09 June 2009

JK Ogah Politisasi Jasa di Suramadu

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla tidak mau bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono untuk tampil menjelang peresmian jembatan Suramadu. JK terkesan enggan bersaing memolitisasi jasanya yang cukup besar dalam pembangunan jembatan itu.

"Saya tidak ada agenda ke Suramadu. Saya setelah di Sidoarjo, saya akan ke Mojokerto," kata Jusuf Kalla kepada wartawan, saat berkunjung ke pusat semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (9/6/2009).

Terakhir, JK justru mengunjungi jembatan Suramadu pada Maret 2009 untuk memastikan agar jembatan itu bisa diresmikan dan beroperasi pada Juli ini. "Begitu jembatan itu sudah jadi, tugas saya sudah selesai," kata JK saat dihubungi via ponsel oleh beritajatim.com, dalam perjalanan kembali ke Jakarta.

Sikap JK yang tak ingin pamer jasa di jembatan Suramadu terlihat dari minimnya atribut kampanye bergambar dirinya di sekitar jembatan. Bahkan, JK tak berkomentar di media, soal tersingkirnya gambar dirinya dari baliho besar peresmian, digantikan gambar Kristiani Yudhoyono, istri SBY. Dibanding atribut JK dan Megawati, atribut SBY justru mendominasi sekitar jembatan tersebut.

Saat diberitahu adanya baliho raksasa peresmian Suramadu yang tidak memampang gambar JK sebagai pendamping SBY, pengamat ekonomi dari Institue for Development of Economics dan Finance (Indef), Mohamad Fadhil Hasan, tertawa. "Itu berlebihan. Pak SBY sendiri kan bilang jangan merasa paling berjasa, kita harus rendah hati," katanya.

Fadhil Hasan dan anggota DPR RI Drajat Wibowo secara terpisah sama-sama menyatakan, JK memiliki peran sangat besar dalam pembangunan jembatan Suramadu. "Pak JK mendapat surat dari SBY sebagai orang yang diberi kewenangan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, salah satunya jembatan Suramadu," kata Hasan.

"Ketika Suramadu macet, Wapres JK-lah yang langsung meninjau dan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum untuk segera mengatasi kemacetan tersebut. JK turun tangan langsung mencari solusinya, bukan orang lain," tambah Drajat.

Drajat benar. April 2008, saat meninjau jembatan Suramadu, JK menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang optimistis. "Jembatan itu harus selesai sebelum kampanye 2009," tegas JK, saat itu.

"Soal dana yang mencapai Rp 4,5 triliun, insya Allah kita mengupayakan. Memang masih ada dana yang belum cair, besarnya Rp 900 miliar. Tapi itu tidak perlu dikhawatirkan. Itu masih dalam proses pencairan di Bappenas. Pasti cair," sambung JK yang kini menjadi calon presiden nomor urut tiga.

Apa yang dikatakan JK sejalan dengan kenyataan. Jembatan Suramadu selesai sebelum pemilihan presiden digelar. Masalah dana pun tak menjadi persoalan. JK menjadi motor untuk melobi pinjaman ke Bank Exim China sebesar Rp 2,1 triliun.

Sebagai ketua umum Partai Golkar, JK juga berhasil mengomando para legislator partainya yang menjadi pemilik kursi terbesar di DPR RI, untuk meloloskan anggaran pembangunan Suramadu. kader Golkar Paskah Suzetta juga banyak berperan dalam pembahasan anggaran Suramadu di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Fadhil Hasan, JK memang tidak ingin mengklaim peran di Suramadu. "Ini prestasi bersama. Pembangunan jembatan Suramadu tidak hanya dibangun pada masa pemerintahan SBY-JK, tapi juga pada masa pemerintahan Bu Mega," katanya.

Kwik Kian Gie, mantan Kepala Bappenas di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, juga menolak klaim jasa SBY dalam pembangunan Suramadu. "Wah, tidak betul itu. Yang merintis dari nol justru Bu Mega. Saya waktu itu ikut menangani segala macam. Pak SBY di dalam kabinet. Tapi waktu itu, dia kan Menko Polkam," katanya.

JK sendiri mengakui peran pemerintah sebelum pemerintahan dirinya bersama SBY dalam pembangunan Suramadu. "Saya memberi perhatian besar pada pelaksanaannya. Jembatan ini sudah melalui lima presiden, dan pelaksanaannya tidak lancar. Melalui jaman Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang, Susilo Bambang Yudhoyono," katanya dalam salah satu buku. [wir]

No comments: