Manifesto Padi

Padamkan Konflik, JK Siap Tak Populer

Politisi Partai Golkar Indra Jaya Piliang menyatakan, ada upaya menghapus jejak Muhammad Jusuf Kalla dalam berbagai proses perdamaian di Indonesia. Padahal, JK selama ini sudah berani mengambil langkah tak populer untuk memadamkan berbagai konflik itu.

Piliang menjelaskan, penghapusan jejak ini dilakukan melalui informasi tentang pola-pola normatif kenegaraan. "Misalkan dengan memunculkan informasi sepotong-potong bahwa yang jadi presiden adalah SBY, kalau dulu yang jadi presiden Megawati. Ini cenderung disinformasi dan menyesatkan," katanya, Sabtu (20/6/2009).

Oleh sebab itu, dalam setiap kampanye, JK selalu memberikan penjelasan mengenai proses perdamaian Poso, Aceh, Ambon. "Ini reminding saja, untuk mengingatkan masyarakat tentang peran Pak Jusuf kalla. Tapi kita tidak mendramatisir peran itu. Jusuf Kalla tidak muncul sebagai tokoh mitologi, tapi tokoh riil yang menjalankan proses perdamaian secara konsisten," kata Piliang.

Menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini, JK berhak dan bisa memberikan penjelasan, mengingat JK berani menempuh langkah-langkah tak populer untuk menyelesaikan konflik. "Pak Jusuf Kalla yang menghadapi komunitas Islam garis keras, berani menghadapi ketidakpopuleran di kalangan Islam garis keras, karena mendamaikan Poso dan Ambon," kata Piliang.

Proses perdamaian Ambon dan Poso memang tak semulus yang dibayangkan. Kelompok Islam garis keras melihat ini sebagai konflik agama. JK berupaya memberi penjelasan agar perdamaian tercapai. "Sebelum deklarasi Malino II, saya memberi pilihan antara 'madu' dan 'racun' kepada para pemuka masyarakat Islam dan Kristen. Kalau memilih racun, kata saya, pemerintah akan memberi mereka senjata sehingga semua orang Maluku punah. Tapi kalau memilih madu, mereka harus segera membuka pintu dialog dan percaya penuh kepada pemerintah sebagai mediator," kata JK, dalam buku 'Hanya dengan Kerja Keras: Catatan Seorang Wakil Presiden'.

Indra Piliang melihat, JK memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan kelugasan komunikasi. Kecepatan ini yang sering diartikan JK menabrak protokoler. "Padahal, langkahnya dilaporkan ke presiden, sehingga tidak ada yang melanggar fatsun kenegaraan," katanya.

Keluwesan komunikasi ini, menurut Piliang, membuat JK dipercaya oleh kelompok-kelompok yang berkonflik di Thailand untuk menyelesaikan proses perdamaian. selama puluhan bahkan hampir seratus tahun, kelompok Muslim di Thailand selatan berkonflik dengan pemerintah Thailand. JK diminta menjadi mediator dan juru damai.

Jika terpilih sebagai presiden, menurut Piliang, JK akan menyelesaikan konflik di Papua secara cepat dan bermartabat. Menurutnya, konflik di papua cenderung bersifat sporadis dan simbolis, seperti melakukan pengibaran bendera Papua Merdeka. "Jusuf Kalla memiliki perhatian terhadap otonomi daerah, dan selama ini dia mendorong dan melakukan supervisi terhadap otonomi khusus di Papua," katanya. [wir]