Manifesto Padi

Dewan Pendidikan Jatim: Tak Ada Pendidikan Murah

Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Zainuddin Maliki menegaskan, bahwa tidak ada pendidikan yang murah. Namun tugas negaralah untuk menjadikan pendidikan terjangkau untuk semua.

Hal ini ditegaskan Maliki, Selasa (2/6/2009), saat ditanya mengenai program pendidikan para calon presiden. "Pendidikan murah itu tidak ada, kecuali pendidikan yang asal-asalan. Tidak ada barang murah yang bagus. Pendidikan bagus itu mahal," tegasnya.

Problemnya adalah bagaimana agar biaya pendidikan yang tak murah itu bisa dijangkau masyarakat. "Di sinilah tugas pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup agar pendidikan itu menjadi terjangkau. Bisa saja melalui subsidi, beasiswa, BOS (Biaya Operasional Siswa), dan penjaminan anak usia sekolah yang miskin agar bisa menikmati pendidikan," kata Maliki.

Pemerintah memang telah menyediakan anggaran 20 persen untuk pendidikan dalam APBN. Namun, alokasi ini tidak saja diperuntukkan pendidikan secara konvensional, yakni untuk pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama. Anggaran pendidikan dan latihan untuk semua departemen juga masuk.

"Tapi kalau digunakan secara efisien dan tepat sasaran, saya kira memadai. Dengan catatan, konsep pendidikan kita harus tepat. Kurikulum kalau berbasis kompetensi ya berbasis kompetensi," kata Maliki.

Maliki melihat, pemerintah Indonesia menghadapi problem konseptual kebijakan dalam mengembangkan dunia pendidikan, bukan anggaran. Siswa saat ini dididik dengan asumsi bahwa yang bersangkutan akan masuk perguruan tinggi. Akibatnya pendidikan yang mulanya diwacanakan berbasis kompetensi menjadi tidak terlaksana baik.

Maliki memandang penting bagi para kandidat presiden untuk menjadikan pendidikan sebagai isu utama. Para kandidat perlu memperjuangkan nasib para guru yang tingkat kesejahteraannya menyedihkan. "Bagaimana bisa profesional kalau kesejahteraan kurang," katanya. [wir]