18 June 2009

Please Deh... Kaum Neolib Indonesia Tak Perlu Malu Ngaku!

Para penganut mazhab ekonomi liberal atau neoliberalisme sebaiknya jujur membuka diri. Toh tidak ada larangan untuk meyakini paham ekonomi liberal.

Saran agar jujur ini meluncur dari Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Pambudi, Kamis (18/6/2009). "Tidak usahlah takut-takut, kalau memang merasa benar. Sekarang malah ngomong ekonomi jalan tengah. Seharusnya bilang saja kalau neolib. Nanti kita lihat, mana yang lebih baik: ekonomi liberal atau kerakyatan," katanya.

Kendati menolak dikatakan liberal, dalam perilaku pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan praktik-praktik liberalisme ekonomi. Pambudi mencontohkan ekspor gas ke luar negeri daripada menggunakan untuk kepentingan sendiri. Adanya beberapa kali impor komoditas pertanian dan pangan.

Dalam sektor ekonomi riil pun, keberpihakan tim ekonomi SBY selama menjadi presiden juga kurang jelas. "Lihat saja, koperasi tidak dipercaya bank. Bank lebih percaya pada pengusaha-pengusaha besar, konglomerat. Ini bukan masalah aturannya, tapi ada hubungannya dengan pilihan mazhab ekonomi," kecam Pambudi.

Menurut Pambudi, calon presiden Jusuf Kalla dan Megawati mewacanakan penguatan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan. Ia memperkirakan, orang-orang neoliberal di Indonesia tak akan suka dengan program penguatan koperasi tersebut. "Kepentingan mereka akan terganggu. Jadi, jangan dibiarkan keduanya (JK atau Mega) sendiri, jika salah satu dari keduanya jadi presiden. Petani harus mendukung mereka," katanya.

Pambudi menegaskan, rakyat perlu menagih ekonomi kerakyatan yang dijanjikan JK maupun Mega, jika salah satu dari keduanya terpilih. Menagih janji merupakan bentuk dukungan kepada mereka. "Kalau ke Bu Mega juga akan lebih mudah, karena beliau bersama Pak Prabowo telah menandatangani kontrak politik," katanya. [wir]

No comments: