak," katanya.

Bagi Ciciek, kehadiran seorang pemimpin daerah seperti Djalal sudah lebih dari cukup. Ia senang akhirnya Djalal bisa hadir di rumahnya yang menjadi pusat kegiatan belajar Tanoker. Djalal sendiri tampak senang berada di Ledokombo. Kendati rangkaian acara sudah selesai, ia masih asyik mengobrol bersama Supo dan tamu lainnya. "Tadi Supo senang, karena Pak Djalal tidak merokok selama di lingkungan Tanoker, karena itu area anak-anak," kata Ciciek.

Perubahan sosial memang bisa berasal dari mana saja. Bahkan dari sebuah kebun yang jauh dari kota, dan dari sebuah pertanyaan Mokhsa. [wir/beritajatim.com, 21 Juni 2012 02:21:58 WIB]

Baca Selengkapnya..

Napi Jadi Peragawati Jember Fashion Carnaval

Jember Fashion Carnaval X, 23 Juli 2011, bakal diikuti lima orang narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Jember dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang.

Tiga orang napi dari LPW Malang adalah Titik Machayaroh (napi psikotropika), Juntari (napi penipuan), Maisaroh (napi pencurian). Sementara Dua orang napi dari LP Jember adalah Ari Hermawan Yudianto (napi pencabulan anak) dan Mistur alias Pak Yayan (napi perkosaan). "Satu peserta lagi adalah pegawai Lapas Jember," kata Kepala Pengamanan LP Jember, Karno.

Karno mengatakan, partisipasi para narapidana ini dalam JFC merupakan perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. "Di Jember kan ada even internasional. Alangkah baiknya, warga binaan lapas diikutsertakan," jelasnya.

JFC sudah membangun reputasi selama sepuluh tahun sebagai acara fesyen jalanan terbesar di dunia. Pesertanya ratusan warga kota yang mendesain sendiri baju mereka. Catwalk atau arena untuk berlenggak-lenggok adalah jalan raya kota Jember sepanjang 1,4 kilometer. setiap tahun, acara itu disaksikan ratusan ribu orang warga.

"Kami memilih narapidana yang sudah masuk dalam proses asimilasi, dan sudah menjalani separuh masa pidana. Umumnya mereka sudah diusulkan untuk mengikuti pembebasan bersyarat," kata Karno.

Karno menawarkan keikutsertaan ini kepada para napi yang memenuhi syarat tersebut. "Awalnya mereka masih buta apa itu JFC. Kita tunjuk beberapa orang, akhirnya mau," katanya.

Lima narapidana tersebut akan berdefile dalam tema fesyen Borneo dan Punk. Petugas LP Jember memfasilitasi mereka untuk merancang desain dan membuat pakaian untuk acara itu. Petugas mencarikan bahan-bahan pakaian. Petugas pula yang mengawal para narapidana untuk mengikuti latihan di markas JFC sejak April silam.

Saat mengunjungi Lapas Jember beberapa waktu lalu, saya melihat pernik pakaian penuh rumbai di salah satu ruang tahanan. Ada sebuah sketsa desain di atas kertas folio tertempel di dinding, di antara poster klub sepakbola Manchester United, AC Milan, dan AS Roma.

"Itu desain saya. Saya mendesain untuk defile Punk," kata Ari. Sebagai warga Jember, ia pernah menyaksikan JFC saat masih belum tersandung kasus pidana. Ini keikutsertaan pertamanya dalam acara tersebut. Ia berjanji akan menyimpan pakaian hasil desainnya sebagai kenang-kenangan. [wir]

Foto (kiri ke kanan): Juntari (napi penipuan), Titik Machayaroh (napi psikotropika), Maisaroh (napi pencurian), dan Ari Hermawan Yudianto (napi pencabulan anak).

Baca Selengkapnya..

Contekonomics

Bapak-bapak, Ibu-ibu...Pertama, saya akan mengawali tulisan ini dengan sebuah pengakuan yang menyakitkan: saya juga pernah mencontek semasa sekolah. Sependek ingatan saya, saya baru memberanikan diri untuk mencontek saat duduk di bangku sekolah menengah atas.

Saya tidak pernah membaca survei seberapa banyak orang mencontek semasa sekolah. Kendati demikian, saya optimis (untuk menutupi rasa malu saya): hampir semua orang yang bersekolah pasti pernah mencontek.

Namun berpengalaman dalam urusan contek-mencontek tidak membebaskan saya dari keterkejutan terhadap apa yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Gadel 2 Surabaya. Seorang siswa mengaku guru mereka yang mengatur upaya contekisasi masal di antara siswa sendiri saat ujian nasional. Tentu saja, ini agar semua siswa bisa lulus dengan angka lumayan.

Lalu yang tersisa adalah kehebohan. Dari ruang kelas, persoalan ini menggedor jantung pembuat kebijakan: parlemen dan pemerintahan. Pengamat menuding: ini kesalahan sistim ujian nasional. Sosiolog asal Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, memandang masyarakat adalah korban ketakutan yang berlebihan terhadap Unas.

Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, tentu saja membantah. "Jangan sampai ada satu kasus, tapi digeneralisir semuanya salah, seakan-akan ini salah sistemnya. Bisa saja kesalahan itu berangkat dari kesalahan personal semata."

Bapak-bapak dan Ibu-ibu... Saya tak seberapa tertarik ikut berbantah-bantah dengan Pak Nur dan Pak Bagong Suyanto. Saya lebih tertarik memandang urusan contekisasi ini dari betapa ambigunya kita memaknai apa yang disebut sebagai keadilan distributif, individualisme, dan kolektivisme. Kalau sudah begini, persoalan pendidikan bukan semata persoalan pendidikan, tapi juga urusan ekonomi.

Masyarakat kita meyakini kehidupan dalam berbangsa dan bernegara sudah semestinyalah ada keadilan. Tak ada yang bisa menakar rasa keadilan ini, tentu saja. Seseorang yang sangat kaya, hidup di tengah masyarakat miskin bisa menyentil rasa keadilan. Sebuah negara dengan perputaran uang deras namun dipegang segelintir orang, tentu saja rentan dianggap tak adil.

Sekian lama, keadilan adalah 'hantu' dalam masyarakat. Ia bergentayangan, dan pelan-pelan menjadi keyakinan, bahwa keadilan yang merata hanya muncul dalam kolektivitas, bukan persaingan antarindividu. Dalam keyakinan ini, seseorang seharusnya bergotong-royong, saling membantu, dengan demikian kehidupan menjadi lebih adil dan merata.

Negara pun melakukan pembangunan dengan didasarkan bukan saja pada pertumbuhan, tapi pemerataan. Pemerataan ada dalam semangat kolektivisme, dan menjanjikan keadilan. Pemerintah dianggap berhasil, jika pemerataan itu terjadi: sebuah negara kesejahteraan di muka bumi.

Kuncinya adalah subsidi dan insentif. Dalam semangat pemerataan berkeadilan, pemerintah menggunakan uang negara (sebagian dari hasil pajak) untuk menyubsidi dan memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Warga miskin digratiskan untuk berobat di rumah sakit milik negara. Orang-orang yang tak punya pekerjaan di desa dikirim bertransmigrasi. Terlepas apakah mereka miskin karena dimiskinkan secara struktural atau karena malas (saya belum pernah dengar penelitian soal kategorisasi ini).

Di dunia pendidikan, pemerintah mengucurkan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Uang bulanan biaya sekolah dihapuskan. "Sekolah gratis," demikian kampanye dalam pemilihan umum dua tahun silam.

(Iklan politik di televisi menayangkan seorang anak miskin sedang mendengarkan radio, dan tahu ada program pemerintah yang memungkinkannya bersekolah. Iklan diakhiri dengan senyum lebar si anak dan orang tuanya, karena si anak bisa bersekolah.)

Bapak Guru Oemar Bakrie, pegawai negeri yang naik sepeda kumbang dari jaman Jepang, tinggal nyanyian nostalgia Iwan Fals. Para guru, baik yang berstatus pegawai negeri dan swasta, mendapat tunjangan profesi pendidikan. Nominalnya bisa melebihi para pegawai negeri rata-rata. Dan, para guru mendadak menjadi 'pemburu sertifikat': mengikuti berbagai seminar dan berharap memperoleh sertifikat sebanyak-banyaknya untuk memenuhi persyaratan mendapat tunjangan tersebut.

Seorang pejabat pendidikan berkata: ini upaya pemerintah untuk menghargai jasa para guru. (Syukurlah guru bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa.)

Dalam semangat kolektivisme juga, guru-guru yang belum tersertifikasi beramai-ramai protes ke gedung parlemen. Mereka menuntut keadilan. Mereka juga ingin tunjangan yang setara satu kali gaji dari kocek negara.

Singkat kata, insentif dan subsidi diberikan pemerintah dalam semangat keadilan distributif dan kolektivisme, dengan menggunakan uang negara (sebagian dari hasil pajak). Sebanyak 20 persen pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara diharuskan untuk sektor pendidikan.

Sempurna tampaknya. Tapi ini Indonesia, sebuah negara yang konsisten dalam ketidakkonsistenan. Semangat kolektivisme dan berkeadilan hanya untuk penggunaan uang negara sebagai insentif dan subsidi. Namun seiring dengan perbaikan kondisi guru, semakin mahal juga biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat.
Sekolah negeri didefinisikan sebagai sekolah yang dibangun dan dibiayai oleh negara.

Jika konsisten dengan semangat kolektivisme dan berkeadilan, insentif dan subsidi negara membuat ongkos bersekolah di sana murah. Namun hari ini, untuk masuk ke sebuah sekolah negeri yang lumayan bermutu, ibarat masuk tempat pelelangan. Kursi di sana sedikit banyak tergantung dari berapa juta perak uang yang bisa disumbangkan untuk 'pembangunan dan pengembangan sekolah'.

(Pemerintah memeratakan perekonomian untuk pembangunan semangat kolektivisme berkeadilan. Namun di sekolah 'pembangunan' dijadikan dasar untuk individualisme: persaingan ekonomi pasar terbuka antar orang tua siswa.)

Saya belum pernah melakukan survei. Namun dengan semakin tingginya ongkos 'pembangunan dan pengembangan sekolah' yang dibayarkan sebelum siswa resmi diterima, maka logikanya, sekolah negeri bermutu akan diisi anak-anak dari keluarga berstrata sosial menengah ke atas yang mendapa asupan gizi cukup. Sebagian besar anak-anak ini tidakdibesarkan oleh orang tua yang kerepotan memilah antara kebutuhan sehari-hari dengan peralatan belajar. Sekolah negeri yang lumayan bermutu menjadi bagian dari gengsi keluarga, apalagi jika si anak bisa menduduki rangking atas di kelas.

Anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu bersaing dalam 'pelelangan', terpaksa minggir. Mereka memilih sekolah negeri yang mutunya di bawah (acap disebut sekolah pinggiran), yang membutuhkan biaya lebih murah. Status favorit tidaknya sekolah bukan bagian dari gengsi keluarga, karena sekolah hanya bagian dari pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Perbedaan latar belakang status sosial siswa berpengaruh terhadap kualitas lulusan. Tak heran, jika dari rerata nilai kelulusan, sekolah-sekolah pinggiran tak akan pernah mendobrak dominasi sekolah-sekolah negeri bermutu yang didominasi anak-anak berstrata sosial ekonomi lebih baik. Jika beruntung, sekali-kali ada satu dua orang siswa dari sekolah pinggiran bisa mencapai nilai tertinggi. Namun itu pun jarang.

Di tengah kesenjangan ini, pemerintah pusat menerapkan standar kelulusan ujian nasional yang 'menakutkan'. Hasil ujian nasional sejak beberapa tahun silam menghasilkan angka ketidaklulusan yang tinggi. Tahun ini pemerintah melonggarkan standar itu, namun sekolah-sekolah dengan angka ketidaklulusan memprihatinkan masih ditemui.

Ujian nasional membuat kepentingan sekolah, kepentingan orang tua siswa, dan kesalahkaprahan dalam memandang kolektivisme dan keadilan bertemu dalam satu cawan. Sekolah bermutu berkepentingan mempertahankan predikat favorit, sementara sekolah pinggiran berkepentingan untuk meluluskan siswanya seratus persen. Para guru tak ingin kredit karir mereka tercoreng dengan ketidaklulusan siswa.

Orang tua siswa berkepentingan anak-anak mereka lulus dengan nilai baik. Pandangan pragmatis orang tua, baik di sekolah negeri favorit dan sekolah pinggiran, sukses di sekolah bagian dari sukses untuk memperoleh pekerjaan. Apalagi mereka sudah mengeluarkan uang cukup besar untuk biaya sekolah. Pada akhirnya, sekolah tak sekadar tempat pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, tapi tempat awal menanamkan prinsip-prinsip kapitalisme dalam kehidupan nyata kelak.

Benturan terjadi. Pemerintah mengharapkan 'kompetisi bebas individu' siswa dalam ujian nasional untuk mengukur kualitas capaian pendidikan. Ada harapan 'persaingan sempurna' di antara para siswa, di mana mereka hanya mengandalkan kemampuan masing-masing. Ujung-ujungnya, seperti teori Darwin: hanya yang bisa menyesuaikan diri dengan standar kelulusan yang berhasil. Ujian nasional, mengutip filsuf Nietzsche, seharusnya menciptakan ubermensch atau manusia super.

Namun, tidak ada 'persaingan sempurna' di dunia ini. Selalu ada 'tangan tak tampak' (invisible hand) yang ikut campur. Dalam konteks ini adalah kepentingan orang tua siswa, sekolah, dan guru yang bersatu dalam semangat 'kolektivisme, gotong royong, dan pemerataan'.

Saat saya mencontek di masa sekolah sebagai aktivitas pribadi, saya harus melakukannya dengan takut-takut. Ketakutan agar tak ketahuan guru ini menunjukkan bahwa masih ada nilai yang dipegang: mencontek adalah perbuatan yang salah. Ia memunculkan rasa malu jika diketahui pihak yang berwenang. Guru adalah 'polisi dan otoritas moral', parameter dan panduan, bagi siswa-siswanya. Tidak ada 'invinsible hand'.

Namun apa yang terjadi di SDN Gadel 2 Surabaya menunjukkan adanya 'invisible hand' yang tak pernah saya temui di masa sekolah: guru memberikan 'subsidi' dan 'insentif' kepada siswa-siswa yang agak tertinggal di bidang pelajaran untuk mencontek siswa yang lebih pandai. Sesaat kita lupa, bahwa nilai-nilai pendidikan terabaikan oleh nilai ujian. Nilai-nilai pendidikan yang terdesak jauh itu antara lain kemandirian, kepercayaan pada diri sendiri, dan kejujuran.

Kecurangan model begini sebenarnya bukan fenomena khas Indonesia. Di Amerika Serikat, seorang siswa kelas 5 SD di Oakland dengan lugunya bercerita kepada ibunya bahwa sang guru dengan baik hati menuliskan kunci jawaban ujian nasional di papan tulis. Ada juga modus yang licin: mengisikan lembar jawaban siswa yang masih kosong tersisa.

Saya teringat salah satu cerita yang ditulis ekonom Ken Schoolland tentang petualangan Jonathan Gullible. Dalam cerita itu, Gullible mampir ke sebuah pulau yang aneh. Di pulau itu, anak-anak diajarkan untuk menjadi yang terbaik dan berprestasi di atas rata-rata. Namun sekolah memutuskan memakai sistim insentif nilai untuk mengajari para siswa itu tentang kebajikan.

Nilai ujian diberikan bukan berdasar prestasi, tapi kebutuhan. "Murid terburuk akan mendapat nilai A dan murid terbaik akan mendapat nilai F. Menurut mereka (sekolah), murid terburuk lebih membutuhkan nilai baik dari murid terbaik," kata seorang perempuan kepada Gullible dalam cerita itu.

"Ini merupakan tindakan kemanusiaan yang berani. Murid-murid terbaik akan belajar tentang kebajikan dan pengorbanan manusia, dan murid-murid terburuk akan diajari kebajikan sikap tegas."

Alamak.[wir]

Baca Selengkapnya..

Usia Jember Lebih Tua daripada Surabaya

Usia Kabupaten Jember diperkirakan lebih tua daripada usia Kota Surabaya. Ada situs yang menyatakan Jember mulai ada di tahun 1088.

Ihwal tahun kelahiran Jember ini tertera di situs prasasti Congapan yang berada di Desa Karangbayat Kecamatan Sumbersari. "Di situ tertulis 'tlah sanak pangilanku' yang artinya tahun 1088," kata Didik Purbandriyo, Koordinator Balai Pelestarian Peninggalan Purbakal Kementerian Budaya dan Pariwisata.

Jika ini menjadi acuan, maka usia Jember saat ini mencapai 923 tahun. Bandingkan dengan Surabaya yang berusia sekitar tujuh abad. Namun, tidak seperti Surabaya yang dipastikan tanggal berdirinya pada 31 Mei, masih sulit mengidentifikasi tanggal pasti lahirnya Jember.

Kendati sudah ada prasasti Congapan yang mengonfirmasi tahun tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember lebih memilih menggunakan staatsblad nomor 322 tentang Bestuurshervorming, Decentralisastie, Regentschappen Oost Java. Pengesahnya adalah Gubernur Jenderal De Graeff. Di situ disebutkan, status Jember ditingkatkan dari afdeeling menjadi regentschap, per 1 Januari 1929. Regentschap setara dengan kabupaten. Inilah yang kemudian dijadikan acuan tanggal lahir Jember.

Didik tidak tahu persis kenapa tahun lahir bikinan Belanda itu yang dijadikan acuan. Yang terang, di Jember ada banyak situs yang menunjukkan usia Jember sudah sangat tua.

"Kalau dilihat di kitab Negara Kertagama, Jember hanya perlintasan turne (perjalanan) Hayam Wuruk ke daerah selatan," kata Didik.

Kelurahan Mangli dulu juga kerajaan kecil di bawah Blambangan. "Perang Sadeng yang termasyhur itu juga diperkirakan terjadi di daerah Kecamatan Balung sekarang. Perang Sadeng kemungkinan ada di sana, karena di Balung sampai Kecamatan Semboro ada temuan benteng," kata Didik. [wir]

Baca Selengkapnya..

Di Balik Gelar Juara Arema
(Investigasi TEMPO edisi 24/1/2011)

Majalah TEMPO menurunkan berita investigasi atas kebobrokan sepakbola Indonesia. 'Sesuatu' di balik gelar juara yang diraih Arema Indonesia pun diungkap. Sebuah edisi TEMPO yang layak dikoleksi oleh siapapun yang mencintai sepakbola.

Kompetisi dengan Spesialis Blunder dan Kado Penalti

JAUH hari sebelum dibuka, sudah terasa Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia akhir pekan lalu di Hotel Pan Pacific Nirwana Bali Resort, Tanah Lot, Bali, bakal berlangsung panas. Sehari sebelum acara, petugas keamanan hotel menghalau siapa pun yang tak berkepentingan. Polisi bertebaran di mana-mana. Belasan wartawan bahkan sempat diusir karena tak punya kartu izin meliput Kongres PSSI. Organisasi yang dipimpin Nurdin Halid itu memang sedang gonjang-ganjing, antara lain, karena lahirnya kompetisi tandingan Liga Primer Indonesia (LPI).

Pertikaian klub pendukung Liga Super Indonesia, yang bernaung di bawah PSSI, dengan klub yang "hijrah" ke Liga Primer menambah ketegangan kongres. Ada kabar ratusan suporter Bonek-pendukung klub Persebaya Surabaya, yang pindah ke LPI-akan menggelar unjuk rasa di Bali. Bonek memprotes kebijakan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang membekukan keanggotaan Persebaya dan melarang eks Ketua Persebaya Saleh Ismail Mukadar menghadiri kongres. "Begini jadinya kalau PSSI dipimpin orang seperti Nurdin," ujar Saleh pedas. Bersama sejumlah pendukungnya, Saleh diam-diam sudah masuk arena kongres di hotel milik keluarga Bakrie itu. "Nurdin selalu bikin aturan sendiri," kata Saleh dengan kesal.

PSSI juga membekukan keanggotaan PSM Makassar, Persis Solo, Persibo Bojonegoro, dan Persema Malang. Selain Persis Solo, tiga klub itu sudah pindah ke Liga Primer Indonesia. Sejak awal Januari lalu, meski tidak direstui PSSI, liga yang digagas Gerakan Reformasi Sepak Bola Nasional dan pengusaha Arifin Panigoro itu memang sudah bergulir. Meski tak diundang, semua klub yang dicoret PSSI sudah merapat ke Bali. "Kami menganggap surat pembekuan ini tidak sah," kata Ketua Umum Persibo Taufik Risnendar.

Dari luar arena kongres, serangan terhadap PSSI tak kalah gencar. Sejumlah mantan pengurus PSSI-antara lain Sumaryoto, Tondo Widodo, dan Abu Bakar Assegaf-menggugat kepengurusan Nurdin Halid di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Mereka cacat hukum dan harus mundur secepatnya," kata Harjon Sinaga, kuasa hukum para penggugat.

Meskipun PSSI dirundung setumpuk masalah, sepak bola Indonesia dua bulan terakhir ini mendadak jadi buah bibir masyarakat. Ditangani pelatih asing Alfred Riedl, tim nasional mencapai final Piala Federasi Sepak Bola ASEAN, Desember lalu. Ketika tim nasional "tewas" di tangan negeri jiran Malaysia, publik kembali menyorot kepemimpinan buruk Nurdin Halid.

Selama tujuh tahun Nurdin memimpin PSSI, boleh dikata tak ada prestasi membanggakan. Indonesia tak sekali pun merebut Piala ASEAN. Satu dekade terakhir, Indonesia cuma jadi penggembira di panggung sepak bola dunia. Kompetisi kacau-balau, diwarnai kericuhan, baku hantam, juga dugaan pengaturan hasil pertandingan.

Pada pertengahan 2010, sebuah kantor auditor internasional diundang mencari tahu apa yang salah dengan pengelolaan klub-klub di Indonesia. Auditor itu memeriksa 16 klub-sebagian besar bertarung di Liga Super Indonesia, kompetisi divisi utama di negeri ini-dan menemukan fakta memprihatinkan. Meski menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai puluhan miliar setiap tahun, hanya tiga klub yang punya laporan keuangan teraudit. Bahkan hanya empat klub yang berbadan hukum. Selebihnya tak jelas bentuk organisasinya.

Semua klub tidak punya sistem pembukuan standar. "Laporan keuangan hanya dibuat dengan program Excel dan bisa diakses siapa saja tanpa proteksi memadai," tulis laporan itu. Semua klub tidak punya aset. Stadion, asrama, dan kendaraan merupakan pinjaman pemerintah daerah. Manajemen dan pemain datang dan pergi. Sebagian pemain dan pelatih tak punya kontrak hitam di atas putih. Laporan setebal 165 halaman itu menunjukkan betapa kacau manajemen sepak bola di negeri ini.

Tak mungkin prestasi lahir dari keadaan runyam begini. Ada indikasi, dalam kompetisi, semua bisa diatur. Segala cara dianggap halal, termasuk mengatur wasit, kartu kuning dan merah, juga skor pertandingan. Bahkan pengaturan diduga sampai pada penentuan klub juara. Kemenangan diraih lewat jalan apa saja, demi mempertahankan kucuran anggaran (APBD) dan prestise daerah.

l l l

STADION seakan segera meledak. Teriakan dan nyanyian puluhan ribu suporter kedua kesebelasan memecahkan telinga. Minggu ketiga Februari tahun lalu itu Persebaya Surabaya bertamu ke kandang Arema di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, dalam kompetisi Liga Super. Aremania dan Bonek "bertempur" adu keras suara, memberi semangat kedua tim yang menyerang silih berganti.

Tak ada yang aneh sampai menjelang menit terakhir. Tiba-tiba, hanya semenit sebelum peluit panjang ditiup wasit, ketika pemain Persebaya, Anderson da Silva, berebut bola dengan pemain lawan, pemain Arema jatuh di kotak penalti Persebaya. Prittt.... Wasit Olehadi dari Tangerang menunjuk titik putih: penalti untuk Arema. Stadion seperti pecah oleh gemuruh teriakan Aremania. Kapten Arema, Pierre Njanka, mengeksekusi tendangan "12 pas" itu dengan mulus. Arema unggul satu gol.

Seusai pertandingan, Saleh Ismail Mukadar, yang ketika itu masih menjabat manajer, tak sanggup menahan marah. Dia menuntut polisi memeriksa dan menahan wasit Olehadi. Saleh menduga ada "faktor nonteknis" yang membuat Persebaya kalah. Wasit tak akan memberikan penalti jika tak ada pelanggaran yang mencolok mata. "Sejak itu saya mulai curiga kepada pemain saya sendiri," kisah Saleh tentang kejadian buruk itu.

"Faktor nonteknis" dalam sepak bola Indonesia merupakan istilah sopan pengganti "pengaturan" dari luar lapangan-sesuatu yang tak ada urusannya dengan keterampilan menggocek bola atau melesakkan bola ke gawang lawan. Klub yang hebat dalam menyerang bisa sangat frustrasi jika wasit terus-menerus meniup peluit tanda penyerang berdiri offside-berdiri di belakang barisan pertahanan lawan ketika bola dioper. Di menit-menit penghabisan, klub yang andal bisa kalah dengan konyol bila wasit mendadak memberi lawan hadiah penalti untuk pelanggaran kecil. Pemain juga punya sejuta trik untuk "mengundang" wasit memberikan kado penalti.

Penyelidikan Saleh Mukadar akhirnya mengungkap kebusukan itu. Seorang pemain tim "Bajul Ijo"-julukan Persebaya-mengaku ada lima pemain di tim itu yang bisa "dibeli" di Liga Super. Pemain belakang tim itu terkenal spesialis membuat blunder alias kesalahan fatal-yang ternyata merupakan "pesanan". Dari 22 pertandingan paruh pertama musim lalu, gawang Persebaya kemasukan 36 gol. "Kami akhirnya sepakat merombak tim," kata Saleh.

"Perdagangan gol" bukanlah barang baru. Sejumlah sumber yang dihubungi Tempo mengaku sub-agen pemain atau bahkan pemain sendiri sering datang menawarkan diri untuk bermain "sandiwara". Biasanya mereka datang sehari sebelum pertandingan. Setelah deal, manajer tim lawan akan berhubungan melalui pesan pendek. Bahkan sumber Tempo mengungkapkan, sebuah klub cukup mendapat tiket pesawat pulang untuk mau menerima kekalahan dengan selisih gol tipis.

Isi pesan pendek untuk mengatur pertandingan itu lucu-lucu. Ada yang menawarkan, "Ini ada lima kambing siap disembelih, tertarik atau tidak?" Tarif "kambing" alias pemain yang bersedia membuat timnya kalah itu bervariasi antara Rp 5 juta dan Rp 10 juta. "Besarnya tergantung tim dan penting atau tidaknya pertandingan," kata sumber itu. Pemain sering kepepet, karena gaji bulanan sering terlambat. Nilai kontrak pun kadang disunat.

Akhir Februari 2010, Persebaya akhirnya memecat pelatih Danurwindo. Pelatih senior Rudy William Keltjes masuk. Namun itu bukan akhir nasib buruk Persebaya. Dua bulan kemudian, Persebaya makin terpuruk di zona degradasi. Mereka terancam jatuh ke Divisi Utama. Pada pertandingan menentukan, melawan Persik Kediri, akhir April 2010, terjadilah insiden yang praktis membunuh peluang Persebaya.

"Empat hari sebelum pertandingan di Kediri, izin polisi tidak turun," kisah Saleh Mukadar. Alasannya, pertandingan terlalu dekat dengan pemilu. Panitia lalu memindahkan laga ke Yogyakarta sepekan kemudian. Lagi-lagi pertandingan batal. "Sesuai keputusan Komisi Disiplin, seharusnya kami menang walk-out 3-0," ujar Saleh. Dengan begitu, Persebaya lolos dari degradasi. Namun Persik meminta banding. Komisi Banding PSSI memutuskan pertandingan itu ditunda sampai Agustus. Lokasinya pun ditetapkan di Palembang. Frustrasi dengan keputusan PSSI, Persebaya menolak bertanding dan dinyatakan kalah.

Saleh pun meradang. Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan ini dengan lantang menyatakan, "Kami memang sengaja disingkirkan untuk menyelamatkan tim lain." Tim yang lolos dari zona degradasi ketika itu adalah Pelita Jaya-klub milik Grup Bakrie. Ketika ditanya, Manajer Pelita Jaya, Lalu Mara Satriawangsa, menampik tudingan Saleh. "Biasa, kalau kalah pasti marah-marah," katanya santai.

l l l

APRIL 2010. Musim kompetisi tinggal sebulan lagi. Arema masih kokoh bertengger di pucuk klasemen, ditempel ketat Persipura Jayapura. Klub asal Papua ini siap menyalip jika Arema kalah dalam pertandingan berikutnya.

Laga yang menanti Arema tidak sembarangan. Mereka harus menghadapi Persiwa Wamena di kandang lawan, Stadion Pendidikan, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Selama kompetisi Liga Super berlangsung, tak ada satu pun tim sepak bola yang bisa mengalahkan Persiwa di kandangnya.

"Persiwa Wamena ini tim aneh, karena selalu mendapat penalti di menit-menit akhir," kata pelatih Arema, Robert Alberts, sebelum berangkat ke Papua. Gol ajaib akibat keputusan wasit yang ganjil memang kerap terjadi pada pertandingan Liga Super di Papua. Walhasil, Arema seperti menjalani misi mustahil.

Pemain Arema juga "terteror" insiden kasar dalam pertandingan dua pekan sebelumnya di Wamena. Pemain-pemain Persiwa tak hanya mengalahkan Persisam Samarinda dengan satu gol, tapi juga memukuli enam pemain Persisam. Manajer Persiwa Jhon Banua bahkan turun ke lapangan dan memukul pemain hanya karena ada pemain Samarinda yang memprotes gol tunggal Persiwa yang dianggap offside. Jhon sudah meminta maaf atas insiden memalukan itu.

Tapi, di luar dugaan banyak orang, Arema justru menang 2-0. Lewat pertandingan yang bersih, Arema bermain cantik. Dua gol Arema dicetak Muhammad Ridhuan dan Roman Chmelo.

Ketika dihubungi dua pekan lalu, Jhon Banua mengaku masih ingat betul pertandingan menentukan itu. "Saya marah sekali," kata Wakil Bupati Jayawijaya itu. Itulah kekalahan pertama dan satu-satunya Persiwa di kandang sendiri. "Sepertinya PSSI memang memberi kesempatan kepada Arema untuk juara pada musim lalu," ujar Jhon bersungut-sungut.

Apa rahasianya? Arema mengaku meminta tim khusus PT Liga Indonesia memantau pertandingan di Wamena. "Kami ingin mengantisipasi semua faktor nonteknis," kata Manajer Arema Mudjiono Mudjito. "Apa salahnya menghubungi semua pihak terkait untuk berjaga-jaga?" Artinya, Arema menang justru ketika pertandingan tidak diganggu "keanehan" macam-macam.

Menurut sumber Tempo, kejadian di Wamena itu indikasi bahwa Arema memang "dikawal" petinggi PSSI. Di Liga Super dan divisi-divisi di bawahnya, memang sudah jamak dikenal pentingnya sebuah klub membeli "pengawalan" khusus dari "bapak asuh". Biasanya mereka adalah petinggi PSSI.

Di Kalimantan, tim Divisi I seperti Persepar Palangkaraya, misalnya, pernah menghabiskan Rp 400 juta untuk urusan ini. Sigit Wido, Wakil Sekretaris Umum Persepar, mengaku menyerahkan fulus itu dalam beberapa tahap kepada Subardi, Ketua Badan Liga Amatir Indonesia, dan anggota Komite Eksekutif PSSI. "Itu harga paket untuk mengantarkan kita naik ke divisi berikutnya," kata Sigit.

Dihubungi terpisah, Subardi membantah cerita ini. "Itu pembunuhan karakter," katanya. Menurut dia, yang ada di PSSI adalah pembagian wilayah untuk pembinaan klub. Sejumlah anggota Komite Eksekutif PSSI mendapat tugas dari Nurdin Halid untuk mengawasi wilayah tertentu.

Subardi, misalnya, ditugasi mengawasi klub-klub di Jawa. Anggota lain, Mafirion dan Muhammad Zein, bertanggung jawab mengawasi Sumatera. Nurdin sendiri mengawasi langsung klub di Sulawesi dan Kalimantan. "Pembagian ini berdasarkan kedekatan kami dengan kultur setempat," kata Subardi.

Singkat cerita, pada Mei 2010, setelah bermain imbang 1-1 dengan PSPS Pekanbaru, Arema resmi menjadi juara. Ribuan suporter Aremania membanjiri pertandingan terakhir Arema di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di sana, Arema mengempaskan Persija 2-1. Lengkap sudah kesaktian tim Singo Edan.

l l l

KALAU dirunut ke belakang, Arema sesungguhnya bukan tim andalan. Ketika musim dimulai, September 2009, mereka nyaris bubar. Pemilik Arema, PT Bentoel Indonesia, mendadak menarik diri. Perubahan kepemilikan di Bentoel adalah biang keladinya. British American Tobacco, pemilik baru perusahaan rokok itu, melarang Bentoel mengurus klub olahraga.

Arema pun kelimpungan. Apalagi orang-orang Bentoel di Arema mundur satu per satu. Darjoto Setyawan, Ketua Yayasan Arema, dan Gunadi Handoko, Direktur Utama PT Arema, mengundurkan diri. Berbagai skenario penyelamatan pun dicoba. Mereka bahkan pernah menjajaki merger dengan klub sepupunya, Persema Malang. Tapi gagal.

Ketika krisis itulah ikatan lama antara keluarga Bakrie dan Arema hidup lagi. Di masa awal pendiriannya, pada 1987, Arema pernah mendapat bantuan Rp 61 juta dari Nirwan Dermawan Bakrie. Ini jumlah yang lumayan besar untuk zaman itu. Andi Darussalam Tabusalla, ketika itu menjabat Sekretaris Galatama, juga terhitung pendiri Arema.

Kini Nirwan dan Andi jadi orang penting di PSSI dan PT Liga Indonesia. Nirwan adalah Wakil Ketua Umum PSSI dan Komisaris Utama PT Liga. Sedangkan Andi Darussalam-orang kepercayaan keluarga Bakrie dalam penyelesaian krisis Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur-adalah Presiden Direktur PT Liga.

Nama keduanya tercatat dalam akta notaris pendirian PT Liga, tertanggal 8 Oktober 2008. Dalam akta itu tertulis bahwa pemilik mayoritas saham PT Liga adalah PSSI, yang diwakili Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes.

Sumber Tempo di dalam manajemen Arema membenarkan adanya bantuan Bakrie. "Jumlahnya lebih dari Rp 7 miliar," katanya. Ketika mulai berlaga di musim ini November lalu, klub itu memang masih berutang Rp 7,1 miliar.

Peran Andi Darussalam tak kalah besar. Dia turun tangan langsung ketika Arema mengalami krisis keuangan. "Saya punya ikatan batin yang kuat dengan Arema," ujarnya ketika itu. Menurut Andi, Arema harus diselamatkan untuk menjadi proyek percontohan bagaimana sebuah klub profesional dikelola dan sukses. Tak hanya soal dana, Andi juga mencarikan pelatih dan pemain asing terbaik.

Keterlibatan Andi dan Nirwan inilah yang-mau tak mau-membuat Arema disegani klub lain. "Mana ada yang berani mengganggu Arema?" kata seorang pengawas pertandingan. Ketika sebagian klub lain berjibaku, kasak-kusuk kanan-kiri menyiasati "faktor nonteknis", Arema bisa melenggang. Gelontoran dana Rp 4,5 miliar untuk Arema dari Ijen Nirwana-perusahaan pengembang perumahan milik Grup Bakrie-di awal musim ini mempertegas kedekatan antara Arema dan keluarga Bakrie.

Sumber Tempo menyebutkan ada deal lain di balik kemenangan Arema di Liga Super. Bank Rakyat Indonesia kabarnya sudah dijajaki untuk jadi sponsor utama jika Arema juara. Nilai kontrak itu mencapai Rp 20 miliar. Tapi batal. "Arema memang pernah memberi presentasi di hadapan manajemen BRI. Tapi kami menolak karena sudah berkomitmen membantu basket dan karate," kata Muhamad Ali, Sekretaris Korporat BRI.

Joko Driyono, Direktur Utama PT Liga, menegaskan tidak pernah ada skenario mengangkat Arema jadi juara. "Itu hanya ungkapan kekecewaan tim yang kalah," ujarnya. Andi Darussalam hanya berkomentar singkat, "Soal itu tanya Pak Nugraha saja. Kami sudah sepakat dia juru bicaranya."

Ketika dihubungi, Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes hanya tertawa dan menolak berkomentar panjang. "Itu ribut-ribut lama," katanya. Sama seperti Joko, dia menilai kabar ini hanya isu yang diembuskan pihak yang kecewa.

Nirwan Bakrie sendiri menanggapi tuduhan ini dengan ringan. "Saya juga dengar itu," katanya sambil tersenyum. Tapi dia membantah punya andil memenangkan Arema jadi juara Liga Super. "Arema memang bagus. Mereka jadi juara ya karena menang terus," ujarnya.

Ketua Satgas Anti-Suap dan Mafia Wasit PSSI Bernhard Limbong mengakui memang tak mudah menembus mafia pertandingan dan membongkar praktek suap-menyuap di tubuh PSSI. "Ini seperti bau kentut. Semua mencium dan merasakan, tapi sulit dicari buktinya," katanya.

Koteka dan Kambing Pinggir Lapangan

Permainan atraktif dan dinamis yang dulu disebut sepak raga ini selalu menyedot perhatian. Banyak kepentingan pun menungganginya: dari urusan judi sampai politik. Jalan pintas kerap ditempuh agar tim yang dijagokan menang, termasuk menggelontorkan suap. Pemain, manajer, pelatih, wasit, dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pernah tercemar rasuah. Sebagian terungkap, tapi lebih banyak yang lolos.

Inilah sejumlah modus yang kerap digunakan untuk mengatur skor pertandingan.

Manajer/pelatih:
Manajer klub menelepon atau mengirim pesan pendek ke manajer klub lawan, baik secara langsung maupun lewat perantara. Ia menawarkan pemainnya yang bisa dibeli. �Saya punya lima koteka, nih. Mau beli?" Atau, �Ini ada lima kambing siap disembelih."

Wasit:
Sebelum hari pertandingan, manajer klub memesan wasit tertentu yang telah dikenalnya. Tarifnya Rp 20-50 juta, tergantung tawar-menawar dan penting-tidaknya pertandingan. Di kamar ganti, klub akan mengirim orang untuk menjaga wasit agar tidak �digarap" tim lain. Saat pertandingan, wasit bisa menghadiahkan penalti, menghujani pemain lawan dengan kartu kuning/merah, dan tutup mata terhadap pelanggaran tim yang membayar.

Pemain:
Untuk mengamankan kemenangan, cukup �membeli" minimal tiga pemain klub lawan: kiper, bek, dan penyerang. Menurut seorang pengurus klub, penyerang ditugasi terus-menerus menendang bola ke luar lapangan saat mendekati gawang lawan. Pemain belakang diorder mengendurkan penjagaan dan melakukan pelanggaran kasar di kotak penalti. Sedangkan kiper diminta gagal menangkap bola.

Tarif suap
Rp 5-25 juta per pemain per pertandingan

Fulus di Sekitar Lapangan

Aroma suap mulai kencang tercium dari lapangan hijau pada 1960-an. �Kreativitas" mafia yang ingin mengatur hasil pertandingan kian mencengangkan.

1960
Persatuan Sepak Bola Makassar menonaktifkan Ramang, striker andalannya, karena diduga menerima suap.

1961
�Skandal Senayan" mengguncang sepak bola Tanah Air. Delapan belas pemain tim nasional, seperti Bob Hippy dan Wowo Soenaryo, serta tiga wasit dituduh menerima suap sekitar Rp 25 ribu per orang ketika Indonesia menjamu Yugoslavia pada laga persahabatan.

Oktober 1978
Kiper tim nasional, Ronny Pasla, dilarang bertanding lima tahun karena menerima suap pada ajang Merdeka Games di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiga rekannya diberi sanksi dua tahun. Sedangkan Iswadi Idris dan Oyong Liza mendapat sanksi satu tahun.

Juli 1979
Javeth Sibi, pemain klub Perkesa 78, dan empat rekannya menerima suap Rp 1,5 juta dari bandar judi. Mereka diberi sanksi setahun larangan bermain.

Oktober 1979
Endang Tirtana, kiper klub Warna Agung, dan gelandang tengah Marsely Tambayong menerima suap Rp 1 juta dari bandar judi.

Agustus 1981
Budi Santoso, Bujang Nasril, dan M. Asyik dari klub Jaka Utama mengantongi suap minimal Rp 100 ribu dari bandar judi. Mereka diganjar sanksi lima tahun.

1982
Budi Trapsilo dari Persatuan Sepak Bola Medan dan Sekitarnya dilarang bermain sepak bola sepuluh tahun karena suap.

April 1984
Sun Kie alias Jimmy Sukisman, bendahara klub Caprina Bali, dihukum lima tahun tidak boleh aktif dalam sepak bola nasional karena menyuap pemain Makassar Utama. PSSI juga membekukan klub Cahaya Kita milik Lo Bie Tek dan Kaslan Rosidi. Keduanya dilarang mengurusi sepak bola lagi.

April 1987
Pemain tim nasional Noach Maryen, Elly Idris, Bambang Nurdiansyah, dan Louis Mahodim menerima suap saat penyisihan pra-Olimpiade di Singapura dan Tokyo. Mereka diberi sanksi tiga tahun.

Maret 1998
Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI Djafar Umar dan 40 wasit lain terbukti menerima suap. Ia dilarang aktif di sepak bola selama 20 tahun. Tapi pengurus klub yang menyuap malah lolos.

Periode Nurdin Halid 2003-sekarang

Juni 2007
Ketua Komisi Disiplin PSSI Togar Manahan Nero dan Wakil Sekretaris Jenderal Kaharudinsyah dituduh menerima suap Rp 100 juta dari klub Penajam. Sekretaris Umum Penajam Syawal Rifai dan Asisten Manajer Arismen Bermawi dihukum tak boleh mengurus sepak bola selama lima tahun. Togar dan Kaharudinsyah lolos dan sampai sekarang menjadi pengurus PSSI.

Oktober 2010
Pelatih Persibo Bojonegoro, Sartono Anwar, mengaku dimintai Rp 10 juta oleh wasit ketika bertanding melawan Persema Malang di Stadion Gajayana. Satgas Anti-Suap dan Mafia Wasit PSSI memanggil wasit Iis Permana, hakim garis Trisnop Widodo dan Musyafar, serta wasit cadangan Hamsir. Tak ada sanksi buat para pengadil. Sartono justru didenda Rp 50 juta karena berkata kasar kepada wasit.

Uang Saku Jago Kandang
Menjadi tuan rumah adalah keuntungan, baik ada suap maupun tidak. Tapi di Liga Super Indonesia sungguh luar biasa. Hampir tak ada tuan rumah yang kehilangan poin pada pertandingan kandang. Resepnya sederhana: �Kita kasih uang saku ke wasit," kata satu manajer klub. Kalau tim tamu ngotot bertahan, hadiah penalti di menit-menit terakhir siap diberikan.

Baca Selengkapnya..