Karwonomics di Gerbang MEA

Tujuh tahun pemerintahan Soekarwo dan Saifullah Yusuf ditandai dengan era baru: Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Ini sebuah pasar bebas.

Menurut dokumen yang dirilis Kementerian Perdagangan RI, setelah krisis ekonomi melanda kawasan Asian Tenggara, para kepala negara Asean pada KTT Asean ke-9 di Bali, Indonesia, 2003, menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang Keamanan Politik (ASEAN Political-Security Community), Ekonomi (ASEAN Economic Community), dan Sosial Budaya (ASEAN Socio-Culture Community) dikenal dengan Bali Concord II.

Untuk pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, ASEAN menyepakati pewujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.

Masih menurut dokumen tersebut, AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalammewujudkan AEC 2015. AEC Blueprint memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerse.

(3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodi a, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen perndekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Pertanyaan besarnya: seberapa siapkah Jawa Timur menghadapi pasar bebas ini dengan semua konsekuensinya? Pakde Karwo mengingatkan, bahwa MEA bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi. Masyarakat Jatim harus melakukan langkah-langkah, yang menurutnya, "tertata agar tetap bisa survive, bahkan menjadi regional champion."

Soekarwo menyadari pihaknya harus memberikan motivasi kepada masyarakat. Ia perlu meyakinkan kepada rakyat, bahwa Jatim memiliki modal kuat untuk menjadi pemenang dalam pasar bebas. Selama tujuh tahun memerintah, ia dan Gus Ipul berhasil menjadikan Jatim sebagai tulang punggung kekuatan ekonomi nasional. Di sektor pangan, Jatim menyumbangkan 17-18 persen produksi padi nasional. Belum lagi komoditas lainnya, seperti kedelai yang bisa menyumbangkan 40 persen produk nasional.

Dari sisi sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia Jatim terus meningkat. Catat saja, 2009-2013, kenaikan indeks mencapai 2,15 dari 71,06 menjadi 73,54. Dalam hal tata kelola pemerintahan (Indonesia Governance Index), Jatim berada di urutan kedua di atas DKI Jakarta dan di bawah Jogjakarta.

"Dukungan kinerja infrastruktur yang tertata optimal serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan lebih efisien menghasilkan nilai tambah investasi/perekonomian yang lebih baik pula, sehingga dari tahun ke tahun menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)," tulis Pakde Karwo dalam buku Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka. Penurunan ICOR diharapkan bisa menarik minat investor.

Dengan semua modal itu, tak heran jika ikhtiar ekonomi Soekarwo yang bisa kita sebut Karwonomics memberikan bekal kepercayaan diri tinggi menghadapi MEA. "Saya ingin mewujudkan East Java Supercoridor, yang mana Jawa Timur akan mampu melihat dan dapat dilihat dari sudut 360 derajat dari semua belahan dunia," katanya.

"Dalam totalitas management resources, efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di bidang perencanaan, manajemen fiskal, dan konstruksi pelayanan publik akan terjadi key performance index improvement yang dalam ukuran-ukuran kualifikasinya, akan membuka jendela dunia, bahwa Jatim mampu menggerakkan ekonomi nasional maupun regional," katanya. [wir]

Baca Selengkapnya..

Bertobatlah!... dan Machiavelli Tertawa

Pemilihan umum kepala dusun baru berakhir, dan Niccolo Machiavelli akan tertawa jika mendengar cerita ini. Terbahak-bahak? Mungkin.

Anda tahu Machiavelli bukan? Dia penulis buku petunjuk berkuasa dan menguasai berjudul Il Principe. Buku itu dilarang gereja pada abad pertengahan, dan dia sendiri sempat dipenjara karena tuduhan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada 1513. Namun seorang sahabat membantunya. Machiavelli keluar dari penjara. Namanya dipensiunkan pada usia 44 tahun.

Nah, mari kita kembali ke cerita soal dusun itu. Alkisah, sang pemenang pemilu menelpon S, seorang pendukung calon kepala dusun rivalnya. "Saya hendak menggelar tasyakuran di rumah saya. Saya mengundang Anda dan teman-teman untuk hadir. Mari kita lupakan yang kemarin dan bersinergi untuk membangun dusun ini lebih baik pada masa mendatang."

Sebuah ajakan rekonsilisasi. S berpikir sebentar. Namun tak butuh lama baginya untuk menyambut undangan itu. Rekonsiliasi, mengapa tidak? Toh, setiap pertandingan selalu berakhir, dan setiap pertempuran selalu menghadirkan pemenang dan pihak yang kalah. Tak ada pemenang tanpa mereka yang kalah.

S menelpon sejumlah kawannya yang selama ini mendukung calon kepala dusun yang sudah dikalahkan. "Jika tak repot, hadirlah ke sana," katanya kepada Z, seorang kawan dekatnya.

Siang hari, hujan mengguyur dusun itu. Rumah sang pemenang dipenuhi orang. Halamannya dipadati kendaraan para pendukungnya, mulai dari kereta kuda sampai sepeda pancal parkir di sana. Aroma kegembiraan tercium sejak dari pintu masuk.

Z datang agak terlambat. Ia melihat kawan-kawannya, pendukung calon kepala dusun yang kalah, duduk di deretan agak belakang.

Pembawa acara mempersilakan Sang Pemenang berpidato. Pidato awalnya dipenuhi puja-puji untuk pendukungnya. Tepuk tangan terdengar meriah. Ia kembali mengumandangkan janjinya untuk membuat dusun lebih baik: jalan diaspal, jumlah orang miskin dikurangi. Kesejahteraan di depan mata.

Lalu, Sang Pemenang mengarahkan pandangan mata kepada para pendukung rivalnya yang hadir. "Saya tahu, di sini juga ada orang-orang yang tidak mendukung saya. Mereka suka memelintir ucapan saya selama masa kampanye. Mereka juga mengabarkan hal-hal yang tak benar soal saya dan keluarga."

"Jadi, saya berharap mereka sekarang agar bertobat. Bertobatlah. Kebetulan di sini ada Pak Pendeta yang bisa memberikan doa-doa pertobatan."

Tawa terdengar di sekujur ruangan. Tepuk tangan lagi. Apalagi yang lebih menyenangkan selain melihat sekelompok pecundang dirisak habis-habisan. Dipermalukan. Jika perlu hingga mereka terisak-isak dan minta ampun, berkata: "Saya bertobat!"

"Bertobatlah!" Pertobatan akan menebus semua kesalahan, sebab pilihan politik agaknya di mata sang kepala dusun yang baru tak ubahnya opsi pahala dan dosa. Surga dan neraka. Kenikmatan dan penderitaan.

Z melihat wajah seorang kawan memerah. Marah. Malu. Ia merasa tak pernah berbuat seperti apa yang dituduhkan Sang Pemenang. Namun bagaimana pula ia hendak membela diri. Orang kalah memang ditakdirkan tak punya kesempatan membela diri.

Z mengajaknya pulang. Namun kawan itu menggeleng. "Jika kita pulang, kita sama saja kalah untuk kedua kalinya. Kita sudah di sini. Kita tunggu sampai berakhir. Dengan kepala tegak."

S terluka. Begitu juga kawan-kawannya. Namun, Machiavelli akan terbahak-bahak melihat adegan ini. Sekali lagi apa yang dialami S dan kawan-kawannya membuktikan, bahwa apa yang ditulis Machiavelli beberapa abad lalu soal tabiat penguasa dan pemenang pertempuran politik adalah benar.

Kemenangan dan kekalahan politik adalah kisah sepanjang zaman. Setiap pemenang berhak melakukan apa saja. Winner takes it all. Etika tidak ada hubungannya dengan ini. Pemenang yang menjadi penguasa bisa melanggar apa yang diucapkannya. Tujuan berada di atas prinsip-prinsip etika, dan tujuan terakhir perjuangan sang penguasa adalah kemuliaan dirinya sendiri. All heil the winner. Long live the king. Jayalah selalu sang raja.

"Yang kalah harus legowo." Mereka yang kalah harus berbesar hati. Pesan itu selalu disampaikan petugas keamanan dusun itu kepada semua warga. Orang lebih suka mengawasi yang kalah dengan pandangan mata penuh curiga: bahwa mereka pasti akan melakukan kudeta.

Orang lagi-lagi lupa. Ketika seseorang menang, maka kekuatannya akan lebih berlipat-lipat, karena semua orang akan memilih bersekutu. Bahkan hukum pun bisa diarahkan berpihak kepadanya. Maka, memberi peringatan kepada mereka yang kalah hanyalah pekerjaan formalitas belaka. Memangnya bisa apa mereka yang kalah? Mau berbuat rusuh dengan risiko masuk penjara?

Peringatan justru seharusnya diarahkan kepada sang pemenang, kepala dusun yang baru. Rakyat tak hanya membutuhkan pecundang yang legawa, tapi juga pemenang yang bijak.

Memenangkan kekuasaan itu baru awal, dan ia punya waktu lima tahun ke depan untuk mengatur dusun itu, dan seperti pesan berbau Machiavellian: pemerintahan dusun itu tak memerlukan sekadar pemimpin medioker, tapi juga oposisi yang kuat.

Saya kutipkan saja pengantar buku Il Principe yang ditulis Frans M. Parera dan M. Sastrapratedja.

"Penguasa yang mahakuasa kelihatannya tidak suka bila dirinya dikelilingi barisan kompetitor...Negara yang kuat tidak cukup diperintah sekelompok pemimpin dengan bakat medioker dan tidak memanfaatkan kekuatan oposisi. Negara yang kuat membutuhkan oposisi yang kuat untuk menyempurnakan pola manajemen kekuasaannya..."

Kita tidak tahu apakah sang pemenang yang menjadi kepala dusun baru itu memang bermental medioker. Alison Goodman dalam buku Eon: Dragoneye Reborn menyebut: “There was a saying that a man's true character was revealed in defeat. I thought it was also revealed in victory.”

Orang bilang, watak sejati seseorang itu kelihatan ketika kalah. Tapi aku pikir watak sejati itu juga bisa kelihatan saat menang.

Alangkah benarnya kalimat itu, dan biarlah waktu yang menguji dan membuktikannya. [wir]

Baca Selengkapnya..

Menit Mematikan dalam Pilkada Jember dan Gresik

Mahkamah Konstitusi dengan tegas dan cermat menolak gugatan yang diajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Husnul Khuluq-Achmad Rubaie (Berkah), dalam perselisihan hasil Pilkada Gresik 2015 di nomor perkara 60/PHP.BUP-XIV/2016.

Gugatan itu ditolak, karena pemohon terlambat memasukkan gugatan. Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 157, peserta pemilihan bisa mengajukan permohonan pembatalan hasil rekapitulasi kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan KPU setempat.

Komisi Pemilihan Umum Gresik menetapkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupatan pada 16 Desember 2015 pukul 16.30. Namun pemohon memasukkan dan melengkapi berkas tiga hari kemudian pada pukul 16.37. Ini berarti ada keterlambatan tujuh menit. Hanya tujuh menit!

Para hakim di MK berpegang teguh pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 157. Tak ada jalan lain selain menolak gugatan itu, karena tak perlu lagi ada yang ditafsirkan di peraturan tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa urusan waktu administratif tidak bisa disepelekan. Jangankan hitungan jam atau hari, hitungan menit pun tak bisa dianggap remeh. Itulah nalar hukum. Tak bisa dan tak boleh dibengkokkan dengan nalar politik yang sepihak.

Tentu menarik untuk ditunggu apakah para hakim di MK akan menunjukkan ketegasan serupa dalam memegang konstitusi dalam kasus lain yan tak kalah krusial, yakni sengketa pilkada Kabupaten Jember. Sebagaimana kasus pilkada Gresik, kasus sengketa pilkada Jember juga berbicara soal pelanggaran waktu administratif.

Komisi Pemilihan Umum Jember mengetahui dan memahami bahwa dua pasangan calon, yakni Sugiarto - Moch. Dwikoryanto dan Faida - Abdul Muqit Arief, terlambat menyerahkan LPPDK masing-masing lima menit dan 40 menit dari jadwal yang ditetapkan.

Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 jelas menyebutkan, keterlambatan itu berbuah sanksi diskualifikasi atau pembatalan status calon. Tidak ada tafsir lain. Kegaduhan terjadi, saat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melansir informasi keterlambatan tersebut dan KPU Jember memilih tidak mendiskualifikasi dua pasangan calon. Tahapan pilkada berlanjut. Proses lanjutan baru terhenti, menyusul gugatan dari pasangan calon Sugiarto - Dwikoryanto yang melayangkan gugatan kepada KPU Jember ke MK karena tidak mengakui keterlambatan lima menit tersebut.

Komisioner KPU RI Arief Budiman pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang mengaudit isi LPPDK, karena itu merupakan kewenangan Kantor Audit Publik (KAP). "Yang penting itu bagaimana kepatuhan menyerahkannya tepat waktu," ujarnya, sebagaimana dilansir Republika.co.id, 27 November 2015.

"Tanpa kita ingatkan pun, paslon semestinya persiapkan ini, karena kami bekerja sesuai aturan UU berlaku, jadi kalau demikian ya kita akan lakukan (pembatalan)," kata Arief.

Di Kota Bitung, KPU setempat membatalkan pencalonan pasangan Ridwan Lahiya dan Maxmillian Purukan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota karena terlambat menyerahkan LPPDK. Pasangan tersebut baru memasukkan LPPDK jauh melewati batas waktu yang ditentukan, yakni dinihari.

Bagaimana dengan kasus Jember? Akankah keterlambatan tersebut bakal ditoleransi MK sebagaimana dilakukan KPU Jember? Majelis hakim MK belum membacakan putusan sela. Namun tentu semua pihak harus berbaik sangka dan tidak boleh berburuk sangka terhadap mereka.

Kita yakin para majelis hakim di MK adalah orang-orang yang bijak-cendekia, dan itu sudah mereka tunjukkan dalam memutus perkara sengketa pilkada Gresik. Mereka terbukti hanya memegang aturan yang jelas dan tegas, tanpa membengkokkannya dengan nalar politik. [wir]

Baca Selengkapnya..

Teror? Teror Apa?

Aksi teror kembali terjadi di Indonesia. Kali ini di Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Kali ini bukan aksi bom berdaya ledak besar layaknya bom Bali. Namun kali ini ada aksi baku tembak di ruang publik, layaknya film-film Hollywood (sesuatu yang nyaris tak pernah dilakukan para teroris dan tukang bom di Indonesia sebelumnya, kecuali jika hendak ditangkap).

Jika Anda membayangkan Tom Cruise yang berperan sebagai Ethan Hunt nan tampan dalam film Mission Impossible tengah melepaskan pelor ke arah musuh, drama teror di Jakarta kemarin menghadirkan sosok polisi ganteng bernama Teuku Arsya Khadafi. Namanya mendadak tenar dan dibicarakan mbak-mbak maupun emak-emak di media sosial.

Mendadak kita semua merasakan betapa heroiknya perlawanan terhadap teror. Berbeda dengan Prancis yang terkesan mengiba-iba dengan tagar 'doa' sebagai pengikat solidaritas, bangsa kita diikat dengan keberanian. #KamiTidakTakut. demikian tagar itu diletupkan di jagat dunia maya, melebihi kecepatan peluru penebar kengerian.

Tukang sate yang tetap berjualan dan mengipasi sate dengan kalem. Orang-orang yang berkerumun di sekitar arena pertempuran antara polisi dan teroris. Semuanya menjadi simbol bahwa bangsa ini adalah bangsa pemberani. Teror? Teror apa?

Namun spekulasi tetap saja berhamburan di media sosial. Tentu saja ada nalar konspiratif di sana. Curiga.

"Ini ulah gerombolan ISIS (Negara Islam Irak-Suriah)."

"Ah, bukan. Ini hanya pengalihan isu terkait urusan saham Freeport."

"Tidak, tidak mungkin. Ini pasti ada kaitannya sama penghapusan isu penangkapan politisi terduga korup."

"Ah, jangan ngawur. Ini pasti..."

"Ini pasti..."

"Ini..."

"Pasti..."

Seorang cendekiawan-ekonom Indonesia pernah mengatakan dalam sebuah esai, kira-kira seperti ini: mereka yang berpikir konspiratif adalah orang-orang yang lebih suka mencari pembenaran dengan menyederhanakan masalah.

Mungkin cendekiawan ini benar. Namun kecurigaan dan nalar konspiratif selalu ada di mana-mana, karena ini sesuatu yang purba. Ini bagian dari insting manusia untuk selalu bertanya-tanya, bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik suatu peristiwa.

Insting ini, apa boleh buat, selain membuat manusia saling bunuh, juga membuat manusia bisa bertahan melewati zaman di bawah ancaman.

Lagi pula, jika memang persekongkolan tak ada, buat apa setiap negara mendirikan badan intelijen?

Sejarah juga mengajarkan bahwa apa yang awalnya dianggap demikian adanya, ternyata ada sesuatu di baliknya. Kita baru tahu tahu (dengan data kongrit sebagaimana dalam buku Legacy of Ashes karya jurnalis Tim Weiner), jika ada campur tangan Amerika Serikat dalam Gerakan 30 September 1965.

Kita juga baru 'ngeh', jika rezim pembangunan Orde Baru yang dirancang kaum cendekiawan terhormat ternyata melibatkan persekongkolan gelap dengan industrialis Amerika, sebagaimana dalam buku Economists with Guns karya Bradley Simpson.

Terakhir, kita melongo setelah Ken Conboy dalam buku 'Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service' mengungkapkan bahwa Komando Jihad ternyata bukan urusan berjuang di jalan Tuhan. Intelijen bermain di sana pula.

Semua itu terungkap puluhan tahun kemudian dari waktu kejadian.

Persekongkolan? Konspirasi? Biarkan waktu yang bicara. Semua pengungkapan dan pembuktian konspirasi butuh waktu lama dan kerja keras. Tim Weiner, Bradley Simpson, Ken Conboy, adalah contoh para pekerja keras itu.

Mereka bergerak, menggali-gali informasi dan data, setelah asap tebal di sekeliling kejadian mulai hilang atau bahkan sirna sama sekali, sehingga semua bisa melihat dengan jernih.

Memperdebatkan apakah aksi teror itu adalah bagian dari suatu konspirasi hanya menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak perlu. Lebih baik kita melihat sisi baik dari peristiwa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, kemarin: bangsa kita menjadi lebih bersatu menghadapi rasa takut.

Persatuan yang mahal, yang menunjukkan bahwa kita bukan bangsa penakut. Sesuatu yang kita yakini namun hilang itu kini telah kembali. Itu yang penting. [wir]

Baca Selengkapnya..

Seribu Wajah Radikalisme Islam

Gerakan Islam radikal adalah wajah yang selalu berubah dalam setiap zaman. Tak selamanya keras, tapi juga tak selalu menampakkan wajahnya yang ramah. Namun represi negara memiliki peran untuk mentransformasi wajah itu menjadi lebih beragam, lebih jamak.

Di negara ini, sejak mula, Islam selalu menjadi api perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai penindasan. Kita tahu di awal 1900-an, Islam menjadi perekat gerakan kebangsaan melalui Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam. Budi Utomo boleh saja digadang-gadang oleh sejarah versi Orde Baru sebagai gerakan kebangsaan pertama. Namun, tidak bisa ditolak, SI adalah akar gerakan kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajah Belanda.

Awalnya adalah Kampung Peneleh di Surabaya. Zaman Bergerak karya Takashi Shiraishi menunjukkan dengan terang benderang, bagaimana SI menjadi rahim bagi gerakan yang lebih radikal. Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, Bapak SI, memiliki tiga murid yang berguru di rumahnya di sebuah gang di Peneleh yang kelak menjadi tokoh tiga gerakan ideologis: Soekarno (nasionalisme), Semaoen (komunisme), Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo (Islamisme).

Kelak, ketiganya dalam buku sejarah Orde Baru dikenal sebagai orang-orang yang tragis. Soekarno turun secara tak terhormat dari kursi kepresidenan pasca Gerakan 30 September. Semaoen dicap dengan stempel hitam sebagai dedengkot Partai Komunis Indonesia yang diharamkan. Dan Kartosuwiryo akan selalu dikenang sebagai penganjur negara Islam yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah melalui gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Hari ini, nama Kartosuwiryo terdengar lebih nyaring, setelah gerakan-gerakan Islam yang menginginkan pendirian negara Islam tumbuh subur. Sebagian gerakan melakukan aksi teror. Ada kalanya kita dengan salah kaprah menganggap gerakan-gerakan ini sebagai 'anak keturunan' gerakan Kartosuwiryo.

Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia saat Indonesia masih berusia muda. Awalnya adalah kekecewaan terhadap Perjanjian Renville 17 Januari 1948, yang memaksa tentara dan pasukan perjuangan rakyat mundur di belakang garis Van Mook. Pengusul bentuk negara Islam ini sebenarnya bukan Kartosuwiryo, melainkan Kasman, Komandan Teritorial Sabilillah, laskar milisi yang dibentuk Masyumi.

Maka meletuslah perlawanan itu. Kontak pertama antara Tentara Islam Indonesia dengan tentara republik terjadi pada 25 Januari 1949. Gerakan Kartosuwiryo ini memang hanya terlokalisasi di Jawa Barat. Namun, di kemudian hari, NII Kartosuwiryo berhasil merangkul Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Keduanya dikecewakan oleh janji pemerintahan Sukarno yang tak tertunai.

Kartosuwiryo tewas ditembus peluru pada September 1962 di Teluk Jakarta. Gerakan Darul Islam dan NII pun tercerai berai. Ia berubah menjadi 'organisasi hantu'.

Orde Lama tutup buku, Orde Baru datang. Komunisme gulung tikar, dan Rezim Suharto menjadikan Islam politik sebagai musuh baru. Tokoh-tokoh Masyumi dilarang berpartai, sehingga M. Natsir dan kawan-kawan melanjutkan perjuangannya dengan mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Partai Islam dibonsai menjadi Partai Persatuan Pembangunan, dan dimandulkan saat berhadapan dengan Golkar.

Pada masa yang, meminjam istilah Bung Karno, 'vivere pericoloso' alias nyerempet-nyerempet bahaya ini, gerakan Islam ideologis bertransformasi. Gerakan Islam ideologis ini tak terkait dengan gerakan Kartosuwiryo. Jika Kartosuwiryo tumbuh dari kalangan non santri dan tidak dipengaruhi gerakan Islam di Timur Tengah, gerakan Islam ideologis baru yang tumbuh di kalangan anak muda kampus ini lebih berkiblat ke Mesir dan Arab Saudi.

Anak-anak muda ini memusatkan gerakan di masjid-masjid kampus. Mereka tidak selalu dari keluarga santri atau Nahdliyin. Sebagian malah dari keluarga sekuler, dan gerakan ini awalnya dipelopori oleh aktivis-aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI dikenal sebagai organisasi mahasiswa Islam modernis, yang pada masa Orde Lama disebut-sebut memiliki kecenderungan dekat dengan Masyumi. Mereka membaca buku-buku intelektual Islam dari Iran dan Mesir macam Murtadha Muthahari, Ali Syariati, Hasan Al Banna, Sayd Quthb, atau Muhammad Quthb.

Orde Baru sepertinya tak terlalu menganggap gerakan dakwah di masjid-masjid kampus ini sebagai cikal bakal bahaya. Gerakan intelijen Operasi Khusus yang dipimpin Ali Murtopo sepertinya masih lebih suka memperhatikan dan bahkan bermain api dengan sisa-sisa gerakan Darul Islam.

Operasi Khusus menyusup ke dalam Komando Jihad, sebuah gerakan yang dipimpin Dodo Mohammad Darda bin Kartosuwiryo, anak Kartosuwiryo. Opsus melihat Komando Jihad bisa dimanfaatkan untuk mendukung Golkar, partai pemerintah, pada pemilu 1971. Namun kedekatan Opsus dengan Komando Jihad berseberangan dengan Leonardus Benny Moerdani, Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) saat itu.

Sementara pemerintah bermain-main dengan Komando Jihad, gerakan dakwah kampus semakin meradikal. Anak-anak HMI yang masih menguasai jaringan kampus melakukan perlawanan terhadap penerapan asas tunggal. Nama seperti Toni Ardi, ustadz yang kritis dan keras, lahir dari rahim HMI. Abu Bakar Ba'asyir yang disebut-sebut ulama radikal juga alumnus HMI.

Namun pada perkembangannya, para aktivis HMI tergusur oleh gerakan yang lebih ideologis trans-nasional. Aktivis HMI dianggap masih terlalu 'nasionalis', karena tak melepaskan konsep ke-Indonesiaan. Masih kuatnya citra ke-Indonesiaan pada HMI bisa disimak dari surat-menyurat antara Nurcholish Madjid, Ketua Umum HMI era 1970-an, dengan Mohammad Roem, tokoh Masyumi tua. Nurcholish saat itu dengan tegas menyatakan: tidak ada negara Islam.

Pengaruh HMI dalam gerakan masjid semakin luntur secara kultural dan struktural, setelah sebagian elemen organisasi mahasiswa Islam terbesar ini mau menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sementara anak-anak HMI masih tertarik dengan pergulatan politik dalam negeri, anak-anak muda berideologi Islam trans-nasional tak tertarik dengan politik dalam negeri, dan lebih memusatkan perhatian pada isu-isu solidaritas Islam internasional.

Mereka belajar banyak dari gerakan Islam ideologis politik di Timur Tengah, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, atau Salafiyah. Mereka mengidamkan negara Islam, tapi kini tak lagi berada dalam wadah Indonesia seperti yang diimpikan Kartosuwiryo, melainkan trans-nasional dalam bentuk khilafah Islamiyah. Acuannya, adalah khilafah di masa Khulafaur Rasyidin atau pemerintahan di masa empat sahabat Nabi Muhammad.

Wajah gerakan dakwah Islam di masjid-masjid kampus ini tak seragam. Sebagian memasang wajah ramah dan toleran, dan sebagian lagi cenderung kaku. Namun, arus mayoritas tak mau terlibat dalam gerakan kekerasan atas nama agama.

Tapi tidak bisa dipungkiri, selama masa Orde Baru, Darul Islam masih hidup dan terpecah. Perpecahan mazhab ini salah satunya kelak melahirkan organisasi bawah tanah Jamaah Islamiyah. Sebagian dari mereka lari ke Malaysia, dan ada pula yang ikut berperang di Afghanistan. Represi Orde Baru yang menganggap kelompok Islam sebagai musuh justru membuat gerakan kelompok radikal yang cenderung memperbolehkan kekerasan menjadi solid. Kelompok radikal yang mengijinkan kekerasan ini menjadikan kampus sebagai salah satu target kaderisasi.

Era Reformasi membuat Indonesia rentan. Kelompok-kelompok Islam yang tadinya bergerak di bawah tanah mulai berani muncul di publik. Kelompok tarbiyah yang meneladani Ikhwanul Muslimin mendirikan Partai Keadilan, dan ikut dalam pemilu. Hizbut Tahrir, sebuah kelompok politik Timur Tengah, mendirikan cabang di sini pula.

Hizbut Tahrir Indonesia dengan terang-terangan mempromosikan khilafah Islamiyah. Partai Keadilan (Sejahtera) tak mau disebut mempromosikan negara Islam. Namun dalam praktiknya partai ini mendukung setiap regulasi yang berbau syariat formal Islam di Indonesia. Kendati begitu, kedua organisasi ini tak mengizinkan penggunaan jalur kekerasan untuk memperjuangkan ideologi Islam.

Jalur kekerasan justru muncul dari organisasi baru macam Front Pembela Islam. FPI tak mendeklarasikan negara Islam. Tapi organisasi ini menginginkan aturan syariat ditegakkan di Indonesia. FPI lebih dikenal sebagai organisasi radikal yang tak segan-segan menghancurkan tempat-tempat hiburan maksiat. FPI juga bentrok fisik dengan kelompok yang menyuarakan kebebasan beragama dalam kasus pelarangan Ahmadiyah.

Sementara itu, konflik-konflik antar agama dan etnis di luar Jawa menjadi ajang konsolidasi kelompok Islam radikal. Gerry Van Klinken menyebut konflik di Ambon dan Poso sebagai small town wars (perang di kota kecil). Dari Jawa, kelompok Salafiyah yang berkiblat pada Arab Saudi mengirimkan bala pasukan Laskar Jihad. Sementara itu, alumnus-alumnus Afghanistan dan kamp pelatihan Moro Filipina turun langsung dalam pertempuran di kota kecil itu.

Situasi dunia berubah drastis, ketika menara kembar World Trade Center di New York runtuh pada 11 September 2001. Amerika Serikat menyerukan perang global melawan terorisme. "Kalau Anda tidak berada di sisi kami, berarti Anda melawan kami," demikian seru Presiden Cap Hawkish (presiden yang suka perang), George W. Bush.

Al Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden menjadi target utama perang global. Dan dengan cepat pula, sejumlah gerakan kekerasan Islam radikal di Indonesia dikaitkan dengan Al Qaeda. Jamaah Islamiyah adalah bagian jaringan Osama di Asia Tenggara. Indonesia adalah target penguasaan, dan dalam waktu tak lama beberapa tahun belakangan, negara ini diguncang aksi teror bom. Sesuatu yang jarang ditemui pada masa Orba.

Belakangan muncul gerakan ISIS (Iraq Syiria Islamic State). Gerakan ini sebenarnya lebih merepresentasikan konflik Timur Tengah. Namun mau tak mau, demam konflik ini menular ke Indonesia. Detasemen Khusus 88 mulai mengarahkan pandangan ke jaringan radikal yang mendukung ISIS.

Kehadiran ISIS semakin mengukuhkan betapa kuatnya pengaruh ideologi trans nasional. Kelompok Islam radikal yang menghalalkan aksi teror menjadikan penindasan terhadap umat muslim yang terjadi di Palestina dan belahan negara Islam lainnya, sebagai alasan pembenar untuk menghancurkan fasilitas Amerika Serikat dan apapun yang berbau Barat di Indonesia. Bahkan Indonesia pun dicap negara toghut, negara penyembah berhala.

Penutup

Kelompok Islam tekstual atau formalis tak semuanya radikal dan menghalalkan kekerasan. Penampilan mereka boleh jadi sama, namun karakter gerakan berbeda. Ini yang patut diselami pemerintah dan aparat kepolisian, sehingga tak salah tangkap. Kita tahu beberapa waktu lalu polisi sempat menangkap anggota Jamaah Tabligh, dan bahkan ada ketakutan terhadap orang berjenggot dan berpenampilan khas Islam garis keras. Padahal Jamaah Tabligh adalah kelompok Islam formalis yang sangat dikenal apolitis dan cinta damai.

Yang terang, semua kelompok Islam tekstual dan formalis menuding Amerika Serikat sebagai musuh bersama. Namun pengertian musuh pun meluas dengan menjadikan pemerintah Indonesia sebagai target. Keberanian kelompok yang diduga teroris menghantam aparat kepolisian menunjukkan hal ini. Tindakan aparat kepolisian menangkap dan membunuh sejumlah tokoh kunci jaringan teror agaknya dianggap sebagai tantangan perang. Alasan berperang pun semakin nyata, karena negara dianggap terlalu lunak dan bersahabat dengan Amerika Serikat, musuh bersama itu. [wir]

Baca Selengkapnya..

Rumah Kartu Regulasi dalam Pilkada Jember

Ada enam gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah masuk ke meja Mahkamah Konstitusi dari enam daerah di Jawa Timur, yakni dari Jember, Situbondo, Sumenep, Gresik, Malang, dan Ponorogo. Namun di antara semua gugatan itu, mungkin gugatan dari Jember yang berpotensi berdampak sistemik terhadap rumah kartu regulasi pilkada.

Semua berawal dari keterlambatan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 menetapkan, penyerahan LPPDK paling lambat sehari setelah masa kampanye berakhir dan pada pukul 18.00 waktu setempat. Itu berarti Minggu, 6 Desember 2015.

Tak disangka, dua pasangan calon, yakni Sugiarto - Moch. Dwikoryanto dan Faida - Abdul Muqit Arief, terlambat menyerahkan LPPDK masing-masing lima menit dan 40 menit dari waktu yang ditetapkan. Namun pasangan Sugiarto - Dwikoryanto merasa belum terlambat dan saat ini menggugat ke MK.

Pasal 53 PKPU yang sama jelas menyebutkan, keterlambatan itu berbuah sanksi diskualifikasi atau pembatalan status calon. Tidak ada tafsir lain. Kegaduhan terjadi, saat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melansir informasi keterlambatan tersebut.

Panitia Khusus DPRD Jember segera mengundang semua pemangku kepentingan pilkada untuk membicarakan ini. Pansus menyarankan KPU Jember untuk meminta fatwa atau berkonsultasi dengan KPU RI. Pilkada Jember terancam tidak bisa digelar, jika dua pasangan calon didiskualifikasi.

Alih-alih meminta surat fatwa resmi dari KPU RI, KPU Jember malah meminta pendapat dari Panitia Pengawasan Pemilih setempat. Panwaslih kemudian mengeluarkan pendapat, bahwa KPU sebaiknya memberikan sanksi di luar pembatalan kepada dua pasangan calon. KPU Jember setuju dan memberikan sanksi peringatan keras kepada dua pasangan calon tanpa mendiskualifikasi.

"Kami melakukan diskresi," kata Ketua KPU Jember Ahmad Anis. KPU Jember juga beralasan melihat ada itikad baik dari dua pasangan calon untuk menyerahkan LPPDK alau terlambat.

Pemungutan suara dalam Pilkada Jember 9 Desember 2015 berjalan. Semua gembira.

Namun semua belum selesai. Keputusan KPU Jember yang tidak mendiskualifikasi dua pasangan calon mengundang reaksi. Jumat, 11 Desember 2015, sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Konstitusi memprotes langkah KPU ke gedung DPRD Jember. Pansus DPRD Jember menggelar rapat kilat dan meminta KPU Jember menunda tahapan pilkada, yang saat itu memasuki penghitungan suara di tingkat kecamatan.

KPU Jember jalan terus hingga proses penghitungan suara di tingkat kabupaten. Namun proses lanjutan terhenti, karena gugatan dari pasangan calon Sugiarto - Dwikoryanto yang melayangkan gugatan kepada KPU Jember ke MK.

Gugatan terhadap KPU tak hanya muncul dari pasangan calon, namun juga dari tujuh pengacara. Mereka tergabung dalam Forum Advokat Peduli Pilkada Jember 2015 dan melakukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jember. Tujuh advokat tersebut adalah Wagino, Rudy Marjono, Nurul Herlina, Gatot Iriyanto, Moh. Mufid, Lukmanul Hakim, dan Juda Hery Witjaksono.

Dasar diskresi KPU Jember yang tidak mendiskualifikasi calon dianggap lemah. "Diskresi itu dikeluarkan jika ada kekosongan hukum. Ini tidak ada kekosongan hukum. Aturannya jelas: kalau terlambat, didiskualifikasi. Bahkan pasal 57 yang bicara mekanisme pemberian sanksi jelas-jelas menyebut pemberian sanksi pembatalan, bukan sanksi lainnya," kata Rudy Marjono.

"Kami melakukan gugatan ini tak ada urusan dengan pasangan calon kepala daerah. Kami menyikapi penyelenggara pilkada yang membuat peraturan dan melanggar sendiri peraturan itu. Kami menarik persoalan ini ke ranah hukum karena hukum adalah panglima," kata Rudy.

Konsekuensi-Konsekuensi

Pilkada Jember pada akhirnya menghadirkan dilema konstitusi. Secara aturan, keterlambatan dua pasangan calon menyerahkan LPPDK tidak bisa ditoleransi. Aturan menegaskan: diskualifikasi status pencalonan adalah konsekuensinya. Namun di lain pihak, pilkada Jember jelas tak akan terselenggara karena sanksi diskualifikasi itu.

Di sinilah pertarungan nalar hukum dan nalar politik terjadi. Nalar politik mengajukan dalih: alangkah sia-sianya uang puluhan miliar rupiah yang sudah kadung dibelanjakan untuk pilkada jika penyelenggaraan ternyata dibatalkan.

Sekilas nalar politik ini sangat benar dan masuk akal. Namun nalar ini mengandung kelemahan, yakni tidak melihat persoalan ini dalam satu kesatuan utuh, dalam gambar yang lebih besar. Nalar politik hanya memandang persoalan ini dalam ruang dan waktu lokal 'Jember', tanpa melihat Jember hanyalah bagian dari yang diatur PKPU secara keseluruhan yakni pilkada serentak di ratusan daerah.

Persoalan terjadi, karena kesalahan dua pasangan kandidat yang terkesan meremehkan LPPDK. Ini 'penyakit politik' di Indonesia. Jika mengacu pada serentetan pemilu sebelumnya, pelaporan dana kampanye memang seringkali diremehkan. Pelaporan dilakukan asal-asalan dan acap luput dari pemberitaan media massa. Padahal di Amerika Serikat, seorang kandidat bisa dapat masalah secara hukum jika ada persoalan dana kampanye. Publik AS sadar, pemilu bukan hanya urusan memilih pemimpin. Lebih dari itu, di sana ada pertarungan pemodal, pertarungan uang, yang semua berkepentingan terhadap sosok pemimpin hasil pilihan rakyat.

Tak heran jika kemudian KPU mengeluarkan peraturan yang sangat ketat soal dana kampanye ini, sebagai penerjemahan teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. KPU tak ingin masalah pelaporan dana kampanye diremehkan, bahkan sejak hal yang paling terlihat sepele: batas waktu penyerahan.

Komisioner KPU RI Arief Budiman menyatakan tidak berwenang mengaudit isi LPPDK, karena itu merupakan kewenangan Kantor Audit Publik (KAP). "Yang penting itu bagaimana kepatuhan menyerahkannya tepat waktu," ujarnya, sebagaimana dilansir Republika.co.id, 27 November 2015.

"Tanpa kita ingatkan pun, paslon semestinya persiapkan ini, karna kami bekerja sesuai aturan UU berlaku, jadi kalau demikian ya kita akan lakukan (pembatalan)," kata Arief.

Ketegasan inilah yang didukung tujuh advokat di Jember. Dalam sebuah diskusi dengan beritajatim.com, Rudy mengatakan, seorang calon pemimpin seharusnya menaati aturan sebagai contoh bagi rakyat. "Kalau sudah tidak taat aturan dalam penyerahan dana kampanye, bagaimana?" katanya. Artinya, niat baik calon yang menjadi dalih KPU Jember untuk tidak mendiskualifikasi tidak bisa diterima.

Namun, lanjut Rudy, persoalan ini tak akan menjadi persoalan genting, jika KPU Jember menjalankan amanat peraturan yang dibuat lembaga itu sendiri. "Kalau KPU membatalkan pencalonan dua pasangan, selesai sudah. Polemik tidak berkepanjangan," katanya.

Rudy benar. Jika KPU Jember membatalkan pencalonan dua pasangan, maka kerugian terbesar hanya pada masalah kesia-siaan anggaran yang sudah terlanjur keluar. Namun KPU Jember tak akan disalahkan secara hukum oleh siapapun, karena hanya melaksanakan amanat regulasi.

Persoalan besar justru mengintip setelah pemungutan suara benar-benar terlaksana dan vonis pembatalan hasil pilkada benar-benar terjadi dari MK. KPU Jember kini mengambil alih tanggung jawab moral dan konstitusional ketidaktaatan pasangan kandidat kepala daerah terhadap aturan. Tak hanya itu. Saat pemungutan suara sudah digelar, hasil dihitung, pemenang sudah diketahui walau belum ditetapkan, maka akan muncul persoalan psikologis jika kemudian hasil dibatalkan MK karena ada cacat konstitusional dalam prosesnya.

Mereka yang merasa menang tentu tidak akan puas. Rakyat juga merasa dikibuli. Padahal itu semua terjadi karena tidak dijalankannya regulasi secara konsisten dan benar.

Kini KPU Jember membuat MK berada dalam kondisi apa yang saya sebut sebagai dilema rumah kartu regulasi pilkada. Jika MK tidak membatalkan hasil pilkada Jember dengan alasan-alasan tertentu, maka rumah kartu konstitusi di Indonesia berpotensi runtuh dan ambyar.

Perlu diketahui, di Kota Bitung, KPU setempat membatalkan pencalonan pasangan Ridwan Lahiya dan Maxmillian Purukan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota karena terlambat menyerahkan LPPDK. Pasangan tersebut baru memasukkan LPPDK jauh melewati batas waktu yang ditentukan, yakni dinihari.

Bisa dibayangkan, apa yang terjadi jika MK memaklumi dan mengizinkan pilkada Jember berjalan terus dengan dua pasangan calon yang seharusnya didiskualifikasi, sementara di tempat lain pasangan yang terlambat tak bisa mengikuti pilkada.

Yang terjadi adalah kekacauan konstitusional. Aturan yang susah-susah coba ditegakkan KPU di semua daerah penyelenggara pilkada di Indonesia akan runtuh satu demi satu, persis susunan rumah kartu. Di pengujung hari, tak ada yang tersisa kecuali nihil. Tak ada yang bisa menjamin keputusan MK tersebut tak akan memantik tuntutan permakluman lain di sejumlah pilkada yang bermasalah.

Jika ini yang terjadi, akankah hukum tetap menjadi panglima? [wir]

Baca Selengkapnya..

Pesan Terakhir

Saya bukan perokok. Sejak muda, saya sama sekali tidak pernah mencobanya sekalipun. Saya juga adalah salah satu orang yang tidak suka dengan perilaku perokok yang antiroleransi, menyedot dan membuang asap rokok di antara banyak orang yang bukan perokok, di antara anak-anak dan kaum wanita. Saya menaati pesan ayah yang pernah melakukan operasi jantung: jangan merokok.

Namun ketidaksukaan tak seharusnya membuat seseorang benci membabibuta. Saya tidak suka rokok adalah sebuah preferensi hidup. Namun membenci rokok tak lagi sebuah pilihan biasa, namun ada nilai-nilai ofensif: karena saya membenci rokok, maka saya harus memusnahkan rokok. Maaf, saya tidak bisa dipaksa seperti itu, sekalipun saya tak menyukai perilaku sebagian (besar) 'ahlul hisap' yang tidak toleran.

Membenci berbeda dengan tidak menyukai. Saat kita membenci, maka ada nalar yang dimatikan. Kita tidak menerima fakta dan lebih menyukai eksklusi terhadap hal-hal untuk mendukung kebencian kita. Salah satu kematian nalar yang sedang berjalan dari para pembenci rokok adalah isu soal kepemilikan perusahaan nasional: Djarum, Sampoerna, Gudang Garam sudah dikuasai asing.

Isu itu memposisikan diri sebagai kontra-wacana bahwa mempertahankan industri rokok (terutama kretek) adalah bagian dari menampik intervensi asing melalui rokok putih. Industri rokok kretek adalah benteng terakhir kedaulatan. Jadi jika memakai logika isu ini: bagaimana mau bilang mempertahankan benteng terakhir kedaulatan, jika sejumlah pabrik besar sudah dikuasai asing.

Herry Chaeriansyah dari Koalisi Rakyat Bersatu Melawan Kebohongan Industri Rokok menyebut Sampoerna dikuasai Philip Morris, Gudang Garam dibeli Jepang, Djarum pun dibeli Japan Tobacoo. Sebagaimana layaknya sebuah propaganda anti-wacana, apa yang dikemukakan itu tak sepenuhnya benar.

Saat menyebut PT Djarum, saya tidak tahu, acuan data mana yang dipakai untuk mengatakan adanya penguasaan mayoritas saham oleh asing. Namun tentu saja, sebagian orang tak peduli, setidaknya mereka yang membenci. Kebencian tak membutuhkan argumen atau fakta detail, termasuk fakta sejarah bagaimana Djarum dibangun dengan kerja keras dan nilai-nilai tradisi Jawa yang kuat.

Semua berawal dari Kudus, Jawa Tengah, saat orang-orang di sana merajang cengkeh, mencampurnya dengan tembakau, dan dilinting dengan daun klobot menjadi rokok. Suara khas 'kemretek' menjadikan rokok ini disebut kretek. Mendadak rokok kretek menjadi populer, dan sejumlah pabrik pun berdiri memproduksinya, termasuk Djarum.

Oei Wie Gwan membeli perusahaan rokok NV Murup pada 1951. Perusahaan yang nyaris bangkrut itu diubahnya menjadi lebih kuat dan produksi rokok Djarum Gramofon diubah menjadi Djarum. Pabrik itu nyaris hancur, karena kebakaran di era Orde Lama dan matinya Oei Wie Gwan. Gwan mewariskan bisnis ini kepada dua anaknya, Budi dan Bambang Hartono. Perusahaan ini bangkit lagi dan melewati tiga zaman peralihan politik tanpa banyak terguncang.

Saya tak menemukan data di internet dan dokumen kliping yang menyatakan Djarum dikuasai asing sepenuhnya. Satu-satunya informasi itu justru saya peroleh dari Wikipedia, dan tanpa ada acuan sama sekali. Di sana hanya tertulis: Pada tanggal 1 Januari 2005, PT Gallaher Indonesia membeli seluruh saham Djarum dan menjadi bagian dari Gallaher Group. Kita tahu, Wikipedia adalah situs ensiklopedia bersama yang bisa diedit siapapun dengan bebas. Ironisnya, jika kita cari di Google, kalimat informasi itu muncul di laman-laman blog pribadi yang tentu akurasi dan otentisitasnya harus dipertanyakan ulang.

Informasi yang saya terima justru menunjukkan tidak cukup ada alasan bagi pemilik Djarum untuk menyerahkan perusahaan itu ke tangan asing. Tahun 1972, Djarum sudah mengekspor kretek lintingan tangan ke pengecer tembakau di seluruh dunia. Sementara tahun 1997, saat krisis ekonomi, mereka bagian dari konsorsium yang membeli Bank Central Asia dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Saya tidak tahu bagaimana nalar ekonominya, sehingga warisan Oei Wie Gwan itu harus digadaikan ke asing.

Tapi baiklah, kita turuti argumen bahwa perusahaan-perusahaan rokok telah dikuasai asing. Namun pernahkah kita berhitung, bahwa perusahaan rokok bukan hanya Djarum, Gudang Garam, Bentoel, atau raksasa-raksasa sejenisnya. Ini bukan hanya kretek. Di sejumlah sentra tembakau, ada perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan dikelola modal dalam negeri alias modal sendiri. Mereka mengolah rokok dari jenis tembakau beragam, bukan hanya Voor Oogst, tapi juga Na Oogst yang menjadi bahan baku rokok cerutu. Sudahkah kita berhitung sinisme gebyah-uyah 'perusahaan rokok dikuasai asing' bakal menghantam mereka?

Salah satu perusahaan yang masih setia dengan kekuatan lokal adalah Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara (Kopa TTN). Ini sebuah koperasi yang didirikan empat serangkai pada 1990. Mereka bertemu di sebuah rumah di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama bergelut di dunia tembakau: Achmad Ismail (pemilik NV Ismail), Soejitno Chandra Hasan (pemilik Fasuda dan UD Daun Madu), Heru Tisdamarna (Kepala Cabang NV Ismail), dan sang tuan rumah Abdul Kahar Muzakir (mantan direktur utama PT Perkebunan 27).

“Kami datang ke sini, untuk mengajak rembugan apa yang bisa kita lakukan. Saya punya gudang, saya punya manajemen, orang-orangnya ada,” kata Ismail.

“Saya tak punya modal. Tapi saya menguasai teknologinya (tembakau bawah naungan), memiliki akses pasar. Itu komoditas yang biasa kami budidayakan,” kata Kahar. Mereka sepakat berbisnis tembakau bawah naungan Besuki Na Oogst untuk diekspor ke Eropa sebagai bahan baku cerutu.

Kahar mengusulkan agar badan usaha ini berbentuk koperasi. Mereka perlu memanfaatkan momentum pemerintah yang tengah bergiat membangun dunia koperasi di Indonesia. Saat itu perizinan pendirian koperasi dipermudah. Fasilitas kreditnya pun memiliki bunga di bawah kredit komersial perbankan. Mereka juga ingin mengambil jiwa koperasi: gotong royong. Koperasi menonjolkan asas kekeluargaan, untung dan rugi ditanggung bersama.

Berdasarkan rapat 22 Mei 1990, Ismail didaulat menjadi Ketua I, Kahar menjadi Ketua II, Heru Tisdamarna menjadi sekretaris, dan Soejitno Chandra Hasan menjadi bendahara.

Kahar dan Ismail ke Jakarta untuk Sri Edi Swasono, menantu Mohammad Hatta, proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia, di Hotel Indonesia, untuk berkonsultasi tentang pendirian koperasi. Mereka berharap mendapat modal tambahan dengan bunga ringan. Namun diskusi itu tak menghasilkan apapun.

Edi Swasono menyarankan mereka menghubungi Bank Bukopin di Surabaya untuk menanyakan bunga kredit koperasi. Ternyata tak mudah meminta kucuran kredit di Bukopin. Dengan berbagai agunan, bunga mencapai 24 persen per tahun. Sementara bunga kredit di Bank Export Import Indonesia hanya 17 persen. Kahar dan Ismail pun memilih kembali ke kredit komersial.

Juni 1990, mereka mulai melakukan pembibitan dan membangun sarana prasarana untuk budidaya tembakau bawah naungan dari jenis Besuki Na Oogst seluas 26 hektare di kawasan Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember. Baru pada 28 Juli 1990, berdirilah Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara., dan pengakuan sebagai badan hukum diperoleh pada 24 Desember 1990.

Dalam perkembangannya, TTN tak hanya mengekspor tembakau untuk bahan baku cerutu ke Eropa. Perusahaan ini juga memproduksi cerutu sendiri dengan nama Boss Image Nusantara. Ini cerutu bikinan tangan yang berbahan baku daun tembakau bawah naungan dengan varietas dari Kuba dan Sumatra.

Soeripno, orang kepercayaan Kahar, membantunya membudidayakan tembakau Kuba di Jember sejak 1993. Tak mudah membudidayakan tembakau Kuba di sini. Kahar dan Soeripno jatuh bangun, karena tanaman ini mudah terserang penyakit. "Namun setiap kali gagal, selalu kami ulangi, hingga akhirnya tembakau Kuba ini benar-benar melakukan aklimatisasi dan memiliki daya tahan," katanya.

Kahar membudidayakan dua hektare lahan tembakau Kuba untuk dijadikan bahan baku cerutu BOS Image. Produk daun bawah disebut Half Corona, produk daun kaki disebut Corona, dan produk daun atas disebut Robusto.

Ada lima cerutu Corona, yakni Robusto 3 S, Corona 10 S, Corona 5 S, Half Corona 10 S, dan Half Corona 5 S. Sementara untuk cerutu kecil, TTN memproduksi El Nino 20 S, El Nino 5 S, La Nina 20 S, dan La Nina 5 S. Kebanyakan cerutu ini dijual di dalam negeri.

Tiga orang pendiri TTN telah pergi dan tinggal Kahar yang merayakan ulang tahun ke-79 tahun 2015 ini. Di tengah modernisasi produksi rokok dan cerutu serta arus kepemilikan modal asing, TTN masih bertahan dengan nilai-nilai lama yang ditanamkan para pendiri: nasionalisme dan keinginan berbuat untuk orang banyak.

"Pak Kahar adalah sosok yang benar-benar pasang badan untuk membudidayakan tembakau. Pertimbangan utama beliau adalah komoditas ini menyediakan banyak lapangan kerja. Beliau tidak ingin tenaga kerja di Jember lari ke luar negeri menjadi tenaga kerja di sana," kata Manajer Produksi TTN Imam Wahid Wahyudi.

TTN memberikan beasiswa untuk anak-anak yang pandai di sekitar gudang TTN maupun anak-anak buruh. "Saya katakan: saya tidak membiayai anak-anak yang nantinya bakal jadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Saya membiayai anak-anak yang pintar sampai ke jenjang pendidikan atas agar mereka kembali ke desa, karena itu yang bisa membangun desa," kata Kahar.

Inilah filosofi nilai-nilai TTN sebagaimana terkandung dalam nama perusahaan itu sendiri. Kahar mengusulkan nama Tarutama kepada kawan-kawannya. "Taru itu daun, Tarutama berarti usaha utama kita adalah daun tembakau," jelasnya.

Tambahan nama ‘Nusantara’ berasal dari diskusi Kahar dengan Wolfgang Gustaf Kohne dari Hellmering Kohne and Co. (HKC). HKC adalah salah satu broker yang bergerak di balai lelang Bremer Tabakborse Bremen, Jerman. Ia sudah mengenal Wolfgang sejak bekerja menjadi direktur utama PT Perkebunan 27.

Wolfgang saat itu mengatakan, satu kata masih kurang untuk nama badan usaha. Kahar teringat wawasan Indonesia, yakni archipelago, nusantara. Kahar berharap kelak koperasi baru ini tak hanya membuka usaha di Jember dan karesidenan Besuki, tapi juga berekspansi ke seluruh Indonesia. Wolfgang setuju dengan tambahan nama ‘Nusantara’.

Badai dahsyat datang pada medio 2000. Burger Sohne AG, pembeli 50 persen tembakau TTN, mendadak pergi. TTN sama sekali tak mengerti alasan mereka pergi. Produk tembakau TTN ditolak dengan alasan tak masuk akal. Standar tembakau tak ada masalah. Burger Sohne hanya memersoalkan masalah cita rasa (taste). Namun mereka sendiri tak bisa menjelaskan detail bagaimana standar cita rasa itu.

Penolakan terhadap produk tembakau TTN terjadi dua kali. Ini sama saja membunyikan lonceng kematian. Jajaran manajemen atas mencoba menutupi persoalan ini supaya karyawan tak panik. Karyawan sendiri sebenarnya bisa merasakan ketegangan suasana ini. Bahkan sempat ada keraguan apakah TTN terus menanam tembakau hingga beberapa bulan ke depan.

Keragu-raguan itu tak dibiarkan menggantung terlalu lama. Manajemen harus membangun kepercayaan, yakni dengan menanam tembakau terus atau tutup. Jika perusahaan tutup, tentu akan ada banyak dampak negatif. Tapi dengan menanam terus, TTN harus menata ulang semuanya, karena kerugian saat itu cukup tinggi. Akhirnya, TTN memutuskan tanam terus agar tetap hidup, dan perusahaan ini hidup hingga saat ini.

Dalam usia 25 tahun, TTN cukup percaya diri tak membiarkan kepemilikan asing masuk. Padahal mereka memiliki reputasi bagus. Cerutu mini produksi TTN diterima pasar Eropa. Sebuah perusahaan Polandia mengimpor cerutu produksi TTN. "Soal nama, itu terserah mereka, karena TTN hanya memasok produksi cerutu," kata Kahar.

"Saya sebenarnya menganggap cerutu dengan ukuran kecil bukanlah cerutu. Itu hanya mainan. Namun kondisi membuat saya cenderung menjadi industrialis. Kalau saya tetap memaksakan diri bergelut dengan cerutu besar, konsekuensinya adalah terlempar dari pasar. Selama ini kami beruntung, karena nilai tukar Euro dengan rupiah yang fluktuatif. Jadi saya memproduksi cerutu kecil dan sudah memperoleh pasar di Polandia," kata Kahar.

Kahar kini mengelola perusahaan dengan dibantu anaknya dan anak para pendiri. Febrian Ananta Kahar, anaknya, memegang posisi direktur produksi dan teknik. Agusta Jaka Purwana, putra Heru Tisdamarna, menjabat direktur umum dan sumber daya manusia. Sementara Hesti Setiarini, putri Soejitno Chandra Hasan, menjabat direktur keuangan. Hanya putra Ismail yang melepas hak atas TTN karena tak berminat bergelut di sana.

Penutup

Medio Januari 1994. Achmad Ismail tahu, usianya tak akan lama. Abdul Kahar Muzakir berdiri di hadapannya. Ia menggamit sang sahabat dan berbisik. "Pak Kahar, saya boleh mati. Tapi TTN jangan sampai mati."

Ismail meninggal dunia pada 11 Januari 1994. Pesan terakhir itu masih terawat hingga saat ini. [wir]

Baca Selengkapnya..

Cerita dari Gardu Timur

Saya bertemu dengan suami-istri Suyono, di Dusun Gardu Timur, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada suatu siang. Saya menikmati durian di dusun yang berdekatan dengan Gunung Raung itu.

Dari mereka, saya tahu, loyalitas dalam politik tak selamanya terkait urusan duit. Suami-istri Suyono adalah orang terpandang di desa itu. Mereka kaya raya dari hasil berjualan kayu mahoni, mindi, dan jati olahan untuk bahan bangunan.

Mereka memulai bisnis dari berjualan kayu berukuran kecil. Mereka pernah mengalami kerugian besar karena dirampok. Namun sebagaimana halnya kisah-kisah klise di sisi dunia manapun, keuletan membawa mereka sukses.

Sukses berbisnis kayu tak mengubah penampilan suami-istri itu. Pakaian dan cara bicara mereka jauh dari kesan sosok warga desa yang memiliki usaha dengan penghasilan Rp 400 juta setiap tahun. Sang suami lebih kalem, sang istri lebih ceplas-ceplos jika bicara.

Pernah suatu kali Nyonya Suyono pergi ke kota untuk membeli ponsel baru. Melihat sosok yang tak necis, pelayan toko pasang tampang cemberut. Mungkin dipikirnya: nih orang paling banter hanya beli ponsel harga di bawah satu juta rupiah. Hanya cari yang murah.

Nyonya Suyono jengkel. Dengan logat Madura yang kental, ia meminta ponsel terbaru dan termahal kepada sang pelayan. Tak cukup itu, ia juga mengeluarkan segepok duit dan menyodorkan kepada sang pemilik toko. "Mana kertasnya (sertifikat kepemilikan bangunan dan tanah toko)? Biar saya beli sekalian dengan HP-nya," katanya, keras.

Sang pelayan tak menampakkan batang hidung lagi. Saya tertawa mendengar cerita Nyonya Suyono. Sambil menggigit daging durian yang lembut bak mentega, saya bisa membayangkan, betapa malunya sang pelayan itu.

Pernah pula suatu saat Nyonya Suyono datang ke sebuah restoran waralaba modern. Ia tetap tampil tak necis, walau tak bisa disebut berantakan atau kumuh. Lama memesan, tak juga dilayani. Tak sabar, Nyonya Suyono melabrak sang pelayan sembari mengeluarkan setumpuk uang. "Apa uang saya beda dengan uang orang-orang itu," tanyanya menunjuk sejumlah pembeli yang terlihat jelas seperti punya banyak duit.

Nyonya Suyono kaya dari bisnis sendiri tanpa kongkalikong dengan pejabat. Mungkin itu yang membuatnya percaya diri, termasuk saat berurusan dengan pejabat pemerintah desa.

Dalam sebuah pemilihan kepala desa, Nyonya Suyono memilih salah satu kandidat. Ia tidak dibayar dan justru mengeluarkan uang untuk kampanye sang kandidat. Alasannya sederhana: cocok di hati.

Singkat kata: kandidat itu menang. Dalam perjalanannya, kepala desa terpilih mulai tak disiplin. Ia kadang terlambat masuk kantor, saat yang lain sudah mulai bekerja pada pukul tujuh pagi.

Nyonya Suyono pun mendatangi istri pak kades. "Yu (sapaan kakak perempuan dalam bahasa Madura), saya memilih suami sampeyan karena ingin dia bekerja baik. Kalau tidak beres bekerja, saya sendiri yang akan menurunkannya," katanya.

Hubungan Nyonya Suyono dengan sang kades pun semakin bagus. Suami-istri itu yang kemudian mendukung sang kades mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2014 setelah pensiun dari pemerintahan desa.

Tuan dan Nyonya Suyono tidak dibayar atau diberi janji imbalan proyek. Bahkan mereka justru keluar duit untuk menggelar tasyakuran begitu sang kades terpilih menjadi anggota DPRD Jember. Lagi-lagi alasannya sederhana: sudah terlanjur cocok di hati.

Iseng-iseng, salah satu kawan saya bertanya: kenapa Tuan atau Nyonya Suyono tidak mencalonkan diri sendiri jadi kades atau legislator ketimbang hanya jadi pendukung?

Pak Suyono tidak menjawab. Sang istri menyahut dengan lantang (sekali lagi dengan logar Madura kental): 'Ya rugi saya, tidak bisa berdagang lagi. Enakan begini, jadi pengusaha kayu.' Nah. [wir]

Baca Selengkapnya..

Esai 9 Tahun Beritajatim.com

Kami Belajar dari Sepak Bola

Angka sembilan adalah angka penting, karena ia angka tunggal tertinggi. Dalam dunia sepak bola, angka sembilan ditujukan kepada pemain yang didudukkan dengan derajat tinggi, yakni berposisi penyerang tengah atau ujung tombak. Dia bertugas mencetak gol (yang berasal dari bahasa Inggris, 'goal', yang berarti tujuan) yang berujung kemenangan. Sang Nomor Sembilan harus memiliki sekian keistimewaan: mulai dari kecepatan hingga akurasi tembakan ke gawang lawan.

Mungkin karena bertugas mencetak gol yang membawa kegembiraan dan kemenangan, Nomor Sembilan menjadi titik perhatian di lapangan. Pemain lawan akan selalu mengawalnya ketat. Berbahaya melepaskan Nomor Sembilan melaju sendirian di depan gawang, karena itu berarti peluang melesakkan bola semakin tinggi.

Nomor Sembilan selalu dipuja-puja fans. Dalam bursa transfer pemain, harganya bisa lebih tinggi daripada pemain belakang atau kiper. Sejumlah rekor transfer dunia dipecahkan pemain bernomor punggung sembilan.

Rabu, 1 April 2015. Beritajatim.com berulang tahun untuk kali kesembilan. Tidak terlalu berlebihan kiranya, jika usia sembilan tahun tak ubahnya angka sembilan dalam sebuah tim sepak bola. Angka sembilan menunjukkan bahwa kami harus semakin matang dan kuat.

Sebagaimana pemain bernomor sembilan, Beritajatim.com berurusan dengan kecepatan. Jika diibaratkan bisnis media dalam jaringan (daring atau online) adalah sebuah lapangan sepak bola, gawang lawan adalah tujuan akhir yakni pemuatan berita yang layak dibaca khalayak. Sebuah berita yang baik dan bermutu tak ubahnya gol indah.

Namun kami harus bersaing dengan banyak pemain. Kami harus siap menghadapi tantangan dan hadangan. Kalah dalam kecepatan, kami tertinggal dan bola bisa direbut lawan. Dalam bisnis media daring, bola itu adalah momentum berita.

Sebagaimana pemain bernomor sembilan, kami tak boleh disibukkan hanya dengan kecepatan tapi juga akurasi. Apa gunanya menembakkan bola ke gawang tim lawan, jika tak akurat atau akurasinya rendah. Yang terjadi justru membuang-buang peluang dan berdampak ganda: kelelahan dan bikin frustrasi.

Bisakah Anda membayangkan, sebuah media berita daring seperti Beritajatim.com berusaha secepat-cepatnya membawa momentum untuk menjadi berita (gol), namun dalam penyelesaian akhir justru tak akurat. Banyak fakta yang meleset atau keliru. Tentu jika pembaca diibaratkan penonton dalam sebuah pertandingan sepak bola, mereka akan kecewa dan marah. Tak menutup kemungkinan mereka ogah membaca media tersebut dan menjadikan rujukan. Sama ogahnya melihat tim sepak bola yang selalu gagal mencetak gol indah.

Pertanyaan berikutnya dalam dunia jurnalisme daring: bisakah kecepatan dipadukan dengan akurasi. Media cetak harian masih memiliki tenggat cukup panjang untuk mengoreksi dan mencermati fakta-fakta sebelum diterbitkan keesokan harinya. Mereka mungkin tertinggal dengan media daring dalam hal kecepatan, namun mereka relatif bisa lebih akurat.

Bukankah kecepatan berisiko kecelakaan? Di jalan raya, kendaraan yang memacu kecepatan tinggi memiliki potensi bertabrakan lebih tinggi daripada kendaraan yang berkecepatan lebih rendah. Dalam dunia sepak bola, pemain-pemain yang memiliki kecepatan tinggi lebih rawan terkena cedera.

Bukankah kecepatan dan akurasi meliputi dua unsur yang kontradiktif: kecepatan memacu adrenalin dan akurasi membutuhkan ketenangan. Bagaimana memadukannya?

Mungkin di situlah, kita bisa belajar dari seorang Diego Armando Maradona. Tak ada yang membantah kecepatannya dalam berlari. Piala Dunia 1986 di Meksiko menjadi saksi, betapa enam pemain Inggris tidak ada yang bisa menghadangnya, termasuk sang kiper kawakan Peter Shilton.

Apa kelebihan Maradona? Anda mungkin sudah tahu: dia piawai membaca momentum. Dia tahu kapan waktunya harus berlari cepat, menahan bola, tahu kapan saatnya menendang keras dengan akurasi tinggi, tahu kapan harus bertahan dan merebut peluang dari lawan.

Ibarat seorang striker yang tengah menggiring bola, kami tahu berita harus secepat-cepatnya dilesakkan ke publik agar bisa dibaca lekas. Namun kami juga harus bijak dan cerdik seperti Maradona. Tak selamanya kecepatan membuahkan gol. Maka ada kalanya kami mungkin tertinggal dari media massa daring lainnya, atau bahkan dari kabar media sosial. Namun bagi kami ketertinggalan dalam kecepatan itu terbayar, jika kami bisa mencetak gol indah yakni berupa berita yang akurat, benar secara prosedur jurnalistik, dan enak dibaca.

Lebih jauh kami memiliki filosofi sebuah tim sepak bola: tujuan akhir adalah kemenangan. Satu atau dua gol cepat tidak selalu membawa kemenangan. Kemenangan kadang bisa dicapai justru dengan kehandalan mengatur taktik dan strategi, kapan menyerang cepat, kapan melesakkan bola ke gawang lawan.

Dan kami menyukai tikitaka ala Barcelona, total football ala Belanda, atau pass and move ala Liverpool: hasil akhir harus dicapai melalui proses yang indah dan benar. Dalam dunia jurnalisme, hasil akhir tidak boleh menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu, para jurnalis memiliki panduan kode etik dan kepercayaan pembaca.

Jika berita-berita yang kami sajikan berhasil memenuhi kaidah jurnalistik yang benar, mematuhi kode etik, dan menjaga kepercayaan Anda sebagai investasi jangka panjang, berarti kami sudah mendapatkan kemenangan, merengkuh trofi kami dalam persaingan ketat di dunia maya.

Pemimpin yang Otentik

Saat Beritajatim.com pertama kali dibangun, tak sedikit yang pesimistis: bagaimana media ini bisa bertahan dari persaingan pasar yang ketat. Media massa daring bukan hal yang familiar. Apalagi jika cakupannya hanya regional. Bukankah media massa daring seharusnya memiliki cakupan pemberitaan dan wilayah kerja nasional atau bahkan internasional?

Anggapan itu tak sepenuhnya keliru, karena berangkat dari anggapan bahwa internet justru memutus sekat-sekat kewilayahan. Internet meringkas dunia menjadi lebih padat dan meringkus waktu menjadi lebih cepat. Interaksi menjadi lebih nyata. Internet adalah revolusi sosial terbesar kedua yang pernah diciptakan manusia setelah penemuan mesin cetak.

Namun di tengah semua hal yang semakin mengglobal, para pendiri dan penggagas Beritajatim.com sadar, tak selamanya orang membutuhkan informasi nun jauh di sana. Kadang dan seringkali kita membutuhkan informasi-informasi di sekitar kita, yang dekat dengan kita, bahkan mungkin di samping rumah kita. Informasi-informasi yang kadang diremehkan oleh media-media daring besar yang berpikir nasional atau global. Maka sebuah media massa daring lokal dan regional tetap perlu ada untuk mengisi kekosongan dan melayani kebutuhan itu.

Akhirnya keragu-raguan bisa ditepis. Beritajatim.com bertahan hingga usia kesembilan. Bahkan beberapa kalangan menganggap kami adalah 'leader' untuk pasar media online regional dan lokal.

Tentu saja pujian itu kami anggap sebagai sebuah kehormatan bagi Beritajatim.com. Kami sendiri merasa, Beritajatim.com harus banyak berbenah. Menjadi 'leader' itu berat, apalagi 'authentic leader' atau pemimpin yang otentik.

Sekali lagi, kami belajar dari sepak bola, dan kami belajar dari Brendan Rodgers, manajer Liverpool yang menjadi Manager of The Year Liga Inggris dalam usia 40 tahun. Mengacu dari buku The Manager: Inside The Minds of Football's Leaders karya Mike Carson, ada empat prinsip dasar Rodgers untuk menjadi pemimpin yang otentik.

Pertama, mengidentifikasi dan bersandar pada sumber inspirasi kami. Mengetahui siapa dan apa yang menjadi inspirasi kami adalah titik awal langkah kami dan jangkar bagi kami saat berada d bawah tekanan. Sumber inspirasi kami tentu saja Anda: pembaca, publik yang kami layani.

Kedua, mengubah pengalaman menjadi kebijaksanaan. Ketiga, menjaga tujuan. Kami mencoba meneladani para pemimpin otentik yang baik yang tahu tujuan mereka. Gaya bisa beradaptasi, pendekatan bisa berubah, namun kami tahu apa yang kami ingin capai, apa yang kami percayai, dan apa yang kami pertahankan.

Keempat, tetap pada pendirian dan filosofi. Filosofi Beritajatim.com sebagai kantor media massa daring dipertahankan dan dijalankan hingga saat ini. Boleh jadi dalam perjalanan, kami melakukan kesalahan, dan kami harus belajar cepat dari kesalahan itu.

Oleh sebab itu, kelima, kami harus selalu mencoba menjadi pelajar terus-menerus. Para pemimpin otentik memiliki kerangka berpikir untuk selalu belajar.

Itulah kami, itulah Beritajatim.com, dan kami akan selalu mencoba untuk terus tumbuh, berkembang, dan berubah ke arah yang lebih baik. Tak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri.

Brendan Rodgers menyatakan akan selalu belajar. "Saya akan semakin tua, tapi para pemain akan tetap muda (karena selalu berganti-ganti). Demi kepentingan mereka, saya tak boleh mandeg."

Mengadaptasi kata-kata bijak Rodgers: Beritajatim.com akan semakin bertambah usia, namun para pembaca akan selalu muda, karena pembaca berganti, yang tua pergi, pembaca baru akan muncul dari hari ke hari. Oleh karenanya, demi kepentingan publik, demi kepentingan pembaca kami, kami tak boleh terjebak dalam kejumudan dan kemandegan.

Terima kasih. [wir]

Baca Selengkapnya..

Pahlawan, Kota, dan Ziarah Masa Lampau

APA arti pahlawan bagi sebuah kota?

Saya ingat medio 1996 lalu, saat pertama kali datang ke Jember sebagai seorang mahasiswa. Tak banyak yang saya ketahui tentang kota ini sebelumnya. Bahkan setelah saya kuliah dan aktif di pers kampus Universitas Jember, tak banyak yang saya bisa definisikan dari kota ini. Artikel pertama saya di Radar Jember soal kota ini adalah bagaimana tak adanya 'identitas asli' yang mengikat warga, dibandingkan dengan Banyuwangi, misalnya.

Kota ini butuh penanda, dan masa silam adalah salah satunya. Di Eropa, masa lalu dirawat dengan rapi, seperti dikatakan Goenawan Mohamad dalam salah satu esainya tentang Bruges: “Tak ada yang aus: masa silam hadir secara rutin, dan secara bangga.”

Namun apakah masa silam itu bagi sebuah kota seperti Jember? Kota ini sejatinya tak pernah diikhtiarkan untuk menjadi seperti sekarang. Ini mulanya sebuah kota afdeeling perkebunan di bawah naungan Gewestelijk Bestuur Besoeki. Terbagi enam distrik, yakni Jember, Sukokerto, Mayang, Rambipuji, Tanggul, dan Puger, Gubernur Jenderal De Graeff baru menetapkan Jember menjadi regentschap yang setara kabupaten pada 9 Agustus 1928.

Lalu, berikutnya adalah perdebatan. Pemerintah daerah menetapkan 1 Januari 1929 sebagai hari jadi kota, penanda berdirinya kota. Namun sebagian kalangan menampiknya, karena menilai Jember sebagai sebuah wilayah lebih tua daripada yang ditetapkan. Lagipula, seharusnya alur sejarah didefinisikan oleh diri sendiri dan bukan tanda tangan seorang gubernur jenderal Belanda.

Sebuah kota bukanlah sekadar nama. Ia tidak hanya terdiri atas tembok-tembok dan bangunan tua, namun dibentuk sekumpulan cerita, hikayat, mitos, juga epos, yang mengalir dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Sejarah tak ubahnya aliran sungai yang berhulu dari sebuah mata air waktu, melewati bebatuan peristiwa, menuju muara kekinian. Apa yang dilakukan masyarakat Jember kini adalah mengikhtiarkan pencarian mata air yang mengawali sungai sejarah kota ini dan menentukan bebatuan-bebatuan peristiwa yang dilewatinya.

Saya kira di sinilah arti kehadiran pahlawan bagi sebuah kota seperti Jember. Pahlawan itu menyejarah, dan menjadi penanda adanya sebuah semangat pada suatu zaman, pada suatu masa. Nama Jember hari ini memang lebih terdengar nyaring karena sebuah karnaval fesyen masal. Jember Fashion Carnaval adalah apa yang disebut Dick Hebdige dalam

Subculture: The Meaning of Style sebagai pernyataan: saya berbicara melalui pakaian saya. Namun Jember tak bisa mengidentifikasi diri hanya melalui sebuah tontonan.

Jean Baudrillard dalam In The Shadow of The Silent Majorities, menyebut tontonan mengubah individu menjadi mayoritas yang diam. Dan jagat tontonan adalah padang pasir tanda-tanda (desert of signs) raksasa tak bertepi. Semua bisa memaknai, dan bahkan Baudrillard mewanti-wanti: 'Di tengah padang pasir, orang akan kehilangan identitasnya.'

Maka, penggalian terhadap sosok etos dan kepahlawanan di Jember tetap dibutuhkan, karena melalui penggalian itu orang bertanya terus-menerus mengenai dirinya. Seorang kawan menuliskan di laman Facebook, kala masih kecil, sering menunjuk sebuah sosok patung pria berpakaian perwira yang berdiri dalam posisi tubuh tegap di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember: siapa dia, mengapa dia di sana, tidakkah dia capek berdiri terus, dan bagaimana jika dia kebelet pipis.

Ketika rangkaian pertanyaan hadir, bahkan oleh seorang bocah, maka di situlah awal lahirnya penanda kota. Saat dewasa, kawan saya itu akhirnya tahu, patung tersebut adalah sosok Letnan Kolonel Moch. Sroedji, seorang pemimpin pasukan Damarwulan yang diperhitungkan Belanda pada masa Perang Kemerdekaan.

Penanda akan menjadi penanda ketika dimaknai secara sadar oleh warga kota, karena ada rasa memiliki. Dibutuhkan waktu tak sebentar untuk membawa kesadaran pemaknaan itu. Maka langkah Pemerintah Kabupaten Jember bersama keluarga Moch. Sroedji untuk mengusulkan sang letkol sebagai pahlawan nasional, bisa dianggap sebagai ikhtiar terobosan untuk memunculkan kesadaran pemaknaan itu sebagai kesadaran bersama.

Langkah ini diawali sebuah napak tilas yang diikuti ribuan orang pada 8 Februari 2015 yang menjadi pengingat bagi semua orang tentang pertempuran terakhir Brigade III Damarwulan pada 1949 di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari. Sroedji gugur bersama anak buahnya yang lain, setelah terlibat baku tembak berhari-hari dengan pasukan Belanda. Ia menolak menyerah, dan memilih mati muda pada usia 34 tahun.

Sroedji tidak dimakamkan di taman makam pahlawan, namun di sebuah pemakaman umum biasa di Kreongan, Patrang. Sebagian mungkin bertanya: mengapa. Lainnya mungkin menilai: ini tak patut. Namun "pahlawan mati hanya satu kali." Saya mengutip kalimat itu dari lakon terjemahan karya John Galsworthy. Justru dengan dimakamkan di pekuburan biasa, Sroedji meninggalkan sebuah warisan makna: laku patriotisme dan kepahlawanan tak boleh dicabut dari akarnya dan harus tetap di tengah-tengah rakyat.

Ikhtiar mengusulkan Moch. Sroedji menjadi pahlawan nasional adalah salah satu cara menjaga warisan makna itu. Kita tidak tahu, apakah pemerintah pusat dengan mudah akan meluluskan permintaan pemerintah daerah dan rakyat Jember. Seandainya berhasil, gelar pahlawan nasional itu akan menjadi milik semua orang, rakyat sipil dan tentara, yang berjuang dan mati di medan tempur bersama Sroedji.

Ini juga akan menjadi pintu bagi nama-nama lain di Jember untuk diusulkan mendapat gelar kepahlawanan. Kita tahu, Sroedji bukan satu-satunya tokoh pemimpin perjuangan di masa itu, atau yang mati dalam sebuah pertempuran heroik. Jika nama-nama itu diungkap, maka akan kembali muncul pertanyaan-pertanyaan, penggalian-penggalian, yang pada akhirnya akan selalu memicu kesadaran pemaknaan pada warga kota. Jika nama-nama seperti dr. Soebandi atau KH Achmad Shiddiq berhasil memicu kesadaran pemaknaan, pada akhirnya warga kota ini bisa semakin mengidentifikasi diri mereka.

Sebenarnja kita belum pernah mengenal mereka

ibu-bapa kita jang mendongeng

tentang tokoh-tokoh itu, nenek-mojang kita itu, tanpa menjebut nama.

Mereka hanjalah mimpi-mimpi kita,

kenangan jang membuat kita merasa

pernah ada.

- Ziarah (1967) karya Sapardi Djoko Darmono

Dari identifikasi, muncul kebanggaan dan penghormatan terhadap masa lampau. Masa lampau dihargai sebagai bagian dari yang membangun kota ini, hari ini, dan akan selalu menjadi tetenger masa mendatang: tempat kita berziarah. [Wir]

Baca Selengkapnya..

Akhirnya Jokowi Tahu, Negara Bukan Hanya Urusan Blusukan

Beberapa bulan lalu, seorang kawan wartawan terkagum-kagum menyaksikan aksi Joko Widodo setelah dilantik menjadi presiden di Jakarta melalui layar televisi. Sang presiden asal Solo menemui para pendukungnya yang meluap di kiri-kanan jalan dengan naik bendi. Hampir terjatuh dari kereta kuda itu, Jokowi akhirnya bisa mengacungkan tiga jari: simbol persatuan Indonesia.

"Memang beda Jokowi," kata kawan saya itu. Menurutnya, Jokowi adalah sang satrio piningit, ksatria yang ditunggu-tunggu menjadi pemimpin, yang bisa membawa Indonesia menuju kemakmuran dan kejayaan.

Satrio piningit, the chosen one, yang terpilih. Saya kembali mendengar puja-puji itu saat Jokowi bertemu dengan ribuan petani tebu, di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Seorang petani tebu yang mengaku dari Blora, Jawa Tengah, tanpa memperkenalkan diri lebih dulu langsung menyampaikan unek-uneknya saat diminta naik ke atas panggung. Ia meminta agar Jokowi menghentikan impor gula.

Menurut dia, pemerintah sudah mengimpor 3,5 juta ton gula. "Mohon kalau perlu stop impor agar petani tidak menjadi korban," katanya.

"Bapak adalah wajah kami, Bapak adalah ratu adil, Bapak adalah mesias, Bapak adalah Imam Mahdi yang diharapkan petani. Kalau Bapak saat ini tidak bisa menyelesaikan program kompleksi petani, saya yakin presiden akan datang impossible menyelesaikan," katanya.

"Harapan masyarakat begitu besar, harapan masyarakat begitu tinggi, harapan masyarakat begitu bejibun, bahwa di tangan Bapaklah, karena Bapak wajah kami, Bapak cermin kami, Bapak idola kami, Bapak contoh kami, setelah Bapak menjabat, tolong Departemen Perdagangan dievaluasi, impor impor impor stop," tambah petani itu bersemangat.

Di Banjarnegara, saat Jokowi datang menengok korban bencana tanah longsor, ratusan orang berebut air bekas yang sudah dgunakan sang presiden membersihkan diri. Mencari berkah, demikian alasan mereka.

Jokowi sang idola, Jokowi sang ratu adil. Harapan terhadap pria penggemar musik rock itu sangat tinggi, membuat sebagian dari kita memaklumi kebijakannya yang boleh jadi memberatkan rakyat dan menuai protes keras saat dilakukan presiden-presiden sebelumnya, seperti mencabut subsidi harga bahan bakar minyak.

Sebagian dari kita berlomba-lomba membuat pembelaan, yang kadang konyol: seperti misalkan menyamakan harga BBM dengan harga rokok yang lebih mahal, sehingga wajar jika dinaikkan.

Ketika Jokowi menurunkan harga BBM dua kali, dan kembali ke harga awal sebelum pencabutan subsidi, sebagian dari kita bertepuk tangan dan membuat pembelaan. Kita seperti lupa, bahwa saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempuh kebijakan itu, semua beramai-ramai menyebutnya 'pakar pencitraan' yang tak paham bahwa penurunan harga BBM tak otomatis menurunkan harga komoditas di pasar.

Saat Jokowi tak seratus persen menepati janjinya untuk lebih memilih orang-orang profesional daripada berkompromi dengan partai pendukungnya dalam menyusun kabinet, kita memilih membuat dalih daripada mengkritiknya.

Salah satu dalih yang populer adalah Jokowi berada dalam tekanan kekuatan-kekuatan elite partai, seperti Megawati Sukarnoputri, Surya Paloh, dan Jusuf Kalla.

Media sosial penuh puja-puji setinggi langit terhadap langkah Jokowi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam seleksi menteri. Langkah itu disebut langkah taktis jitu nan pintar dari Jokowi untuk menampik nama-nama calon menteri tak bersih yang diorder partai.

Dalam terminologi filosofi Jawa: nabok nyilih tangan, alias memukul dengan menggunakan tangan orang lain (yang dalam konteks ini adalah KPK).

Tak ada yang mencoba bertanya dengan kritis: tidakkah aneh jika seorang presiden, pemimpin tertinggi negara ini, yang dipilih oleh jutaan rakyat Indonesia, pemenang pemilu yang demokratis, masih harus meminjam tangan orang lain untuk menolak intervensi terhadap kebijakannya.

Bukankah dia memiliki kekuasaan besar untuk mengatakan 'tidak' secara langsung. Jika Jokowi tidak kuasa menampik intervensi partai politik pendukungnya saat memilih menteri pembantunya, bagaimana pula dia akan memimpin bangsa Indonesia menolak semua intervensi asing yang menghancurkan bangsa ini.

Tak ada yang bertanya demikian, termasuk saat Jokowi memilih mengirimkan nama Inspektur Jenderal Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian RI ke DPR RI untuk menjalani uji kepatutan. Nama Budi Gunawan sudah mendapat catatan merah dari KPK, karena kasus rekening gendut.

Namun berbeda dengan saat menggunakan catatan KPK untuk menolak nama sejumlah menteri, kali ini Jokowi memilih mengesampingkannya dan jalan terus.

Lalu di media sosial orang ramai-ramai menyalahkan Megawati Sukarnoputri dan PDI Perjuangan yang memaksakan kehendaknya, mencalonkan BG menjadi Kapolri. Jokowi tidak salah, karena terpaksa melayani permintaan Mega dan partainya.

Tidakkah ada yang merasa aneh dan bertanya, jika Jokowi tak bisa menghadapi tekanan Mega dan partainya, itu sama saja dengan mengonfirmasi kekhawatiran orang beberapa bulan silam: ia hanya petugas partai.

