Manifesto Padi

Hikayat Ratna di Negeri Blambangan (3-Selesai)
Perlawanan Balik Ratna dan Pemogokan Masal

Kamis, 4 Mei 2006. Ribuan orang yag tergabung dalam Forum Banyuwangi Bersatu bergerak menuntut Ratna lengser. Mereka disokong oleh Forum Ulama Banyuwangi Bersatu dan sebagian besar anggota DPRD Banyuwangi.

Ketua DPRD Achmad Wahyudi, sebagaimana dikutip beritajatim.com, mengatakan pemerintahan Ratna sudah tak efektif. “Ratna mengurus pemerintahan seperti mengurus rumah tangga,” tegasnya, awal Mei tahun lalu.

Hari itu kereta politik bergerak cepat. Dalam sebuah sidang paripurna kilat panitia musyawarah, DPRD memutuskan untuk memosi tidak percaya Ratna. Ini mosi tidak percaya pertama di Indonesia yang dikeluarkan DPRD terhadap kepala daerah yang dipilih langsung rakyat.

Sebenarnya Ratna bukannya tanpa modal politik untuk melawan. PDI Perjuangan yang saat pilkada menolaknya, kini mendukungnya. Dukungan untuk Ratna bahkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

Ratna juga punya wakil bupati Yusuf Nur Iskandar yang notabene berasal dari kalangan NU. Tapi suara perlawanan kalangan oposan di tubuh NU lebih kuat daripada suara Nur Iskandar. Apalagi, ia tengah tersangkut persoalan serius saat masih menjadi anggota KPUD Banyuwangi.

Modal politik yang sangat penting adalah dukungan pemerintah pusat. Pagi-pagi Departemen Dalam Negeri sudah menegaskan, bahwa tidak ada pintu bagi DPRD untuk menjatuhkan bupati hasil pemilihan rakyat langsung.

Ratna juga punya modal tidak pernah tersangkut dosa rezim pemerintahan sebelumnya. Saat sejumlah pejabat, termasuk mantan Bupati Samsul Hadi, tersangkut kasus dugaan korupsi, Ratna bersih dari kasus macam itu.

Di jajaran birokrasi, Ratna sebetulnya belum memiliki kaki yang kokoh. Ia belum berhasil sepenuhnya mengkonsolidasikan birokrat dan menepis citra sosok mantan Bupati Samsul Hadi masih lekat. Selama ini Samsul dikenal sebagai sosok yang egaliter, meski cenderung bergaya agak ‘koboi’.

Namun, Ratna memutuskan untuk melakukan ‘counter attack’, dengan mencopot Sekretaris Kabupaten Sudjiharto dan sejumlah pejabat. Celah yang dipakainya adalah adanya dugaan pemalsuan keterangan dalam proses pengangkatan pangkat sejumlah pejabat tersebut.

Tapi serangan balik Ratna ini juga tak berlangsung mulus. Pencopotan Sekkab dinilai menyalahi aturan, karena seharusnya pemberhentian dilakukan oleh Gubernur.

Langkah Ratna juga membangkitkan perlawanan karyawan Pemkab Banyuwangi yang tadinya cenderung pasif. Apalagi, diketahui keputusan Ratna soal penurunan pangkat bisa mengimbas pada sekitar 592 pegawai negeri sipil. Maka, Banyuwangi kembali bergolak, dan ratusan pegawai melakukan aksi mogok.

Mengamat konflik politik di Banyuwangi, Juanda berharap, proses demokrasi tidak terperosok dalam arus oligarki. “Demokrasi menyediakan ruang bagi ketidaksetujuan dan oposisi, tapi tidak untuk pemaksaan kehendak,” katanya. (*)