Lumbungisasi di Lumbung Beras Jatim

Reporter : Oryza A. Wirawan

Sejak lama beras menjadi indikator perekonomian Indonesia. Daan Marks, ekonom senior Kementerian Keuangan Belanda, mengatakan dalam kunjungannya ke Jakarta, sebagaimana dikutip Kompas (28/11/2012): "Harga beras merefeleksikan kemampuan negara dalam mengelola ekonominya. Di dalam manajemen beras ada pengelolaan konsumsi dan produksi yang sangat berpengaruh pada sektor lain."

Pengamat pertanian Khudori dalam bukunya 'Ironi Negeri Beras' menyebut beras sebagai komoditas strategis pertanian, karena usaha tani padi menjadi gantungan hidup 24,5 juta rumah tangga tani; menjadi konsumsi mayoritas warga Indonesia dengan tingkat konsumsi pada tahun 2004 sebesar 136,3 kilogram per kapita pertahun; dan 30 persen pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk pembelian beras.

Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan dalam rekomendasi tahun 2011, bahwa komoditas beras memiliki kontribusi besar terhadap inflasi di Jember. Maka ketahanan stok beras menjadi faktor penting untuk mengantisipasi dan mengendalikan inflasi.

Posisi Jember sebagai gudang beras di Jawa Timur berperan dalam pengendalian melalui ketahanan stok. Tahun 2009, produksi padi di Jember mencapai 880.750 ton, tahun 2010 sebesar 845.095 ton, dan tahun 2011 830 ribu ton.

Penguatan stok pangan dilakukan dari sisi Badan Urusan Logistik dan petani sebagai produsen. Sebagai institusi milik negara, Bulog jelas sudah cukup kuat. Ia dilindungi sekian regulasi dan perangkat yang memperkukuh otoritasnya di bidang ketersediaan pangan.

Problem justru muncul di tingkat petani. Pemerintah Kabupaten Jember mencatat, terdapat 104.242 keluarga yang menggantungkan diri pada usaha pertanian padi dan palawija, dan 137.309 orang warga pada usia 18-60 tahun yang bekerja sebagai petani komoditas tersebut. Jumlah ini terbesar dibandingkan warga Jember yang menekuni profesi lain seperti perdagangan, jasa, atau peternakan.

Namun, petani tidak selamanya berada dalam posisi sebagai produsen, karena acap kali ia menjadi konsumen beras di pasar. Sekitar 60 persen petani padi adalah net consumer beras.

Saat panen raya tiba, para petani menjual semua produksi gabah ke pasar, dan tidak melakukan penyimpanan untuk kebutuhan pribadi. Jika harga pasar menguntungkan daripada harga pembelian pemerintah, gabah akan dijual ke pedagang dan bukan ke Bulog yang berkepentingan melakukan pengadaan stok.

Alhasil, saat musim paceklik, mereka tak ubahnya warga lainnya di Jember, membeli beras yang dijual di pasar, dengan harga yang lebih tinggi daripada harga dasar penjualan padi saat musim panen. Dengan populasi sebesar itu, tak aneh jika kemudian TPID melihat peran petani sebagai konsumen cukup krusial dalam pembentukan harga di pasar.

Suroto, salah satu petani Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas, mengatakan, banyak petani yang tak memiliki lumbung untuk menyimpan gabah atau beras setelah diselep. "Jadi mereka lebih suka langsung menjualnya langsung begitu panen," katanya.

Ini tak ubahnya sebuah ironi. Jember disebut sebagai lumbung beras Jawa Timur. Namun di kota ini, lumbung dalam arti sebenarnya tidak dimiliki para petani. Inilah 'kota lumbung beras tanpa lumbung'

Petani acap menggunakan dapur rumah sebagai tempat penyimpanan. Sekalipun memiliki gudang penyimpanan, gudang tersebut biasanya amat sederhana. "Bukan saja tidak dilengkapi dengan pengatur kelembaban udara, gudang tersebut juga tidak difumigasi, sehingga beras mudah dimakan serangga seperti bubuk atau ulat," tulis Khudori.

Ketidakmampuan membuat lumbung tak lepas dari kondisi sosial-ekonomi petani sendiri. Secara nasional, dalam sensus pertanian tahun 1993 dan 2033, jumpah petani gurem cukup besar. Tahun 1993, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 10,8 juta petani gurem di Indonesia atau 52,7 persen. Sementara tahun 2003, sensus mencatat ada 13,7 juta petani gurem atau 56,5 persen. Mayoritas petani gurem itu berada di Jawa. Sekitar 70 persen petani padi, terutama buruh tani dan petani skala kecil, termasuk miskin dan berpendapatan rendah.

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Jember berupaya melakukan lumbungisasi. Namun keterbatasan membuat dinas itu hanya bisa menyentuh kelompok-kelompok tani, dan bukannya petani secara personal. Kelompok tani sendiri selama ini sudah berpartisipasi dalam pengadaan stok beras nasional. Di Juember, 14 gabungan kelompok tani bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik untuk menyediakan stok tersebut.

Namun rencana peningkatan cadangan beras dari tahun ke tahun tak bisa hanya menggantungkan pada lumbung kelompok tani. TPID Jember memandang, perlu ada perluasan akses kepemilikan lumbung untuk rumah tangga petani yang bisa menampung cadangan beras.

"Dinas Pertanian sudah membuat lumbung dan lantai jemur untuk gabungan kelompok tani. Maka, sebagai anggota TPID, giliran kami menginisiasi pilot project pembuatan lumbung padi atau beras rumah tangga, dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial kami," kata Deputi Bidang Moneter BI Jember, Dwi Suslamanto.

Sebanyak 30 rumah tangga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat, Desa Wuluhan Kecamatan Wuluhan, Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, dan Desa Selodakon Kecamatan Tanggul mendapat bantuan pembangunan lumbung dari BI. "Petani gurem ini menjadi mitra usaha Bulog. BI ingin membantu Bulog memberi insentif kepada mitranya, agar setia menjual ke Bulog dan tidak terpengaruh pengijon," kata Suslamanto.

"Kami berkepentingan, karena Bulog sebagai anggota TPID mampu mempengaruhi harga beras atau gabah kering giling melalui operasi pasar dan raskin," tambah Suslamanto. Lumbungisasi digarap tahun 2012 ini, dan bisa berjalan saat panen padi awal tahun 2013 mendatang.

Lumbungisasi sebenarnya tak serta-merta menyelesaikan problem ekonomi di tingkat petani yang bisa berdampak pada upaya penyediaan stok. Suslamanto menyadari, stok beras atau padi di lumbung rumah tangga tak akan efektif, selama petani mengalami kesulitan ekonomi yang membuat mereka mengambil stok itu untuk dijual demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) 2004 menunjukkan sumbangan usaha tani terhadap struktur pendapatan keluarga petani tinggal 13,6 persen, dari semula 36,2 persen pada era 1980-an. Ini artinya, keluarga tani memang memerlukan tambahan pemasukan. "Kami berencana membuat program untuk pemasukan tambahan bagi para petani," kata Suslamanto. Ini untuk menyelesaikan kesulitan dana jangka pendek tanpa, sehingga tak mengganggu stok di lumbung.

Sejumlah bank sudah menyatakan bersedia mendanai program itu. Namun BI Jember belum berani melepas pendanaan kepada pihak lain. Suslamanto beralasan, pihaknya masih harus menyiapkan penguatan kelembagaan petani, terutama dalam hal manajemen, pengelolaan keuangan, dan akses pasar.

Dari sini, terang-benderang, masalah ketahanan pangan cukup kompleks. TPID Jember sendiri masih harus melihat sejumlah indikator untuk menakar keberhasilan lumbungisasi rumah tangga petani sebagai bagian dari penguatan kelembagaan pengelolaan beras.

Pertama, terinisiasinya pembangunan lumbung padi rumah tangga; kedua, tingkat permintaan beras pada masa paceklik tidak mengalami peningkatan, karena petani sudah memiliki cadangan beras pada masing-masing rumah tangga; dan ketiga, Bulog memiliki jaminan suplai dari gapoktan yang telah bekerjasama melalui fasilitasi BI Jember, dan mengalami peningkatan pasokan yang bisa digunakan untuk operasi pasar beras.

Ini semua bisa dilihat tahun 2013 mendatang, dan bagi Pemerintah Kabupaten Jember yang sempat melemparkan wacana industrialisasi daerah beberapa waktu lalu, pencapaian indikator ini menjadi penting. Sebagaimana kata peneliti Ahmad Helmi Fuady (Kompas, 28/11/2012): 'Tanpa institusi yang mampu mengelola beras yang kuat, maka mustahil industrialisasi bisa terjadi'. [wir]

Baca Selengkapnya..

Satu Abad Puslit Kopi Kakao Indonesia

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember tepat berusia satu abad, Sabtu (1/1/2011). Dalam usia satu abad, lembaga penelitian ini berperan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar di dunia.

Usia Puslit Kopi dan Kakao (Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute) lebih tua daripada usia kemerdekaan Indonesia, bahkan juga lebih tua daripada usia kota Jember. Pertama kali berdiri 1 Januari 1911 dengan nama Besoekisch Proefstation.

Sejak 1981, lembaga non profit ini memegang mandat meneliti dan mengembangkan komoditas kopi dan kakao secara nasional. Mulanya, sejak didirikan PPKKI berkantor di Jalan PB Sudirman nomor 90 Jember. Namun tahun 1987, seluruh kegiatan operasional dipindahkan ke perkebunan Renteng.

Kebun percobaan PPKKI meliputi 160 hektare di Jember, 100 hektare di Malang, dan 11 hektare di Bondowoso. Untuk cokelat atau kakao, PPKKI telah berhasil mengembangkan benih kakao unggul, seperti Lindak Hibrida F1 hasil persilangan terbuka dan bibit kakao asal Somatic Embryogenesis.

Menjelang peringatan seabad Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, para peneliti lembaga tersebut menemukan klon kopi Arabika Andongsari 2 K dan hibrida kakao Lindak ICCRI 6 H.

Peneliti senior Puslit Kopi dan Kakao, Soerip Mawardi, mengatakan, klon Arabika Andongsari memiliki cita rasa yang enak dan tahan penyakit karat daun. "Produksinya juga tinggi, sekitar dua ton per hektare setiap tahun," katanya.

Kehadiran klon ini bak gayung bersambut dengan keinginan pemerintah untuk merevitalisasi tanaman kopi. Prioritas akan dilakukan pada pengembangan kopi arabika. Pemerintah berharap, proporsi ekspor kopi arabika mencapai minimal 30 mpersen dari total ekspor kopi nasional.

Puslit Kopi dan Kakao yang kini di bawah Kementerian BUMN menangkap peluang itu. Puslit memiliki kebun kopi Arabika seluas 100 hektare di Desa Andongsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. "Breeding kita baru, dari medium ke large bean. Kita breeding pada cita rasa, karena kopi Arabika Indonesia 80 persen masuk pasar specialty. Indonesia sumber penting kopi specialty, yang diperdagangkan berdasar muru dan cita rasa yang unik dan khas," kata Soerip.

Menteri Pertanian RI Suswono meminta kepada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk ikut membantu petani kopi luwak tradisional, agar kualitas produk mereka bisa lebih dilirik pasar.

"Harga kopi luwak petani Rp 250 ribu per kilogram. Sementara harga kopi luwak Puslit Kopi Kakao bisa Rp 1,3 juta per kilogram. Ini tantangan agar Puslit jangan kaya sendiri, tapi bagaimana petani juga bisa ikut kaya," katanya.

Jika ini tak segera ditangani, bisa memunculkan kecemburuan sosial. Tingginya harga kopi luwak produksi Puslit Kopi dan Kakao tak lepas dari sertifikasi standar terhadap produk tersebut. Hal ini yang tidak ditemui pada petani. "Bagaimana kalau dijadikan plasma, agar standar petani bisa terangkat dan sama," kata Suswono.

Untuk kakao, Puslit mengembangkan teknologi Somatik Embriogenesis. Bibit kakao SE menjadi andalan pemerintah Indonesia dalam Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional tahun 2009. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kakao terbesar di dunia, di bawah Pantai Gading. Puslit menjadi satu-satunya tempat pengembangan SE di Indonesia.

Sukses Puslit mengembangkan teknologi Somatik Embriogenesis membuat negara lain tergiur. "Ada beberapa negara penghasil kakao di Afrika, dari Ghana, Pantai Gading, melalui mitra di Australia mengatakan, apa mungkin teknologi itu ditransfer ke Afrika. Terus terang kami tidak setuju kalau teknologi ditransfer. Tapi kalau materi bahan tanam yang sudah diproduksi ditransfer ke sana, saya setuju," kata Teguh Wahyudi, Direktur Puslit Kopi dan Kakao Indonesia.

"Kami menolak transfer teknologi. Dia mintanya gratis. Padahal kami untuk mendapatkan itu tidak gampang. Katanya mungkin membantu sesama negara berkembang. Tapi masalahnya bukan itu, mereka pesaing kita. Duit itu nomor dua, nasionalisme harus ada," kata Teguh, tertawa.

Saat ini, masyarakat industri kakao dunia menengok ke Indonesia, terutama karena program Gerakan Nasional Kakao. Teguh sempat ke Jenewa, Swiss, dan dimintai penjelasan soal program gernas kakao, karena terkait dengan pasokan bahan baku ke pabrik cokelat di Swiss.

Dengan gernas kakao, dalam waktu 4-5 lima tahun, akan dibudidayakan 70 ribu hektare kakao yang menghasilkan 70 ribu ton. "Saya optimistis 2015, Indonesia akan nomor satu di dunia untuk kakao," kata Teguh.

Beberapa pengusaha di Malaysia mencoba kontak untuk membeli bibit di Puslit Kopi dan Kakao. "Malaysian Cocoa Board sempat datang membicarakan kemungkinan-kemungkinan itu. Kebanggaan. Dari dulu kita belajar ke Malaysia, tapi sekarang mereka datang ke Indonesia," kata Teguh.

Selain mengembangkan diri sebagai pusat penelitian, Puslit juga layak menjadi rujukan tempat studi banding dan wisata pendidikan. Sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi berbasis pertanian acap kali mengirimkan siswa-siswa mereka ke PPKKI untuk belajar dan melihat langsung proses produksi dan pengolahan kopi dan kakao.

“Anak taman kanak-kanak pernah juga datang untuk pengenalan. Kalau ini ada peluang untuk wisata ilmiah, kenapa tidak? Ada rencana ke depan, Pusat Penelitian Kopi Kakao akan dijadikan objek wisata agro. Kita tak hanya bisa memperkenalkan kakao dari budidaya, tapi juga produksi industri hilir kita bisa perkenalkan kepada masyarakat luas,” kata Qithfirul Aziz, salah satu pegawai di sana. [wir]

Baca Selengkapnya..

Gara-Gara Limbah Kulit Kopi,
Asmak Ketemu Michael Ballack

Limbah kulit kopi membawa Asmak Afriliana ke Leverkusen, Jerman. Di sana, ia bertemu Michael Ballack, mantan kapten tim nasional Jerman. Sialnya (atau herannya), ia malah tak tahu siapa itu Ballack.

Semua berawal dari perhatian Asmak terhadap limbah kulit kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo, tahun 2009. Di sana, kebun kopi milik rakyat di tanah-tanah Perhutani, menghasilkan tumpukan limbah kulit ari kopi. Ide itu muncul: bagaimana jika limbah itu dimanfaatkan sebagai kompos.

Asmak selama ini menekuni kuliah di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Ia tak pernah memelajari cara membuat kompos. Ia patut berterima kasih kepada 'Uncle Google' (sebutan untuk mesin pencari informasi Google), karena bisa memelajari cara pembuatan kompos dari internet.

"Saya memraktekan pembuatannya di rumah kontrakan. Sementara pembuatan pupuk cairnya saya lakukan di laboratorium kampus," kata Asmak. Limbah kulit kopi ini dicampur dengan kotoran ternak kambing. Sementara fermentasi menggunakan urin sapi.

Tahun 2010, Asmak mengembangkan pupuk buatannya dan mengubahnya menjadi model kompos blok atau dibuat berbentuk kotak. Kompos blok ini diujicobakan dengan kerjasama PT Perkebunan Nusantara XII dan Perhutani. Saat ini, di desa tersebut, ada 10 orang yang aktif membuatnya.

Asmak mengajukannya sebagai proposal untuk mengikuti sebuah program sains yang ramah lingkungan yang digelar oleh Bayern, sebuah perusahaan kimia di Jerman. Ia menjadi salah satu dari empat mahasiswa Indonesia yang bergabung dengan mahasiswa lain dari 18 negara. Total ada 60 mahasiswa yang ikut.

Mereka diajak berkeliling melihat pabrik-pabrik Bayern. Dan, di salah satu tempat latihan tim Bayern Leverkusen, mereka bertemu Michael Ballack. Semua terpesona dan senang. Hanya Asmak yang bingung: siapa sih Ballack? Belakangan, ia tersenyum geli, ketika tahu kalau Ballack adalah pemain top.

"Saya tidak suka lihat sepakbola. Apalagi, kalau siaran langsungnya malam hari," kata Asmak, membela diri. Hari ini, ia sudah berstatus alumnus kampus yang membesarkannya. Hari-hari ini pula, ia terus mengembangkan upaya pemberdayaan di bidang pertanian. Dan siapa tahu, mungkin ia kelak mau nonton siaran langsung sepakbola dan tak lagi pangling dengan wajah Ballack. [wir]

Baca Selengkapnya..

Visi-Misi Ekonomi SBY Tak Bersahabat dengan Petani
Himpunan Kelompok Tani Indonesia menilai, visi dan ekonomi Susilo Bambang Yudhoyono tak seindah apa yang terjadi selama masa pemerintahan lalu. HKTI pesimistis, SBY akan melaksanakan visi dan misi yang bersahabat dengan petani.

"Kami bersyukur, Pak Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Tapi praktiknya selama 4,5 tahun beliau menjadi presiden, fakta bicara lain,"kata Sekretaris Jenderal HKTI R. Pambudi kepada beritajatim.com, Minggu (7/6/2009).

Pambudi melihat, tanda-tanda SBY masih lebih pro pada pertumbuhan kelompok kelas menengah atas. Dengan tajam, ia menyebut visi pemerataan dan pertumbuhan SBY, sebagai "pertumbuhan ekonomi rendah dan tak berkualitas."

"Selama hampir lima tahun masa pemerintahan Pak SBY, faktanya lain dengan yang dikemukakan. Kredit untuk petani kurang dari Rp 5 triliun. Sementara kredit untuk supermarket, mall, apartemen, di atas Rp 20 triliun. Kalau lima tahun yang lalu sudah melakukan begitu, apa lima tahun ke depan bisa memenuhi visi-misinya," kata Pambudi.

Pambudi melihat konsep pembangunan SBY juga tidak berpihak kepada pedagang pasar tradisional. Pedagang tradisional banyak mengalami kesulitan, dan bahkan kehilangan kesempatan berdagang karena digusur.

Erani Yustika, pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Malang, pernah mengatakan, bahwa semasa pemerintahan SBY pertumbuhan toko tradisional minus delapan persen, dan tokoh-toko modern seperti mart tumbuh 30 persen per tahun.

Pambudi semakin pesimistis SBY akan mampu melaksanakan janjinya, setelah Boediono ditetapkan sebagai calon wakil presiden. "Saat Pak Boediono jadi Menko Perekonomian dan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, beban hutang kita semakin banyak," katanya. Program-program bantuan untuk rakyat kecil sebagian dibiayai oleh uang hutang ini.

Jauh-jauh hari sebelumnya, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jumantoro mengatakan, pemerintahan SBY tidak menciptakan kemandirian kepada petani. Pemberian subsidi kepada petani, baik itu pupuk maupun benih, justru tidak menciptakan kreativitas petani dan menguntungkan pengusaha.

"Lebih baik subsidi diarahkan kepada produksi pertanian, bukan sarana alat produksi pertanian,"katanya.[wir/ted]

Baca Selengkapnya..

5 Tahun SBY, Petani Tak Mandiri

Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengampanyekan keberhasilannya berswasembada pangan. Namun kalangan petani justru menilai, selama SBY memerintah, kemandirian tidak tercipta.

Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur Jumantoro mengatakan, swasembada pangan tak lepas dari iklim yang memang bersahabat. "Lima tahun terakhir ini, iklim basah. Tapi program-program pertanian tidak dikonsultasikan kepada petani dan dibuat di belakang meja," katanya, Rabu (27/5/2009).

Jumantoro mengkritik program pertanian pemerintahan Yudhoyono cenderung tak mendidik. "Bantuan pupuk dan bantuan benih cenderung membunuh kreativitas petani. Kita melihat, dalam model begitu, petani hanya menjadi objek, bukan subjek," kata pria yang juga dikenal sebagai fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera itu.

Petani sesungguhnya mengharapkan subsidi hasil pertanian, bukan subsidi pupuk. Dengan demikian, akan berdampak langsung kepada petani. Kritik serupa soal subsidi ini pernah dikemukakan oleh seorang petani dalam acara temu wicara di Bondowoso dengan Menteri Pertanian Anton Apriantono.

Saat itu, Anton mengatakan, sebagian anggaran pertanan diarahkan untuk subsidi. Ia menyatakan, petani menikmati harga urea Rp 1.200 per kilogram, sementara harga sesungguhnya tanpa subsidi mencapai Rp 5.000 - 7.000 per kilo. Subsisi pupuk mencapai Rp 17 triliun.

Petani menilai, subsidi pupuk hanya dinikmati pengusaha, dan sebaiknya dialihkanuntuk menyubsidi hasil. Pemerintah seharusnya mengalihkan subsidi itu bagi petani, agar bisa dan mau membuat pupuk organik. Selama ini, petani terlalu bergantung kepada pupuk anorganik.

Subsidi pupuk anorganik tak menyelesaikan persoalan. Pasalnya, selama ini kelangkaan pupuk selalu terjadi, mengingat kebutuhan dan persediaan yang tak seimbang. Di lain pihak, penggunaan pupuk anorganik selama bertahun-tahun, telah menipiskan unsur hara di tanah. Pemerintah selalu menggembar-gemborkan penggunaan pupuk organik, tapi tidak diikuti tindakan kongret dan tegas.

Jumantoro mengecam anggaran triliunan bagi sektor pertanian yang justru menciptakan pemain-peman baru. Ada bantuan yang dinilai tak tepat sasaran, kualitas tak sebagaimana diharapkan, dan tidak dikontrol dengan baik. Anggaran pertanian cenderung tanpa perencanaan baik.

Kritik lain yang mengemuka adalah tumpang tindihnya fungsi Departemen Pertanian dengan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga keuangan mikro (LKM). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jember Mirfano mengritik Deptan yang membuat program LKM bagi petani.

Deptan mengucurkan Rp 100 juta per desa untuk gabungan kelompok tani agar bisa membentuk semacam LKM. Keberadaan LKM justru akan semakin menipiskan potensi koperasi tani yang selama ini sudah ada. Pemerintah seharusnya menumbuhkan niat berkoperasi bagi petani. (wir)

Baca Selengkapnya..

Rabuk Haram di Tanah Terlarang

Pesanggem dianggap sebagai faktor X kelangkaan pupuk bersubsidi. Pemerintah diragukan bisa membendung masuknya pupuk bersubsidi ke hutan rimba milik Perhutani.

Di hutan rimba, para petani hutan, atau biasa disebut pesanggem, memanen kemakmuran hari-hari ini. Harga kopi di pasaran tengah terkerek naik. Kini tinggal berhitung, berapa tebal kocek mereka nanti.

Kalau dikalkulasi, semua pesanggem yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dan bergiat dalam budidaya kopi, bisa menghasilkan 300 ton kopi per tahun. Satu hektare lahan bisa menghasilkan 12 kuintal biji kopi. Dengan biaya produksi Rp 2 - 3 juta per hektare, petani bisa meraup pemasukan Rp 40 - 50 juta per hektare.

Dari 49 LMDH di Jember, sebanyak 18 lembaga di antaranya menggarap tanaman kopi. Mereka bercocok tanam di lereng Argopuro, Raung, daerah Baban Silosanen, dengan rata-rata luas di kawasan pemangku desa 600 - 1.500 hektare.

Ketua Forum Komunikasi LMDH Imam Buchori mengatakan, dua tahun terakhir ini harga kopi rakyat memang cenderung bagus, antara Rp 18 ribu - 25 ribu per kilogram. "Sekarang petani sedang masa panen, namun belum panen raya," katanya.

Mereka menjual hasil panen kepada pedagang di kecamatan Tanggul Jember dan kecamatan Dampit, Malang. Model penjualan berjalan alamiah, tanpa ada informasi pasar yang akurat dan terorganisir sebelumnya.

Namun di tengah kegembiraan para pesanggem itu, kehadiran tanaman kopi di rimba raya menyisakan persoalan. Baik persoalan budidaya maupun persoalan pasca panen.

Persoalan pasca panen di antaranya adalah proses pengeringan biji kopi sebelum dijual. Selama ini petani masih mengeringkan biji kopi secara alamiah, yakni dengan bantuan sinar matahari. Pemerintah diminta membantu para petani hutan dengan mengupayakan alat pengering yang bagus sekaligus alat pemecah biji kopi.

"Kami juga berpandangan sudah saatnya petani memperhatikan pengemasan," kata Buchori. Pengemasan akan membantu menaikkan nilai produk. Petani juga menginginkan kestabilan harga.

Namun persoalan paling gawat sebenarnya adalah persoalan yang muncul saat proses budidaya. Salah satu persoalan adalah masih adanya potensi benturan antara petani dengan petugas Perhutani di lapangan.

Buchori mengatakan, petani LMDH memang menanam di lahan hutan produksi, bukan hutan lindung. Penanamannya pun hanya dilakukan kawasan yang memang menjadi wilayah kerjasama dengan Perhutani.

Namun, terjadi perebutan ruang tanaman antara petani dengan Perhutani. Perhutani menginginkan agar kualitas pepohonan di hutan diperbaiki, sehingga jarak antar pohon lebih rapat. Sementara petani memandang semakin rapat pepohonan akan semakin merugikan mereka, karena tanaman kopi butuh banyak cahaya matahari.

Memang di sejumlah tempat, ada bagi hasil antara petani dengan Perhutani, di mana Perhutani mendapat bagian 15 persen dari panen. Tapi sejatinya, Perhutani lebih menghendaki hutan tetap ditumbuhi tegakan pohon daripada tanaman kopi.

Kepala Perhutani Jember Taufik Setyadi pernah mengatakan kepada saya, keberadaan pohon kopi di hutan adalah titik kompromi antara pihaknya dengan masyarakat. Namun sejatinya keberadaan tanaman kopi merugikan dan tak seharusnya ditanam di wilayah hutan.

"Ini yang masih harus disinergikan. Ke depan, kami ingin menanam kopi tahan naungan sebagaimana yang dikembangkan di Bandung Selatan. Harganya cukup bagus," kata Buchori. Pergantian jenis tanaman ini akan dilakukan secara bertahap.

Persoalan lain yang tak kalah merepotkan adalah masalah pupuk bersubsidi. Anggota Komisi B DPRD Jember Jufriyadi menyatakan, pesanggem adalah faktor X yang memicu kelangkaan pupuk bersubsidi selama ini.

Imam Buchori membenarkan bahwa pesanggem merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Diperkirakan sekitar 15 – 20 persen pupuk bersubsidi lari ke hutan, digunakan petani yang bercocok tanam di sana.

“Kami berharap lebih diperhatikan dalam hal pupuk bersubsidi. Pupuk langka karena kemungkinan lari ke petani yang menanam kopi di hutan,” kata Buchori.

Petani hutan membutuhkan setidaknya 1 – 2 kuintal urea per hektare tanaman kopi. Padahal, diperkirakan kawasan kopi yang dikembangkan dalam hutan mencapai 600 – 1.500 hektare.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan petani di sawah, sebenarnya kebutuhan urea petani hutan memang rendah. Anwar Giono, distributor dari CV Arta Guna, menginformasikan, bahwa petani tembakau membutuhkan 8 kuintal urea, kubis 2 ton urea, padi 5 kuintal, dan jagung 8 kuintal untuk setiap hektare lahan. Kecilnya dosis urea dikarenakan lahan hutan masih subur.

Namun sekecil apapun, masuknya pupuk bersubsidi ke hutan tetap saja bikin masalah. Pasalnya, pemerintah tidak pernah memasukkan kebutuhan para pesanggem ini dalam daftar usulan jumlah pupuk bersubsidi yang diajukan pemerintah Jember ke pusat.

Buchori meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para pesanggem untuk ikut menikmati pupuk bersubsidi. “Kami secara lisan beberapa kesempatan menyampaikan masalah ini. Tapi belum direspons,” keluhnya.

Buchori menolak jika dikatakan keberadaan pesanggem ilegal semua. Petani hutan yang tergabung dalam LMDH sudah bekerjasama dengan Perhutani.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jember Dwidjo Sulastyono tersenyum geli saat mendengar kemungkinan pesanggem di wilayah hutan Perhutani memperoleh pupuk bersubsidi secara resmi.

Dengan tegas Sulastyono menolak memberikan pupuk bersubsidi kepada pesanggem atau petani yang bercocok tanam di dalam kawasan hutan. Pemberian pupuk bersubsidi untuk pesanggem adalah pelanggaran. “Kalau mereka dapat subsidi, maka ya memperkaya BUMN. Seharusnya yang mbandani (memodali) mereka ya BUMN bersangkutan,” katanya.

Badan usaha milik negara (BUMN) yang dimaksud Sulastyono adalah Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani). Informasi yang diperoleh Sulastyono dari Perhutani, sebanyak 11 ribu hektare lahan hutan diusahakan untuk kopi.

Bagi hasil antara Perhutani dengan pesanggem bikin Sulastyono tidak sreg memberikan pupuk bersubsidi ke hutan. “Sepanjang tak bagi hasil, ayo. Tapi kalau bagi hasil memperkaya BUMN, kan kacau,” katanya.

Harga pupuk bersubsidi adalah Rp 1.250 per kilogram, dan urea non subsidi adalah Rp 3.750 per kilogram. “Ini Rp 2.500 per kilogram subsidi kalau masuk ke kantong yang mampu, kan kasihan petani,” kata Sulastyono.

Tahun ini Dishutbun telah merencanakan penyaluran 4.291,07 ton urea bersubsidi kepada petani kopi rakyat di 5.363,84 hektare lahan. Semuanya lahan di luar hutan.

Sulastyono menginginkan penegakan hukum yang tegas. Penyalur pupuk harus selektif benar dalam menjual pupuk, dan jangan sampai lari ke hutan. “Makanya harus pakai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). RDKK itu pengendali,” katanya.

Taufik Setyadi dalam suatu kesempatan pernah mengatakan kepada saya, bahwa pembelian pupuk bersubsidi dilakukan petani hutan sendiri dan bukan Perhutani. Perhutani malah menginginkan pupuk organik, mengingat kondisi tanah hutan masih bagus.

Sikap Dishutbun ini dikecam oleh Jufriyadi. Pemerintah Kabupaten Jember dinilainya tidak boleh lepas tangan dalam menangani urusan petani hutan. Selama ini, karena petani hutan lebih banyak berdiam dan mencari nafkah di area hutan Perhutani, Pemkab cenderung tidak banyak terlibat dalam pembinaan.

Jufriyadi dengan terang-terangan menyatakan Pemkab belum punya data jelas dan definisi petani hutan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. "Padahal tanggungjawab pembinaan mereka ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)," katanya.

Pemkab disarankan membantu petani hutan yang bercocok tanam kopi dengan jalan menyediakan mitra usaha dan peralatan khusus. Keberadaan mitra usaha dalam hal perdagangan akan membuat petani hutan tidak terombang-ambing harga kopi di pasaran.

Dishutbun juga disarankan memperkuat wadah petani kopi yang sebagian adalah petani hutan. Pembinaan hanya efektif jika dilakukan melalui kelompok, dan bukan perorangan. "Terakhir, harus ada alokasi anggaran APBD untuk bantuan bagi petani kopi di hutan. Bantuannya bisa berupa program dan peralatan pendukung," kata Jufriyadi.

Jufriyadi mencontohkan pembinaan untuk petani tebu. Petani tebu yang berjasa dalam meningkatkan produksi gula nasional menikmati sejumlah fasilitas.

Namun bagaimana dengan masalah rabuk bersubsidi? Ini yang masih repot. Jufriyadi memandang pemerintah seakan tak mau melihat realitas keberadaan pesanggem dan adanya fakta bahwa mereka juga menikmati pupuk bersubsidi.

Pemerintah Kabupaten Jember justru menggadang-gadang juru selamat baru untuk menekan kebocoran pupuk bersubsidi ke pihak di luar petani resmi dan mengantisipasi kelangkaan. Juru selamat itu bernama rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Sejak bulan Juli, pembelian pupuk bersubsidi harus didasarkan pada RDKK petani.

Asisten Bagian Ekonomi Pemerintah Jember Edi Budi Susilo menjelaskan, sebelumnya RDKK tidak diberlakukan. “Pupuk Kaltim maupun Petrokimia belum menetapkan suplai pupuk berdasarkan RDKK. Yang kita tetapkan adalah usulan dari SKPD (dinas teknis),” katanya.

Penerapan RDKK akan diberlakukan Pupuk Kaltim yang mendistribusikan urea di Jember. Sementara Petrokimia masih belum akan menerapkannya.

Teknik distribusi sesuai RDKK ini didasarkan pada evaluasi terhadap fenomena menghilangnya pupuk di pasaran. Selama ini distributor merasa sudah menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai kuota. Namun petani merasa terus kekurangan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa opini kelangkaan pupuk terbentuk karena adanya indikasi perubahan pola tanam dari satu komoditas ke komoditas lain. Kedua, ada indikasi telah terjadi kepanikan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak yang mengakibatkan pembelian pupuk besar-besaran oleh petani.

Dengan adanya RDKK, maka kios resmi bisa menjual pupuk kepada petani sesuai kebutuhan dan sasaran. Di luar jumlah kebutuhan dan sasaran yang tercantum dalam RDKK tidak akan diperbolehkan.

Oleh sebab itu, petani yang belum bergabung dengan kelompok tani diminta segera bergabung. “Petani harus masuk kelompok tani, sehingga memudahkan pengendalian pupuk bersubsidi ini,” kata Edi.

Petani juga diharapkan tidak begitu saja mudah berubah komoditas. Jika nanti perubahan komoditas ini tak sesuai dengan RDKK dan menyebabkan kebutuhan pupuk tak tercukupi, maka risiko itu ditanggung petani bersangkutan.

Bakal saktikah sang juru selamat ini? Ini yang harus ditunggu. Pagi-pagi, wakil rakyat di DPRD Jember sudah meragukan keampuhan RDKK, terutama untuk mencegah pupuk bersubsidi masuk ke hutan.

Jufriyadi menyebut solusi RDKK sebagai solusi yang lucu. RDKK bersandar pada rapat kelompok tani dan bukan hanya ditentukan pengurus kelompok tani. Namun kenyataannya, di Jember, sebagian besar kelompok tani tidak sehat.

“Saya jamin RDKK akan amburadul. Kita ambil contoh saja pembagian benih bersubsidi kemarin yang berdasarkan kelompok tani, muncul persoalan di mana-mana. Kalau mau pakai RDKK, sehatkan dulu itu kelompok tani. Di sini peran petugas penyuluh lapang penting,” kata Jufriyadi.

Menurut Jufriyadi, boleh saja pemerintah menyatakan petani hutan tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. “Tapi apa dijamin, pupuk bersubsidi tak bakal keluyuran ke hutan? Apa Perhutani mampu mengontrol? Wilayah pembinaan petani hutan ada pada Dishutbun, bukan Perhutani,” katanya, keras.

Rendra Wirawan, anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsa, menganggap RDKK hanya solusi awal dan bukan final. Ia meminta ada pemerataan distribusi pupuk bersubsidi.

Sementara, anggota Komisi B dari Fraksi PPP Samuji Zarkasih mendesak agar Pemkab Jember mengeluarkan peta lokasi lahan yang diberi pupuk bersubsidi, sebagaimana dilakukan untuk petani tebu. Ini terkait dengan masalah kepemilikan lahan, agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. (*)

Baca Selengkapnya..

Menteri Pertanian Sindir Dosen Jember

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyindir dosen di Jember, dalam sesi dialog dengan mahasiswa dan petani pada acara peresmian pengembangan somatic embryonic Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Sabtu (16/2/2008).

Sindiran meluncur spontan dari Anton, saat hendak menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai kondisi pertanian Indonesia. Mahasiswa bernama Firdaus Malik mempertanyakan konsistensi pembangunan pertanian di Indonesia.

"Sebenarnya persoalan seperti ini jadi kajian dan dijelaskan dosen-dosennya. Ke mana ini dosen-dosennya? Masak seorang menteri harus memberikan penjelasan. Bisa habis tenaga saya," kata Anton.

Dia mengatakan perjalanan pembangunan pertanian berjalan pada relnya hingga pembangunan lima tahunan (pelita) tahap ketiga. "Lalu kita ingin terlalu cepat, meloncat. Sementara pertanian belum kuat," jelasnya.

Dengan kondisi ini, pemerintah saat ini ingin kembali merevitalisasi dunia pertanian. "Membangun pertanian bagaikan mengumpulkan puing-puing berserakan lalu dijadikan bangunan," katanya.

Anton memandang pada masyarakat terdapat kendala tranfer informasi. Tidak semua masyarakat menerima penjelasan pemerintah. Ini bisa jadi karena pemerintah masih kurang gencar memberi penjelasan mengenai pembangunan dunia pertanian.

"Atau ada antitesis. Dulu zaman masih otoriter, suara pemerintah dianggap kebenaran. Sekarang, semua ingin bicara. Suara pemerintah dianggap salah. Suara pengamat dan politikus dianggap lebih benar," kata Anton. [*]

Baca Selengkapnya..