16 June 2009

Ekonomi Syariah = Kerakyatan = Anti Neolib

Ekonomi syariah yang diserukan calon presiden nomor urut 3, Muhammad Jusuf Kalla, sejatinya satu napas dengan ekonomi kerakyatan. Keduanya sama-sama menitikberatkan kemandirian tanpa mau menghamba kepada neoliberalisme.

"Inti ekonomi syariah adalah keseimbangan antara pemilik modal dan yang menggunakan modal. Dalam perbankan syariah, seorang pemilik modal harus memantau bagaimana caranya agar orang yang dipinjami uang itu produktif, sehingga perekonomian bergerak," kata salah satu tokoh Komite Indonesia Bangkit, Adhie Massardi, Selasa (16/6/2009).

Bagi Massardi, apa yang dikemukakan JK dalam kampanye di Cakung, Jakarta Timur adalah salah satu inovasi. Pertanyaannya: apakah JK sudah memiliki instrumen untuk melaksanakannya. "Yang terpenting adalah, pemerintah menjadi motor bagi terciptanya lapangan kerja," katanya.

Dalam kampanye dialogis dengan sejumlah buruh usaha kecil menengah, tukang ojek dan pemulung di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Minggu (14/6), JK berjanji akan menaikkan peranan ekonomi syariah di Indonesia hingga 25 persen jika dirinya terpilih menjadi Presiden.

Menurut JK, ekonomi syariah terbukti mampu menghadapi guncangan daripada ekonomi kapitalis dalam menghadapi krisis keuangan global. Namun, saat ini peranan ekonomi syariah saat ini hanya 2-3 persen.

Massardi percaya, ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah yang tak perlu dipertentangkan itu bisa dilaksanakan di Indonesia. Semuanya tergantung dari kekuatan pemerintah. "Soalnya, pasti kalangan ekonom dari Bank Dunia dan IMF tak akan suka, dan bakal menentang praktik ekonomi ini," katanya.

Kenapa mereka menentang? "Sebab kalau ekonomi syariah dijalankan, mereka rugi. Tujuan Bank Dunia meminjamkan uang kepada kita kan bukan semata-mata agar perekonomian jalan, tapi untuk menguasai bidang lain, khususnya sumber daya alam," kata Massardi.

Dalam hal ini, Massardi menegaskan, JK tidak boleh dibiarkan sendiri. "Pemimpin yang menawarkan itu, haruslah pemimpin yang tegar dan berani. Ketika dia dipercaya rakyat, maka dia akan berani melawan siapa saja yang menentang gagasannya," katanya.

Massardi mengingatkan, di negara mana pun, pemimpin yang ingin membangkitkan perekonomian rakyat akam ditentang oleh kelompok neoliberal. "Ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan intinya sama. Jika JK berkuasa nanti, saya yakin akan mampu menghadapi tantangan luar. Begitu juga jika Mega-Prabowo berkuasa nanti dan ekonomi kerakyatan diterapkan, maka akan mampu menghadapi tentangan dari luar," katanya. [wir]

No comments: