Karwonomics di Gerbang MEA

Tujuh tahun pemerintahan Soekarwo dan Saifullah Yusuf ditandai dengan era baru: Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Ini sebuah pasar bebas.

Menurut dokumen yang dirilis Kementerian Perdagangan RI, setelah krisis ekonomi melanda kawasan Asian Tenggara, para kepala negara Asean pada KTT Asean ke-9 di Bali, Indonesia, 2003, menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang Keamanan Politik (ASEAN Political-Security Community), Ekonomi (ASEAN Economic Community), dan Sosial Budaya (ASEAN Socio-Culture Community) dikenal dengan Bali Concord II.

Untuk pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, ASEAN menyepakati pewujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.

Masih menurut dokumen tersebut, AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalammewujudkan AEC 2015. AEC Blueprint memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerse.

(3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodi a, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen perndekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Pertanyaan besarnya: seberapa siapkah Jawa Timur menghadapi pasar bebas ini dengan semua konsekuensinya? Pakde Karwo mengingatkan, bahwa MEA bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi. Masyarakat Jatim harus melakukan langkah-langkah, yang menurutnya, "tertata agar tetap bisa survive, bahkan menjadi regional champion."

Soekarwo menyadari pihaknya harus memberikan motivasi kepada masyarakat. Ia perlu meyakinkan kepada rakyat, bahwa Jatim memiliki modal kuat untuk menjadi pemenang dalam pasar bebas. Selama tujuh tahun memerintah, ia dan Gus Ipul berhasil menjadikan Jatim sebagai tulang punggung kekuatan ekonomi nasional. Di sektor pangan, Jatim menyumbangkan 17-18 persen produksi padi nasional. Belum lagi komoditas lainnya, seperti kedelai yang bisa menyumbangkan 40 persen produk nasional.

Dari sisi sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia Jatim terus meningkat. Catat saja, 2009-2013, kenaikan indeks mencapai 2,15 dari 71,06 menjadi 73,54. Dalam hal tata kelola pemerintahan (Indonesia Governance Index), Jatim berada di urutan kedua di atas DKI Jakarta dan di bawah Jogjakarta.

"Dukungan kinerja infrastruktur yang tertata optimal serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan lebih efisien menghasilkan nilai tambah investasi/perekonomian yang lebih baik pula, sehingga dari tahun ke tahun menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)," tulis Pakde Karwo dalam buku Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka. Penurunan ICOR diharapkan bisa menarik minat investor.

Dengan semua modal itu, tak heran jika ikhtiar ekonomi Soekarwo yang bisa kita sebut Karwonomics memberikan bekal kepercayaan diri tinggi menghadapi MEA. "Saya ingin mewujudkan East Java Supercoridor, yang mana Jawa Timur akan mampu melihat dan dapat dilihat dari sudut 360 derajat dari semua belahan dunia," katanya.

"Dalam totalitas management resources, efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di bidang perencanaan, manajemen fiskal, dan konstruksi pelayanan publik akan terjadi key performance index improvement yang dalam ukuran-ukuran kualifikasinya, akan membuka jendela dunia, bahwa Jatim mampu menggerakkan ekonomi nasional maupun regional," katanya. [wir]

Baca Selengkapnya..

Pesan Terakhir

Saya bukan perokok. Sejak muda, saya sama sekali tidak pernah mencobanya sekalipun. Saya juga adalah salah satu orang yang tidak suka dengan perilaku perokok yang antiroleransi, menyedot dan membuang asap rokok di antara banyak orang yang bukan perokok, di antara anak-anak dan kaum wanita. Saya menaati pesan ayah yang pernah melakukan operasi jantung: jangan merokok.

Namun ketidaksukaan tak seharusnya membuat seseorang benci membabibuta. Saya tidak suka rokok adalah sebuah preferensi hidup. Namun membenci rokok tak lagi sebuah pilihan biasa, namun ada nilai-nilai ofensif: karena saya membenci rokok, maka saya harus memusnahkan rokok. Maaf, saya tidak bisa dipaksa seperti itu, sekalipun saya tak menyukai perilaku sebagian (besar) 'ahlul hisap' yang tidak toleran.

Membenci berbeda dengan tidak menyukai. Saat kita membenci, maka ada nalar yang dimatikan. Kita tidak menerima fakta dan lebih menyukai eksklusi terhadap hal-hal untuk mendukung kebencian kita. Salah satu kematian nalar yang sedang berjalan dari para pembenci rokok adalah isu soal kepemilikan perusahaan nasional: Djarum, Sampoerna, Gudang Garam sudah dikuasai asing.

Isu itu memposisikan diri sebagai kontra-wacana bahwa mempertahankan industri rokok (terutama kretek) adalah bagian dari menampik intervensi asing melalui rokok putih. Industri rokok kretek adalah benteng terakhir kedaulatan. Jadi jika memakai logika isu ini: bagaimana mau bilang mempertahankan benteng terakhir kedaulatan, jika sejumlah pabrik besar sudah dikuasai asing.

Herry Chaeriansyah dari Koalisi Rakyat Bersatu Melawan Kebohongan Industri Rokok menyebut Sampoerna dikuasai Philip Morris, Gudang Garam dibeli Jepang, Djarum pun dibeli Japan Tobacoo. Sebagaimana layaknya sebuah propaganda anti-wacana, apa yang dikemukakan itu tak sepenuhnya benar.

Saat menyebut PT Djarum, saya tidak tahu, acuan data mana yang dipakai untuk mengatakan adanya penguasaan mayoritas saham oleh asing. Namun tentu saja, sebagian orang tak peduli, setidaknya mereka yang membenci. Kebencian tak membutuhkan argumen atau fakta detail, termasuk fakta sejarah bagaimana Djarum dibangun dengan kerja keras dan nilai-nilai tradisi Jawa yang kuat.

Semua berawal dari Kudus, Jawa Tengah, saat orang-orang di sana merajang cengkeh, mencampurnya dengan tembakau, dan dilinting dengan daun klobot menjadi rokok. Suara khas 'kemretek' menjadikan rokok ini disebut kretek. Mendadak rokok kretek menjadi populer, dan sejumlah pabrik pun berdiri memproduksinya, termasuk Djarum.

Oei Wie Gwan membeli perusahaan rokok NV Murup pada 1951. Perusahaan yang nyaris bangkrut itu diubahnya menjadi lebih kuat dan produksi rokok Djarum Gramofon diubah menjadi Djarum. Pabrik itu nyaris hancur, karena kebakaran di era Orde Lama dan matinya Oei Wie Gwan. Gwan mewariskan bisnis ini kepada dua anaknya, Budi dan Bambang Hartono. Perusahaan ini bangkit lagi dan melewati tiga zaman peralihan politik tanpa banyak terguncang.

Saya tak menemukan data di internet dan dokumen kliping yang menyatakan Djarum dikuasai asing sepenuhnya. Satu-satunya informasi itu justru saya peroleh dari Wikipedia, dan tanpa ada acuan sama sekali. Di sana hanya tertulis: Pada tanggal 1 Januari 2005, PT Gallaher Indonesia membeli seluruh saham Djarum dan menjadi bagian dari Gallaher Group. Kita tahu, Wikipedia adalah situs ensiklopedia bersama yang bisa diedit siapapun dengan bebas. Ironisnya, jika kita cari di Google, kalimat informasi itu muncul di laman-laman blog pribadi yang tentu akurasi dan otentisitasnya harus dipertanyakan ulang.

Informasi yang saya terima justru menunjukkan tidak cukup ada alasan bagi pemilik Djarum untuk menyerahkan perusahaan itu ke tangan asing. Tahun 1972, Djarum sudah mengekspor kretek lintingan tangan ke pengecer tembakau di seluruh dunia. Sementara tahun 1997, saat krisis ekonomi, mereka bagian dari konsorsium yang membeli Bank Central Asia dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Saya tidak tahu bagaimana nalar ekonominya, sehingga warisan Oei Wie Gwan itu harus digadaikan ke asing.

Tapi baiklah, kita turuti argumen bahwa perusahaan-perusahaan rokok telah dikuasai asing. Namun pernahkah kita berhitung, bahwa perusahaan rokok bukan hanya Djarum, Gudang Garam, Bentoel, atau raksasa-raksasa sejenisnya. Ini bukan hanya kretek. Di sejumlah sentra tembakau, ada perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan dikelola modal dalam negeri alias modal sendiri. Mereka mengolah rokok dari jenis tembakau beragam, bukan hanya Voor Oogst, tapi juga Na Oogst yang menjadi bahan baku rokok cerutu. Sudahkah kita berhitung sinisme gebyah-uyah 'perusahaan rokok dikuasai asing' bakal menghantam mereka?

Salah satu perusahaan yang masih setia dengan kekuatan lokal adalah Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara (Kopa TTN). Ini sebuah koperasi yang didirikan empat serangkai pada 1990. Mereka bertemu di sebuah rumah di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama bergelut di dunia tembakau: Achmad Ismail (pemilik NV Ismail), Soejitno Chandra Hasan (pemilik Fasuda dan UD Daun Madu), Heru Tisdamarna (Kepala Cabang NV Ismail), dan sang tuan rumah Abdul Kahar Muzakir (mantan direktur utama PT Perkebunan 27).

“Kami datang ke sini, untuk mengajak rembugan apa yang bisa kita lakukan. Saya punya gudang, saya punya manajemen, orang-orangnya ada,” kata Ismail.

“Saya tak punya modal. Tapi saya menguasai teknologinya (tembakau bawah naungan), memiliki akses pasar. Itu komoditas yang biasa kami budidayakan,” kata Kahar. Mereka sepakat berbisnis tembakau bawah naungan Besuki Na Oogst untuk diekspor ke Eropa sebagai bahan baku cerutu.

Kahar mengusulkan agar badan usaha ini berbentuk koperasi. Mereka perlu memanfaatkan momentum pemerintah yang tengah bergiat membangun dunia koperasi di Indonesia. Saat itu perizinan pendirian koperasi dipermudah. Fasilitas kreditnya pun memiliki bunga di bawah kredit komersial perbankan. Mereka juga ingin mengambil jiwa koperasi: gotong royong. Koperasi menonjolkan asas kekeluargaan, untung dan rugi ditanggung bersama.

Berdasarkan rapat 22 Mei 1990, Ismail didaulat menjadi Ketua I, Kahar menjadi Ketua II, Heru Tisdamarna menjadi sekretaris, dan Soejitno Chandra Hasan menjadi bendahara.

Kahar dan Ismail ke Jakarta untuk Sri Edi Swasono, menantu Mohammad Hatta, proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia, di Hotel Indonesia, untuk berkonsultasi tentang pendirian koperasi. Mereka berharap mendapat modal tambahan dengan bunga ringan. Namun diskusi itu tak menghasilkan apapun.

Edi Swasono menyarankan mereka menghubungi Bank Bukopin di Surabaya untuk menanyakan bunga kredit koperasi. Ternyata tak mudah meminta kucuran kredit di Bukopin. Dengan berbagai agunan, bunga mencapai 24 persen per tahun. Sementara bunga kredit di Bank Export Import Indonesia hanya 17 persen. Kahar dan Ismail pun memilih kembali ke kredit komersial.

Juni 1990, mereka mulai melakukan pembibitan dan membangun sarana prasarana untuk budidaya tembakau bawah naungan dari jenis Besuki Na Oogst seluas 26 hektare di kawasan Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember. Baru pada 28 Juli 1990, berdirilah Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara., dan pengakuan sebagai badan hukum diperoleh pada 24 Desember 1990.

Dalam perkembangannya, TTN tak hanya mengekspor tembakau untuk bahan baku cerutu ke Eropa. Perusahaan ini juga memproduksi cerutu sendiri dengan nama Boss Image Nusantara. Ini cerutu bikinan tangan yang berbahan baku daun tembakau bawah naungan dengan varietas dari Kuba dan Sumatra.

Soeripno, orang kepercayaan Kahar, membantunya membudidayakan tembakau Kuba di Jember sejak 1993. Tak mudah membudidayakan tembakau Kuba di sini. Kahar dan Soeripno jatuh bangun, karena tanaman ini mudah terserang penyakit. "Namun setiap kali gagal, selalu kami ulangi, hingga akhirnya tembakau Kuba ini benar-benar melakukan aklimatisasi dan memiliki daya tahan," katanya.

Kahar membudidayakan dua hektare lahan tembakau Kuba untuk dijadikan bahan baku cerutu BOS Image. Produk daun bawah disebut Half Corona, produk daun kaki disebut Corona, dan produk daun atas disebut Robusto.

Ada lima cerutu Corona, yakni Robusto 3 S, Corona 10 S, Corona 5 S, Half Corona 10 S, dan Half Corona 5 S. Sementara untuk cerutu kecil, TTN memproduksi El Nino 20 S, El Nino 5 S, La Nina 20 S, dan La Nina 5 S. Kebanyakan cerutu ini dijual di dalam negeri.

Tiga orang pendiri TTN telah pergi dan tinggal Kahar yang merayakan ulang tahun ke-79 tahun 2015 ini. Di tengah modernisasi produksi rokok dan cerutu serta arus kepemilikan modal asing, TTN masih bertahan dengan nilai-nilai lama yang ditanamkan para pendiri: nasionalisme dan keinginan berbuat untuk orang banyak.

"Pak Kahar adalah sosok yang benar-benar pasang badan untuk membudidayakan tembakau. Pertimbangan utama beliau adalah komoditas ini menyediakan banyak lapangan kerja. Beliau tidak ingin tenaga kerja di Jember lari ke luar negeri menjadi tenaga kerja di sana," kata Manajer Produksi TTN Imam Wahid Wahyudi.

TTN memberikan beasiswa untuk anak-anak yang pandai di sekitar gudang TTN maupun anak-anak buruh. "Saya katakan: saya tidak membiayai anak-anak yang nantinya bakal jadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Saya membiayai anak-anak yang pintar sampai ke jenjang pendidikan atas agar mereka kembali ke desa, karena itu yang bisa membangun desa," kata Kahar.

Inilah filosofi nilai-nilai TTN sebagaimana terkandung dalam nama perusahaan itu sendiri. Kahar mengusulkan nama Tarutama kepada kawan-kawannya. "Taru itu daun, Tarutama berarti usaha utama kita adalah daun tembakau," jelasnya.

Tambahan nama ‘Nusantara’ berasal dari diskusi Kahar dengan Wolfgang Gustaf Kohne dari Hellmering Kohne and Co. (HKC). HKC adalah salah satu broker yang bergerak di balai lelang Bremer Tabakborse Bremen, Jerman. Ia sudah mengenal Wolfgang sejak bekerja menjadi direktur utama PT Perkebunan 27.

Wolfgang saat itu mengatakan, satu kata masih kurang untuk nama badan usaha. Kahar teringat wawasan Indonesia, yakni archipelago, nusantara. Kahar berharap kelak koperasi baru ini tak hanya membuka usaha di Jember dan karesidenan Besuki, tapi juga berekspansi ke seluruh Indonesia. Wolfgang setuju dengan tambahan nama ‘Nusantara’.

Badai dahsyat datang pada medio 2000. Burger Sohne AG, pembeli 50 persen tembakau TTN, mendadak pergi. TTN sama sekali tak mengerti alasan mereka pergi. Produk tembakau TTN ditolak dengan alasan tak masuk akal. Standar tembakau tak ada masalah. Burger Sohne hanya memersoalkan masalah cita rasa (taste). Namun mereka sendiri tak bisa menjelaskan detail bagaimana standar cita rasa itu.

Penolakan terhadap produk tembakau TTN terjadi dua kali. Ini sama saja membunyikan lonceng kematian. Jajaran manajemen atas mencoba menutupi persoalan ini supaya karyawan tak panik. Karyawan sendiri sebenarnya bisa merasakan ketegangan suasana ini. Bahkan sempat ada keraguan apakah TTN terus menanam tembakau hingga beberapa bulan ke depan.

Keragu-raguan itu tak dibiarkan menggantung terlalu lama. Manajemen harus membangun kepercayaan, yakni dengan menanam tembakau terus atau tutup. Jika perusahaan tutup, tentu akan ada banyak dampak negatif. Tapi dengan menanam terus, TTN harus menata ulang semuanya, karena kerugian saat itu cukup tinggi. Akhirnya, TTN memutuskan tanam terus agar tetap hidup, dan perusahaan ini hidup hingga saat ini.

Dalam usia 25 tahun, TTN cukup percaya diri tak membiarkan kepemilikan asing masuk. Padahal mereka memiliki reputasi bagus. Cerutu mini produksi TTN diterima pasar Eropa. Sebuah perusahaan Polandia mengimpor cerutu produksi TTN. "Soal nama, itu terserah mereka, karena TTN hanya memasok produksi cerutu," kata Kahar.

"Saya sebenarnya menganggap cerutu dengan ukuran kecil bukanlah cerutu. Itu hanya mainan. Namun kondisi membuat saya cenderung menjadi industrialis. Kalau saya tetap memaksakan diri bergelut dengan cerutu besar, konsekuensinya adalah terlempar dari pasar. Selama ini kami beruntung, karena nilai tukar Euro dengan rupiah yang fluktuatif. Jadi saya memproduksi cerutu kecil dan sudah memperoleh pasar di Polandia," kata Kahar.

Kahar kini mengelola perusahaan dengan dibantu anaknya dan anak para pendiri. Febrian Ananta Kahar, anaknya, memegang posisi direktur produksi dan teknik. Agusta Jaka Purwana, putra Heru Tisdamarna, menjabat direktur umum dan sumber daya manusia. Sementara Hesti Setiarini, putri Soejitno Chandra Hasan, menjabat direktur keuangan. Hanya putra Ismail yang melepas hak atas TTN karena tak berminat bergelut di sana.

Penutup

Medio Januari 1994. Achmad Ismail tahu, usianya tak akan lama. Abdul Kahar Muzakir berdiri di hadapannya. Ia menggamit sang sahabat dan berbisik. "Pak Kahar, saya boleh mati. Tapi TTN jangan sampai mati."

Ismail meninggal dunia pada 11 Januari 1994. Pesan terakhir itu masih terawat hingga saat ini. [wir]

Baca Selengkapnya..

Revolusi Harapan dari Ledokombo

Reporter : Oryza A. Wirawan

Suara perubahan bisa hadir dari mana saja, termasuk dari sebuah rumah di pelosok Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sebuah rumah dengan pelataran luas layaknya rumah khas desa, anak-anak bermain dan belajar. Revolusi harapan disemai di sana.

Mulanya adalah Farha Ciciek dan suaminya, Suporahardjo. Sekitar tahun 2009, ia bertemu tiga bocah yang menjadi teman bermain dua anaknya. Iseng-iseng, Ciciek bertanya kepada mereka. “Ibu kalian di mana?”

Salah satu bocah itu bercerita, ibu dan ayah mereka bekerja di luar negeri. Selama ini, mereka dititipkan kepada sang nenek yang juga sibuk berjualan sayur-mayur. Ledokombo memang salah satu daerah pengirim buruh migran di Jember. Anak-anak buruh migran itu dititipkan untuk 'dibesarkan oleh alam'. "Mereka dititipkan ke tetangga, kakek, nenek," kata Ciciek.

Ciciek tercengang dengan fakta itu. “Oh, my God,” pikirnya saat itu.

Semula, ia pulang kampung dari Jakarta ke desa kelahiran sang suami di Jember, karena ingin merawat sang ibu mertua yang telah renta. Namun gejala sosial di Ledokombo membuatnya tergerak. Selama di Jakarta, Ciciek bersama Suporahardjo adalah aktivis sosial organisasi non pemerintah. Ciciek pernah bekerja sebagai dosen Universitas Nasional Jakarta, dan aktif di beberapa lembaga seperti Rahima dan Kalyanamitra.

Perempuan kelahiran Ambon 26 Juni 1963 ini lantas memutuskan bersama Suporaharjo: saatnya untuk bertindak untuk melakukan perubahan, setidaknya untuk anak-anak itu. Mereka merasa itu adalah panggilan alam. Ciciek melihat anak-anak buruh migran adalah yatim piatu secara sosial. Anak-anak para tenaga kerja Indonesia mengalami persoalan sosial yang lebih besar daripada anak-anak biasa.

Ciciek pernah bertemu dengan seorang anak yang malah susah hati, saat sang ibu hendak pulang ke tanah air. Pertanyaan si anak sederhana: akankah si ibu masih mengenalnya, setelah pergi bertahun-tahun? Apakah sang ibu masih sayang? Apakah sang ibu tak akan pergi lagi. Sederhana, tapi sulit dijawab untuk meyakinkan si anak.

"Banyak yang memperhatikan persoalan buruh migran, tapi sedikit yang memperhatikan anak-anak mereka. Kita bisa mengalami bunuh diri generasi kalau mereka dibiarkan begitu saja," kata alumnus IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan lulusan pascasarjana Sosiologi Universitas Gajah Mada ini.

“Bagaimana bersama-sama membangun ruang bermain bagi anak-anak. Pelan-pelan, bagaimana orang tua susah, tapi anak-anak harus bahagia,” tambah Supo. Dengan kebahagiaan dan memori menyenangkan di masa kecil, anak-anak para buruh migran itu bisa tumbuh dewasa menjadi orang yang lebih baik.

Maka, Ciciek dan Supo mengawalinya dengan membentuk sebuah kelompok belajar dan bermain bernama Tanoker. Dalam bahasa Madura Pendalungan, tanoker berarti kepompong. Tanoker, kepompong, sebuah bagian dari transformasi kehidupan kupu-kupu.

Supo menggunakan permainan egrang sebagai alat perekat sosial dalam kelompok itu. Semula Supo tak meniatkan itu. Ia hanya memperkenalkan egrang kepada dua anaknya, Mokhsa Imanahatu Atolu yang waktu itu masih berusia 12 tahun, dan Zen Zerozona yang waktu itu masih berusia 7 tahun.

Dua anak itu dibesarkan di Jakarta. Selama bertahun-tahun, mereka lebih mengenal modernitas, dan di Ledokombo, modernitas tidak hadir dengan riuh dan gemerlap. Suasana desa yang lengang membuat mereka ditelan bosan. Maka, Supo menarik kenangan masa kecilnya. “Kebetulan di kebun belakang banyak pohon bambu,” katanya.

Supo mengajari dua anaknya cara membuat dan menggunakan egrang. Egrang adalah permainan anak tradisional, yakni semacam kaki panjang buatan dari bambu yang membuat para pemakainya lebih jangkung. Di perkotaan, permainan ini nyaris tak tampak. Di desa seperti Ledokombo, egrang sebenarnya bagian dari tradisi dan kehidupan sosial. Saat Ledokombo diterpa banjir pada masa lalu, warga menggunakan egrang sebagai alat transportasi. Namun, di desa pun, permainan ini nyaris hilang dengan semakin populernya tempat-tempat penyewaan play station.

Supo dan Ciciek membersihkan pelataran belakang rumah mereka, untuk dijadikan tempat bermain dan belajar. Mulanya tidak ada yang serius. “Saya bikin dua, tiga egrang. Lalu anak-anak sini ikut-ikutan main. Kita bikinin saja. Anak-anak bemain dengan semangat. Kita kasih hadiah. Juara I kita kasih Rp 5.000. Kalau Minggu, kita bikin lomba sama-sama anak-anak. Minimal cuma Rp 5000 keluar, anak-anak sudah ramai di sini,” kata Supo.

Melalui permainan tradisional, Ciciek dan Supo mengajarkan makna sportivitas, keberanian menaklukkan tantangan, dan kemauan untuk berbagi. “Permainan anak tradisional memiliki filosofi luar biasa, ramah lingkungan, dan mengajarkan team work," kata Ciciek.

Ciciek tersenyum melihat halaman belakang rumahnya mulai dipenuhi anak-anak kecil. Ia meyakini, anak-anak akan membawa perubahan sosial. Hasilnya? “Waktu anak-anak bermain playstation berkurang banyak. Mereka malah senang bermain egrang, bakiak,” katanya.

Belakangan, Tanoker membuat festival yang digelar setiap tahun, dan mengelola egrang sebagai sarana hiburan modern. Moksha banyak menyembangkan gerakan-gerakan baru dalam seni bermain egrang. Ia membuat koreografi menari dengan egrang.

Dari hari ke hari, anak-anak itu datang ke rumah Ciciek dan Supo bukan hanya untuk bermain. Mereka ke sana untuk belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. “Mereka disuruh oleh guru di sekolah. Akhirnya, saya beri PR menulis karangan esai tentang pengalaman mereka saat lebaran, dan mereka menulis dengan bagus sekali," kata Ciciek.

Ciciek membangun kedekatan dengan anak-anak melalui hubungan emosional seorang ibu. Saya pernah melihat dia memarahi beberapa orang anak sembari menangis. Anak-anak yang dimarahi itu juga ikut menangis.

Ciciek dan Supo melatih anak-anak itu untuk berani berpendapat dan mengeluarkan argumentasi kritis di depan siapa saja. Ini terlihat saat Bupati Jember Muhmmad Zainal Abidin Djalal berkunjung ke Tanoker, dan berdialog dengan anak-anak di sana. Mokhsa dengan enteng bertanya, "Pak, kenapa Ketua RT, RW, sampai bupati, kalau datang kenapa suka telat dan hobinya kok korupsi?"

Mokhsa menyinggung Djalal yang datang terlambat ke Tanoker. Sejumlah pejabat yang hadir dalam acara itu tersenyum. Mungkin mereka cemas, bupati akan tersinggung mendengar pertanyaan tanpa tedeng aling-aling seperti itu.

Namun, Djalal tersenyum. Tak ada tanda-tanda kemarahan di wajahnya. "Wah kalau pertanyaan itu, tanyakan kepada yang korupsi. Kalau saya korupsi, datang ke saya dan tegur saya. Bilang agar saya jangan korupsi,” katanya.

Djalal meminta maaf, karena datang terlambat. “Saya tidak akan beralasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya dimaafkan ya?"

Ciciek sempat diprotes salah satu birokrat, kenapa tidak mempersiapkan dan melatih pertanyaan yang bakal ditanyakan anak-anak. Istilah kerennya, merekayasa. Ia tidak suka melakukan pengondisian model kelompencapir Orde Baru. “Saya jawab, biar sajalah,” katanya, enteng.

Ada kalanya, Ciciek dan Supo diuji oleh kritisisme anak-anak yang mereka tanamkan sendiri. Suatu kali, anak-anak pernah menyatakan keinginan untuk mengikuti acara ‘Indonesia Mencari Bakat’ di Trans TV. Mereka ingin memperkenalkan egrang dan Tanoker ke publik yang lebih luas.

Tujuan anak-anak itu baik. Namun, biaya jadi kendala. Tak semua orang tua anak-anak yang bergabung dan belajar di Tanoker berasal dari kelompok kelas ekonomi yang beruntung. Ciciek dan Supo bisa saja membiayai, namun bagaimana dengan yang lain? Mereka mencoba meredam keinginan anak-anak itu.

Bukannya menurut, anak-anak itu malah menolak untuk membatalkan niat tersebut. Perlawanan justru dipimpin oleh Mokhsa. Mokhsa mengeluarkan uang dari tabungan pribadi untuk membiayai keberangkatan mereka ke Jakarta. Sementara, anak-anak lainnya merengek pada orang tua masing-masing, meminta jatah duit jajan diberikan kepada mereka. Ada juga yang meminta jatah biaya khitanan diberikan saat itu juga.

Kegigihan anak-anak itu akhirnya meluluhkan Ciciek dan para orang tua. Mereka sepakat memberangkatkan anak-anak ke Jakarta dengan biaya hemat. Ini bukan perjalanan yang mewah. Anak-anak itu berhasil menahan diri untuk tidak jajan selama perjalanan dan saat berada di Jakarta. Semua perbekalan makanan sudah disiapkan dari rumah.

Di Jakarta, anak-anak belajar bagaimana industri tontonan memperlakukan mereka. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk tampil sebaik mungkin. Namun apa yang dalam benak mereka tak seindah apa yang terjadi. Anak-anak itu harus bersabar menanti berjam-jam untuk proses pengambilan gambar. Mereka kelelahan, dan gagal menembus babak final. Mereka kapok.

Namun, harapan mereka untuk tampil di televisi tak bertepuk sebelah tangan. Rumah Produksi Set Film Workshop milik Garin Nugroho, seorang sutradara tenar Indonesia, menjadikan Tanoker sebagai salah satu tema film pendek berdurasi 48 menit untuk program televisi Pustaka Anak Nusantara Seri II. Dosy Umar, sang sutradara, mengatakan, tayangan itu semacam ensiklopedimedia televisi tentang tradisi permainan anak-anak di beberapa daerah di Indonesia.

Egrang memang tak hanya ada di Ledokombo. Namun di mata Dosy, egrang yang dimainkan anak-anak Tanoker memiliki nilai lebih, karena lebih mengarah ke penampilan atraksi yang memiliki pesan. “Kerja tim lebih didahulukan daripada individualitas. Ego dilebur,” katanya,

Dosy dan kawan-kawan mengambil gambar pada Juli 2011. Mereka menggelar casting atau pemilihan pemain yang membuat para orang tua di Ledokombo bersemangat mendaftarkan anak mereka. Tak semua puas dengan hasil casting itu. Ada yang menggerutu, lalu bermuara pada gosip.

Ciciek bisa memahami itu semua. “Di Ledokombo ada label negatif, bahwa orang sini tak bisa maju, orangnya keras kepala, egois. Mohon maaf, aparat pemerintah daerah kalau under qualified, di bawah rata-rata atau orang hukuman, kalau jelek, dibuang ke sini,” katanya.

Perubahan harus dimulai perlahan. Jika ada perlombaan yang digelar Tanoker, Ciciek memilih juri dari luar daerah untuk menjaga netralitas. “Orang tua bisa rebutan. Kalau anaknya tidak dipilih, mereka bisa saja melarang anaknya belajar. Kita harus sabar,” katanya.

Tak sekali dua kali Ciciek mengalami perlakuan tak mengenakkan hati dari warga sekitar, karena persoalan sepele. Kadang ia lelah. Namun Supo mengatakan, “It’s your people. I love them.”

Anak-anak membuat Ciciek dan Supo tetap yakin. Anak-anak menunjukkan bahwa stigma bukan takdir. “Anak-anak bisa memaksa guru dan orang tua mereka berubah,” kata Ciciek.

“Anak-anak lebih genuine, jujur, terbuka terhadap perubahan. Handicap di orang tua. Kalau orang tua tak berubah, ini jadi batu yang menghadang perubahan anak-anak. Tapi ini gerakan bersama, kerja kebudayaan,” kata Ciciek.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja Jogjakarta, memuji Tanoker saat menyaksikan acara Festival Egrang Tanoker III, Juli 2012 silam. “Mulai dari Jember sini, akan mengalir perhatian pada pertumbuhan, perkembangan, sampai pada posisi anak Indonesia ke depan. Kalau pemerintah tak melakukan kegiatan, kitalah masyarakat memulai dari yang terkecil,” katanya.

Ciciek optimistis perubahan sosial berasal dari desa, dengan anak-anak sebagai agen sosial. “Kita harus mempertanyakan lagi kepercayaan, bahwa perubahan berasal dari kota besar, elite, dan orang dewasa,” katanya. Sebuah perubahan, sebuah revolusi harapan. [wir/ Beritajatim.com, 21 Desember 2012 06:17:01 WIB ]

Baca Selengkapnya..

Lumbungisasi di Lumbung Beras Jatim

Reporter : Oryza A. Wirawan

Sejak lama beras menjadi indikator perekonomian Indonesia. Daan Marks, ekonom senior Kementerian Keuangan Belanda, mengatakan dalam kunjungannya ke Jakarta, sebagaimana dikutip Kompas (28/11/2012): "Harga beras merefeleksikan kemampuan negara dalam mengelola ekonominya. Di dalam manajemen beras ada pengelolaan konsumsi dan produksi yang sangat berpengaruh pada sektor lain."

Pengamat pertanian Khudori dalam bukunya 'Ironi Negeri Beras' menyebut beras sebagai komoditas strategis pertanian, karena usaha tani padi menjadi gantungan hidup 24,5 juta rumah tangga tani; menjadi konsumsi mayoritas warga Indonesia dengan tingkat konsumsi pada tahun 2004 sebesar 136,3 kilogram per kapita pertahun; dan 30 persen pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk pembelian beras.

Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan dalam rekomendasi tahun 2011, bahwa komoditas beras memiliki kontribusi besar terhadap inflasi di Jember. Maka ketahanan stok beras menjadi faktor penting untuk mengantisipasi dan mengendalikan inflasi.

Posisi Jember sebagai gudang beras di Jawa Timur berperan dalam pengendalian melalui ketahanan stok. Tahun 2009, produksi padi di Jember mencapai 880.750 ton, tahun 2010 sebesar 845.095 ton, dan tahun 2011 830 ribu ton.

Penguatan stok pangan dilakukan dari sisi Badan Urusan Logistik dan petani sebagai produsen. Sebagai institusi milik negara, Bulog jelas sudah cukup kuat. Ia dilindungi sekian regulasi dan perangkat yang memperkukuh otoritasnya di bidang ketersediaan pangan.

Problem justru muncul di tingkat petani. Pemerintah Kabupaten Jember mencatat, terdapat 104.242 keluarga yang menggantungkan diri pada usaha pertanian padi dan palawija, dan 137.309 orang warga pada usia 18-60 tahun yang bekerja sebagai petani komoditas tersebut. Jumlah ini terbesar dibandingkan warga Jember yang menekuni profesi lain seperti perdagangan, jasa, atau peternakan.

Namun, petani tidak selamanya berada dalam posisi sebagai produsen, karena acap kali ia menjadi konsumen beras di pasar. Sekitar 60 persen petani padi adalah net consumer beras.

Saat panen raya tiba, para petani menjual semua produksi gabah ke pasar, dan tidak melakukan penyimpanan untuk kebutuhan pribadi. Jika harga pasar menguntungkan daripada harga pembelian pemerintah, gabah akan dijual ke pedagang dan bukan ke Bulog yang berkepentingan melakukan pengadaan stok.

Alhasil, saat musim paceklik, mereka tak ubahnya warga lainnya di Jember, membeli beras yang dijual di pasar, dengan harga yang lebih tinggi daripada harga dasar penjualan padi saat musim panen. Dengan populasi sebesar itu, tak aneh jika kemudian TPID melihat peran petani sebagai konsumen cukup krusial dalam pembentukan harga di pasar.

Suroto, salah satu petani Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas, mengatakan, banyak petani yang tak memiliki lumbung untuk menyimpan gabah atau beras setelah diselep. "Jadi mereka lebih suka langsung menjualnya langsung begitu panen," katanya.

Ini tak ubahnya sebuah ironi. Jember disebut sebagai lumbung beras Jawa Timur. Namun di kota ini, lumbung dalam arti sebenarnya tidak dimiliki para petani. Inilah 'kota lumbung beras tanpa lumbung'

Petani acap menggunakan dapur rumah sebagai tempat penyimpanan. Sekalipun memiliki gudang penyimpanan, gudang tersebut biasanya amat sederhana. "Bukan saja tidak dilengkapi dengan pengatur kelembaban udara, gudang tersebut juga tidak difumigasi, sehingga beras mudah dimakan serangga seperti bubuk atau ulat," tulis Khudori.

Ketidakmampuan membuat lumbung tak lepas dari kondisi sosial-ekonomi petani sendiri. Secara nasional, dalam sensus pertanian tahun 1993 dan 2033, jumpah petani gurem cukup besar. Tahun 1993, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 10,8 juta petani gurem di Indonesia atau 52,7 persen. Sementara tahun 2003, sensus mencatat ada 13,7 juta petani gurem atau 56,5 persen. Mayoritas petani gurem itu berada di Jawa. Sekitar 70 persen petani padi, terutama buruh tani dan petani skala kecil, termasuk miskin dan berpendapatan rendah.

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Jember berupaya melakukan lumbungisasi. Namun keterbatasan membuat dinas itu hanya bisa menyentuh kelompok-kelompok tani, dan bukannya petani secara personal. Kelompok tani sendiri selama ini sudah berpartisipasi dalam pengadaan stok beras nasional. Di Juember, 14 gabungan kelompok tani bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik untuk menyediakan stok tersebut.

Namun rencana peningkatan cadangan beras dari tahun ke tahun tak bisa hanya menggantungkan pada lumbung kelompok tani. TPID Jember memandang, perlu ada perluasan akses kepemilikan lumbung untuk rumah tangga petani yang bisa menampung cadangan beras.

"Dinas Pertanian sudah membuat lumbung dan lantai jemur untuk gabungan kelompok tani. Maka, sebagai anggota TPID, giliran kami menginisiasi pilot project pembuatan lumbung padi atau beras rumah tangga, dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial kami," kata Deputi Bidang Moneter BI Jember, Dwi Suslamanto.

Sebanyak 30 rumah tangga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat, Desa Wuluhan Kecamatan Wuluhan, Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, dan Desa Selodakon Kecamatan Tanggul mendapat bantuan pembangunan lumbung dari BI. "Petani gurem ini menjadi mitra usaha Bulog. BI ingin membantu Bulog memberi insentif kepada mitranya, agar setia menjual ke Bulog dan tidak terpengaruh pengijon," kata Suslamanto.

"Kami berkepentingan, karena Bulog sebagai anggota TPID mampu mempengaruhi harga beras atau gabah kering giling melalui operasi pasar dan raskin," tambah Suslamanto. Lumbungisasi digarap tahun 2012 ini, dan bisa berjalan saat panen padi awal tahun 2013 mendatang.

Lumbungisasi sebenarnya tak serta-merta menyelesaikan problem ekonomi di tingkat petani yang bisa berdampak pada upaya penyediaan stok. Suslamanto menyadari, stok beras atau padi di lumbung rumah tangga tak akan efektif, selama petani mengalami kesulitan ekonomi yang membuat mereka mengambil stok itu untuk dijual demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) 2004 menunjukkan sumbangan usaha tani terhadap struktur pendapatan keluarga petani tinggal 13,6 persen, dari semula 36,2 persen pada era 1980-an. Ini artinya, keluarga tani memang memerlukan tambahan pemasukan. "Kami berencana membuat program untuk pemasukan tambahan bagi para petani," kata Suslamanto. Ini untuk menyelesaikan kesulitan dana jangka pendek tanpa, sehingga tak mengganggu stok di lumbung.

Sejumlah bank sudah menyatakan bersedia mendanai program itu. Namun BI Jember belum berani melepas pendanaan kepada pihak lain. Suslamanto beralasan, pihaknya masih harus menyiapkan penguatan kelembagaan petani, terutama dalam hal manajemen, pengelolaan keuangan, dan akses pasar.

Dari sini, terang-benderang, masalah ketahanan pangan cukup kompleks. TPID Jember sendiri masih harus melihat sejumlah indikator untuk menakar keberhasilan lumbungisasi rumah tangga petani sebagai bagian dari penguatan kelembagaan pengelolaan beras.

Pertama, terinisiasinya pembangunan lumbung padi rumah tangga; kedua, tingkat permintaan beras pada masa paceklik tidak mengalami peningkatan, karena petani sudah memiliki cadangan beras pada masing-masing rumah tangga; dan ketiga, Bulog memiliki jaminan suplai dari gapoktan yang telah bekerjasama melalui fasilitasi BI Jember, dan mengalami peningkatan pasokan yang bisa digunakan untuk operasi pasar beras.

Ini semua bisa dilihat tahun 2013 mendatang, dan bagi Pemerintah Kabupaten Jember yang sempat melemparkan wacana industrialisasi daerah beberapa waktu lalu, pencapaian indikator ini menjadi penting. Sebagaimana kata peneliti Ahmad Helmi Fuady (Kompas, 28/11/2012): 'Tanpa institusi yang mampu mengelola beras yang kuat, maka mustahil industrialisasi bisa terjadi'. [wir]

Baca Selengkapnya..

Negara yang Berdagang dengan Rakyatnya Sendiri

Pajak adalah darah untuk menghidupkan negara. Tanpa adanya pajak yang dipungut dari rakyat, negara tak bisa menjalankan pembangunan. Ini teori yang diajarkan di bangku-bangku sekolah, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Di negar feodal, pajak dipandang sebagai upeti. Pajak dipungut untuk kepentingan penguasa. Sebagian kecil pajak dikembalikan kepada rakyat, namun itu lebih untuk memenuhi teori Machiavelli: berikanlah apa yang menjadi hak rakyat sebelum rakyat memintanya, sehingga rakyat melihat pemberian itu sebagai kebaikan penguasa dan bukan kewajiban. Pemberian ini untuk menumpulkan kemarahan rakyat.

Masdar Farid Mas'udi, tokoh Nahdlatul Ulama, menyebut, pajak upeti ini sebagai 'diaribah'. 'Diaribah' berasal dari kata 'diaraba' yang berarti 'memukul' atau 'memalak'. Dalam konteks ini, penguasa feodal yang memungut pajak dari rakyatnya tak ubahnya tukang palak.

Berbeda dengan negara kapitalis, di mana pajak dipandang sebagai imbal jasa. Rakyat sebagai pembayar pajak menuntut ikut menentukan penggunaannya. Mereka ingin pajak yang dibayar digunakan untuk melayani kepentingan rakyat.

Masdar menyebutnya negara dengan model pajak ini sebagai negara jizyah. "Penggunaan uang negara yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran yang disepakati bersama antara pemerintah dan wakil rakyat pembayar pajak di parlemen bisa disebut sebagai korupsi atau penyimpangan.

Namun, negara jizyah memiliki kelemahan. Menurut Masdar, rakyat pembayar pajak terbesar berhak mendapat layanan besar dari negara. Rakyat yang tak membayar pajak karena tak mampu, hanya menunggu tetesan dari atas atau trickle-down effect.

