Manifesto Padi

Suramadu Tak Berguna Jika Pemerintah...

Ekonom dan anggota DPR RI Drajat Wibowo mengatakan, jembatan Suramadu tak akan berguna secara optimal, jika pemerintah tak bisa mengatasi persoalan dalam dunia usaha dan birokrasi.

Hal ini dikatakan Drajat kepada beritajatim.com, Selasa (9/6/2009). "Kalau kelambanan birokrasi dan hambatan kultural terhadap dunia usaha masih tidak bisa diatasi, keuntungan Suramadu jadi tidak maksimal," katanya.

Drajat memperkirakan, pada tahun 2010, dampak Suramadu sudah mulai terasa. Keberadaan Suramadu bisa menambah volume kegiatan ekonomi di Jatim utara paling tidak 25 persen. "Tapi memang sangat tergantung bagaimana pimpinan di daerah Madura dan Jatim utara memaksimalkan Suramadu," katanya.

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pernah mengatakan, infrastruktur merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. "Ibarat kereta api, infrastruktur adalah relnya," katanya. Tingkat kesejahteraan masyarakat berbanding sejajar dengan kondisi infrastuktur. Semakin buruk suatu infrastruktur sebuah wilayah dan negara, semakin jelek pula tinglat kesejahteraan penduduknya.

Kalla berharap, kehadiran jembatan Suramadu memberikan efek berganda yang besar. Bukan hanya dari sisi Madura, melainkan juga bagi Jawa. Kehadiran Suramadu memudahkan industrialisasi di Madura, sehingga mengurangi beban Surabaya. Banyak lahan kosong di Madura sehingga mudah untuk mendirikan zona ekonomi khusus.

"Kawasan industri itu nantinya disambungkan dengan pembangunan pelabuhan internasional di Tanjung Bulu Pandan, Bangkalan. Lautnya dalam sehingga bisa dilabuhi kapal kargo generasi keempat," tegas Kalla dalam salah satu buku.

Pemikiran JK atas keberadaan jembatan Suramadu bersifat strategis dan jangka panjang. Infrastruktur dengan nilai Rp 4,5 triliun itu tak bernilai apa-apa kalau tak direncanakan secara matang dalam sudut pandang ekonomi-bisnis dan layanan publik.

Oleh sebab itu, sejalan dengan diungkapkan Drajat, menurut Kalla, pemerintah harus mengubah sistem hubungan birokrasi dengan dunia usaha. Pungli dan suap harus dihilangkan agar pelayanan birokrasi lebih efisien. Semakin efektif dan efisien kerja birokrasi saat berhubungan dengan pengusaha, maka dunia usaha akan tumbuh pesat karena kepercayaan kepada pemerintah sudah muncul. [wir]