08 June 2009

Pengamat Unair Serukan Revolusi Ekonomi

Pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Tjuk Kasturi Sukiadi, memandang perlunya revolusi dan pembalikan kultur dalam hubungan birokrasi-pengusaha dan pengusaha-buruh.

Sukiadi mengatakan, selama ini hubungan birokrat-pengusaha bersifat personal, dan hubungan pengusaha-buruh impersonal. Model hubungan seperti ini salah kaprah, dan menyebabkan bisnis memakan biaya tinggi dan terkesan tidak ramah kepada buruh.

"Sejak masa Orde Baru, biaya siluman yang harus dibayar pengusaha, seperti pungli dan suap, menyebabkan high cost economy. Ongkos produksi menjadi tinggi," kata Sukiadi kepada beritajatim.com di Surabaya, Senin (8/6/2009).

Jika saja budaya pungli dihilangkan dan birokrasi menjadi lebih efektif-efisien, maka biaya siluman tersebut bisa dialihkan untuk menambah tingkat kesejahteraan kaum buruh.

Caranya, lanjut Sukiadi, hubungan birokrat-pengusaha dibuat tidak terlalu personal. Tatap muka antara birokrat dan pengusaha dalam pengurusan proses perizinan harus seminimal mungkin. "Orang kalau mau mengurus perizinan, tinggal masukkan saja di loket. Kalau ada kekurangan, ya segera dilengkapi. Jangan ada terlalu banyak tahapan yang memungkinkan birokrat bertemu dengan pengusaha," katanya.

Intensitas pertemuan antara birokrat dan pengusaha memunculkan simpati, empati, atau bahkan antipati. Inilah yang pada akhirnya memicu pemberian uang suap atau upeti. "Teori Max Weber, birokrasi itu impersonalized. Tak manusiawi, tapi bukan berarti kemudian semaunya sendiri," kata Sukiadi.

Hubungan personal seharusnya justru dikembangkan dalam perusahaan, antara buruh dan pengusaha. "Hubungan pengusaha dan buruh harus manusiawi. Buruh hendaknya disapa, diajak bicara, kalau perusahaan ada kesulitan, buruh diajak rembuk bareng," kata Sukiadi.

Sayangnya, yang terjadi di perusahaan-perusahaan, pengusaha-buruh masih berhubungan dalam kerangkan impersonal. "Ini yang seharusnya diubah. Perlu ada revolusi, pembalikan," kata Sukiadi.

Bagaimana peran negara? Sukiadi mengatakan, peran negara harus menyeimbangkan kepentingan antara buruh dan pengusaha. Pemerintah harus tahu kebutuhan buruh dan pengusaha. "Jangan sampai mematikan salah satu," katanya. [wir]

No comments: