Manifesto Padi

Wawancara Anas Urbaningrum (Ketua DPP Partai Demokrat)
Politik Luar Negeri Bukan Gagah-Gagahan

Kenapa terjadi kisruh dalam pelaksanaan musyawarah cabang di berbagai daerah di Jawa Timur?
Ini dinamika yang normal dalam organisasi. Ini kan memang Demokrat partai yang masih muda. Memang masih harus menata diri lebih baik. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam organisasi, itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Itu tidak khas Demokrat. Tapi dinamika hampir normal dalam setiap partai. Yang pokok, bagaimana cepat belajar membenahi diri.

Bagaimana dengan intervensi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat?
DPP menerapkan jadwal berdasarkan usulan DPD (Dewan Pimpinan Daerah). Tidak mungkin DPP menetapkan (sesuatu) begitu saja. Ada usulan resmi DPD. DPD lazimnya mempertimbangkan kesiapan di tingkat lokal.

Oke, sekarang soal rencana interpelasi terkait persoalan nuklir Iran. DPR RI mempersoalkan sikap Indonesia dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang dianggap cenderung berpihak kepada Amerika.
Yang pokok, menjelaskan substansi kebijakan pemerintah. Itu bukan saja Partai Demokrat. Yang penting dijelaskan kepada rekan-rekan anggota DPR bahwa substansi sikap Indonesia dalam konteks Iran tidak menyimpang dari garis-garis besar kebijakan luar negeri.

Garis besar politik luar negeri kan basisnya kepentingan kita. Bukan kepentingan Amerika, bukan kepentingan Iran. Dan karena itu, saya kira harus diberikan penjelasan yang jernih, tuntas, dan jelas kepada rekan rekan anggota DPR sehingga tidak terjebak pada sampul atau label, tapi substansi sikap dan usulan Indonesia yang termuat di usulan resolusi Dewan Keamanan.

Keuntungannya apa bagi Indonesia?
Yang paling pokok dalam konteks luar negeri. Substansi resolusi itu justru menjamin kawasan Timur Tengah zona bebas nuklir. Justru menjamin posisi setiap negara untuk mengembangkan teknologi nuklir yang benar-benar bagi kepentingan damai dan kemanusiaan.

Kita tahu, bahwa salah satu wilayah yang panas suhu konfliknya (adalah) Timur Tengah. Hemat saya, untuk kepentingan terjaminnya perdamaian di Timur Tengah pada jangka panjang, resolusi itu secara substansi pilar yang penting. Itu perspektif luar negeri.

Justru national interest kita tertinggi adalah memulihkan kehidupan ekonomi dan memperbaiki ekonomi rakyat. Saya kira setiap kebijakan luar negeri pun harus diarahkan untuk membantu situasi itu. Politik luar negeri bukan gagah-gagahan.

Sebetulnya kalau substansinya penjelasan, apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri di Komisi I dan Fraksi PPP atau juga dijelaskan kepada publik itu cukup. Karena itu urgensi interpelasi menjadi ringkih, menjadi lemah. Karena secara jelas dan gamblang dijelaskan posisi Indonesia dalam konteks resolusi ini. Kalau secara substansi sudah dijelaskan, buat apa (interpelasi) dilanjutkan?

Kami memahami secara subtansi posisi pemerintah tidak keliru, karena itu tak ada urgensi untuk interpelasi. Apalagi sebetulnya interpelasi sebaiknya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang secara substansi membela kepentingan kosntituen yang diwakili.

Secara substansi, (sikap dalam resolusi DK) sudah bisa dijelaskan. Dalam konteks relasi dengan kepentingan riil yang diwakili rasanya (interpelasi) agak jauh. Dewan terlalu kreatif. (*)