22 May 2011

Episode Melawan Lupa

Berjuang memperbaiki persepakbolaan Indonesia tak ubahnya berjuang melawan lupa. Tak mudah mengingat, bahwa menatap kisruh di tubuh PSSI tidak bisa dilakukan secara parsial.

Kisruh ini tak lepas dari inkonsistensi dan ketidakpedulian FIFA terhadap apa yang terjadi di Indonesia sejak lama. Kisruh yang terjadi dalam kongres 20 Mei di Jakarta hanyalah ujung dari perlawanan terhadap status quo yang tak mau digoyang selama bertahun-tahun.


Episode I: Pelanggaran Statuta yang Dibiarkan FIFA

Cerita diawali tahun 2007, saat Nurdin Halid mencalonkan diri dan terpilih kembali menjadi ketua umum PSSI, April 2007. Inilah pengkhianatan dan pengingkaran pertama terhadap statuta FIFA. Statuta FIFA tidak mengizinkan mantan penghuni penjara menjadi ketua umum lembaga sepakbola sebuah negara.

Nurdin Halid pernah tersangkut kasus pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara pada 9 Agustus 2005 karena kasus pelanggaran kepabeanan beras impor dari Vietnam. Namun, ia dibebaskan setelah mendapat remisi dari pemerintah pada 17 Agustus 2006.

Tahun 2007, ia kembali divonis divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim kasasi MA dalam petikan putusan Nomor 1384K/Pid/2005 yang diterima Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Andi Samsam Nganro, Jumat, menyatakan Nurdin Halid secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng.

FIFA sempat mengancam akan memberikan sanksi terhadap Indonesia, jika tidak memilih ketua umum baru. Namun ancaman tinggal ancaman. Empat tahun Nurdin menjabat, 2007-2011, dengan melanggar statuta FIFA, selama itu pula sanksi dari FIFA tidak pernah turun. Bahkan, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen sepakbola internasional, seperti Piala AFF.

Kepemimpinan Nurdin menghadirkan berbagai kegagalan. Liga Indonesia tak juga profesional, karena klub-klub masih mengandalkan dana APBD. Tak ada terobosan berarti untuk menemukan cara bagaimana klub bisa bebas dari APBD.


Episode II: Agum Gumelar dan KSN

Publik pun muak dan meminta Nurdin segera lengser. April 2010, dengan didukung Presiden RI, digelarlah Kongres Sepakbola Nasional (KSN) di Malang. Banyak pihak yang berharap dalam KSN ini, Nurdin akan dilengserkan.

Agum Gumelar, mantan ketua umum PSSI, menjadi ketua pelaksanaan KSN. Tak ada yang meragukan reputasi dan dedikasi Agum dalam urusan sepakbola. Ia pernah menjadi ketua panitia lokal tur Manchester United ke Jakarta Juli 2009. Manchester United sendiri urung ke Jakarta menyusul insiden ledakan bom di Hotel J.W. Marriot.

Namun, KSN hanya menghasilkan kekecewaan. Nurdin malah tetap berdiri kokoh. Betapa tidak, empat tahun ia dibiarkan memimpin tanpa sanksi meski melanggar statuta FIFA. Setelah FIFA tak berkutik, kini giliran publik sepakbola nasional.

Bahkan, Nurdin rupanya tak hendak melepas jabatannya sebagai ketua umum PSSI setelah berakhir. Ia mencalonkan diri menjadi ketua umum kembali untuk periode 2011-2015. Kongres awal di Bali pada Januari 2011 untuk mendengarkan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2007-2011 ditengarai menjadi ajang penggalangan suara.


Episode III: KP Menolak GT-AP Tanpa Menyebut Alasan

Belakangan PSSI membentuk Komite Pemilihan pada 18 Januari 2011. Selain Komite Pemilihan, PSSI membentuk Komisi Banding. Pembentukan dua badan ini semestinya dilakukan melalui kongres dan bukan penunjukan. Namun nyatanya komposisi Komite Pemilihan ini berganti hingga tiga kali, dan terakhir diketuai Syarif Bastaman, Ketua Bidang Hukum PSSI.

KP hanya meloloskan dua nama menjadi calon ketua umum PSSI, yakni Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie. Publik mulai pesimistis. Apalagi, klub dan pengurus PSSI provinsi yang menjadi pemilik suara saat ini tak jauh-jauh dari pemilik suara tahun 2007, saat Nurdin terpilih. Kala itu, dengan dukungan para pemilik suara, Nurdin bisa menjadi ketua umum PSSI walau melanggar statuta FIFA.

Namun, tahun ini berbeda. Di tengah pesimisme itu, untuk pertama kalinya pengusaha Arifin Panigoro dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, George Toisutta, diganjal masuk bursa calon. Padahal, Toisutta mendapat dukungan 12 Pengurus Provinsi PSSI.

Dalam pengumuman yang dilaksanakan Sabtu, 19 Februari 2011, Komite Pemilihan tidak menyebutkan alasan kenapa Arifin Panigoro dan Toisutta tidak diloloskan. Yang jelas, sejumlah media melaporkan, baha Komite Verifikasi mengubah pesyaratan pencalonan ketua umum. Salah satu syaratnya adalah pernah menjadi pengurus PSSI.


Episode IV: Penolakan Tanpa Alasan KB Tjipta Lesmana

Panigoro dan Toisutta tidak menyerah. Mereka mengadu ke Komisi Banding yang diketuai Tjipta Lesmana. Tjipta Lesmana selama ini dikenal sebagai pakar komunikasi. Ia memuji tindakan Panigoro dan Toisutta yang mengadukan persoalan itu ke komisinya sebagai tindakan yang sah dan benar.

Namun lagi-lagi, Panigoro dan Toisutta menelan kekecewaan. Komisi Banding menolak upaya banding dari dua bakal calon ketua umum itu, sekligus menolak hasil keputusan komite pemilihan. Sekali lagi, keputusan itu tidak disertai alasan terperinci berdasarkan statuta FIFA.

Dengan keluarnya keputusan tanpa alasan dan dasar hukum terperinci yang mengganjal Panigoro dan Toisutta, Tjipta Lesmana dan kawan-kawan mengulangi tindakan Syarif Bastaman dan kawan-kawan.

Status quo di atas angin. Revolusi PSSI yang didengungkan suporter sepakbola agaknya bakal membentur tembok. Apalagi, pengurus lama PSSI melakukan konsolidasi, dengan mengajak sejumlah pengurus klub yang memiliki suara untuk melakukan studi banding ke Eropa.


Episode V: Angin Berbalik Arah di Pekanbaru

Namun tak ada yang menyangka angin berbalik cepat. Politik memang tak ubahnya judul lagu Mr. Big: Goin Where The Wind Blows.

Kongres di Pekanbaru pada 26 Maret 2011 menjadi saksi perubahan itu. Para peserta kongres yang dulunya mendukung kubu Nurdin Halid dan status quo justru berbalik melawan. Muncul apa yang disebut Kelompok 78 yang merujuk pada 78 pemilik suara sah di kongres.

Sampai saat itu, tidak terdengar adanya wacana banned (sanksi) dari FIFA untuk Indonesia. Dalam kongres ini, Komite Pemilihan dan Komisi Banding terbentuk, sebagaimana diamanatkan dalam electoral code FIFA. Ketua Komite Pemilihan adalah Harbiansyah Hanifah dari Persisam Samarinda, dan Ketua Komisi Banding adalah Ahmad Riyadh dari PSSI Jawa Timur.

Pengurus PSSI kebakaran jenggot,dan menganggap kongres Pekanbaru tak sah, walau dihadiri mayoritas pemilik suara. Pengurus PSSI memiliki definisi sendiri untuk menyatakan kongres itu tak sah, karena tak bisa memegang kendali atas penyelenggaraan kongres. (Baca Kembali Episode I, PSSI menganggap Kongres 2007 tetap sah walau melanggar statuta FIFA)


Episode VI: Intervensi Pemerintah

Tak lama dari pelaksanaan kongres di Pekanbaru, pemerintah melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng membekukan PSSI kepengurusan Nurdin Halid. "Pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa pengurus PSSI telah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan kongres tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru," katanya.

Intervensi pemerintah ini bukan yang pertama kali. Saat PSSI berusaha mengganjal penyelenggaraan Liga Primer Indonesia, pemerintah justru membuka pintu penyelanggaraan melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia. Padahal, PSSI berkali-kali 'menebarkan' peringatan, bahwa penyelenggara liga yang sah dan diakui FIFA adalah PSSI.

Dalam beberapa kasus, FIFA mengharamkan intervensi pemerintah terhadap lembaga sepakbola sebuah negara. Bahkan, intervensi bisa berujung sanksi dari FIFA. Namun, sebagaimana saat PSSI melanggar statuta tahun 2007, FIFA tak menjatuhkan sanksi terhadap dua kali intervensi pemerintah tersebut.


Episode VII: Kontradiksi Komite Normalisasi

Kisruh PSSI membuat FIFA turun tangan, dan membentuk Komite Normalisasi yang diketuai Agum Gumelar, awal April. KN ini menggantikan tugas PSSI, dan bertanggungjawab menggelar kongres serta menyelesaikan dualisme kompetisi sepakbola profesional Indonesia. Selain membentuk KN, FIFA juga mengakui Komisi Banding yang diketuai Ahmad Riyadh.

