Setelah Banjir Datang…

Mengapa Anda butuh bank seperti BNI? Satu pertanyaan, banyak jawaban, tentu saja. Banyak motif untuk menabung ke BNI. Namun, bagi orang seperti Tutik, emak mertua saya, bank adalah ‘makhluk asing’ yang harus bisa menjawab satu hal mendasar: kepercayaan.

Tutik, perempuan sederhana. Sehari-hari dia menghidupi diri dan keluarganya dengan berdagang di sebuah toko kecil yang terletak di sebuah kampung tepi sungai, di Situbondo, Jawa Timur. Ia tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, ia enggan berurusan dengan birokrasi. Namun, ia mampu memahami angka-angka: sebuah kebutuhan fungsional untuk bertahan hidup.

Tutik mempercayai dirinya sendiri untuk mengurus bisnis kecil itu. Ia menyimpan semua uangnya di sebuah kotak di lemari pakaian. Ia tidak menyukai bank: urusan birokrasi rumit. Mungkin juga, ia merasa minder. Istri saya berusaha meyakinkan emaknya itu berkali-kali. Sampai suatu saat, kami yakin, bahwa emak menanti itu: kepercayaan.

Lalu, datanglah banjir itu. Suatu malam, 8 Februari 2008. Sungai yang berjarak selemparan batu dari rumah mertua saya bergolak. Kami semua melarikan diri menuju bukit terdekat. Ini banjir kedua terbesar di Situbondo, setelah enam tahun sebelumnya. Emak mertua saya menyelamatkan apa saja yang bisa dibawa. Kotak berisi uang diambilnya dari dalam lemari. Malam terasa panjang di pengungsian. Untunglah, air cepat surut, dan kami kembali ke kampung, ke rumah kami yang sudah dipenuhi lumpur.

Banjir bandang di Situbondo diakibatkan oleh gundulnya hutan di kabupaten tetangga, Bondowoso. Letak Bondowoso secara geografis lebih tinggi daripada Situbondo. Maka, aliran air dari hutan yang tak terserap oleh tanah akan meluncur ke sungai-sungai kecil yang semuanya mengarah ke Situbondo. Banjir Situbondo, wajah alam yang rusak.

Emak mertua saya pulang dari pengungsian dengan pandangan yang berubah. Uang simpanannya selamat, namun banjir masih bisa datang sewaktu-waktu. Entah besok, entah lusa, atau tahun depan. Selama hutan di Bondowoso dibiarkan hilang, maka ancaman banjir akan menjadi bagian dari hidup emak mertua saya itu hingga akhir hayat.

Dia membiarkan adik saya mengurus administrasi untuk menjadi nasabah BNI. Saya dan istri saya menyarankan dia untuk menjadi nasabah BNI saja, sama seperti kami. Emak saya, memang tidak tahu apa-apa soal bank. Dia hanya menitipkan pesan, tentang kepercayaan, sebuah bank yang bisa dipercaya, yang tak mudah runtuh dilibas krisis saya rasa. Uang emak saya mungkin tidak besar. Namun saya bisa membayangkan betapa berartinya uang hasil berdagang itu.

Jujur saja, sebenarnya saya sendiri tidak tahu persis, secara akademis, bagaimana sebuah bank bisa dipercaya. Apakah kapitalisasi pasar yang besar adalah acuan sebuah bank bisa dipercaya? Saya kira, BNI bukan yang terbesar. Kapitalisasi BNI Rp 26,9 triliun, masih kalah dibandingkan bank empat lain di Indonesia.

Apakah karena gebyar hadiahnya? Terus terang saja, bagi saya dan keluarga, hadiah dan bonus mobil tidak masuk dalam pertimbangan untuk menciptakan kepercayaan. Apalagi, BNI dalam urusan gebyar hadiah relatif ketinggalan dibandingkan bank-bank lainnya.

Saya hanya percaya: kepercayaan ada, ketika kita merasa aman. BNI memang punya sejarah terpuruk tahun 1999, saat krisis ekonomi. Namun, bank ini dalam jangka waktu 10 tahun sudah mampu pulih. Kedua, saya lebih mempercayai negara dalam mengurus uang saya, daripada pemodal asing. Saya tidak anti-asing. Namun, BNI menjadi salah satu bukti yang menginspirasi saya: bahwa orang Indonesia masih ada untuk mengurus dirinya sendiri. BNI, bank pertama pemerintah kita masih ada.

BNI memfokuskan pemberian kredit kepada sektor usaha kecil menengah, seperti usaha emak mertua saya (58 persen kredit untuk usaha kecil dibandingkan kredit korporasi). Tentu saja, saya berharap, kelak emak mertua saya itu tak hanya sekadar menjadi penyimpan uang. Saya berharap, ia bisa memperbesar usahanya.

Satu hal lagi yang mungkin sangat berarti bagi seorang yang selalu terancam bencana seperti emak mertua saya. BNI memiliki program Green Living. Pemberian satu pohon utnuk setiap nasabah griya BNI menunjukkan kepedulian sebuah bank terhadap persoalan lingkungan. Mungkin emak mertua saya tidak akan dalam waktu dekat menjadi nasabah kredit perumahan dari BNI. Namun setidaknya sebuah kepedulian menunjukkan bahwa semua kehidupan betul-betul berarti: termasuk sebatang pohon. (*)

Nama: Oryza Ardyansyah Wirawan
email: bonek.intelek@gmail.com, bonek_intelek@yahoo.com

Baca Selengkapnya..

Kursi dan Kancing Sudiyono...

Kepala Dinas Pendidikan Jember Achmad Sudiyono terjatuh dari kursinya, saat mengikuti dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember, Senin (2/3/2009). Pertanda apa?

Rapat itu berlangsung penuh canda tawa. Padahal yang dibahas tergolong urusan gawat di dunia pendidikan Kabupaten Jember. Sebut saja: persiapan ujian nasional, penerimaan siswa baru, dana bantuan operasional sekolah dan larangan pungutan, masalah dugaan plagiat buku kerja siswa, dan renovasi SDN Kertonegoro III yang ambruk.

Sudiyono menjelaskan semua permasalahan. Beberapa kali canda-canda segar dilontarkan, termasuk soal kepanjangan PSB yang seharusnya Penerimaan Siswa Baru dipelintir jadi Partai Serikat Buruh.

Wakil Ketua Komisi D Sujatmiko lantas menyahuti, "Lha kalau PBB apa singkatannya?"

Kebetulan yang duduk di sebelah Sujatmiko adalah Baharuddin Nur, politisi PPP yang menyeberang ke Partai Bulan Bintan (PBB). Dengan sigap, Baharuddin menjawab, "PBB itu Partainya Bapak Bahar."

Jawaban itu membuat semua yang hadir tergelak, termasuk Sudiyono, Saking bersemangatnya tertawa, ia tergelincir dari kursi yang didudukinya. Kursi itu terguling, dan Sudiyono nyaris berdebam ke lantai.

Giliran bicara, Madini Farouq memuji suasana dengar pendapat antara Komisi D dan Dispendik yang berjalan kondusif. Ia memberi contoh kontras dengan hearing DPR RI dengan Pertamina yang panas.

"Perkara Pak Achmad (Sudiyono) gerah terus kancingnya terbuka satu, ya itu urusan lain. Mungkin karena dari Thailand," kata Madini menunjuk kancing baju Sudiyono bagian atas.

Sudiyono langsung melihat ke bawah, dan buru-buru hendak menutup kancing itu, karena kaus putih di bagian dalam bajunya sudah terlihat. Namun ternyata kancing itu pun copot. "Lho, copot Gus," kata Sudiyono, disambut tawa hadirin.

Dalam penjelasannya soal dugaan plagiasi BKS, Sudiyono mengelak anggapan keterlibatan Dispendik secara institusional. Menurut berita yang dimuat beritajatim.com, BKS yang bernama Jitu (Jember Intelektual dan Bermutu) saat ini beredar luas di hampir seluruh SD di Jember diduga hasil plagiasi dari penerbit lain dan tak mencantumkan identitas penerbit.

Di susunan pengarah, ada sejumlah petinggi Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember, yakni Jumari (Kabid TK/SD), M. Yasin (Kasi Kurikulum Bidang TK/SD), dan Gunayat Suriyono. Dalam BKS itu juga tidak disebutkan tahun penerbitan.

Beberapa contoh BKS Jitu isinya persis dengan BKS dari penerbit lain yang sudah lebih dulu beredar. Misalnya, isi BKS Jitu untuk Pendidikan Kewarganegaraan kelas 5 sama persis dengan BKS Mutiara (Murid Aktif dan Rajin) yang diterbitkan Cipta Media Nusantara.

Perbedaan hanya ada pada sampul kedua BKS itu. Tetapi, setelah dibuka isinya, langsung kelihatan sama persis. Bahkan titik, koma, dan tanda baca lainnya sama. Nama penulis dan pengarah di BKS Jitu adalah para guru dan pejabat Dispendik Jember.

"Saya sangat yakin tim kami bekerja profesional. Selama ini Jember selalu menggunakan karangan orang Sragen, Jogja, Surabaya. Kita orang Jember harus bangga dengan potensi orang Jember sendiri," kata Sudiyono.

Menurut Sudiyono, buku itu sudah digunakan di Jember. Yang membanggakan BKS itu dikerjakan orang Jember sendiri yang bermitra dengan orang-orang yang dianggap mampu.

Mengenai materi yang digunakan dalam buku, sudah ada kesepakatan dengan PT Graha Ilmu Mulia yang ditandantangani 5 Desember 2008. "Materi itu boleh dipakai tim Jember, bisa dipakai semua, bisa dipakai berapa persen. Ini deal, bukan menjiplak," kata Sudiyono.

Anggota Komisi D DPRD Jember Misbahussalam mengatakan, masalah BKS bukan masalah fundamental. "Tapi masalah tataran teknis ini jangan dianggap enteng. Kita khawatir menyalahi aturan," katanya.

Anggota Komisi D lainnya Sanusi Fadillah Muchtar memuji upaya Dispendik. "Kalau memang tak ada plagiatnya ya transparan. Kalau ada pembunuhan karakter, ya tuntut balik saja," katanya.

M. Yasin, Kepala Seksi Kurikulum Bidang TK/SD Dispendik, yang tergabung dalam tim Jitu (Jember Intelektual dan Bermutu), mengatakan, BKS berangkat dari kreativitas para guru dan di luar Dispendik.

"Mereka bekerja dan tentu butuh referensi dari berbagai pihak. Maka diperlukan kerjasama berbagaui pihak, untuk kebutuhan referensi. Tim punya partnership yang berkompeten," kata Yasin.

Usai dengar pendapat, Sudiyono keluar ruang Komisi D dengan menebar senyum. Satu urusan sudah beres. Tinggal satu urusan lagi: menjalani pemeriksaan tim Kejaksaan Agung, Selasa 3 Maret. "Pemeriksaan anggaran APBD," katanya singkat. (*)

Baca Selengkapnya..

Pertanyaan Supiyati

Mengklaim diri pro rakyat miskin, para calon anggota legislatif gagal menjawab pertanyaan seorang siswi sekolah soal jumlah rakyat miskin di Jember.

Komunitas Perempuan Jember menggelar kampanye dialogis di pusat belanja Golden Market, Minggu (1/3/2009). Ada calon legislator yang cerita soal istri dan ibu, ada yang cuma membaca Pancasila.

Acara tersebut diikuti tujuh caleg laki-laki, dan enam caleg perempuan. Sebenarnya ada satu caleg perempuan lagi, namun mendadak ia memilih pulang.

Kampanye dialogis ini digelar di lantai tiga yang bersebelahan dengan pusat mainan anak-anak. Kendati para caleg menggunakan mikrofon saat menjelaskan visi dan misi masing-masing, tak pelak mereka harus bersaing dengan kegaduhan musik yang terdengar dari arena bermain anak-anak.

Sialnya pula, para caleg hanya diberi kesempatan dua menit untuk memberikan pemaparan. Maka tak ada caleg yang menyentuh persoalan substansial.

Beberapa caleg terpaksa harus diinterupsi mendadak, saat tengah asyik berorasi. Namun, ada juga caleg yang sesingkat-singkatnya berorasi. Rima, seorang caleg dari Partai Patriot hanya butuh waktu 42 detik untuk berorasi.

Orasinya singkat saja. "Visi dan misi saya sesuai Pancasila, menanamkan jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah SWT, dalam segala hal," katanya, sembari membacakan satu per satu sila Pancasila.

Lain lagi dengan Agus Sarwanto, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Bukannya menjelaskan soal visi dan misinya secara singkat dan jelas, ia malah bercerita soal ibu dan istrinya.

Sembari mencontohkan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Agus mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang muda, amanah, dan aspiratif.

"Amanah pertama berasal dari ibu saya. Ketika saya minta izin mencalonkan diri ke DPR RI, ibu saya mengatakan, apa bisa saya menjaga amanah rakyat. Saya sungkem dan mencium ibu saya," kata Agus.

"Amanah kedua dari istri saya. Istri saya bertanya, apakah saya bisa menjaga amanah, atau seperti orang-orang (DPR) yang muncul di televisi karena selingkuh. Lalu saya mencium kening istri saya," lanjut Agus.

Ada juga caleg yang protes karena merasa pemandu acara tak adil. Lilik Ni'amah, caleg dari Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan, caleg pria diberikan kesempatan bicara waktu lebih lama daripada caleg perempuan.

Namun tak ada yang lebih membuat para caleg tak berkutik selain Supiyati. Supiyati hanya siswa sekolah menengah atas biasa. Namun pertanyaannya yang singkat, tak mampu dijawab dengan tepat oleh 13 calon anggota legislatif yang berkampanye bersama di pusat belanja Golden Market.

Saat diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, dengan malu-malu, Supiyati sempat enggan menyebutkan namanya. "Saya sebagai anak SMA tidak tahu seluk-beluk Jember. Ada berapa jumlah masyarakat miskin di Jember?" katanya.

Mendapat pertanyaan itu, sejumlah caleg langsung mengeluarkan ponsel. Ada yang menelpon, ada yang mengirimkan pesan pendek. Entah ke mana.

Kustiyono, Sekretaris Jaring Pemilih Rasional, yang hadir dalam acara itu, mengatakan, ada caleg yang mengontak salah satu anggota tim sukses untuk menanyakan angka penduduk miskin tersebut. "Saya kebetulan ada di sebelah anggota tim sukses itu," katanya, tersenyum.

Namun nyatanya, tidak ada caleg yang mampu menjawab dengan tepat pertanyaan sederhana itu. Cora Elly Novianti, caleg Partai Hanura, yang sebelumnya menyatakan punya visi dan misi profesional, pro poor (pro rakyat miskin), dan kesetaraan, mulanya menjawab persentase: 40 persen. Setelah didesak pembawa acara, ia menjawab jumlah warga miskin Jember 70 ribu orang.

Mohammad Rifki Fahruddin, caleg dari Partai Barisan Nasional, dengan gaya meyakinkan menjawab jumlah penduduk miskin di Jember 250 ribu orang. "Saya pegang data tahun 2007. Memang ada perubahan," katanya sembari mengacung-ngacungkan seberkas kertas.

Jawaban Rifki ini diikuti caleg lain yang menjawab sesudahnya. Sementara, caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Khairul Farid menyatakan, menurut data Badan Pusta Statistik, jumlah warga Jember yang miskin 320 ribu orang. "Saya pun tidak percaya," katanya.

Jika mengacu data terbaru yang digunakan pemerintah Jember untuk penerimaan asuransi kesehatan, jumlah warga miskin di Jember sebesar 682.299 orang. Betapa melesetnya jawaban para calon wakil rakyat itu! Padahal, dalam paparan visi dan misi masing-masing, sebagian besar caleg menyinggung masalah kemiskinan.

Namun, Tak mampu menjawab pertanyaan tersebut tak mengendorkan semangat para caleg untuk mempromosikan jurus jitu masing-masing dalam menekan angka kemiskinan.

"Kemiskinan tidak bisa diberantas sama sekali, tapi dikurangi," kata Machfud Sidik, caleg DPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Nur Yasin, caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, malah mengkritik bantuan langsung tunai (BLT). "BLT penghinaan bagi martabat manusia. Program seperti BLT perlu tapi untuk padat karya. Jangan kemudian (warga miskin) terima duit Rp 100 ribu, tapi antre terus masuk rumah sakit yang biayanya lebih dari Rp 100 ribu," katanya.

Sementara itu, caleg DPR Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional Rendra Wirawan, berkali-kali menyinggung sukses partainya mengantarkan Soekarwo sebagai gubernur Jatim.

Rendra menyebut program keluarga harapan (PKH) cukup berhasil. "Ke depan PKH 2015 diharapkan ada pendampingan dari APBD. Oleh sebab itu, butuh wakil rakyat yang mengawal pemerintahan agar APBD benar-benar untuk rakyat," katanya, menyinggung jargon Soekarwo saat kampanye pilgub.

Baca Selengkapnya..

Golkar - PKS Bukan Harga Mati

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera mulai main lirik. Orang bertanya-tanya: inikah alternatif blok koalisi baru itu. Nasionalis relijius.

Golkar dan PKS tak ubahnya dua kutub yang berseberangan. Sebagai partai warisan Orde Baru, Golkar tidak pernah melepas ideologi nasionalisme. Golkar tak bermain-main dengan isu agama, dan ini menjadi salah satu kekuatan Golkar. Bagaimanapun, Golkar adalah partai modern dan sekuler.

PKS partai yang tumbuh dari rahim Reformasi. Ideologi dan asasnya jelas Islam. Jika dirunut, partai ini berakar dari gerakan bawah tanah kelompok masjid yang selama bertahun-tahun dipinggirkan Orba. Penampilan kelompok ini di kampus-kampus begitu khas: yang lelaki berjenggot lebat, dan perempuan berjilbab rapat.

Anak-anak gerakan tarbiyah yang sekarang berada di PKS banyak mengacu pada Ihkwanul Muslimin, sebuah organisasi yang didirikan Hasan Al Bana di Mesir. Ikhwanul Muslimin banyak mempengaruhi gerakan Islam di Timur Tengah. Hamas, kelompok pejuang Palestina, juga dipengaruhi oleh 'Kaum Ihkwan'.

Dua partai itu sebenarnya juga memiliki kesamaan: partai modern yang tidak terpaku pada patron. Hal ini penting ditegaskan, di tengah masih kuatnya unsur patron dalam kultur politik kita.

Saat ini Golkar juga banyak diisi anak-anak alumnus Himpunan Mahasiswa Islam, sebuah kelompok mahasiswa Islam sayap liberal yang tak asing dengan wacana gerakan tarbiyah Hasan Al Banna. Patut diingat, sebagian besar aktivis masjid pada era 1970-an dan 1980-an adalah aktivis HMI yang kini berkiprah di panggung politik. Namun para aktivis HMI yang berkiprah di Golkar tidak pernah menonjolkan warna Islam ideologi dalam partai tersebut.

Dari latar belakang ini saja, sudah bisa dipastikan Golkar dan PKS tak akan bersatu dalam aspek ideologis. Jadi, faktor pendukung adanya koalisi di antara keduanya hanyalah kepentingan pragmatis dalam pemilihan presiden.

Jujur saja, sebenarnya koalisi Golkar - Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla masih cukup tokcer untuk bisa memenangkan pilpres. Pecahnya kongsi keduanya, sebenarnya tak lepas dari kesalahan Demokrat sendiri. Demokrat begitu gampang mengklaim keberhasilan pembangunan dalam iklan politiknya. Sesuatu yang tentu memunculkan ketersinggungan politik Golkar.

Maka, ditambah ego sebagai partai nomor wahid di Indonesia, Golkar sangat layak memiliki calon presiden sendiri. Namun persoalan muncul saat Golkar harus menentukan siapa yang bakal maju gelanggang.

Dalam tradisi politik Indonesia yang sebenarnya salah kaprah, ketua umum biasanya jadi kandidat utama. JK berarti calon kuat. Namun, akseptabilitas JK terbilang rendah, terutama di Jawa. Maka JK tentunya harus menggandeng kandidat lain yang populis.

Pertanyaannya: bisakah PKS memenuhi kebutuhan kandidat pendamping JK yang populis. Terus terang ini yang masih diragukan. PKS boleh saja mengklaim punya kader yang bersih. Namun popularitas sering kali tak ada kaitannya dengan integritas. PKS tidak punya cukup catatan panjang dalam urusan menyodorkan kader populis.

Kemenangan fenomenal PKS dalam pemilihan gubernur di Jawa Barat patut diduga bukan karena kader PKS ansich. Kemenangan itu patut disangka karena faktor Dede Yusuf, calon wakil gubernur yang mendampingi kader PKS, yang memang populer sebagai aktor.

Nah, jika PKS tak bisa menyuplai kader yang cukup populis untuk mendampingi Jusuf Kalla, maka koalisi tersebut tak banyak artinya. PKS memang punya massa loyal. Namun itu tidak cukup.

Ingat pemilu 2004? Massa loyal PKS tidak cukup untuk memenangkan Amien Rais - Siswono Yudohusodo dalam pilpres. PKS akhirnya lebih suka mendompleng koalisi yang dipimpin Demokrat dan Partai Bulan Bintang yang mengusung SBY - JK, dan menikmati jatah menteri yang lumayan banyak dibanding PBB.

Dalam pemilihan gubernur Jawa Timur, PKS adalah partai paling buncit yang menempel dalam koalisi Partai Amanat Nasional - Demokrat untuk mengusung Soekarwo - Saifullah Yusuf.

Jika melihat perilaku 'main dompleng' PKS, maka tidak tertutup kemungkinan ini bakal terulang dalam koalisi dengan Golkar. Maka yang harus dipastikan oleh Golkar adalah seberapa kuatnya kandidat wakil presiden dari PKS, sebelum melanjutkan koalisi itu.

Bagaimana jika kader PKS maju sebagai capres dan kader Golkar yang mendampingi? Ah, kalau seperti ini urusannya, lebih baik Golkar tidak perlu berkoalisi sekalian dengan PKS. Kalau hanya ingin posisi wapres, pertahankan koalisi SBY - JK. Habis perkara.

Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya rencana 'kawin-mawin' Golkar dan PKS bukanlah harga mati. Sebagai partai besar, Golkar sangat layak memilih 'jodoh politik' sendiri. PKS hanyalah salah satu alternatif. Kalau kemenangan dalam pilpres menjadi tujuan, maka 'jodoh politik' Golkar haruslah cakep dan montok sehingga cukup membetot perhatian rakyat.

Satu hal lagi yang penting. Kans Golkar untuk menang semakin terbuka, jika Jusuf Kalla tidak menjadi pilihan tunggal sebagai kandidat presiden. Jika memang akseptabilitas Kalla masih kurang, dan Golkar rela hati memilih kader lain yang lebih populer, merebut kursi RI-1 akan lebih lempang.

Terlepas dari urusan hitung-hitungan politik, koalisi Golkar - PKS layak disambut baik. Semakin banyak pilihan presiden - calon wakil presiden akan semakin bagus pada pendidikan demokrasi kita. Siapapun bisa bersaing.

Kita juga menanti, bagaimana perpaduan dua partai modern berbeda ideologi ini jika benar-benar memimpin Indonesia. Siapakah lebih dominan? Kelompok nasionalis atau relijius? (*)

Pernah dimuat di rubrik Sorotan Beritajatim.com

Baca Selengkapnya..

Lexus dan Pohon Zaitun

Sejumlah ulama mulai cemas dengan praktik perdukunan Ponari. Mereka cemas, batu petir Ponari akan membawa kemusyrikan atau penyekutuan terhadap Tuhan. Orang jadi lebih percaya kepada 'kesaktian' Ponari daripada penyembuhan dari Tuhan.

Sementara itu, pemerintah menolak tegas anggapan, bahwa fenomena Ponari akibat kegagalan memperluas akses dan kesetaraan layanan kesehatan kepada rakyat.

Fenomena Ponariisme mengingatkan saya pada artikel The Lexus and The Olive Tree (Lexus dan Pohon Zaitun), karya wartawan The New York Times Thomas Friedman. Friedman menyoroti bagaimana modernitas diperlawankan dengan tradisionalitas, sesuatu yang global dilawankan dengan puak. Dunia maju dengan dunia terbelakang. Sebuah dikotomi abadi yang selalu menjadikan yang pertama sebagai yang terbaik daripada yang kedua.

Lexus, menurut Friedman, mewakili hasrat purba manusia akan makanan, pakaian, kemakmuran, dan modernisasi. Sementara pohon zaitun merepresentasikan segala sesuatu yang melabuhkan kita, mengidentifikasi kita.

Indonesia tengah berupaya menciptakan lexus dan mengendarainya. Namun, kita tahu, pohon zaitun di negeri kita masih kuat. Salah satu yang mengidentifikasi dan melabuhkan kita adalah kepercayaan terhadap hal-hal yang mistis dan tak kasat mata.

Salahkah itu? Saya katakan, tidak ada yang salah terhadap kepercayaan tersebut. Negeri ini tumbuh dan dibangun di atas kepercayaan terhadap sesuatu yang gaib. Barat pun mulai menghargai apa yang mulanya dianggap irasional.

Majalah TIME edisi 23 Februari lalu melaporkan, bagaimana kekuatan iman atau kepercayaan terhadap sesuatu yang irasional, mulai dipertimbangkan sebagai salah satu varian penyembuhan. Salah satu penelitian menyebutkan, mereka yang tidak pernah ke Gereja memiliki risiko kematian dua kali lebih besar dalam waktu delapan tahun ketimbang yang rajin ke gereja.

Di Amerika Serikat, ilmuwan dan rohaniwan mulai menelaah dan menawarkan sistem agar dunia kesehatan dan keagamaan bisa bekerja bersama. Pasien mendapat kesempatan untuk dibimbing oleh rohaniwan sebagai bagian dari proses penyembuhan.

Saya melihat, sesuatu yang spiritualistis, entah agama atau kepercayaan tradisional, berfungsi menciptakan harapan. Harapan, diakui atau tidak, adalah bagian dari penyembuhan, atau setidaknya memperpanjang hidup. Agama Islam, agama mayoritas negeri ini, mengajarkan: 'berprasangka baiklah (optimis) terhadap Tuhan, karena Tuhan melakukan sebagaimana prasangka umatnya.'

Kembali kepada Ponari. Saya memandang Ponari tidak perlu dilarang untuk terus berpraktik. Lexus (praktik kesehatan modern) tidak perlu melindas pohon zaitun (praktik kesehatan tradisional). Pemuka agama juga tidak perlu ikut-ikutan panik dan menuding bahwa apa yang dilakukan Ponari bisa menghancurkan keimanan.

Saya justru menyarankan agar pemerintah melakukan kajian dan melihat kemungkinan, apakah yang dilakukan Ponari bisa menjadi salah satu varian pendamping bagi penyembuhan pasien.

Sekalipun ternyata Ponari tidak sakti, saya melihat, setidaknya Ponari sudah menumbuhkan harapan akan kesembuhan. Sesuatu yang kian hari kian hilang dari diri rakyat kita, karena keputusasaan terhadap pengobatan modern.

Bagi para ulama, 'membunuh' fenomena Ponari akan sia-sia belaka. Bukankah dunia keagamaan kita mengenal tradisi umat yang berkunjung ke kiai dan makam wali-wali untuk berdoa dan meminta berkah? Tradisi dan fenomena Ponariisme memiliki benang merah: pencarian harapan.

Saya pribadi berprasangka baik. Andaikata memang Ponari benar-benar bisa menyembuhkan, saya lebih suka percaya itu adalah anugerah Tuhan kepadanya. Bukan anugerah setan atau makhluk gaib lainnya.

Jika memang ada kekhawatiran praktik Ponari menggerus keimanan, saya justru menyarankan, agar para ulama hadir di rumah Ponari. Para ulama sebaiknya mendampingi Ponari dan menjelaskan kepada umat, bahwa jika pun mereka sembuh, itu bukan karena Ponari. Kesembuhan diberikan Tuhan melalui jalan apa saja, termasuk melalui dokter atau Ponari sekalipun.

Tak kalah penting juga adalah bagaimana agar Ponari tidak tersandera dengan 'anugerah' yang dimilikinya. Pemerintah, pendidik, orang tua, dan orang-orang di sekitar Ponari harus berpikir bagaimana dia tidak kehilangan hak-hak sebagai anak-anak. Ponari tetap Ponari. [wir]

Artikel ini pernah dimuat di rubrik Sorotan Beritajatim.com

Baca Selengkapnya..

Catatan dari Training Peliputan Investigatif (1)
Stop Pelintiran Politik, Go Investigatif...

Banyak yang mengatakan, berita politik tak ubahnya jurnalisme ludah. Kutip omongan pejabat A. Catat perkataan politisi B. Rekam pernyataan tokoh C. Namun, suka atau tidak, berita politik mendefinisikan realitas kebernegaraan kita hari-hari ini.

Jurnalisme ludah ini sempat disinggung dalam acara training peliputan investigatif yang digelar Aliansi Jurnalis Independen dan Yayasan Tifa, di Hotel Shantika (13 - 15) Februari lalu. Wartawan beritajatim.com menjadi salah satu dari 15 jurnalis yang diundang dari berbagai daerah di Indonesia.

Lima narasumber hadir dalam acara itu: Pemimpin Kantor Berita 68 H Heru Hendratmoko, Redaktur Majalah Tempo Arif Adi Kuswardono dan Dwi Setyo, Ketua Umum AJI Indonesia Nezar Patria, dan Bayu Wicaksono dari LBH Pers.

Ketokohan memang menjadi salah satu dari nilai berita (news value). Media massa senang mengutip tokoh untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada publik. Semakin tinggi derajat ketokohan semakin banyak dikutip. Semakin kontroversial, semakin dikutip. Kalau perlu dipelintir.

Dipelintir? Ya, ini yang sepertinya harus diwaspadai oleh setiap jurnalis politik. Ketegangan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar patut dicurigai akibat pelintiran wartawan. Setidaknya, Ahmad Mubarok, petinggi Demokrat yang dituduh melecehkan Golkar dengan 'pernyataan 2,5 persennya', meyakini ini.

Mubarok merasa hanya menjawab pertanyaan wartawan. Artinya, pernyataan Golkar bakal mendapat 2,5 persen suara dalam pemilu mendatang adalah pengandaian yang berasal dari pertanyaan wartawan.

Mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Heru Hendratmoko mengingatkan, agar para jurnalis tidak memelintir pernyataan narasumber. Menjelang pemilu, sedikit pernyataan yang keliru bisa memanaskan suasana dan kontraproduktif.

"Terlepas apakah memang ada pelintiran atau tidak, jika memang pengandaian 2,5 persen perolehan suara Golkar berasal dari pertanyaan wartawan, itu menunjukkan bahwa wartawan tersebut tidak melakukan riset," kata Heru.

Padahal, wartawan profesional memiliki tiga metode kerja: reportase, wawancara, dan riset. Namun sayangnya, karena diburu tenggat waktu dan target berita, kebanyakan wartawan lebih suka menonjolkan satu metode saja: wawancara. Padahal, wawancara haruslah diverifikasi dan memiliki dasar rasional yang kuat.

Sudah saatnya wartawan tak hanya terpaku pada talking news (berita pernyataan), dan mulai melangkah lebih jauh pada peliputan investigatif. Peliputan model ini memang lebih sulit dan butuh waktu.

Liputan investigatif tak selamanya butuh tokoh besar untuk memberikan scoope (isi cerita) sebuah peristiwa. Arif Kuswardono mengatakan, informasi liputan investigatif bisa berasal dari tukang sapu kantor sekalipun. Kadang bisa berasal dari sebuah berita kecil.

Arif mengatakan, dirinya mengawali reportase mendalam tentang pencuri harta karun di perairan Indonesia, setelah membaca sebuah berita kecil di salah satu harian. Berita itu tentang guci-guci China asal Indonesia yang tertahan di pabean Australia.

Pejabat-pejabat penting tidak bisa memberikan banyak informasi. Informasi lengkap yang menjadi 'daging' cerita justru datang dari salah satu narasumber tak ternama yang tinggal di sebuah gang sempit di salah satu sudut Jakarta. [wir]

Baca Selengkapnya..

Catatan dari Training Peliputan Investigatif (2)
Pers Jangan Mudah Kutip Sumber Anonim

Prosedur reportase investigatif membuka ruang perdebatan kode etik. Perdebatan ini disinggung dalam training reportase investigatif yang digelar Aliansi Jurnalis Independen dan Yayasan Tifa, di Hotel Santika, 13 - 15 Februari lalu.

Wartawan beritajatim.com merupakan salah satu dari 15 wartawan dari seluruh Indonesia yang diundang dalam acara tersebut. Benang merah pembicaraan adalah munculnya kekhawatiran, saat wartawan menjalankan reportase investigatif.

Ada sejumlah pertanyaan mengemuka, salah satunya: kapankah wartawan memakai sumber anonim?

Ketua Umum AJI Indonesia Nezar Patria mengingatkan, agar tak mudah terjebak pada sumber anonim. Seorang sumber bisa dianonimkan alias tak disebutkan namanya, jika memang informasinya penting, tidak berbohong, dan keselamatan sumber itu terancam jika informasi itu bocor.

"Kalau mengacu Ben Bradlee, editor The Washington Post, satu sumber anonim harus bisa diverifikasi dengan dua sumber lain yang memiliki kualifikasi yang sama," kata Patria.

Wartawan juga harus konsekuen jika menggunakan sumber anonim. Wartawan bisa menolak menyebutkan nama sumbernya kendati diminta pengadilan, selama sang sumber memang jujur. Namun jika sang sumber berbohong, wartawan harus siap membuka nama sumber itu di hadapan pengadilan.

Saat ini media-media besar sudah mulai mencoba sebisa mungkin meminimalisasi sumber anonim. Namun dalam liputan investigatif hal itu tak bisa dihindari. Namun, sebaiknya sumber anonim baru digunakan ketika semua sumber berita yang bisa diverifikasi secara terbuka benar-benar sudah bungkam. Sumber anonim tidak boleh dijadikan tameng bagi kemalasan wartawan melakukan verifikasi.

Nezar Patria setuju, jika saat ini media online rawan menggunakan sumber anonim. Dengan alasan bersaing lebih cepat menayangkan berita di dunia maya, sumber anonim mudah saja dikutip tanpa proses verifikasi lebih dulu. "Kadang bantahannya baru diturunkan 15 menit kemudian," katanya.

Namun, sumber anonim bukan satu-satunya persoalan di media online. Yang paling parah adalah run backtime alias memutar jam agar tayang lebih awal, sehingga terkesan tak kalah dari media online kompetitor. Mengelabui pembaca tentu saja merupakan pelanggaran kode etik. [wir]

Baca Selengkapnya..

Catatan dari Training Peliputan Investigatif (3)
Wartawan Boleh Mencuri...

Bolehkah wartawan mencuri dokumen? Pertanyaan itu disinggung dalam training reportase investigatif yang digelar Aliansi Jurnalis Independen dan Yayasan Tifa, di Hotel Santika, 13 - 15 Februari lalu.

Training ini diikuti 15 wartawan dari seluruh Indonesia, termasuk wartawan beritajatim.com. Lima narasumber hadir dalam acara itu: Pemimpin Kantor Berita 68 H Heru Hendratmoko, Redaktur Majalah Tempo Arif Adi Kuswardono dan Dwi Setyo, Ketua Umum AJI Indonesia Nezar Patria, dan Bayu Wicaksono dari LBH Pers.

Kode etik memang menyatakan bahwa wartawan harus menempuh cara-cara yang layak, antara lain tidak mencuri dan menyuap. Namun, persoalannya, dalam reportase investigasi, data-data penting tak selamanya bisa didapatkan melalui jalan normal. Pihak resmi yang diduga melakukan kejahatan seringkali mencegah dokumen penting diketahui publik.

Nezar Patria mengatakan, masalah etik memang selalu berkembang. Pertanyaan etik tentang bolehkah wartawan mencuri atau membeli dokumen, sebenarnya bisa dijawab dengan etika utilitarianisme. Dalam etika ini, yang mendatangkan manfaat terbesar adalah yang benar.

Dalam konteks utilitarianisme, selama wartawan mencuri atau membeli dokumen untuk kepentingan pemberitaan dan kemaslahatan masyarakat, maka hal itu diperkenankan. "Kata orang itu Pandaisme," kata Patria.

Pandaisme mengacu pada cara investigatif Panda Nababan, seorang wartawan senior yang kini menjadi anggota DPR RI. Nababan pernah mencuri dokumen di meja seorang pejabat, setelah permintaannya untuk melakukan konfirmasi ditolak.

Sementara itu, Bayu Wicaksono mengatakan, kode etik sebenarnya melindungi upaya-upaya investigatif dengan jalan yang tak lazim. Namun lagi-lagi semua memang diniatkan untuk mengungkapkan sesuatu yang patut diketahui publik.

Bayu menyarankan kepada wartawan untuk mematuhi kode etik. "Jika Anda patuh, maka 80 persen Anda sudah selamat," katanya.

Terkait upaya wartawan membeli dokumen, Bayu tidak setuju jika itu disebut menyuap. Wartawan baru dikatakan menyuap, jika kemudian uang yang diberikan kepada narasumber adalah agar sang narasumber memberikan keterangan atau dokumen palsu. (*/Habis)

Baca Selengkapnya..

Kesurupan

Selama tiga hari berturut-turut, SMK Negeri 4 dilanda kesurupan masal. Polisi dan kiai turun tangan.

Histeria di mana-mana. Isak tangis. Jeritan. Bercampur dengan ayat-ayat suci yang dibacakan bersama-sama, terdengar di berbagai ruang kelas dan sudut SMK Negeri 4 Jember, Selasa (10/2/2009).

Ini hari kedua kesurupan yang terjadi di sekolah yang terletak di dekat kantor Pemerintah Kabupaten Jember tersebut. Hari pertama, jumlah siswa yang tumbang masih bisa dihitung jari. Kali ini sudah mencapai puluhan.

Suasana kacau-balau. Ajun Komisaris Rodiq Sugiantoro, Kepala Satuan Samapta Kepolisian Jember, mencoba menenangkan bersama para anak buahnya. "Hei, tenang-tenang," katanya.

Tapi mana bisa orang kesurupan disuruh tenang? Kontak-sontak seorang siswi terkulai. Kawan-kawan dan para guru mencoba menidurkan dia di atas kursi, dan membisiki kalimat-kalimat suci. "Astaghfirullahilazim..."

Petugas kepolisian pun bingung hendak mengendalikan yang mana. Ini bukan kekacauan biasa. Menghadapi demonstran siapa takut. Tapi kalau berhadapan dengan demo makhluk gaib? Wah, ini tidak ada dalam protap alias prosedur tetap. Namun petugas tetap membantu menyadarkan siswa yang diduga kesurupan.

Di tengah halaman, seorang siswa laki-laki mendadak berlari menuju ruang kelas menghalau kawan-kawannya sendiri. Ia tampak liar. "Semuanya masuk!"

Siswa itu bertubuh kurus dan tak bertampang seram sebenarnya. Namun mendapat perintah begitu, sejumlah siswa ketakutan dan buru-buru masuk kembali ke ruang kelas.

Seorang guru mencoba menenangkan siswa itu. "Bapak pemimpin, saya pemimpin," tukas sang siswa kepada sang guru.

Di sudut yang lain, seorang siswi terbaring. Sekujur tubuh, tangan, dan kakinya dipegang erat-erat oleh kawan-kawan dan gurunya. Petugas kepolisian pun ikut membantu. Siswi ini naga-naganya kesurupan juga.

Siswi itu seperti mau muntah, saat dibacakan ayat suci. Seorang guru bertanya kepadanya, "Pirang tahun nang kene (berapa tahun kamu tinggal di sekolah)."

"Lama! Lama! Lama pokoknya," siswi itu menjerit.

Saat disuruh pergi, siswi itu menjawab, "Kalau aku pindah aku dimarahi Mbak Selly. Nanti marah-marah. Aku dimarahi."

"Aku nanti dipukul. Aku takut. Aku takut."

Akhirnya siswi itu menjawab, dia bersedia pergi dari sekolah. "Tapi aku nanti jangan dipukul ya?"

"Lepasin!" Ia menjerit minta dilepaskan. Setelah dilepaskan, ia berdiri dan mengomel kepada orang di sekitarnya.

Para jin yang merasuki siswa SMKN 4 Jember agaknya juga tidak suka disyuting kamera. Seorang siswi berwajah cantik dengan nyalang menatap ke arah para wartawan yang menyorotkan kamera.

Seorang guru perempuan memeluk siswi ini. "Ayo baca salawat. Minta disayang iki. Ojo kasar, ngamuk bengok-bengok (ngamuk teriak-teriak)," kata sang guru memeluk siswinya itu dengan penuh sayang.

"Siapa itu?" tanya si siswi dengan penuh curiga kepada para wartawan. "Aku nggak suka."

Yang paling menarik perhatian adalah seorang siswi yang berjalan seperti tengah menari Jawa. Di pinggangnya terikat selendang biru, entah siapa yang mengikatkan.

Si siswi berselendang biru itu berjalan pelan. Saat mendekati seorang siswi lain yang tengah duduk, si siswi yang didatangi tampak ketakutan. "Dia jahat sama aku," teriaknya menunjuk si siswi berselendang biru.

Sementara itu, dari musola terdengar suara mengaji bersama-sama yang dilakukan siswa dan guru SMK Negeri 4 Jember. Bacaan Ayat Kursi dilantunkan. Ayat ini ayat ke-255 surat Al Baqarah yang berisi tentang keesaan Tuhan. Dalam tradisi umat Islam, ayat ini disebut paling ditakuti oleh makhluk gaib yang berbuat jahat.

"Bismillahirrohmanirrohim. Allahula ilaha illa huwal khoyyul qoyyuum..."

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluknya)..."

Sementara itu, wartawan JTV Hamka Agung menjadi korban kekerasan satpam dan sejumlah siswa SMKN 4 saat hendak meliput peristiwa tersebut.

Hamka adalah wartawan pertama yang datang ke SMKN 4. Mulanya, dia mendapat jawaban bahwa tidak ada apa-apa di sekolah tersebut dari salah satu satpam. Tidak percaya, dia menanti di luar gedung sekolah sambil merokok.

Mendadak dari dalam sekolah, berlarilah keluar seorang siswa yang tampaknya kesurupan. Tak menunggu lama, Hamka langsung mengarahkan kameranya ke arah si siswa dan mengikuti hingga masuk halaman depan sekolah.

Tiba-tiba, sejumlah orang siswa menyerangnya dengan teriakan tak bersahabat. Mereka melarang Hamka mengambil gambar.

"Biasa cuma iki, Mas!"

"Gak usah, Mas!"

"Ooo...pateni iku" (bisa berarti matikan itu, atau bunuh itu).

Hamka yang sendirian mencoba melawan. Tiba-tiba salah satu orang berbaju cokelat menampar layar kameranya, hingga terpelintir. Layar itu rusak dan tak bisa difungsikan.

Hamka menyesalkan kejadian tersebut. "Seharusnya sikap pihak sekolah tidak seperti itu," katanya, menuntut SMKN 4 untuk bertanggungjawab.

Upaya siswa dan pengelola SMK Negeri 4 untuk melarang wartawan masuk akhirnya jebol juga. Ini setelah polisi datang ke sekolah itu, dan wartawan pun masuk ke dalam sekolah bersama rombongan polisi.

Melihat wartawan masuk ke dalam halaman sekolah, sejumlah siswa laki-laki masih mencoba melarang. Namun para wartawan balas membentak para siswa itu, sehingga mereka hanya bisa diam.

***

Rabu, 11 Februari, istigosah akbar digelar di halaman sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jember Achmad Sudiyono hadir bersama seorang kiai yang direkomendasikannya.

"Yang kita lakukan istigosah, memohon kepada Allah bahwa kejadian itu irasional. Tidak ada kekuatan di dunia ini, kecuali kekuatan Gusti Pengeran (Tuhan)," kata Sudiyono.

Saat tengah memberi motivasi itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari ruang kesehatan sekolah. Jeritan berasal dari seorang siswa yang sudah kesurupan sejak pagi, sebelum istigosah digelar.

"Apa ini? Nah, ini dengar. Jadi, tidak usah takut. La khaula wala kuwata illabillahil alihil azim," kata Sudiyono.

Istigosah dimulai. Bacaan ayat-ayat suci dilantunkan dengan dipimpin KH Muhammad Amyiz. Sebelumnya, Amyiz mengatakan, para siswa tak perlu takut karena pemimpin makhluk halus yang berdiam diri di SMKN 4 sudah mendatanginya Selasa malam.

"Tadi malam pimpinan yang mengganggu sampeyan sudah datang ke saya. Makanya anak-anak tak usah takut. Kalau was-was, malah (makhluk halus) masuk ke diri anak-anak," kata Amyiz.

Namun, begitu istigosah dimulai, satu per satu siswi mulai tumbang. Ada yang mula-mula menangis, ada yang langsung pingsan. Empat siswi pertama yang tumbang justru tengah duduk di barisan depan yang dekat dengan Amyiz dan Sudiyono.

Dalam waktu singkat, sebanyak 35 siswi SMK Negeri 4 Jember terpaksa dievakuasi dan diantarkan pulang ke rumah dengan mobil polisi. Di berbagai sudut sekolah, para siswi ini menangis dan kemudian pingsan. Hal ini membuat panik para guru. Bersama siswa laki-laki, mereka membawa para siswi yang histeris masuk ruang kelas, ruang guru, dan musola.

Petugas kepolisian pun sempat datang dengan dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Resor Jember Komisaris Rizal Irawan. Rizal meminta kepada pihak sekolah untuk mempercepat jalannya istigosah, dan memulangkan para siswa. Dikhawatirkan, siswa yang histeris akan bertambah dengan cepat.

Benar saja. Tidak sampai setengah jam, sudah 20 siswi harus digotong masuk ruang kelas dalam keadaan pingsan atau histeris. Jumlah ini semakin bertambah karena anak-anak yang membantu kawannya yang tengah kesurupan, mendadak juga ikut kesurupan.

Setidaknya dua kiai didatangkan ke sekolah untuk menyadarkan para siswi tersebut. Siswi yang sudah sembuh segera dipulangkan dengan menumpang mobil milik kepolisian.

Begitu istigosah selesai, Sudiyono langsung mendekati seorang siswi yang bengong dan diduga kesurupan. Dia memberikan semangat kepada siswi tersebut untuk melawan pengaruh makhluk halus.

"Ayo, kamu anak manusia. Ayo bangkit! Tidak boleh terbawa. Buktikan kamu makhluk paling mulia. Kamu makhluk paling baik," kata Sudiyono.

Sudiyono terus menyemangati siswi itu, saat sang siswi dengan dipapah dua temannya berjalan ke ruang kelas. "La khaula walakuwata illahibillah," katanya.

Setelah berbincang-bincang dengan Wakil Kepala Kepolisian Resor Jember Rizal Irawan, Sudiyono lantas menghampiri seorang siswi yang kesurupan namun duduk-duduk.

Siswi bernama Silvi ini tak menangis histeris atau marah-marah. Dia malah mengajak beberapa kawan laki-lakinya untuk pacaran.

"Ayo ikut saya makan bakso," kata Sudiyono kepada Silvi.

Silvi menggeleng. Ia minta dibelikan es. "Warnanya merah," katanya menunjuk warna tas kawannya. Ia mau pergi sendiri bersama Sudiyono, jika kawan-kawannya diajak.

Saat ditanya tinggal di mana, Silvi menunjuk ke atas, ke ruangan lantai atas gedung sekolah tersebut.

Sudiyono setelah berdialog dengan Silvi hanya bisa geleng-geleng kepala. "Ini jin sekolah kelas berapa kok tahu warna merah? Dulu apa juga dapat BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," katanya.

Akhirnya, Sudiyono memutuskan untuk meliburkan siswa-siswa SMK Negeri 4 satu hari mulai Kamis (12/2/2009). Mulanya, yang diliburkan hanya siswa kelas I. Namun, setelah mengetahui bahwa 4 orang siswa kelas III pun ada yang kesurupan, Sudiyono segera meliburkan seluruh siswa. Untuk hari ini, setelah istigosah, para siswa dipulangkan lebih cepat.

Namun ini bukan libur biasa. "Siswa diberi kesempatan belajar di rumah. Saya minta para guru untuk memberi tugas belajar untuk dikerjakan di rumah. Nanti akan saya kontrol," katanya.

Sudiyono menegaskan lagi bahwa apa yang terjadi di SMKN 4 adalah kejadian irasional. Oleh sebab itu, istigosah adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan. "Mudah-mudahan permohonan ini dikabulkan Allah, sekaligus memberi motivasi agar siswa tidak takut," katanya.

Ditanya mengenai penyebab irasional yang membuat terjadinya kesurupan masal selama tiga hari berturut-turut, Sudiyono tak menjawab terang. Yang jelas, ia akan meminta bantuan kiai untuk 'membersihkan' SMKN 4.

"Besok Kiai akan melakukan cleaning service, cari roh-roh," kata Sudiyono.

Apakah sebaiknya lokasi sekolah dipindah saja? "Itu bukan solusi terbaik. Kalau Pasar tanjung didatangi jin, masa dipindah?" kata Sudiyono.

"Ini rata-rata yang kena (kesurupan) adalah yang punya masalah pribadi. Ada yang putus dengan pacar, ada yang mau dinikahkan, ada yang prestasi sekolahnya jelek," kata Sudiyono.

Oleh sebab itu, Sudiyono meminta kepada semua sekolah untuk lebih mengoptimalkan fungsi BK. Kesurupan masal di Jember bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya sebuah sekolah di Kecamatan Gumukmas juga tertimpa hal serupa, namun tidak sehebat SMKN 4.

"Jangan sampai BK baru difungsikan setelah ada masalah. Kan ada tanda-tandanya kalau mau terjadi. Jadi harus diselesaikan segera," kata Sudiyono.

Siswa yang mengalami tekanan mental atau depresi, menurut Sudiyono, mudah sekali disusupi makhluk halus. Maka, siswa harus dikuatkan secara mental, tak hanya mengusir makhluk halus yang mengganggu.

Sementara itu, Komisi D DPRD Jember khawatir wabah kesurupan yang merebak di SMK Negeri 4 akan mengganggu persiapan ujian nasional. Anggota Komisi D Sanusi Fadillah Mochtar menduga, kesurupan dipicu oleh tekanan psikologis yang dihadapi siswa menjelang ujian nasional. "Siswa kita belum siap mengikuti ujian nasional. Pikiran mereka terforsir menguasai pelajaran dalam waktu singkat agar bisa lulus," katanya.

Mental mereka semakin lelah karena diduga siswa tertekan oleh target dan keinginan sekolah maupun orang tua siswa. "Dalam kondisi lelah, mereka kemasukan roh halus," kata Sanusi. (*)

Baca Selengkapnya..

How to Save Your Newspaper
By Walter Isaacson

During the past few months, the crisis in journalism has reached meltdown proportions. It is now possible to contemplate a time when some major cities will no longer have a newspaper and when magazines and network-news operations will employ no more than a handful of reporters.

There is, however, a striking and somewhat odd fact about this crisis. Newspapers have more readers than ever. Their content, as well as that of newsmagazines and other producers of traditional journalism, is more popular than ever — even (in fact, especially) among young people.

The problem is that fewer of these consumers are paying. Instead, news organizations are merrily giving away their news. According to a Pew Research Center study, a tipping point occurred last year: more people in the U.S. got their news online for free than paid for it by buying newspapers and magazines. Who can blame them? Even an old print junkie like me has quit subscribing to the New York Times, because if it doesn't see fit to charge for its content, I'd feel like a fool paying for it.

This is not a business model that makes sense. Perhaps it appeared to when Web advertising was booming and every half-sentient publisher could pretend to be among the clan who "got it" by chanting the mantra that the ad-supported Web was "the future." But when Web advertising declined in the fourth quarter of 2008, free felt like the future of journalism only in the sense that a steep cliff is the future for a herd of lemmings. (See who got the world into this financial mess.)

Newspapers and magazines traditionally have had three revenue sources: newsstand sales, subscriptions and advertising. The new business model relies only on the last of these. That makes for a wobbly stool even when the one leg is strong. When it weakens — as countless publishers have seen happen as a result of the recession — the stool can't possibly stand.

Henry Luce, a co-founder of TIME, disdained the notion of giveaway publications that relied solely on ad revenue. He called that formula "morally abhorrent" and also "economically self-defeating." That was because he believed that good journalism required that a publication's primary duty be to its readers, not to its advertisers. In an advertising-only revenue model, the incentive is perverse. It is also self-defeating, because eventually you will weaken your bond with your readers if you do not feel directly dependent on them for your revenue. When a man knows he is to be hanged in a fortnight, Dr. Johnson said, it concentrates his mind wonderfully. Journalism's fortnight is upon us, and I suspect that 2009 will be remembered as the year news organizations realized that further rounds of cost-cutting would not stave off the hangman. (See the top 10 magazine covers of 2008.)

One option for survival being tried by some publications, such as the Christian Science Monitor and the Detroit Free Press, is to eliminate or drastically cut their print editions and focus on their free websites. Others may try to ride out the long winter, hope that their competitors die and pray that they will grab a large enough share of advertising to make a profitable go of it as free sites. That's fine. We need a variety of competing strategies.

These approaches, however, still make a publication completely beholden to its advertisers. So I am hoping that this year will see the dawn of a bold, old idea that will provide yet another option that some news organizations might choose: getting paid by users for the services they provide and the journalism they produce.

This notion of charging for content is an old idea not simply because newspapers and magazines have been doing it for more than four centuries. It's also something they used to do at the dawn of the online era, in the early 1990s. Back then there were a passel of online service companies, such as Prodigy, CompuServe, Delphi and AOL. They used to charge users for the minutes people spent online, and it was naturally in their interest to keep the users online for as long as possible. As a result, good content was valued. When I was in charge of TIME's nascent online-media department back then, every year or so we would play off AOL and CompuServe; one year the bidding for our magazine and bulletin boards reached $1 million.

Then along came tools that made it easier for publications and users to venture onto the open Internet rather than remain in the walled gardens created by the online services. I remember talking to Louis Rossetto, then the editor of Wired, about ways to put our magazines directly online, and we decided that the best strategy was to use the hypertext markup language and transfer protocols that defined the World Wide Web. Wired and TIME made the plunge the same week in 1994, and within a year most other publications had done so as well. We invented things like banner ads that brought in a rising tide of revenue, but the upshot was that we abandoned getting paid for content. (See the 50 best websites of 2008.)

One of history's ironies is that hypertext — an embedded Web link that refers you to another page or site — had been invented by Ted Nelson in the early 1960s with the goal of enabling micropayments for content. He wanted to make sure that the people who created good stuff got rewarded for it. In his vision, all links on a page would facilitate the accrual of small, automatic payments for whatever content was accessed. Instead, the Web got caught up in the ethos that information wants to be free. Others smarter than we were had avoided that trap. For example, when Bill Gates noticed in 1976 that hobbyists were freely sharing Altair BASIC, a code he and his colleagues had written, he sent an open letter to members of the Homebrew Computer Club telling them to stop. "One thing you do is prevent good software from being written," he railed. "Who can afford to do professional work for nothing?"

The easy Internet ad dollars of the late 1990s enticed newspapers and magazines to put all of their content, plus a whole lot of blogs and whistles, onto their websites for free. But the bulk of the ad dollars has ended up flowing to groups that did not actually create much content but instead piggybacked on it: search engines, portals and some aggregators.

Another group that benefits from free journalism is Internet service providers. They get to charge customers $20 to $30 a month for access to the Web's trove of free content and services. As a result, it is not in their interest to facilitate easy ways for media creators to charge for their content. Thus we have a world in which phone companies have accustomed kids to paying up to 20 cents when they send a text message but it seems technologically and psychologically impossible to get people to pay 10 cents for a magazine, newspaper or newscast.

Currently a few newspapers, most notably the Wall Street Journal, charge for their online editions by requiring a monthly subscription. When Rupert Murdoch acquired the Journal, he ruminated publicly about dropping the fee. But Murdoch is, above all, a smart businessman. He took a look at the economics and decided it was lunacy to forgo the revenue — and that was even before the online ad market began contracting. Now his move looks really smart. Paid subscriptions for the Journal's website were up more than 7% in a very gloomy 2008. Plus, he spooked the New York Times into dropping its own halfhearted attempts to get subscription revenue, which were based on the (I think flawed) premise that it should charge for the paper's punditry rather than for its great reporting. (Author's note: After publication the New York Times vehemently denied that their thinking was influenced by outside considerations; I accept their explanation.)

But I don't think that subscriptions will solve everything — nor should they be the only way to charge for content. A person who wants one day's edition of a newspaper or is enticed by a link to an interesting article is rarely going to go through the cost and hassle of signing up for a subscription under today's clunky payment systems. The key to attracting online revenue, I think, is to come up with an iTunes-easy method of micropayment. We need something like digital coins or an E-ZPass digital wallet — a one-click system with a really simple interface that will permit impulse purchases of a newspaper, magazine, article, blog or video for a penny, nickel, dime or whatever the creator chooses to charge. (See the 50 best inventions of 2008.)

Admittedly, the Internet is littered with failed micropayment companies. If you remember Flooz, Beenz, CyberCash, Bitpass, Peppercoin and DigiCash, it's probably because you lost money investing in them. Many tracts and blog entries have been written about how the concept can't work because of bad tech or mental transaction costs.

But things have changed. "With newspapers entering bankruptcy even as their audience grows, the threat is not just to the companies that own them, but also to the news itself," wrote the savvy New York Times columnist David Carr last month in a column endorsing the idea of paid content. This creates a necessity that ought to be the mother of invention. In addition, our two most creative digital innovators have shown that a pay-per-drink model can work when it's made easy enough: Steve Jobs got music consumers (of all people) comfortable with the concept of paying 99 cents for a tune instead of Napsterizing an entire industry, and Jeff Bezos with his Kindle showed that consumers would buy electronic versions of books, magazines and newspapers if purchases could be done simply. (See Apple's 10 best business moves.)

What Internet payment options are there today? PayPal is the most famous, but it has transaction costs too high for impulse buys of less than a dollar. The denizens of Facebook are embracing systems like Spare Change, which allows them to charge their PayPal accounts or credit cards to get digital currency they can spend in small amounts. Similar services include Bee-Tokens and Tipjoy. Twitter users have Twitpay, which is a micropayment service for the micromessaging set. Gamers have their own digital currencies that can be used for impulse buys during online role-playing games. And real-world commuters are used to gizmos like E-ZPass, which deducts automatically from their prepaid account as they glide through a highway tollbooth.

Under a micropayment system, a newspaper might decide to charge a nickel for an article or a dime for that day's full edition or $2 for a month's worth of Web access. Some surfers would balk, but I suspect most would merrily click through if it were cheap and easy enough.

The system could be used for all forms of media: magazines and blogs, games and apps, TV newscasts and amateur videos, porn pictures and policy monographs, the reports of citizen journalists, recipes of great cooks and songs of garage bands. This would not only offer a lifeline to traditional media outlets but also nourish citizen journalists and bloggers. They have vastly enriched our realms of information and ideas, but most can't make much money at it. As a result, they tend to do it for the ego kick or as a civic contribution. A micropayment system would allow regular folks, the types who have to worry about feeding their families, to supplement their income by doing citizen journalism that is of value to their community.

When I used to go fishing in the bayous of Louisiana as a boy, my friend Thomas would sometimes steal ice from those machines outside gas stations. He had the theory that ice should be free. We didn't reflect much on who would make the ice if it were free, but fortunately we grew out of that phase. Likewise, those who believe that all content should be free should reflect on who will open bureaus in Baghdad or be able to fly off as freelancers to report in Rwanda under such a system.

I say this not because I am "evil," which is the description my daughter slings at those who want to charge for their Web content, music or apps. Instead, I say this because my daughter is very creative, and when she gets older, I want her to get paid for producing really neat stuff rather than come to me for money or decide that it makes more sense to be an investment banker.

I say this, too, because I love journalism. I think it is valuable and should be valued by its consumers. Charging for content forces discipline on journalists: they must produce things that people actually value. I suspect we will find that this necessity is actually liberating. The need to be valued by readers — serving them first and foremost rather than relying solely on advertising revenue — will allow the media once again to set their compass true to what journalism should always be about.

Isaacson, a former managing editor of TIME, is president and CEO of the Aspen Institute and author, most recently, of Einstein: His Life and Universe.

Baca Selengkapnya..