Manifesto Padi

SBY 'Tembak' JK dengan Peluru Hampa

Selama ini kubu Susilo bambang Yudhoyono banyak menembakkan sindiran berbau tuduhan ke Muhammad Jusuf Kalla. Sindiran berbau tuduhan ini sebenarnya tak ubahnya peluru hampa yang justru tak mematikan citra JK.

"Mereka jelas-jelas menggunakan frase politik yang mengarah ke kami. Namun yang digunakan SBY adalah peluru hampa, karena tidak memiliki landasan fakta," kata juru bicara Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla-Wiranto, Sabtu (20/6/2009).

Salah satu 'peluru hampa' yang ditembakkan adalah masalah konflik kepentingan antara bisnis keluarga dengan jabatan publik. Selama ini, jauh sebelum menduduki jabatan di pemerintahan, JK besar sebagai saudagar dan berasal dari keluarga saudagar. 'Peluru hampa' ini mulai diletupkan saat SBY memilih Boediono sebagai calon wapres dengan pertimbangan tidak memiliki konflik kepentingan bisnis.

Saat debat antar tim sukses di stasiun TVOne, usai debat calon presiden putaran pertama, Kamis (18/6/2009) malam, 'peluru hampa' itu dilontarkan kembali oleh Rizal Mallarangeng. Di hadapan pemirsa televisi, Celli, sapaan akrab Rizal, memandang perlunya JK menjelaskan masalah konflik bisnis keluarga.

Namun, saat itu dengan jitu, Indra Piliang menilai, tak ada yang perlu dijelaskan oleh Kalla. "Faktanya, tak ada keluarga JK yang jadi direktur BUMN. Tidak ada juga presiden sebelum SBY yang menggunakan istana Bogor untuk pernikahan anaknya," tukasnya.

Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), adalah ipar Presiden SBY. Pengangkatan Gatot disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BNI di Jakarta, Rabu (6/2/2008).

Sebagaimana dikutip Inilah.com, anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo mengungkapkan, dirinya akan mencoba berpikir positif terhadap potensi Gatot Suwondo, ipar Presiden SBY itu. Namun ia mengakui nuansa politis dalam penggantian manajemen BUMN memang tidak bisa dihindari.

Piliang juga menyoroti peran Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, anak SBY, yang sering hadir dalam sejumlah acara kenegaraan. "Padahal dia bukan juru bicara presiden, atau utusan khusus. Kalau utusan khusus seperti yang dilakukan Clinton, tentu ada surat keputusan yang ditandatangani presiden," katanya.

Dengan keras, Piliang menangkis tuduhan KKN yang diarahkan kepada JK. "Saya tak ingin kelepasan ngomong tanpa fakta. saya mau tanya sekarang, yang melakukan nepotisme di bawah karisma SBY itu siapa? Kalau wartawan kritis, mestinya bisa melihat, saat debat capres, yang mendampingi SBY adalah Choel Mallarangeng, yang ada di televisi adalah Rizal Mallarangeng dan Andi Mallarangeng. Orang-orang 23 partai dikecilkan semua," katanya.

Selama ini, kubu JK tidak berusaha menghantam balik dengan isu konflik kepentingan kepada SBY. Apa yang dilakukan saat ini, menurut Piliang, adalah menangkis serangan itu dan menjelaskan kepada masyarakat apa adanya. "Biar masyarakat menilai, siapa yang sebenarnya etis dan siapa yang sebenarnya tidak etis selama ini," katanya. [wir]