Sebagai petugas, aparat, atau opsir, tak salah jika kemudian Jokowi tak berdaya dan tunduk di bawah kehendak Megawati, perempuan yang sangat dihormatinya. Namun jika demikian, apa gunanya Jokowi memiliki sekian atribut orang nomor satu di negeri ini, jika ternyata ada sosok yang lebih tinggi di atasnya.

Sepuluh tahun masa pemerintahan SBY telah mengasah kritisisme rakyat. Sialnya, SBY dan Partai Demokrat tak memiliki korporasi media massa yang bisa menjadi pembela setia. Tiada hari tanpa kritik terhadap pemerintahan SBY.

'Pencitraan' menjadi kata yang paling sering digunakan. Namun semua nalar kritis yang terpupuk selama satu dasawarsa mendadak hilang dalam waktu seratus pemerintahan Jokowi. Suara kritik dicurigai tak lepas dari sakit hati karena kekalahan saat pemilu presiden.

Indonesia dibayang-bayangi kejumudan. Benarlah kata seorang kawan saya di akun Facebooknya: pemimpin yang dipuja-puja lebih berbahaya daripada seorang pemimpin diktator. Minimal dengan seorang pemimpin diktator, kita selalu awas dan nalar kita selalu terjaga. Sementara pemimpin yang dipuja bagai dewa justru mematikan nalar.

Jadi jujur saja, kita harus bersyukur konflik Cicak versus Buaya Jilid II (dengan episode Cicak versus Kebun Binatang) ini mencuat. Kisah konflik ini membuat nalar kritis itu telah kembali: tak ada presiden setengah dewa yang tak lepas dari kritik. Saat seorang pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan: 'Where Are You, Mister President?'. kita tahu publik sudah terjaga dari pesona itu.

Ketika seorang aktivis mengatakan pernyataan Jokowi menanggapi konflik KPK versus Polri tak lebih baik dari pernyataan seorang ketua RT, kita pun tahu, orang akhirnya sadar: Indonesia butuh pemimpin kuat. Pemimpin yang bisa menghadapi semua tekanan, dan hanya tunduk kepada konstitusi maupun kehendak rakyat yang memilihnya, bukan takluk terhadap oligarki partai.

Pada akhirnya kita berharap, Jokowi segera sadar: bahwa negara ini tak cukup hanya diurus dengan blusukan ke got dan pasar-pasar, tak cukup sekadar dikelola dengan keramahtamahan dan senyum sembari berkata: Aku rapopo. Negara ini butuh pemimpin yang tegas, yang berani mengatakan 'tidak', bahkan terhadap partai yang telah membesarkannya. [wir]

Baca Selengkapnya..

1 Januari dan Matinya Gary Ablett

SELAMAT tahun baru. Tanggal 1 Januari adalah saat untuk mengenang Gary Ablett, seorang pemain sepak bola yang menyatukan dua klub sekota yang terlibat 'rivalitas bersahabat' (friendly derby): Liverpool dan Everton.

Bagi Liverpool, Ablett tak hanya dikenang karena jasanya mempersembahkan dua gelar juara liga (1987/1988 dan 1989/1990) dan satu gelar juara Piala FA (1989) selama enam musim masa pengabdiannya. Dia juga akan dikenang sebagai pemain belakang yang menunjukkan bagaimana mentalitas berjuang melawan penyakit kanker.

Pemain asli kawasan Aigburth, Liverpool, ini mulai bermain untuk klub pujaannya pada musim 1986/87. Saat itu usianya baru 21 tahun, dan Liverpool tengah dilatih Kenny Dalglish. Dia dikenal sebagai bek tengah dan bek kiri pekerja keras.

Debut kandang pertamanya melawan Nottingham Forest pada 18 April 1987 membuat terkesan banyak orang. The Times menyebut Ablett berhasil menunaikan tugas bertahan dengan elegan dan mencetak gol voli pada menit 68. Kelak hingga akhir hayatnya, ini akan dikenang satu-satunya gol selama 147 kali memperkuat Reds.

Ablett pindah ke rival sekota Liverpool, Everton, pada Januari 1992 dengan nilai transfer 750 ribu pound. Bersama Everton, ia menjuarai Piala FA pada 1995 dengan mengalahkan Manchester United dan bermain 156 kali. Ia juga sempat menjadi pelatih di Akademi Everton, dan pada 2006 menjadi manajer Tim Cadangan Liverpool.

Sebagai manajer, Ablett berhasil membawa Tim Cadangan Liverpool menjuarai Liga Tim Cadangan Primer Utara pada April 2008. Ia juga berhasil mengalahkan Juara Liga Tim Cadangan Selatan, Aston Villa.

Ablett sebenarnya lebih merasa menjadi seorang Liverpudlian. Ia mencintai Liverpool, namun dikecewakan karena ditendang Manajer Graeme Souness dan hanya bermain 23 kali di semua ajang musim 1991-1992. "Jadi saya fokus di Everton dan ingin membuktikan jika Liverpool salah melepas saya," katanya.

Liverpool sebenarnya dua kali membuatnya patah hati. Terakhir, ia terpinggir dari posisi manajer tim cadangan oleh restrukturisasi Rafael Benitez, Manajer Liverpool.

Ablett mencoba peruntungan sebagai manajer Stockport County, klub League One (setara Divisi III). Sial, klub itu malah terdegradasi pada musim 2009-2010. Dia sempat ditawari menjadi staf pelatih Ipswich Town oleh Roy Keane, mantan bintang Manchester United. Namun kanker melahap tubuhnya.

Ablett didiagnosa terkena kanker limfoma, penyakit yang menewaskan pemain Arsenal David Rocastle pada 2001. Ablett berjuang keras untuk sembuh. Dia menjalani semua yang menyakitkan selama 16 bulan: kemoterapi, tranfusi darah, hingga transplantasi sumsum tulang. Namun ia tak bertahan dan pergi selamanya pada 1 Januari 2012. Usianya baru 46 tahun.

"Saya beruntung telah melatih dua klub terbaik di dunia," kata Ablett, sebelum meninggal dunia.

Liverpool dan Everton beruntung memiliki seorang Ablett, yang senantiasa mengingatkan bahwa rivalitas tak selamanya berbuah kebencian. (Wir)

Baca Selengkapnya..

Revolusi Harapan dari Ledokombo

Reporter : Oryza A. Wirawan

Suara perubahan bisa hadir dari mana saja, termasuk dari sebuah rumah di pelosok Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sebuah rumah dengan pelataran luas layaknya rumah khas desa, anak-anak bermain dan belajar. Revolusi harapan disemai di sana.

Mulanya adalah Farha Ciciek dan suaminya, Suporahardjo. Sekitar tahun 2009, ia bertemu tiga bocah yang menjadi teman bermain dua anaknya. Iseng-iseng, Ciciek bertanya kepada mereka. “Ibu kalian di mana?”

Salah satu bocah itu bercerita, ibu dan ayah mereka bekerja di luar negeri. Selama ini, mereka dititipkan kepada sang nenek yang juga sibuk berjualan sayur-mayur. Ledokombo memang salah satu daerah pengirim buruh migran di Jember. Anak-anak buruh migran itu dititipkan untuk 'dibesarkan oleh alam'. "Mereka dititipkan ke tetangga, kakek, nenek," kata Ciciek.

Ciciek tercengang dengan fakta itu. “Oh, my God,” pikirnya saat itu.

Semula, ia pulang kampung dari Jakarta ke desa kelahiran sang suami di Jember, karena ingin merawat sang ibu mertua yang telah renta. Namun gejala sosial di Ledokombo membuatnya tergerak. Selama di Jakarta, Ciciek bersama Suporahardjo adalah aktivis sosial organisasi non pemerintah. Ciciek pernah bekerja sebagai dosen Universitas Nasional Jakarta, dan aktif di beberapa lembaga seperti Rahima dan Kalyanamitra.

Perempuan kelahiran Ambon 26 Juni 1963 ini lantas memutuskan bersama Suporaharjo: saatnya untuk bertindak untuk melakukan perubahan, setidaknya untuk anak-anak itu. Mereka merasa itu adalah panggilan alam. Ciciek melihat anak-anak buruh migran adalah yatim piatu secara sosial. Anak-anak para tenaga kerja Indonesia mengalami persoalan sosial yang lebih besar daripada anak-anak biasa.

Ciciek pernah bertemu dengan seorang anak yang malah susah hati, saat sang ibu hendak pulang ke tanah air. Pertanyaan si anak sederhana: akankah si ibu masih mengenalnya, setelah pergi bertahun-tahun? Apakah sang ibu masih sayang? Apakah sang ibu tak akan pergi lagi. Sederhana, tapi sulit dijawab untuk meyakinkan si anak.

"Banyak yang memperhatikan persoalan buruh migran, tapi sedikit yang memperhatikan anak-anak mereka. Kita bisa mengalami bunuh diri generasi kalau mereka dibiarkan begitu saja," kata alumnus IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan lulusan pascasarjana Sosiologi Universitas Gajah Mada ini.

“Bagaimana bersama-sama membangun ruang bermain bagi anak-anak. Pelan-pelan, bagaimana orang tua susah, tapi anak-anak harus bahagia,” tambah Supo. Dengan kebahagiaan dan memori menyenangkan di masa kecil, anak-anak para buruh migran itu bisa tumbuh dewasa menjadi orang yang lebih baik.

Maka, Ciciek dan Supo mengawalinya dengan membentuk sebuah kelompok belajar dan bermain bernama Tanoker. Dalam bahasa Madura Pendalungan, tanoker berarti kepompong. Tanoker, kepompong, sebuah bagian dari transformasi kehidupan kupu-kupu.

Supo menggunakan permainan egrang sebagai alat perekat sosial dalam kelompok itu. Semula Supo tak meniatkan itu. Ia hanya memperkenalkan egrang kepada dua anaknya, Mokhsa Imanahatu Atolu yang waktu itu masih berusia 12 tahun, dan Zen Zerozona yang waktu itu masih berusia 7 tahun.

Dua anak itu dibesarkan di Jakarta. Selama bertahun-tahun, mereka lebih mengenal modernitas, dan di Ledokombo, modernitas tidak hadir dengan riuh dan gemerlap. Suasana desa yang lengang membuat mereka ditelan bosan. Maka, Supo menarik kenangan masa kecilnya. “Kebetulan di kebun belakang banyak pohon bambu,” katanya.

Supo mengajari dua anaknya cara membuat dan menggunakan egrang. Egrang adalah permainan anak tradisional, yakni semacam kaki panjang buatan dari bambu yang membuat para pemakainya lebih jangkung. Di perkotaan, permainan ini nyaris tak tampak. Di desa seperti Ledokombo, egrang sebenarnya bagian dari tradisi dan kehidupan sosial. Saat Ledokombo diterpa banjir pada masa lalu, warga menggunakan egrang sebagai alat transportasi. Namun, di desa pun, permainan ini nyaris hilang dengan semakin populernya tempat-tempat penyewaan play station.

Supo dan Ciciek membersihkan pelataran belakang rumah mereka, untuk dijadikan tempat bermain dan belajar. Mulanya tidak ada yang serius. “Saya bikin dua, tiga egrang. Lalu anak-anak sini ikut-ikutan main. Kita bikinin saja. Anak-anak bemain dengan semangat. Kita kasih hadiah. Juara I kita kasih Rp 5.000. Kalau Minggu, kita bikin lomba sama-sama anak-anak. Minimal cuma Rp 5000 keluar, anak-anak sudah ramai di sini,” kata Supo.

Melalui permainan tradisional, Ciciek dan Supo mengajarkan makna sportivitas, keberanian menaklukkan tantangan, dan kemauan untuk berbagi. “Permainan anak tradisional memiliki filosofi luar biasa, ramah lingkungan, dan mengajarkan team work," kata Ciciek.

Ciciek tersenyum melihat halaman belakang rumahnya mulai dipenuhi anak-anak kecil. Ia meyakini, anak-anak akan membawa perubahan sosial. Hasilnya? “Waktu anak-anak bermain playstation berkurang banyak. Mereka malah senang bermain egrang, bakiak,” katanya.

Belakangan, Tanoker membuat festival yang digelar setiap tahun, dan mengelola egrang sebagai sarana hiburan modern. Moksha banyak menyembangkan gerakan-gerakan baru dalam seni bermain egrang. Ia membuat koreografi menari dengan egrang.

Dari hari ke hari, anak-anak itu datang ke rumah Ciciek dan Supo bukan hanya untuk bermain. Mereka ke sana untuk belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. “Mereka disuruh oleh guru di sekolah. Akhirnya, saya beri PR menulis karangan esai tentang pengalaman mereka saat lebaran, dan mereka menulis dengan bagus sekali," kata Ciciek.

Ciciek membangun kedekatan dengan anak-anak melalui hubungan emosional seorang ibu. Saya pernah melihat dia memarahi beberapa orang anak sembari menangis. Anak-anak yang dimarahi itu juga ikut menangis.

Ciciek dan Supo melatih anak-anak itu untuk berani berpendapat dan mengeluarkan argumentasi kritis di depan siapa saja. Ini terlihat saat Bupati Jember Muhmmad Zainal Abidin Djalal berkunjung ke Tanoker, dan berdialog dengan anak-anak di sana. Mokhsa dengan enteng bertanya, "Pak, kenapa Ketua RT, RW, sampai bupati, kalau datang kenapa suka telat dan hobinya kok korupsi?"

Mokhsa menyinggung Djalal yang datang terlambat ke Tanoker. Sejumlah pejabat yang hadir dalam acara itu tersenyum. Mungkin mereka cemas, bupati akan tersinggung mendengar pertanyaan tanpa tedeng aling-aling seperti itu.

Namun, Djalal tersenyum. Tak ada tanda-tanda kemarahan di wajahnya. "Wah kalau pertanyaan itu, tanyakan kepada yang korupsi. Kalau saya korupsi, datang ke saya dan tegur saya. Bilang agar saya jangan korupsi,” katanya.

Djalal meminta maaf, karena datang terlambat. “Saya tidak akan beralasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya dimaafkan ya?"

Ciciek sempat diprotes salah satu birokrat, kenapa tidak mempersiapkan dan melatih pertanyaan yang bakal ditanyakan anak-anak. Istilah kerennya, merekayasa. Ia tidak suka melakukan pengondisian model kelompencapir Orde Baru. “Saya jawab, biar sajalah,” katanya, enteng.

Ada kalanya, Ciciek dan Supo diuji oleh kritisisme anak-anak yang mereka tanamkan sendiri. Suatu kali, anak-anak pernah menyatakan keinginan untuk mengikuti acara ‘Indonesia Mencari Bakat’ di Trans TV. Mereka ingin memperkenalkan egrang dan Tanoker ke publik yang lebih luas.

Tujuan anak-anak itu baik. Namun, biaya jadi kendala. Tak semua orang tua anak-anak yang bergabung dan belajar di Tanoker berasal dari kelompok kelas ekonomi yang beruntung. Ciciek dan Supo bisa saja membiayai, namun bagaimana dengan yang lain? Mereka mencoba meredam keinginan anak-anak itu.

Bukannya menurut, anak-anak itu malah menolak untuk membatalkan niat tersebut. Perlawanan justru dipimpin oleh Mokhsa. Mokhsa mengeluarkan uang dari tabungan pribadi untuk membiayai keberangkatan mereka ke Jakarta. Sementara, anak-anak lainnya merengek pada orang tua masing-masing, meminta jatah duit jajan diberikan kepada mereka. Ada juga yang meminta jatah biaya khitanan diberikan saat itu juga.

Kegigihan anak-anak itu akhirnya meluluhkan Ciciek dan para orang tua. Mereka sepakat memberangkatkan anak-anak ke Jakarta dengan biaya hemat. Ini bukan perjalanan yang mewah. Anak-anak itu berhasil menahan diri untuk tidak jajan selama perjalanan dan saat berada di Jakarta. Semua perbekalan makanan sudah disiapkan dari rumah.

Di Jakarta, anak-anak belajar bagaimana industri tontonan memperlakukan mereka. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk tampil sebaik mungkin. Namun apa yang dalam benak mereka tak seindah apa yang terjadi. Anak-anak itu harus bersabar menanti berjam-jam untuk proses pengambilan gambar. Mereka kelelahan, dan gagal menembus babak final. Mereka kapok.

Namun, harapan mereka untuk tampil di televisi tak bertepuk sebelah tangan. Rumah Produksi Set Film Workshop milik Garin Nugroho, seorang sutradara tenar Indonesia, menjadikan Tanoker sebagai salah satu tema film pendek berdurasi 48 menit untuk program televisi Pustaka Anak Nusantara Seri II. Dosy Umar, sang sutradara, mengatakan, tayangan itu semacam ensiklopedimedia televisi tentang tradisi permainan anak-anak di beberapa daerah di Indonesia.

Egrang memang tak hanya ada di Ledokombo. Namun di mata Dosy, egrang yang dimainkan anak-anak Tanoker memiliki nilai lebih, karena lebih mengarah ke penampilan atraksi yang memiliki pesan. “Kerja tim lebih didahulukan daripada individualitas. Ego dilebur,” katanya,

Dosy dan kawan-kawan mengambil gambar pada Juli 2011. Mereka menggelar casting atau pemilihan pemain yang membuat para orang tua di Ledokombo bersemangat mendaftarkan anak mereka. Tak semua puas dengan hasil casting itu. Ada yang menggerutu, lalu bermuara pada gosip.

Ciciek bisa memahami itu semua. “Di Ledokombo ada label negatif, bahwa orang sini tak bisa maju, orangnya keras kepala, egois. Mohon maaf, aparat pemerintah daerah kalau under qualified, di bawah rata-rata atau orang hukuman, kalau jelek, dibuang ke sini,” katanya.

Perubahan harus dimulai perlahan. Jika ada perlombaan yang digelar Tanoker, Ciciek memilih juri dari luar daerah untuk menjaga netralitas. “Orang tua bisa rebutan. Kalau anaknya tidak dipilih, mereka bisa saja melarang anaknya belajar. Kita harus sabar,” katanya.

Tak sekali dua kali Ciciek mengalami perlakuan tak mengenakkan hati dari warga sekitar, karena persoalan sepele. Kadang ia lelah. Namun Supo mengatakan, “It’s your people. I love them.”

Anak-anak membuat Ciciek dan Supo tetap yakin. Anak-anak menunjukkan bahwa stigma bukan takdir. “Anak-anak bisa memaksa guru dan orang tua mereka berubah,” kata Ciciek.

“Anak-anak lebih genuine, jujur, terbuka terhadap perubahan. Handicap di orang tua. Kalau orang tua tak berubah, ini jadi batu yang menghadang perubahan anak-anak. Tapi ini gerakan bersama, kerja kebudayaan,” kata Ciciek.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja Jogjakarta, memuji Tanoker saat menyaksikan acara Festival Egrang Tanoker III, Juli 2012 silam. “Mulai dari Jember sini, akan mengalir perhatian pada pertumbuhan, perkembangan, sampai pada posisi anak Indonesia ke depan. Kalau pemerintah tak melakukan kegiatan, kitalah masyarakat memulai dari yang terkecil,” katanya.

Ciciek optimistis perubahan sosial berasal dari desa, dengan anak-anak sebagai agen sosial. “Kita harus mempertanyakan lagi kepercayaan, bahwa perubahan berasal dari kota besar, elite, dan orang dewasa,” katanya. Sebuah perubahan, sebuah revolusi harapan. [wir/ Beritajatim.com, 21 Desember 2012 06:17:01 WIB ]

Baca Selengkapnya..

Lumbungisasi di Lumbung Beras Jatim

Reporter : Oryza A. Wirawan

Sejak lama beras menjadi indikator perekonomian Indonesia. Daan Marks, ekonom senior Kementerian Keuangan Belanda, mengatakan dalam kunjungannya ke Jakarta, sebagaimana dikutip Kompas (28/11/2012): "Harga beras merefeleksikan kemampuan negara dalam mengelola ekonominya. Di dalam manajemen beras ada pengelolaan konsumsi dan produksi yang sangat berpengaruh pada sektor lain."

Pengamat pertanian Khudori dalam bukunya 'Ironi Negeri Beras' menyebut beras sebagai komoditas strategis pertanian, karena usaha tani padi menjadi gantungan hidup 24,5 juta rumah tangga tani; menjadi konsumsi mayoritas warga Indonesia dengan tingkat konsumsi pada tahun 2004 sebesar 136,3 kilogram per kapita pertahun; dan 30 persen pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk pembelian beras.

Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan dalam rekomendasi tahun 2011, bahwa komoditas beras memiliki kontribusi besar terhadap inflasi di Jember. Maka ketahanan stok beras menjadi faktor penting untuk mengantisipasi dan mengendalikan inflasi.

Posisi Jember sebagai gudang beras di Jawa Timur berperan dalam pengendalian melalui ketahanan stok. Tahun 2009, produksi padi di Jember mencapai 880.750 ton, tahun 2010 sebesar 845.095 ton, dan tahun 2011 830 ribu ton.

Penguatan stok pangan dilakukan dari sisi Badan Urusan Logistik dan petani sebagai produsen. Sebagai institusi milik negara, Bulog jelas sudah cukup kuat. Ia dilindungi sekian regulasi dan perangkat yang memperkukuh otoritasnya di bidang ketersediaan pangan.

Problem justru muncul di tingkat petani. Pemerintah Kabupaten Jember mencatat, terdapat 104.242 keluarga yang menggantungkan diri pada usaha pertanian padi dan palawija, dan 137.309 orang warga pada usia 18-60 tahun yang bekerja sebagai petani komoditas tersebut. Jumlah ini terbesar dibandingkan warga Jember yang menekuni profesi lain seperti perdagangan, jasa, atau peternakan.

Namun, petani tidak selamanya berada dalam posisi sebagai produsen, karena acap kali ia menjadi konsumen beras di pasar. Sekitar 60 persen petani padi adalah net consumer beras.

Saat panen raya tiba, para petani menjual semua produksi gabah ke pasar, dan tidak melakukan penyimpanan untuk kebutuhan pribadi. Jika harga pasar menguntungkan daripada harga pembelian pemerintah, gabah akan dijual ke pedagang dan bukan ke Bulog yang berkepentingan melakukan pengadaan stok.

Alhasil, saat musim paceklik, mereka tak ubahnya warga lainnya di Jember, membeli beras yang dijual di pasar, dengan harga yang lebih tinggi daripada harga dasar penjualan padi saat musim panen. Dengan populasi sebesar itu, tak aneh jika kemudian TPID melihat peran petani sebagai konsumen cukup krusial dalam pembentukan harga di pasar.

Suroto, salah satu petani Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas, mengatakan, banyak petani yang tak memiliki lumbung untuk menyimpan gabah atau beras setelah diselep. "Jadi mereka lebih suka langsung menjualnya langsung begitu panen," katanya.

Ini tak ubahnya sebuah ironi. Jember disebut sebagai lumbung beras Jawa Timur. Namun di kota ini, lumbung dalam arti sebenarnya tidak dimiliki para petani. Inilah 'kota lumbung beras tanpa lumbung'

Petani acap menggunakan dapur rumah sebagai tempat penyimpanan. Sekalipun memiliki gudang penyimpanan, gudang tersebut biasanya amat sederhana. "Bukan saja tidak dilengkapi dengan pengatur kelembaban udara, gudang tersebut juga tidak difumigasi, sehingga beras mudah dimakan serangga seperti bubuk atau ulat," tulis Khudori.

Ketidakmampuan membuat lumbung tak lepas dari kondisi sosial-ekonomi petani sendiri. Secara nasional, dalam sensus pertanian tahun 1993 dan 2033, jumpah petani gurem cukup besar. Tahun 1993, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 10,8 juta petani gurem di Indonesia atau 52,7 persen. Sementara tahun 2003, sensus mencatat ada 13,7 juta petani gurem atau 56,5 persen. Mayoritas petani gurem itu berada di Jawa. Sekitar 70 persen petani padi, terutama buruh tani dan petani skala kecil, termasuk miskin dan berpendapatan rendah.

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Jember berupaya melakukan lumbungisasi. Namun keterbatasan membuat dinas itu hanya bisa menyentuh kelompok-kelompok tani, dan bukannya petani secara personal. Kelompok tani sendiri selama ini sudah berpartisipasi dalam pengadaan stok beras nasional. Di Juember, 14 gabungan kelompok tani bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik untuk menyediakan stok tersebut.

Namun rencana peningkatan cadangan beras dari tahun ke tahun tak bisa hanya menggantungkan pada lumbung kelompok tani. TPID Jember memandang, perlu ada perluasan akses kepemilikan lumbung untuk rumah tangga petani yang bisa menampung cadangan beras.

"Dinas Pertanian sudah membuat lumbung dan lantai jemur untuk gabungan kelompok tani. Maka, sebagai anggota TPID, giliran kami menginisiasi pilot project pembuatan lumbung padi atau beras rumah tangga, dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial kami," kata Deputi Bidang Moneter BI Jember, Dwi Suslamanto.

Sebanyak 30 rumah tangga di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat, Desa Wuluhan Kecamatan Wuluhan, Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, dan Desa Selodakon Kecamatan Tanggul mendapat bantuan pembangunan lumbung dari BI. "Petani gurem ini menjadi mitra usaha Bulog. BI ingin membantu Bulog memberi insentif kepada mitranya, agar setia menjual ke Bulog dan tidak terpengaruh pengijon," kata Suslamanto.

"Kami berkepentingan, karena Bulog sebagai anggota TPID mampu mempengaruhi harga beras atau gabah kering giling melalui operasi pasar dan raskin," tambah Suslamanto. Lumbungisasi digarap tahun 2012 ini, dan bisa berjalan saat panen padi awal tahun 2013 mendatang.

Lumbungisasi sebenarnya tak serta-merta menyelesaikan problem ekonomi di tingkat petani yang bisa berdampak pada upaya penyediaan stok. Suslamanto menyadari, stok beras atau padi di lumbung rumah tangga tak akan efektif, selama petani mengalami kesulitan ekonomi yang membuat mereka mengambil stok itu untuk dijual demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) 2004 menunjukkan sumbangan usaha tani terhadap struktur pendapatan keluarga petani tinggal 13,6 persen, dari semula 36,2 persen pada era 1980-an. Ini artinya, keluarga tani memang memerlukan tambahan pemasukan. "Kami berencana membuat program untuk pemasukan tambahan bagi para petani," kata Suslamanto. Ini untuk menyelesaikan kesulitan dana jangka pendek tanpa, sehingga tak mengganggu stok di lumbung.

Sejumlah bank sudah menyatakan bersedia mendanai program itu. Namun BI Jember belum berani melepas pendanaan kepada pihak lain. Suslamanto beralasan, pihaknya masih harus menyiapkan penguatan kelembagaan petani, terutama dalam hal manajemen, pengelolaan keuangan, dan akses pasar.

Dari sini, terang-benderang, masalah ketahanan pangan cukup kompleks. TPID Jember sendiri masih harus melihat sejumlah indikator untuk menakar keberhasilan lumbungisasi rumah tangga petani sebagai bagian dari penguatan kelembagaan pengelolaan beras.

Pertama, terinisiasinya pembangunan lumbung padi rumah tangga; kedua, tingkat permintaan beras pada masa paceklik tidak mengalami peningkatan, karena petani sudah memiliki cadangan beras pada masing-masing rumah tangga; dan ketiga, Bulog memiliki jaminan suplai dari gapoktan yang telah bekerjasama melalui fasilitasi BI Jember, dan mengalami peningkatan pasokan yang bisa digunakan untuk operasi pasar beras.

Ini semua bisa dilihat tahun 2013 mendatang, dan bagi Pemerintah Kabupaten Jember yang sempat melemparkan wacana industrialisasi daerah beberapa waktu lalu, pencapaian indikator ini menjadi penting. Sebagaimana kata peneliti Ahmad Helmi Fuady (Kompas, 28/11/2012): 'Tanpa institusi yang mampu mengelola beras yang kuat, maka mustahil industrialisasi bisa terjadi'. [wir]

Baca Selengkapnya..