KOnsep ketiga negara pajak, menurut Masdar, adalah pajak sebagai zakat atau sedekah karena Tuhan. Dalam konsep ini, aparat negara hanyalah amil atau orang yang diamanati memungut dan mengelola pajak. Sebagai amil, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan pajak itu.

Di manakah posisi Indonesia? Ironis sekali, di Indonesia, pajak justru dijadikan 'alat untuk membunuh' bangsa sendiri. Setiap tahun jutaan orang tenaga kerja Indonesia dibiarkan bekerja di luar negeri tanpa perlindungan. Pemerintah berdalih kesulitan menyediakan lapangan kerja, sembari menikmati devisa dari para TKI ini. Pada akhirnya bukan pemerintah yang membantu rakyatnya, namun rakyat yang membantu pemerintahnya. Rakyat bernama TKI ini akhirnya hanya puas dengan julukan sloganis: 'pahlawan devisa'.

Indonesia adalah negara demokrasi, negara republik. Namun perilaku pemerintah memungut uang dari rakyatnya tak ubahnya negara feodal. Apa yang bisa diperas, diperas. Seratus persen hidup kita dikenai pajak. Pajak di sini dalam arti luas, di mana retribusi maupun pungutan resmi lainnya untuk keperluan sebagai warga negara bisa disebut pajak pula karena masuk ke kas negara.

Pengurusan kartu tanda penduduk dan akta lahir sebagai hak warga negara ternyata masih 'dikotori' dengan uang kontribusi untuk negara. KTP atau akta lahir berbeda dengan surat ijin mengemudi. SIM hanya diberlakukan bagi mereka yang ingin dan bisa berkendara motor, jadi wajar diberlakukan? biaya untuk kepemilikannya. Sementara KTP dan akta lahir adalah bagian melekat dari kehidupan warga tanpa kecuali. Seseorang tak bisa memilih di mana harus lahir dan dilahirkan. Maka menjadi kewajiban negara untuk memberikan dokumen identitas secara gratis.

Jika ingin menikah, seseorang harus membayar kepada negara dengan dalih biaya administrasi. Akhirnya, mereka yang tak punya cukup uang, memilih untuk menikah di bawah tangan tanpa sepengetahuan negara. Ini berimbas pada keturunan mereka, yang tak diakui negara karena lahir di luar pernikahan resmi berdasar aturan negara.

Jadi pasal ketiga Pancasila bukan lagi 'Persatuan Indonesia' tapi 'Persatuan Pajak'. Indonesia dan warganya diikat dengan pajak atau biaya-biaya lain yang masuk ke negara. Jadi apa bedanya pemerintah dengan raja? Negara kita adalah negara pajak, jangan sebut negara hukum. Negara hukum melindungi warganya berdasar aturan, yang berarti tak semuanya harus dibayar oleh rakyat. Tapi di Negara Pajak, pajak didahulukan sebelum hak-hak konstitusional seperti halnya pengurusan KTP dan akta lahir.

Pada akhirnya, Indonesia bukanlah negara kesejahteraan sosial atau welfare state, tapi negara dagang. Sayangnya, pemerintah kita berdagang dengan rakyatnya sendiri. [wir]

Baca Selengkapnya..

Akhirnya Nanik Tak Lagi Sesak Napas

Selama belasan tahun Nanik Irianti mengabdikan hidupnya untuk membuat gula merah dari nira pohon kelapa. Selama itu pula, napasnya sesak tak karuan.

Gula merah tradisional memang menggunakan sulfit untuk lebih mencerahkan warna yang kehitaman karena proses produksi. Selain itu sulfitasi juga lebih memperpanjang usia simpan komoditas.

Padahal, penggunaan sulfit di atas ambang batas berbahaya bagi kesehatan. "Konsumsi berkepanjangan gula merah yang menggunakan sulfit bisa membuat ginjal terganggu, karena adanya tumpukan residu," kata Arief Wicaksono, Manajer Kebun Kalisepanjang PT Perkebunan Nusantara 12.

Sementara itu, bagi pekerja yang mengolah gula tersebut, sulfit menyebabkan sesak dan asma. "Dada saya sering sakit dulu. Saya kalau sudah sakit, sampai tiga hari tak bekerja," kata Nanik. Ia menunjuk penggunaan obat sulfit sebagai biangnya.

Nanik tak lagi sesak napas, setelah pengelola Kebun Kalisepanjang tak lagi menggunakan bahan sulfit dalam proses pembuatan gula merah. Saya bertemu dengan dia saat mengunjungi tempat produksi gula merah itu, Kamis (23/6/2011) lalu. Bau manis kelapa terhirup dari kepulan asap tumang berisi cairan kental coklat nira.

Sejumlah perempuan mengenakan baju kerja bertuliskan Indofood, perusahaan makanan dan minuman yang menjadi pasar gula merah PTPN 12. Anak-anak bermain dan menyaksikan ibu dan ayah mereka bekerja di sekitar tumang. Di sini terdapat 70 orang pekerja dan 46 tumang untuk pengolahan. Setiap hari, proses produksi memakan waktu 5 jam, dan selesai pada pukul 15.00.

Sepintas tidak ada perbedaan antara gula merah non-sulfit produksi Kebun Kalisepanjang dengan gula merah sulfit di pasaran. Arief menjelaskan, gula merah non-sulfit memiliki tekstur lebih lembut. "Rasanya manis khas gula kelapa," katanya. [wir]

Baca Selengkapnya..

Kala Kaum Miskin Melawan Fundamentalisme Pasar

Syahdan, ada salah satu ekonom Indonesia yang membela liberalisme pasar bertemu dengan pemikir ekonomi liberal Partai Buruh di Inggris. Sang ekonom ini bertanya soal bagaimana kesenjangan antara si kaya dan si miskin bisa dipersempit.

Mulanya, sang ekonom Indonesia mengira sang pemikir liberal Inggris bakal menerapkan peningkatan pajak untuk kaum kaya. Ia salah. Ternyata sang liberalis Inggris kira-kira justru bilang seperti ini: 'kenapa kita harus berpikir mengambil dari si kaya? Kenapa kita tidak perluas saja akses si miskin agar bisa mengejar ketertinggalannya dari si kaya.'

Ekonom Indonesia kita yang tercinta itu ternganga dan langsung jatuh cinta dengan jawaban itu. Fundamentalisme pasar ternyata membuka kesempatan bagi banyak orang untuk sejajar dalam berupaya menumpuk kekayaan.

Cerita berganti.

Syahdan juga di Jember, sebuah kota di Jawa Timur, seorang perempuan bernama Sunarti yang punya bisnis kecil-kecilan bikin kue. Bencana datang menghantam. Ia harus memulai dari awal.

Andaikata, ya, andaikata, fundamentalisme pasar sebajik yang dipikirkan ekonom liberal kita yang tercinta, Sunarti tentu tak usah bersusah payah cari pinjaman ke rentenir. Cukup ke bank dan mencoba meminjam duit di sana barang satu atau dua juta.

Tapi ternyata kebajikan hanya ada di kepala. Perbankan sebagai bagian penting yang memutar roda ekonomi liberal menolak orang-orang seperti Sunarti dengan alasan manajemen risiko. Agak aneh juga sebenarnya: selama ini yang terbukti mengemplang duit triliunan rupiah adalah para konglomerat hitam, bukan orang miskin seperti Sunarti.

Untunglah ada Muhammad Yunus yang punya ide Grameen Bank. Saya tidak pernah melihat ide itu diadaptasi begitu bagus sebagaimana seperti di Jember, Jawa Timur.

Berikut reportase mengenai Bank Gakin dalam lima seri. Reportase dua tahun silam ini, tahun 2009, diganjar Prapanca Award dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur.

http://beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2009-06-17/37304/Bank_Keluarga_Miskin_Bermodal_Saling_Percaya

http://beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2009-06-17/37354/Omzet_Bank_Keluarga_Miskin_Rp_3,3_M

http://beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2009-06-18/37396/Urusan_Nama,_BI_Tegur_Bank_Keluarga_Miskin

http://beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2009-06-22/37754/Bisa_Bantu_Posyandu,_Suwarto_Jadi_Selebritis_Desa

http://www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2009-06-27/38289/Sekoci_untuk_Mamik_dan_Rom


KOMENTAR (FACEBOOK) 22 Juni 2009

Wahyu Pratama mungkin sangat sulit memisahkan jarak keduanya,kecuali si kaya dan si miskin mau bersahabat
June 23, 2009 at 1:49am · Like

Denmas Rudi
Banyak sunarti2 lain yg bernasib sama..ada yg pedagang kecil, ada yg berprofesi petani kecil. Kalaupun mendapat pinjaman perbankan, mereka tdk pernah mendapatkan kenikmatan restrukturisasi utang seperti pengusaha kakap , ketika utangnya jatuh tempo dari bank...yg pada akhirnya aset sepetak-duapetak tanah jatuh k tangan perbankan. Ujungnya tdk ada pilihan, kalo dia kehilangan keimanan tp punya keberanian akan jadi perampok. Dan bagi yg punya secuil keimanan akan menjadi TKI...kapan pemerintah memberikan akses yg sama pada 80 persen kaum papa diindonesia? Yg bs kita lakukan adalah melakukan langkah awal spt m yunus. Menyisihkan apa yg kita peroleh dg membantu yg kurang beruntung..karena kita sbenarnya tdk begitu membutuhkan pemerintahan dinegeri ini, mereka tdk betul2 memikirkan rakyat kecil kcuali segelintir kluarga mereka sendiri. Dan akhirnya...ORANG YANG MEMBERI UTANG ITU LEBIH BAIK DARI PADA ORANG YG BERSEDEKAH.(sabda nabi) Tentunya tanpa bunga...MAU?
June 23, 2009 at 7:58am · Like

Eri Irawan kalau pemkab jember kompak, pasti hasil bank gakin lebih dahsyat.
June 23, 2009 at 5:10pm · Like

Oryza Ardyansyah
dalam usia karir jurnalisme saya yang masih hijau (7 tahun), rasanya baru tahun ini saya begitu excited melakukan liputan ekonomi. Bank Gakin yang merupakan adaptasi Grameen Bank dengan citarasa Pendalungan salah satu yang membangkitkan minat saya: ternyata masyarakat kecil bisa melawan. Tidak perlu menjadi Marxis di sini untuk bisa menulis tentang kesenjangan ekonomi. Adik kelas saya di pers kampus Eri Irawan sedikit banyak juga membuka mata saya tentang menyenangkannya sebuah reportase ekonomi.
June 23, 2009 at 6:37pm · Like

Eko Susilo salut buat bank gakin
June 23, 2009 at 9:46pm · Like

Eri Irawan
Pak Mirfano, kenapa pinjamannya ditarik pemkab? Apa tenornya memang sampai Maret 2010? Kalau memang para pengusaha mikro belum mampu membayarnya, minta reschedulling saja. Ini mekanisme wajar dalam hubungan kreditur-debitur.

Untuk sumber permodalan, apakah selama ini hanya dari pemkab saja? Oh ya, apa Pemkab Jember punya BUMD berupa BPR? Di Tasikmalaya, untuk meminimalisasi gerak rentenir, pemkabnya bikin BPR. Di Lamongan, pemkab membentuk semacam forum perbankan daerah yg mengajak cabang2 bank-bank pelat merah di Lamongan menyalurkan kredit ke pengusaha mikro. Di Lamongan ada MoU-nya, jd bank2 itu tidak lips service doang.
June 24, 2009 at 9:59am · Like

Oryza Ardyansyah Kayaknya, Jember tidak punya BUMD BPR. Stimulus datang dari Pemkab Jember. Kalau melihat prosesnya, memang agaknya proses ini juga dipandang sebelah mata... Kalah dengan PJU Rp 85 M atau bandara... Sektor riil memang selalu amblas...
June 24, 2009 at 10:48am · Like

Eri Irawan
BUMDBPR itu semestinya bisa meminimalisasi gerak rentenir. Bayangkan, rentenir itu bunganya bisa 20% per bulan. Ngalah2i DSP yg juga sangat mencekik. BUMD BPR nanti memang profesional, tp tidak melulu profit oriented. Beri bunga yg wajar, atau setara dgn commercial rate utk korporasi, ya sekitar 12-13%.

Tp itu tidak cukup. Bupati harus memaksa pemain besar di Jember utk memberikan pendampingan ke sektor mikro. Misal, pengusaha mikro bidang makanan (warung kecil2an) sebulan sekali dikumpulkan dan diberi pelatihan oleh tim koki Hotel Bandung Permai atau hotel2 lain dan resto2 besar di Jember. Mulai dari manajemen bahan baku makanan dsb sampai resep2 yg baru, jd para pengusaha mikro kelas warung itu bisa terus berkembang. Pemkab beri fasilitas kecil2an, semacam celemek. Memang sepele, tp calon konsumen merasa kalau warung itu menjaga kebersihan. Walikota Solo Joko Widodo pernah bercerita ttg hal ini waktu saya wawancarai dulu.

Go, go, go! Maju terus! If there is a will, there is a way...
June 24, 2009 at 11:27am · Like

Oryza Ardyansyah Husss,... bupati dilarang memaksa... dimarahi orang neolib yang doyan lihat orang pakai celana bolong tiga... Kata orang neolib: biarkan saja mereka bersaing, pasar yang menentukan... kalau mampus, mampus aja sekalian...
June 24, 2009 at 3:31pm · Like

Abdus Setiawan yang sedikit di atas miskin bagaimana, bos? apa dibiarkan "diuntal bank thithil"? hehe
July 3, 2009 at 5:53pm · Like

Achmad Syaifuddin Penarikan modal 'besar-besaran', biasanya, meski tak biasa, ada unsur lain. Bagiaman kalo itu terkait politik. Hal itu yang mungkin membuat empunya 'gerakan' bilang nggak tahu; ato pura-pura enggak tau.
July 14, 2009 at 1:22pm · Like

Baca Selengkapnya..

Petani Tebu Curigai Orang-Orang Presiden

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal swasembada gula kontradiktif dengan kebijakan di lapang. Presiden diduga tak menyerap informasi seluruhnya dan sebenarnya.

Kecurigaan ini disampaikan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil, Senin (9/5/2011). "Swasembada gula yang disampaikan presiden benarkah serius? Benarkah petani dan industri gula dalam negeri terlindungi," katanya.

Arum justru menemukan fakta sebaliknya. Tahun 2011, rencana pengadaan gula nasional mencapai 6,955 juta ton. Padahal kebutuhan konsumsi gula nasional sekitar Rp 4,6 juta ton, yang terdiri dari 2,4 juta ton konsumsi rumah tangga dan 2,2 juta ton konsumsi industri makanan-minuman.

Produksi gula nasional tahun ini diperkirakan 2,6-2,7 juta ton. "Kalau memang dibutuhkan impor gula untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, seharusnya kan tinggal mengimpor sekitar 1,9 juta ton. Tapi ini pemerintah kenapa mempersiapkan pengadaan surplus 2,3 juta ton dari jumlah konsumsi," kata Arum setengah bertanya.

Arum menduga melimpahnya persediaan gula dalam negeri tak lepas dari pasokan gula impor rafinasi. Ini sangat membahayakan industri gula dalam negeri. "Gula di Jawa tak bisa keluar pulau, karena di luar Jawa sekitar 80 persen dipenuhi gula rafinasi," katanya.

Arum memperkirakan, presiden tak mengerti persoalan ini. "Arus informasi tak sampai ke presiden. Presiden selalu berpidato tentang swasembada gula. Tapi ini kontrakdiktif. Kalau presiden tahu, pasti tak akan dibiarkan. Saya melihat ada permainan di tingkat bawahan presiden," katanya.

APTR mengusulkan solusi penetapan ijin impor gula bukan berdasarkan kapasitas terpasang, namun berdasarkan kebutuhan gula dalam negeri. Kedua, petani menuntut penegakan hukum. "Gula ini seperti bahan peledak dan pupuk, yakni termasuk barang yang diawasi. Maka siapa saja kalau terlibat menyalahgunakan, termasuk tindak pidana ekonomi," kata Arum. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau hukuman mati. [wir]

Baca Selengkapnya..

Administratur Pabrik Gula Semboro Menangis

Administratur Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara XI, Kusnadi, menangis saat memberikan sambutan pembukaan musim giling tebu, di halaman pabrik, Senin (9/5/2011).

Kusnadi tak bisa menahan air matanya, saat mengingatkan para pegawai pabrik tentang amanat untuk bisa bekerja maksimal. "Kita dititipi amanat. Camkan bahwa amanat itu kita emban," katanya.

Kusnadi menjelaskan, bahwa pabrik gula Semboro mengalami kerugian tahun lalu. Ini dikarenakan banyak kendala yang muncul, seperti jumlah tebu yang digiling turun drastis, target hasil penggilingan tak terpenuhi, serta target rendemen tak tercapai. "Anomali iklim di luar dugaan kurang menguntungkan," katanya.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil melihat aura keseriusan datri pidato Kusnadi. "Kita tahu sebelum menjadi administratur, beliau adalah sosok periang. Tapi saya lihat dalam pidatonya, beliau tegang, serius, dan hampir tak bisa menahan emosi," katanya.

Musim giling tahun 2010, pabrik gula PT Perkebunan Nusantara XI di Semboro mengalami kerugian sekitar Rp 25 miliar. Angka terbesar sepanjang sejarah pabrik sejak jaman Belanda.

"Tahun 2010 adalah tahun bencana bagi pabrik gula Semboro. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah, PG Semboro mengalami kerugian hampir Rp 25 miliar. Tahun 2011 ini, musim giling banyak mengalami tantangan," kata Arum.

Kerugian ini dikarenakan banyak kendala yang muncul, seperti jumlah tebu yang digiling turun drastis, target hasil penggilingan tak terpenuhi, serta target rendemen tak tercapai. "Anomali iklim di luar dugaan kurang menguntungkan," kata Kusnadi.

Tahun 2007, luas areal lahan tebu rakyat kredit (TRK) mencapai 7.000-8.000 hektare. Total tebu rakyat dan tebu sewa mencapai 9.100 hektare. Produksi gula pun pada tahun itu mencpai 70 ribu ton.

Gula milik perusahaan pun bisa mencapai 33 ribu ton. Dengan jumlah karyawan mencapai dua ribu orang, maka produktivitas karyawan mencapai 16 ton per orang per tahun.

Tahun 2010, angka-angka itu anjlok. Tebu rakyat kredit yang tercatat di Koperasi Petani Tebu Rakyat hanya 4.500 hektare. Dengan tebu sewa, jumlah lahan tebu yng menggilingkan panen di PG Semboro 6.100 hektare.

Penurunan luas lahan ini berdampak pada produksi gula. Tahun 2010, produksi gula hanya 40 ribu ton. Gula milik perusahaan yang menjadi modal hanya 19 ribu ton, yang berarti produktivitas karyawan hanya 9,5 ton per orang per tahun.

Kerugian yang dialami PG Semboro sebenarnya ironis, melihat peredaran uang dengan keberadaan pabrik itu Jember mencapai Rp 323 miliar, yang di dalamnya hasil penjualan tebu petani Rp 147 miliar. Selain itu, pabrik ini juga memasok pajak untuk negara Rp 5,6 miliar per tahun.

Suyitno, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI, mencoba memecah ketegangan saat berpidato. "Wajar, kalau Pak Kusnadi menangis, karena waktu diberi tugas menjadi administratur Semboro, beliau ampun-ampun," katanya.

Suyitno teringat dialog antara dirinya dengan Kusnadi. "Jangan saya, Pak. Saya ini kurang satu tahun (pensiun). Kondisi pabrik juga begitu," kata Kusnadi, dikutip Suyitno kembali.

"Saya jawab: 'tidak, Pak Kus. Pak Kus yang bisa ndandani (memperbaiki) pabrik gula Semboro'. Jadi, memang harus menangis Pak Kus, karena kondisi PG semboro betul-betul parah," katanya.

Kusnadi berjanji segera menata sejumlah hal, termasuk organisasi tebang muat dan angkut. Selain itu, PG Semboro akan memggelar kursus untuk petani dan karyawan, guna menyamakan persepsi, terutama masalah rendemen.

Masalah off-farm (di luar budidaya tanaman) di pabrik terus diperbaiki. Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak diatasi dengan bahan bakar alternatif. [wir]

Baca Selengkapnya..

Pasar Tradisional vs Pasar Modern di Mata Legislator PKS

Saya bertemu Pak Artono, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, di Rumah Makan Padang Salero, Rabu (4/5/2011). Bidang yang digarap Pak Artono di Komisi B adalah masalah perekonomian. Dia juga pengusaha. Jadi pas juga kalau saya wawancara soal pasar tradisional dan pasar modern yang hari ini dihadap-hadapkan.

Salah saya juga memiliki asumsi sebelum wawancara. Saya berasumsi, karena berasal dari partai Islam yang menjunjung ide kerakyatan, Pak Artono tentu setuju adanya peraturan daerah yang mengatur pertumbuhan pasar modern maupun ritel yang menjamur. Saya sempat baca di suatu tempat, bahwa pertumbuhan pasar tradisional minus dan pasar modern (dalam hal ini ritel supermarket justru positif di atas 30 persen).

Ternyata Pak Artono menyatakan, pasar tradisional harus dibiarkan bertarung bebas dengan pasar modern. Pasar modern dan pasar tradisional memiliki pangsa berbeda. Tak semua orang masuk pasar modern. "Jadi biarkan masyarakat menentukan mau memilih yang mana. Tidak perlu diatur (dalam peraturan daerah). Kalau sedikit-sedikit diatur, tak bisa berkompetisi," katanya.

Saatnya pasar tradisional untuk mandiri tanpa selalu meminta uluran tangan pemerintah. "Kapan akan jadi orang kuat, kalau sedikit-sedikit minta perlindungan," kata Pak Artono.

Persaingan bebas antara pasar tradisional dan modern justru akan memicu kreativitas dan inovasi. Jika sudah demikian, pasar tradisional akan punya daya tahan, jika negara dilanda krisis sekalipun.

Pak Artono meminta agar semua pihak memaknai pertumbuhan pasr modern dan berkurangnya pertumbuhan pasar tradisional. "Kenapa tidak dilihat ini dampak kesuksesan dari pasar tradisional menjadi pasar modern," katanya.

Intinya, lanjut Pak Artono, "serahkan kepada mekanisme pasar. Kalau masyarakat maju, pasar tradisional yang dulunya kumuh bisa jadi modern." [wir]

Baca Selengkapnya..

Kue Tar untuk Buruh

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember Moch. Thamrin menyambut aksi unjuk rasa ratusan aktivis Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) di halaman kantornya, Selasa (3/5/2011), dengan kue tar.

Ratusan aktivis Sarbumusi mendatangi kantor Disnakertrans Jember untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Mereka menuntut agar Disnakertrans tegas menindak setiap pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

Di luar dugaan, Thamrin justru menyiapkan kue tar untuk para aktivis buruh itu. Dengan didampingi Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial Budi Utami, ia memberikan kue tar itu kepada salah satu aktivis.

"Ini ucapan simpati ulang tahun Hari Buruh Internasional. Harapannya ke depan dalam mengurus bangsa ini menjadi lebih efektif dan lebih nyaman, tidak perlu bersitegang," kata Thamrin.

Budi Utami mengamini Thamrin. "Maknanya pemerintah ikut berjuang bersama-sama buruh menegakkan aturan untuk kesejahteraan buruh," katanya.

Kue tar ini jadi taktik baru Disnakertrans menghadapi unjuk rasa, setelah sehari sebelumnya Thamrin diteriaki aktivis mahasiswa dan buruh, di halaman kantornya.

Para pengunjukrasa tergabung dalam Aliansi Buruh Jember, yang berasal dari sejumlah organisasi seperti Serikat Buruh Migran Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Studi Kebijakan dan Transformasi Sosial (Sketsa), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam.

Pengunjukrasa menyampaikan sepuluh tuntutan, yakni ratifikasi konvensi migran tahun 1990 mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya; amandemen UU Nomor 39/2004 tetang PPTKILN; revisi perda Nomor 5/2008 tentang pelayanan dan perlindungan TKI asal Jember; menyeriusi penanganan kasus-kasus buruh migran Jember; dan penempatan buruh migran dilakukan oleh pemerintah dan bukan swasta.

Tuntutan lainnya adalah penghapusan outsourcing, upah layak untuk jurnalis, peningkatan kesejateraan buruh, pemenuhan hak-hak buruh, dan pemberian upah sesuai upah minimum kabupaten.

Thamrin setuju dan bisa memahami tuntutan para demonstran. "Ke depan akan diterapkan pemberian upah per sektor pekerjaan. Soal outsourcing saya setuju dengan tuntutan Anda," katanya.

Terkait penanganan persoalan buruh migran, Thamrin memuji Achmad Mufti, Ketua SBMI Jember yang menjadi koordinator aksi. Ia merasa terbantu oleh Mufti. "Oleh sebab itu, dalam buku saya, nama Mas Mufti ini akan saya masukkan dalam ucapan terima kasih," katanya.

Mendengar pernyataan Thamrin, beberapa aktivis berteriak: 'Gak penting!' Mendapat teriakan itu, Thmrin tersenyum. "Gak penting ya," katanya, kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai hal lain. [wir]

Baca Selengkapnya..

Sepakbola...Working Class Hero

Marc Thiessen, jurnalis dan kolumnis Amerika Serikat, sebagaimana layaknya warga negara itu, melihat sepakbola sebagai sesuatu yang ganjil. Mengapa mayoritas warga dunia bisa begitu tergila-gila dengan soccer (sebutan untuk sepakbola yang di belahan dunia lain disebut football), dan warga Amerika justru menyukai football (yang sebenarnya di belahan dunia lain dimaknai permainan mirip rugby)?

Thiessen bertemu dengan sobatnya yang pernah duduk di pemerintahan, dan merasa punya jawaban yang tepat: sepakbola adalah olahraga kaum sosialis.

Dalam artikelnya, Thiessen menyebut sepakbola (soccer dan bukan American Football) sebagai satu-satunya olahraga di dunia yang memiliki 'hooligans'. "Sebuah gerombolan kaum proletar yang menghancurkan barang-barang milik pribadi saat tim mereka kalah."

Thiessen, sebagaimana orang Amerika Serikat lainnya, bisa jadi memiliki biasa (ia menyebut sepakbola lebih membosankan daripada tenis). Namun melekatkan sepakbola dengan kelompok proletar (kaum buruh dan kelas di luar borjuis), ia tak selamanya berlebihan, walau keliru juga menganggap karena faktor itulah hooliganisme muncul. Penelitian di Inggris menunjukkan, sebagian hooligan di Skotlandia adalah anggota kelas sosial menengah dan kelas pekerja atas yang sangat stabil.

Namun harus diakui, di sejumlah negara di Eropa dan Amerika Latin, bahkan di Indonesia, sepakbola adalah sarana hiburan masyarakat kelas pekerja, dan klub sepakbola adalah tempat mereka mengidentifikasikan diri. Jadwal pertandingan Liga Inggris digelar pada Sabtu dan Minggu sore, untuk memberikan kesempatan kepada para buruh untuk meluapkan kelelahan mereka dengan menyaksikan para jagoan mereka mencetak gol.

Tontonan sepakbola di Inggris adalah perpaduan bir dan kaum buruh. "Mentalitas pekerja pabrik...adalah pandangan bahwa pada Sabtu malam adalah akhir dari hari-hari kerja dan karenanya adalah saat yang baik untuk gila-gilaan," demikian ditulis Kuper dan Syzmanski, mengutip dari Alex Ferguson, manajer Manchester United.

Kaum pekerja meriung di pub atau klub minum sebelum berangkat ke stadion bersama-sama, sembari menyanyikan lagu-lagu pujian untuk klub sepakbola mereka. Atau, jika tidak, mereka nonton bareng siaran langsung, sembari terus mengalirkan bir di gelas-gelas besar.

Sao Paulo, sebuah kota besar di Brasil, memiliki tiga klub sepakbola sukses: Sao Paulo, Corinthians, dan Palmeiras. Semua berawal saat tahun 1894, Charles Miller, seorang anak keluarga berada, menggelar pertandingan antara pekerja kereta api, bank, dan perusahaan gas.

Kisah klub sepakbola di Rusia juga kisah tentang konflik kaum buruh dan negara. Lokomotive Moskow pada masa lalu berhubungan dengan para buruh kereta api, yang berhadapan dengan CSKA yang memiliki hubungan dengan tentara dan Dynamo yang berhubungan dengan KGB, agen rahasia Soviet.

Internazionale Milan memiliki pendukung ideologis dari kaum intelektual sayap sosialis. Comuna Baires, seorang sutradara pendukung Inter, menyebut klub idolanya itu memiliki falsafah anti-kapitalisme (dalam hal ini anti-Bush, anti-Berlusconi, anti-Amerika). Sebagian pendukung Inter adalah pendukung Partai Komunis dan akrab dengan teori hegemoni Antonio Gramsci, intelektual sayap kiri legendaris Italia.

Rivalitas klub juga tak beranjak dari urusan ekonomi. Di Inggris, kebencian para pendukung Liverpool terhadap Manchester United, berawal dari kemarahan buruh-buruh galangan kapal kota itu terhadap para pengusaha Manchester.

Manchester kerap disebut dalam buku Marx dan Engels, duet ideolog sosialisme dunia, untuk menceritakan proses industrialisasi dan teori alienasi. Manchester adalah kota utama dalam revolusi industri abad 18 yang menghasilkan katun. Sementara Liverpool adalah pelabuhan dagang paling sibuk di Inggris, yang menghubungkan negeri itu dengan dunia.

Saat krisis ekonomi dan depresi terjadi, Manchester terkena imbas. Terjadi migrasi buruh besar-besaran. Liverpool menjadi sasaran kambing hitam terkait tingginya pengenaan tarif impor katun kasar yang akan diproses di Manchester. Pengusaha di Manchester ambil jalan pintas, dan membuka sendiri pelabuhan dan menghantam pemasukan warga Liverpool, terutama para buruh galangan kapal. Sampai saat ini, urusan sepakbola menjadi representasi rivalitas dua kota yang hanya berjarak 35 mil itu.

Pemilik klub sepakbola sendiri agaknya menyadari, bahwa basis suporter mereka mayoritas berasal dari kelas buruh. Borussian Dortmund, misalnya, menawarkan kursi gratis bagi para pekerja baja. Pemain Liverpool pun menunjukkan slogan dukungan kepada pekerja pelabuhan Merseyside yang dipecat, menyusul perselisihan dengan para pengusaha industri besar.

Dari sini kemudian berkembang anggapan, bahwa kelas buruh adalah kelompok penting yang menyumbangkan pemain untuk klub. Penelitian Simon Kuper dan Stefan Szymanski menunjukkan, sepakbola Inggris tergantung pada pasokan pemain dari kelas buruh. Hanya 15 persen pemain tim nasional Inggris pada Piala Dunia 1998-2006 yang berasal dari kelas menengah (kelas dengan pendidikan dan jenis pekerjaan yang baik).

Industri sepakbola bukan hanya digerakkan oleh kelas buruh dari sisi penonton, tapi juga peralatan. Bola-bola sepak yang digunakan dalam pertandingan kelas dunia, ternyata diproduksi oleh buruh-buruh anak negara dunia ketiga.

Namun tak selamanya kaum buruh mendapat tempat utama dalam panggung sepakbola. Inter Milan boleh saja diisi barisan kaum intelektual sosialis. Namun itu tak mengubah kenyatan, bahwa klub pujaan mereka milik juragan minyak.

Semakin baik tingkat ekonomi suatu negara, yang berimbas pada perbaikan tingkat pendidikan, maka kelas pekerja industri semakin terkurangi dan angkatan kerja kerah putih (pekerja kantoran) semakin bertambah. Chelsea adalah contoh klub yang mengalami perubahan itu.

Franklin Foer dalam bukunya menyebut Chelsea 'lama' adalah klub yang memiliki citra keras, dengan pendukung yang menyukai kekerasan. Namun Roman Abramovich mengubah Chelsea menjadi klub kosmopolitan daripada klub tradisional Inggris. Stadion Stamford Bridge kini dikelilingi toko-toko mentereng. Harga tiket semakin mahal, menyingkirkan kelas pekerja dan menggantikannya dengan suporter dari kaum eksekutif muda di stadion.

Bagaimana dengan di Indonesia? Saya belum menjumpai penelitian detail soal hubungan kelas buruh dan sepakbola. Namun seorang sosiolog pernah bercerita, soal bagaimana para buruh kebun di Sumatra Utara mengidentifikasikan diri dan kebanggaan mereka dengan PSMS Medan atau PSDS Deli Serdang. Saya tak bisa membayangkan bagaimana perasaan para pendukung PSDS, saat klub itu mengundurkan diri dari kompetisi karena tak punya biaya.

Beberapa suporter Persebaya, yang meninggal dunia saat memberikan dukungan kepada klub kesayangannya, berasal dari keluarga urban kelas bawah. Orang tua mereka bekerja sebagai buruh alias bukan pemilik moda produksi. Sebut saja Suhermansyah yang tewas di stadion Mandala Jogjakarta tahun 1995 dulu adalah seorang satpam. Pemain Persebaya di antaranya juga berasal dari kelas bawah, seperti bintang muda Andik Vermansyah.

Namun sebagaimana di Inggris, pergeseran dunia sepakbola Indonesia menjadi lebih profesional akan memiliki konsekuensi terhadap para penonton, terutama dari kelas bawah dan kelas pekerja. Jika kelak klub disapih dari dana negara, maka klub harus menghidupi diri dari sponsor, dana pemilik (saham) klub, dan dari tiket penonton.

Meniru apa yang terjadi di Chelsea, pada masa mendatang, sepakbola profesional dalam arti sebenarnya di Indonesia, sedikit banyak akan membuat para pekerja kelas bawah tersisih.

Tak tertutup kemungkinan para penonton pada masa mendatang harus membayar lebih mahal daripada hari ini untuk menyaksikan klub mereka bermain. Sementara itu, kenaikan upah minimum yang mereka terima setiap tahun tak seimbang dengan besarnya biaya hidup mereka yang makin tinggi akibat naik turunnya inflasi. Membeli tiket pertandingan hanyalah salah satu opsi terakhir untuk membelanjakan uang mereka.

Klub-klub di kota besar seperti Persebaya dan Persija bisa kehilangan basis pendukung utamanya dari kelas pekerja, jika kelak pabrik-pabrik atau perusahaan memilih melakukan rasionalisasi jumlah pegawai. Perusahaan menggantikan manusia dengan mesin agar lebih efisien, atau perusahaan mengubah diri menjadi perusahaan yang hanya bertugas merakit kiriman produk impor dari luar tanpa memproduksi sendiri.

Hari ini, kita berterima kasih kepada orang-orang baik yang bersedia membuka klub kecil untuk pembinaan dengan biaya sendiri. Di sebuah kampung di Surabaya, hiduplah seorang warga yang membiayai semacam sekolah sepakbola hanya karena hobi. Ia memungut uang ala kadarnya kepada para siswanya, bahkan menggratiskannya jika si siswa dari keluarga tak mampu.

Pada masa mendatang, akankah klub atau sekolah sepakbola yang bertumpu pada filantropi semacam ini akan bertahan? Sementara itu, di Indonesia bermunculan akademi-akademi sepakbola, sebagian besar waralaba dari klub asing, yang ongkos masuknya sama mahalnya dengan ongkos masuk perguruan tinggi.

Akankah bakat-bakat alam pemain sepakbola dari msyarakat kelas buruh akan tergeser dengan anak-anak dari kelas menengah atas? Ataukah anak-anak itu hanya cocok bekerja di pabrik untuk membuat bola kulit? Bisakah anak-anak berbakat dari kalangan bawah akan bisa bersaing dengan kelas menengah atas, jika dalam urusan pemenuhan gizi di masa kecil saja mereka kesulitan.

Masa mendatang menghadirkan semua kemungkinan. Dan saya belum siap menjawab bagaimana kita akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk itu. Saya hanya berharap, ekonomi kita membaik dan derajat hidup kaum buruh terangkat, sehingga bisa nonton sepakbola profesional dengan tiket semahal apapun. Maafkan saya.

As soon as you're born they make you feel small
By giving you no time instead of it all
Till the pain is so big you feel nothing at all
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be

(John Lennon, Working Class Hero)

Selamat Hari Buruh Sedunia. [wir]

Baca Selengkapnya..

Jika Beli Hamburger adalah Kejahatan Kultural...

Mendengarkan Sri-Edi Swasono berpidato tentang neoliberalisme, saya seperti mendapat mendapat kiriman alarm bahaya: globalisasi masuk ke perut Anda. Namun, ia juga mengirimkan secercah optimisme: ekonomi kerakyatan belum saatnya mati.

Saya datang terlambat, sekitar pukul dua siang, di aula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, Jumat (22/4/2011). Swasono berada di podium, dan sampai pukul setengah empat, segel botol air mineral miliknya belum tersentuh.

Tahun ini, 16 September nanti, usianya 71 tahun. Namun suara ekonom lulusan University of Pittsburgh itu masih lantang. Ia masih singa podium, saya kira. "Kalau seorang pemimpin mengatakan: 'Amerikat Serikat adalah negara kedua saya', maka dia harus turun tahta."

Swasono menyebut neoliberalisme sebagai marabahaya. "Henry Kissinger sendiri mengatakan, globalisasi adalah nama lain untuk dominasi Amerika," katanya. Dan, ia menyesalkan, pemerintah Indonesia saat ini cenderung menyerah kepada kemauan asing. Indonesia is for sale, demikian ia mengutip salah satu kesimpulan disertasi anak didiknya di Universitas Indonesia: privatisasi adalah 'asingisasi'.

Menantu Bung Hatta ini mengeluh, betapa mudahnya orang Indonesia terpesona dengan produk Barat. Di bandara internasional Jakarta dan Surabaya, yang terpampang hanya makanan Barat, macam hamburger. Satu-satunya makanan Indonesia yang ada, kata Swasono, hanya bakso Malang.

Anaknya dibiasakan tak makan hamburger. "Kalau saya makan hamburger, berarti saya melakukan kejahatan kultural," katanya.

Swasono bukannya membenci hamburger. Saat masih menjadi mahasiswa 'kere' di Amerika, hamburger adalah makanan murah meriah yang bisa dibelinya sebagai camilan saat berkencan. Namun di Indonesia, ia memilih makan setandan pisang rebus daripada sepotong hamburger. "Uang yang saya peroleh untuk beli pisang rebus, bisa digunakan ibu penjual pisang untuk membayar SPP anaknya yang makin tinggi."

Jika Anda membeli hamburger hari ini, kata Swasono, maka di lain hari, Anda akan membayar kejunya untuk Denmark, membayar terigunya ke Australia, membayar dagingnya ke New Zealand, dan membayar saus tomatnya ke Amerika Serikat. "Lalu apa yang tersisa di Indonesia? Mungkin hanya keringat kuli-kuli."

Hari-hari ini, Swasono memilih membeli sayur daun pepaya dari seorang tukang sayur yang biasa disapa Mat Item. "Namanya Ireng. Tapi di Jakarta tidak ada Ireng, jadi disebut saja Mat Item. Dia tukang sayur keliling. Dulu pakai gerobak, sekarang gerobaknya pakai sepeda motor."

Swasono suka makan sayuran dan pecel. Namun, ia tetap menyuruh pembantunya membeli daging ayam dan tahu di pasar swalayan. Tidak ada ayam tiren (ayam bangkai) dan tahu boraks di supermarket, tentu.

Swasono sinis, namun tak sepenuhnya keliru. Saya teringat reportase Pietra Rivoli dalam buku The Travels of a T-Shirt in the Global Economy (2005). Rivoli seorang profesor, dan melakukan perjalanan dari Texas hingga China untuk mengetahui bagaimana dari sebuah kaus, ia menyingkap perdagangan global. Kapas milik Nelson Reinsch di Texas masuk ke Shanghai, digulung, dijahit, dan dirajut dengan label 'Made in China' untuk dikepak kembali ke Amerika.

Selama bertahun-tahun, kelas-kelas dan kampus-kampus fakultas ekonomi di Indonesia mengajarkan paradigma besar tentang pasar. Dalam pasar, idealnya yang terjadi adalah persaingan sempurna. Pasar adalah hal yang bajik, karena mengatur dirinya sendiri melalui sebuah tangan yang tak tampak.

Swasono menampik itu. Persaingan memiliki akar kuat ideologi liberalisme dan indvidualisme. Satu hal dalam ekonomi yang seharusnya dipelihara di Indonesia adalah kerjasama. Dengan kerjasama, ada pemberdayaan, dan ini yang alpa dilakukan pemerintah.

Swasono pernah membantah Mubyarto, ekonom kerakyatan terkemuka Indonesia. Mubyarto menyatakan, pemerintah harus memiliki pemihakan kepada rakyat. Swasono menampik pilihan kata 'pemihakan'. Kemakmuran rakyat bukan urusan pemihakan, tapi kewajiban.

"Undang-Undang Dasat pasal 33 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 'Disusun' tidak dibiarlan 'tersusun'. Ada campur tangan negara. Nasib rakyat tak boleh dititipkan kepada pasar." Apalagi pasar yang menuntut kepuasan maksimal. Pasar, yang menurut Gordon Gekko dalam film 'Wall Street', rakus: karena rakus itu bagus.

Menyerahkan rakyat kepada pasar akan mengulang tragedi 1812 di Gujarat, Asia Selatan. Jutaan orang mati kelaparan, karena gubernur Bombay melarang bantuan pangan dikirim ke daerah yang tengah dilanda krisis ekonomi.

Sang gubernur mengimani 'The Wealth of Nations' karya Adam Smith: tangan tak tampak (invinsible hands) pasar pasti akan mengatasi kelaparan rakyat sendiri. Sebuah elucon intelektual yang tidak lucu, kata Swasono.

Bisakah perekonomian rakyat diberdayakan? Swasono meminta kepada pemerintah tak meremehkan kemampuan rakyat. "Saya punya pembantu, saya ajari untuk menghapalkan 20 kata Bahasa Inggris per minggu. Dia saya ajari menerima telpon dan menjawabnya dengan bahasa Inggris (tentu yang dimaksud jika si penelpon berbahasa itu). Bisa tuh ternyata. Malah yang paling pandai adalah pembantu yang cuma lulusan SD."

Jadi, tugas pemerintah bukan menitipkan rakyat kepada pasar. Pemerintah justru harus mengupayakan pasar harus ramah kepada rakyat. Swasono tak ingin mendengar pernyataan seorang koleganya yang mengamini penindasan pasar bebas kepada rakyat: 'lebih baik jadi jongos tapi kaya'.

Swasono menjawab lantang seraya mengutip Joan Robinson: "Orang tak hanya butuh roti untuk perut. Tapi dia juga butuh harga diri..." [wir]

Baca Selengkapnya..

Arek Jember Pimpin Lobi Pro-Israel


Nama Benjamin Ketang mungkin masih terdengar asing di masyarakat umum. Arek asli Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan ini yang memimpin sebuah organisasi lobi Indonesia dan Israel.

Nama organisasi itu adalah Indonesia-Israel Public Affairs Committe (IIPAC), yang didirikan 21 Januari 2002. "IIPAC ini lembaga lobi pro-Israel. Posisi saya direktur eksekutif," kata Ketang saat berbincang-bincang dengan reporter beritajatim.com.

IIPAC ini mengupayakan agar Indonesia menjalin hubungan dengan Israel. Selama ini, secara kenegaraan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina agar lepas dari penjajahan Israel.

Ketang mengatakan, IIPAC terbentuk setelah dirinya menjadi bagian dari tim negosiasi internasional Indonesia-Israel tahun 2001. Di Israel, Ketang sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Simon Peres, dan berdiskusi tentang peluang proyek yang dikembangkan di Indonesia.

Ketang lantas menyerahkan surat dari Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia saat itu. Dari situ, ada gagasan untuk membentuk semacam tim kerjasama. Ketang bersama kawan-kawannya lantas membentuk IIPAC yang berkonsentrasi pada urusan lobi bisnis. Jaringan ini mendapat rekomendasi dari Amerika Serikat dan Australia.

"Saya punya harapan, kekuatan investasi Israel bisa disinergikan untuk kesejahteraan Indonesia. Kekuatan Indonesia dengan sumber daya alam melimpah harus diintegrasikan dengan sistim internasional. Kuncinya Israel," kata alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember ini.

Bukankah Keberadaan Israel masih ditentang mayoritas rakyat Indonesia? "Saya ingin masyarakat lebih dewasa berpikir," kata Ketang.

Diakui atau tidak, pengaruh bisnis Israel sudah masuk ke Indonesia. Dalam majalah Warta Ekonomi nomor 4/2010, disebutkan ada sejumlah perusahaan yang merupakan investasi Israel di Indonesia. "Bakrie Group juga bekerjasama dengan Rothschild. Rothschild ini keluarga Yahudi di Prancis," kata Ketang.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com (16/11/2010), PT Bakrie and Brothers Tbk dan beberapa perusahaan dalam Kelompok Usaha Bakrie menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Vallar Plc—perusahaan investasi milik Rothschild, salah satu keluarga bankir terkaya di dunia.

PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) akan melepas sekitar 5,2 miliar saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kepada Vallar. Harga penjualan saham BUMI yang dikenal sebagai salah satu anak perusahaan terbesar BNBR itu Rp 2.500 per saham.

Besarnya pengaruh Israel ini tak bisa ditampik dalam hal telekomunikasi juga. "Setiap kita membeli dan memakai kartu SIM HP merek apapun, 10 persen akan masuk ke Israel sebagai royalti, karena itu dianggap hak cipta Israel," kata Ketang.

Kendati kartu chip bukan murni temuan negara Israel, namun selama itu milik atau temuan warga Yahudi, maka tetap akan masuk ke Israel. "Orang Yahudi di mana-mana tetap sama, memiliki solidaritas terhadap Israel Raya," kata Ketang. [wir]

Baca Selengkapnya..

Dari Cerita Seorang Pengusaha

Dari cerita seorang pengusaha, saya kembali dibenturkan pada pertanyaan: benarkah rakus adalah bagian dari doktrin kapitalisme?

Kata Gordon Gekko, tokoh utama dalam film Wall Street garapan sutradara Oliver Stone: rakus itu bagus. Bagi orang-orang seperti Gekko, kapitalisme adalah jalan pasti menciptakan kemakmuran, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk berlomba menumpuk kapital dan menuai untung sebanyak-banyaknya. Langit bukanlah limit, karena siapa pula yang bisa membatasi nafsu individu? Marx justru gagal pada langkah pertamanya, karena ia mengandaikan sebuah masyarakat nir nafsu yang mau bekerja demi kolektivisme, bukan individualisme.

Kata kelompok Islam garis keras, kapitalisme adalah sistim bobrok dan seharusnya digantikan sistim Islami. Tapi apakah yang relijius? Bukankah Max Weber, sosiolog Jerman, mengatakan, kapitalisme terlahir justru dari etika 'relijius' Protestan.

Penganut Protestan meyakini pencapaian ekonomi duniawi adalah bagian dari perintah Tuhan. Tuhan melindungi kepemilikan pribadi yang diupayakan melalui kerja keras, bukan klerikal. Intinya adalah kerja keras dan berhemat sebagai bagian dari ibadah, dan untuk itu semua dikelola secara rasional (hubungan manusia-manusia, bukan hubungan manusia-Tuhan). Ia bagian dari gerakan individualisme yang menghargai manusia.

Jika kemudian kapitalisme berkembang melampaui dan melupakan etika awalnya; Tuhan dan nilai ibadah ditepikan, orang hanya mencari keuntungan untuk memenuhi tuntutan hidupnya belaka: maka bagaimana ini bisa terjadi?

Kapitalisme yang didasari pada logika kerakusan akan menghilangkan unsur humanisme dalam pencapaian kemakmuran. Manusia (pekerja) hanya dianggap tak ubahnya sekrup dalam sebuah roda besar ekonomi, yang bisa diganti sewaktu-waktu jika rusak atau gagal. Tidak ada keikhlasan dan keyakinan, bahwa keuntungan bisa diambil dengan menghargai manusia lain. Tuntutan hidup tidak dipatok semadyanya saja, namun memperturutkan 'rakus'.

Lalu datanglah pengusaha tadi. Sembari minum teh hangat, ia bercerita tentang bagaimana seharusnya kapitalisme. Si pengusaha ini, pada masa awal membangun usaha dengan modal sendiri, menetapkan sesuatu yang dianggap gila oleh orang lain. Dia berkata kepada para pegawainya: saya hanya akan mengambil 25 persen dari keuntungan yang diperoleh toko, dan sisanya silakan bagi di antara kalian.

Para pegawainya seperti tidak percaya. Pengusaha ini jalan terus: para pegawainya menikmati 75 persen laba. Saya ragu: adakah pengusaha ini naif ataukah memang ikhlas. Namun usahanya berkembang, dan dia mulai membuka toko-toko baru dengan sistem yang sama: 25 persen laba masuk kantong pribadi, sisanya untuk para pekerja.

Saya tidak tahu seberapa besar keuntungan yang diterima pengusaha ini. Tapi bisnisnya justru maju pesat dalam waktu tak terlampau lama. Hari ini, dia tak perlu bersusah payah mengontrol toko-toko yang dimilikinya, dan uang mengalir dengan sendirinya. Fluktuasi pemasukan itu biasa. Namun andaikata pun ada penurunan pemasukan, itu tak terlampau signifikan.

Sang pengusaha tersenyum melihat keheranan saya. Dia berkata, kapitalisme hanya bisa dikembangkan dengan modal cinta dan rasa percaya. Kapitalisme tak boleh meninggalkan aspek terpentingnya: humanisme. Penghargaan terhadap individu, terhadap orang lain. Kepercayaan terhadap pekerja. Laba dan kerja hanyalah bagian dari distribusi sosial ekonomi yang dikehendaki Tuhan.

Pengusaha ini sadar, dirinya menghadapi risiko dikibuli pekerjanya sendiri. Boleh jadi dia tidak mendapat keuntungan lebih besar atau bahkan merugi. Namun, kemampuan menghadapi kemungkinan itu menunjukkan bahwa kita mengembalikan kapitalisme ke semangat awalnya. Kapitalisme tidak boleh menguasai humanisme. Kerakusan tak boleh menjadi berhala baru.

Lagipula, prinsip kepercayaan memiliki hukumnya sendiri yang tidak menoleransi pengkhianatan. Pengkhianatan bisa dimaafkan tapi tak bisa dilupakan, dan dalam konteks ini, sekali berkhianat maka Anda harus keluar dari bisnis ini.

Sang pengusaha berkata, penghargaan dan kepercayaan terhadap pekerja, justru memunculkan keamanan usaha. Pekerja tak akan mengambil risiko melakukan hal-hal yang justru merusak tempat kerja sendiri, karena dengan demikian ia sama saja menghancurkan periuk nasinya sendiri.

Saya lantas teringat pada perkataan Ekonom Universitas Airlangga, Tjuk Kasturi Sukiadi, yang pernah saya wawancarai dua tahun silam. Dia mengatakan perlunya merevolusi hubungan pengusaha-buruh menjadi lebih personal. Dalam hal ini, saya rasa, Tjuk benar. [wir]

Baca Selengkapnya..

Satu Abad Puslit Kopi Kakao Indonesia

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember tepat berusia satu abad, Sabtu (1/1/2011). Dalam usia satu abad, lembaga penelitian ini berperan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar di dunia.

Usia Puslit Kopi dan Kakao (Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute) lebih tua daripada usia kemerdekaan Indonesia, bahkan juga lebih tua daripada usia kota Jember. Pertama kali berdiri 1 Januari 1911 dengan nama Besoekisch Proefstation.

Sejak 1981, lembaga non profit ini memegang mandat meneliti dan mengembangkan komoditas kopi dan kakao secara nasional. Mulanya, sejak didirikan PPKKI berkantor di Jalan PB Sudirman nomor 90 Jember. Namun tahun 1987, seluruh kegiatan operasional dipindahkan ke perkebunan Renteng.

Kebun percobaan PPKKI meliputi 160 hektare di Jember, 100 hektare di Malang, dan 11 hektare di Bondowoso. Untuk cokelat atau kakao, PPKKI telah berhasil mengembangkan benih kakao unggul, seperti Lindak Hibrida F1 hasil persilangan terbuka dan bibit kakao asal Somatic Embryogenesis.

Menjelang peringatan seabad Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, para peneliti lembaga tersebut menemukan klon kopi Arabika Andongsari 2 K dan hibrida kakao Lindak ICCRI 6 H.

Peneliti senior Puslit Kopi dan Kakao, Soerip Mawardi, mengatakan, klon Arabika Andongsari memiliki cita rasa yang enak dan tahan penyakit karat daun. "Produksinya juga tinggi, sekitar dua ton per hektare setiap tahun," katanya.

Kehadiran klon ini bak gayung bersambut dengan keinginan pemerintah untuk merevitalisasi tanaman kopi. Prioritas akan dilakukan pada pengembangan kopi arabika. Pemerintah berharap, proporsi ekspor kopi arabika mencapai minimal 30 mpersen dari total ekspor kopi nasional.

Puslit Kopi dan Kakao yang kini di bawah Kementerian BUMN menangkap peluang itu. Puslit memiliki kebun kopi Arabika seluas 100 hektare di Desa Andongsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. "Breeding kita baru, dari medium ke large bean. Kita breeding pada cita rasa, karena kopi Arabika Indonesia 80 persen masuk pasar specialty. Indonesia sumber penting kopi specialty, yang diperdagangkan berdasar muru dan cita rasa yang unik dan khas," kata Soerip.

Menteri Pertanian RI Suswono meminta kepada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk ikut membantu petani kopi luwak tradisional, agar kualitas produk mereka bisa lebih dilirik pasar.

"Harga kopi luwak petani Rp 250 ribu per kilogram. Sementara harga kopi luwak Puslit Kopi Kakao bisa Rp 1,3 juta per kilogram. Ini tantangan agar Puslit jangan kaya sendiri, tapi bagaimana petani juga bisa ikut kaya," katanya.

Jika ini tak segera ditangani, bisa memunculkan kecemburuan sosial. Tingginya harga kopi luwak produksi Puslit Kopi dan Kakao tak lepas dari sertifikasi standar terhadap produk tersebut. Hal ini yang tidak ditemui pada petani. "Bagaimana kalau dijadikan plasma, agar standar petani bisa terangkat dan sama," kata Suswono.

Untuk kakao, Puslit mengembangkan teknologi Somatik Embriogenesis. Bibit kakao SE menjadi andalan pemerintah Indonesia dalam Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional tahun 2009. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kakao terbesar di dunia, di bawah Pantai Gading. Puslit menjadi satu-satunya tempat pengembangan SE di Indonesia.

Sukses Puslit mengembangkan teknologi Somatik Embriogenesis membuat negara lain tergiur. "Ada beberapa negara penghasil kakao di Afrika, dari Ghana, Pantai Gading, melalui mitra di Australia mengatakan, apa mungkin teknologi itu ditransfer ke Afrika. Terus terang kami tidak setuju kalau teknologi ditransfer. Tapi kalau materi bahan tanam yang sudah diproduksi ditransfer ke sana, saya setuju," kata Teguh Wahyudi, Direktur Puslit Kopi dan Kakao Indonesia.

"Kami menolak transfer teknologi. Dia mintanya gratis. Padahal kami untuk mendapatkan itu tidak gampang. Katanya mungkin membantu sesama negara berkembang. Tapi masalahnya bukan itu, mereka pesaing kita. Duit itu nomor dua, nasionalisme harus ada," kata Teguh, tertawa.

Saat ini, masyarakat industri kakao dunia menengok ke Indonesia, terutama karena program Gerakan Nasional Kakao. Teguh sempat ke Jenewa, Swiss, dan dimintai penjelasan soal program gernas kakao, karena terkait dengan pasokan bahan baku ke pabrik cokelat di Swiss.

Dengan gernas kakao, dalam waktu 4-5 lima tahun, akan dibudidayakan 70 ribu hektare kakao yang menghasilkan 70 ribu ton. "Saya optimistis 2015, Indonesia akan nomor satu di dunia untuk kakao," kata Teguh.

Beberapa pengusaha di Malaysia mencoba kontak untuk membeli bibit di Puslit Kopi dan Kakao. "Malaysian Cocoa Board sempat datang membicarakan kemungkinan-kemungkinan itu. Kebanggaan. Dari dulu kita belajar ke Malaysia, tapi sekarang mereka datang ke Indonesia," kata Teguh.

Selain mengembangkan diri sebagai pusat penelitian, Puslit juga layak menjadi rujukan tempat studi banding dan wisata pendidikan. Sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi berbasis pertanian acap kali mengirimkan siswa-siswa mereka ke PPKKI untuk belajar dan melihat langsung proses produksi dan pengolahan kopi dan kakao.

“Anak taman kanak-kanak pernah juga datang untuk pengenalan. Kalau ini ada peluang untuk wisata ilmiah, kenapa tidak? Ada rencana ke depan, Pusat Penelitian Kopi Kakao akan dijadikan objek wisata agro. Kita tak hanya bisa memperkenalkan kakao dari budidaya, tapi juga produksi industri hilir kita bisa perkenalkan kepada masyarakat luas,” kata Qithfirul Aziz, salah satu pegawai di sana. [wir]

Baca Selengkapnya..

Bonek: Dari Surabaya ke Jakarta (GROW WITH CHARACTER)

Rabu, 03 Maret 2010 10:35
Hermawan Kertajaya
Mengelola sebuah marketing club kepunyaan sendiri di awal 1990-an tidak terpikirkan orang. Saya mulai mendirikan |MarkPlus Strategic Forum ketika itu dengan pikiran untuk melakukan diferensiasi. Sekali lagi, saya tidak hanya berteori, tapi juga mempraktikkan teori yang saya ucapkan.

Karena itu, saya sering mengatakan bahwa I am not only preaching, but also practising.

Tapi, beberapa orang bertanya kepada saya: "Kalau Anda memang pintar, kenapa kok tidak berbisnis sendiri" Mereka lupa bahwa bisnis saya jauh lebih sulit daripada bisnis orang lain. Kenapa?

Advisory business itu sangat "abstrak" karena itu amat sekali memasarkannya. Mereka juga lupa bahwa saya waktu itu "memulai" suatu bisnis yang belum ada kebutuhannya. Sayalah yang ikut "menciptakan" kebutuhan itu sendiri. Lantas, sesudah "kolam ikan-nya membesar, banyak orang lain yang jadi pesaing! Termasuk bekas alumni MarkPlus yang dulu "belajar" kepada saya. Tapi, justru itulah yang selalu "memicu" adrenalin saya terus untuk menciptakan diferensiasi "baru?.

Begitu juga Forum. Ketika saya memulainya, orang juga menertawakannya. Bayangkan, ketika saya mengundurkan diri dari ketua AMA Surabaya, anggotanya mendekati 400 orang dengan pertemuan bulanan rutin. Saya selalu jadi moderator untuk pembicara dari Jakarta dengan topik yang berganti-ganti. Kalau pembicaranya bagus, saya hanya sekadar "back up?. Tapi, kalau "lemah" dan kurang menarik, saya terpaksa harus "menutup" kelemahannya.

Repotnya, dalam organisasi sosial, ada banyak orang dengan banyak pendapat. Topiknya minta diganti terus dan tidak harus marketing-related.

Juga ada anggota yang minta supaya moderatornya jangan saya terus walaupun anggota suka. "Kasih kesempatan dong pada orang lain."

Karena itulah, akhirnya saya bikin sendiri. Fokus di marketing dan moderatornya saya terus. Yang penting, saya memuaskan anggota sebagai pelanggan. Dan supaya beda dengan "talk" biasa, makanya saya namai "strategic forum”. Risikonya" Ya, anggotanya gak bisa banyak.

Sebagian besar orang lebih suka mendengarkan "talk" yang menghibur dan memotivasi. Atau seminar yang memberikan "tip?.

Sejak dulu, terinspirasi oleh model saya sendiri, saya selalu berusaha "different?.

Selama setahun, di Heritage Club Surabaya, MarkPlus Strategic Forum mengundang berbagai pembicara dari Jakarta. Buat orang Surabaya, ketika itu, bahkan sampai sekarang, semua yang dari Jakarta punya "kelas nasional”. Karena "strategic”, jumlah anggota sesudah setahun hanya berkisar enam puluh orang.

Saya melakukan terobosan dengan nekat pergi ke Harvard Business School! Ikut Executive Education Program tentang "strategic marketing management" selama dua minggu. Mahal, tapi paling tidak bisa menambal "image" saya. Ternyata tidak semudah itu, saya diterima mengikuti program eksekutif seperti itu.

Pertama daftar tidak diterima karena MarkPlus adalah perusahaan yang baru mulai. Size-nya gurem pula. Mereka kawatir dapat "complain" dari peserta lain yang berasal dari perusahaan multinasional. Tahun berikutnya, saya daftar lagi, tapi kali ini "mengaku" direktur di Bogasari. Saya berterima kasih pada Pak Herman Djuhar, bos Bogasari di Surabaya, yang mau meneken surat keterangan saya. Ketika itu, saya sedang membantu Bogasari untuk suatu proyek konsultasi di Surabaya dan Jakarta.

Setelah diterima, saya pun berangkat ke Boston untuk pertama merasakan "udara" Harvard. Di situlah, saya merasa bahwa strategic marketing itu bisa diajarkan secara "case method?. Pada awalnya merasa "tersiksa?! Sudah bayar mahal, disuruh baca kasus sampai malam.

Kalau gak baca, besoknya gak dapat "isi diskusi" dari kelas.

Di diskusi kelompok, peserta lain juga akan merasa rugi.

Kenapa" Ya, karena mereka memang saling belajar dari satu sama lain, bukan hanya dari profesor! Payahnya, karena "listening" saya tidak kuat, saya harus benar-benar menguasai kasus yang didiskusikan. Untuk itu, saya sampai harus membaca kasus yang tebal-tebal itu dua-tiga kali! Supaya besoknya bisa "menebak" apa yang sedang didiskusikan! Sudah bayar mahal, saya gak mau rugi dong! Maklum entrepreneur, bayar sendiri gak bisa di-reimburse!

Sepulang dari Harvard, saya jadi lebih "pede”. Terutama kalau ketemu orang di Jakarta.

Ketika itu, saya mulai sering ke Jakarta karena Bogasari. Kontrak Sampoerna habis, saya lebih fokus ke Bogasari berkat Pak Herman Djuhar yang memperkenalkan saya ke Pak Sudwikatmono. Saya masih ingat kata-kata pertama Pak Dwi "sapaan Pak Sudwikatmono" yang Presdir ketika bertemu saya di Jakarta.

?Saya gak ngerti, apakah di Jakarta sudah kekurangan konsultan sampai Bogasari harus undang orang Surabaya.

Oh my God! Tapi, saya ndableg aja, hanya senyum-senyum dan mengatakan saya siap membantu "sepenuh hati”. Ya memang itu yang bisa saya janjikan ketika itu. Yang penting buat saya adalah network di Jakarta.

Nah, ketika itu kebetulan Vivi Jericho Tham yang membantu saya di Surabaya pindah ke Jakarta. Saya pun sudah bisa beli ruko di kompleks Duta Merlin. Sampai sekarang, ruko "riwayat" ini saya pertahankan.

Dari situlah Vivi menjual Program Pelatihan Eksekutif Lima Hari terinspirasi program Harvard yang dua minggu itu. Vivi berjuang keras untuk menjual saya sambil merasa kasihan kepada saya. Sudah dikenal di Surabaya, di Jakarta gak dianggap orang! Akhirnya, dengan cara "ngemis" ada 25 peserta yang ikut program itu.

Tempatnya di Mercantile Athletic Club di WTC Jakarta. Seperti di Surabaya, supaya "keren?, saya masuk anggota Klab Eksekutif sekalian untuk tempat terima tamu dan klien. Sangat sulit untuk bertemu klien di Duta Merlin, yang dijadikan kantor dan tempat tinggal!

Nah, alumni program eksekutif itulah yang akhirnya saya rekrut sebagai anggota awal dari MarkPlus Strategic Forum Jakarta! Wah, setelah tahun ketiga, MarkPlus mulai masuk Jakarta! Bukan From Russia with Love, tapi From Surabaya Bondo Nekad! (*)

Baca Selengkapnya..

Setelah Banjir Datang…

Mengapa Anda butuh bank seperti BNI? Satu pertanyaan, banyak jawaban, tentu saja. Banyak motif untuk menabung ke BNI. Namun, bagi orang seperti Tutik, emak mertua saya, bank adalah ‘makhluk asing’ yang harus bisa menjawab satu hal mendasar: kepercayaan.

Tutik, perempuan sederhana. Sehari-hari dia menghidupi diri dan keluarganya dengan berdagang di sebuah toko kecil yang terletak di sebuah kampung tepi sungai, di Situbondo, Jawa Timur. Ia tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, ia enggan berurusan dengan birokrasi. Namun, ia mampu memahami angka-angka: sebuah kebutuhan fungsional untuk bertahan hidup.

Tutik mempercayai dirinya sendiri untuk mengurus bisnis kecil itu. Ia menyimpan semua uangnya di sebuah kotak di lemari pakaian. Ia tidak menyukai bank: urusan birokrasi rumit. Mungkin juga, ia merasa minder. Istri saya berusaha meyakinkan emaknya itu berkali-kali. Sampai suatu saat, kami yakin, bahwa emak menanti itu: kepercayaan.

Lalu, datanglah banjir itu. Suatu malam, 8 Februari 2008. Sungai yang berjarak selemparan batu dari rumah mertua saya bergolak. Kami semua melarikan diri menuju bukit terdekat. Ini banjir kedua terbesar di Situbondo, setelah enam tahun sebelumnya. Emak mertua saya menyelamatkan apa saja yang bisa dibawa. Kotak berisi uang diambilnya dari dalam lemari. Malam terasa panjang di pengungsian. Untunglah, air cepat surut, dan kami kembali ke kampung, ke rumah kami yang sudah dipenuhi lumpur.

Banjir bandang di Situbondo diakibatkan oleh gundulnya hutan di kabupaten tetangga, Bondowoso. Letak Bondowoso secara geografis lebih tinggi daripada Situbondo. Maka, aliran air dari hutan yang tak terserap oleh tanah akan meluncur ke sungai-sungai kecil yang semuanya mengarah ke Situbondo. Banjir Situbondo, wajah alam yang rusak.

Emak mertua saya pulang dari pengungsian dengan pandangan yang berubah. Uang simpanannya selamat, namun banjir masih bisa datang sewaktu-waktu. Entah besok, entah lusa, atau tahun depan. Selama hutan di Bondowoso dibiarkan hilang, maka ancaman banjir akan menjadi bagian dari hidup emak mertua saya itu hingga akhir hayat.

Dia membiarkan adik saya mengurus administrasi untuk menjadi nasabah BNI. Saya dan istri saya menyarankan dia untuk menjadi nasabah BNI saja, sama seperti kami. Emak saya, memang tidak tahu apa-apa soal bank. Dia hanya menitipkan pesan, tentang kepercayaan, sebuah bank yang bisa dipercaya, yang tak mudah runtuh dilibas krisis saya rasa. Uang emak saya mungkin tidak besar. Namun saya bisa membayangkan betapa berartinya uang hasil berdagang itu.

Jujur saja, sebenarnya saya sendiri tidak tahu persis, secara akademis, bagaimana sebuah bank bisa dipercaya. Apakah kapitalisasi pasar yang besar adalah acuan sebuah bank bisa dipercaya? Saya kira, BNI bukan yang terbesar. Kapitalisasi BNI Rp 26,9 triliun, masih kalah dibandingkan bank empat lain di Indonesia.

Apakah karena gebyar hadiahnya? Terus terang saja, bagi saya dan keluarga, hadiah dan bonus mobil tidak masuk dalam pertimbangan untuk menciptakan kepercayaan. Apalagi, BNI dalam urusan gebyar hadiah relatif ketinggalan dibandingkan bank-bank lainnya.

Saya hanya percaya: kepercayaan ada, ketika kita merasa aman. BNI memang punya sejarah terpuruk tahun 1999, saat krisis ekonomi. Namun, bank ini dalam jangka waktu 10 tahun sudah mampu pulih. Kedua, saya lebih mempercayai negara dalam mengurus uang saya, daripada pemodal asing. Saya tidak anti-asing. Namun, BNI menjadi salah satu bukti yang menginspirasi saya: bahwa orang Indonesia masih ada untuk mengurus dirinya sendiri. BNI, bank pertama pemerintah kita masih ada.

BNI memfokuskan pemberian kredit kepada sektor usaha kecil menengah, seperti usaha emak mertua saya (58 persen kredit untuk usaha kecil dibandingkan kredit korporasi). Tentu saja, saya berharap, kelak emak mertua saya itu tak hanya sekadar menjadi penyimpan uang. Saya berharap, ia bisa memperbesar usahanya.

Satu hal lagi yang mungkin sangat berarti bagi seorang yang selalu terancam bencana seperti emak mertua saya. BNI memiliki program Green Living. Pemberian satu pohon utnuk setiap nasabah griya BNI menunjukkan kepedulian sebuah bank terhadap persoalan lingkungan. Mungkin emak mertua saya tidak akan dalam waktu dekat menjadi nasabah kredit perumahan dari BNI. Namun setidaknya sebuah kepedulian menunjukkan bahwa semua kehidupan betul-betul berarti: termasuk sebatang pohon. (*)

Baca Selengkapnya..