KN sempat ke Swiss menanyakan lagi hal-ihwal nasib pencalonan Arifin Panigoro, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Nurdin Halid. Hasilnya, empat orang itu dilarang mencalonkan diri. Nurdin Halid jelas terganjal statuta. Namun tidak diterangkan poin statuta mana yang digunakan untuk melarang Nirwan, Toisutta, dan Panigoro.

Belakangan FIFA juga melarang Komisi Banding yang diketuai Riyadh untuk memproses banding Toisutta dan Panigoro. FIFA hanya menyebut dalam suratnya kepada KN, bahwa: empat orang kandidat yang ditolak Komite Banding pada 28 Februari lalu, yakni Nurdin Halid, Nirwan D Bakrie, George Toisutta dan Arifin Panigoro, tidak bisa dicalonkan.

Komisi Banding yang dimaksud adalah Komisi Banding yang dipimpin Tjipta Lesmana. FIFA mendasarkan keputusan pelarangan atas Toisutta dan Panigoro pada hasil keputusan KB. Sementara, sebagaimana Episode IV, KB tak menyebutkan alasan apapun yang melandasi keluarnya keputusan mereka.

Selain mengurus polemik pencalonan ketua umum PSSI, KN mengeluarkan kebijakan bersejarah. "Kami telah memutuskan untuk mengakomodir LPI dalam pengawasan Komite Normalisasi hingga akhir musim," kata Agum Gumelar. Nasib LPI akan ditentukan pada kongres nanti. Yang terang, dengan pengakuan tersebut, berakhirlah cap ilegal terhadap LPI.

Namun di sinilah kontradiksi terjadi. Atas permintaan Agum, FIFA mengganti lima anggota KN, yakni Dityo Pramono, Siti Nurzanah, Sukawi Sutarip, Samsul Ashar, FX Hadi Rudyatmo, dan Satim Sofyan. Mereka digantikan oleh Rendra Krisna (Presiden Kehormatan Arema FC), Sumaryoto (mantan Ketua Pengprov PSSI Jawa Tengah), Baryadi (Ketua Umum Pengprov PSSI Sumatera Selatan), dan Sinyo Aliandoe (mantan Pelatih Tim Nasional).

Samsul Ashar menambahkan, dicopotnya kelima anggota KN, termasuk dirinya, itu karena mereka dianggap menghambat dengan dalih tidak bersikap netral dan berafiliasi kepada penggagas Liga Primer Indonesia [LPI] Arifin Panigoro. LPI dirangkul, namun mereka yang dianggap punya kedekatan dengan LPI dibuang.


Episode VIII: Penjelasan Tak Komplit Regennas

Episode ini terjadi saat kongres 20 Mei. Thierry Regennas, salah satu petinggi FIFA, hadir. Ia menjelaskan, alasan FIFA melarang Arifin Panigoro, yakni terkait keterlibatan dalam Liga Primer Indonesia. FIFA tak mengijinkan penyelanggaraan liga di luar naungan otoritas PSSI. Sementara pelarangan kepada Toisutta dan Nirwan tidak dijelaskan gamblang. Mereka hanya disebut memecah-belah sepakbola Indonesia.

Penjelasan Regennas ini jauh dari memuaskan dan justru memunculkan pertanyaan baru. Pertama, mengapa FIFA tidak menindak PSSI yang melanggar statuta FIFA sejak tahun 2007. Kedua, Toisutta jelas-jelas tidak terlibat dalam Liga primer Indonesia secara struktural. Namanya baru muncul praktis awal tahun ini, dan standar statuta apa yang dilanggarnya tidak jelas.

Ketiga, Nirwan Bakrie sudah lama berkecimpung di PSSI, dan bahkan sempat disebut-sebut oleh Nurdin Halid berjasa terhadap PSSI dan sepakbola Indonesia. Tak jelas pula standar statuta mana yang dilanggar Nirwan.

Keempat, Komite Normalisasi telah mengakui keberadaan LPI. Bahkan, nasibnya akan dibicarakan dalam kongres. Menggunakan itu sebagai alasan lisan (bukan tulisan) untuk melarang Panigoro membuat mentah rencana rekonsiliasi semua kubu.


Episode IX: Panigoro-Toisutta Jadi 'Musuh Bersama'

Dalam tempo tak sampai enam bulan, posisi Arifin Panigoro dan George Toisutta yang sempat dipuji karena mendobrak PSSI Nurdin Halid berbalik arah: dari pejuang menjadi musuh bersama. Isu yang dihantamkan kepada mereka adalah tidak legowo atau tak berbesar hati dan ambisius.

Isu lain yang dihantamkan adalah 'Panigoro-Toisutta dan Kelompok 78 bertanggungjawab, jika PSSI disanksi oleh FIFA'. Sebuah isu yang tak pernah muncul dan menghantam PSSI status quo selama empat tahun, walau jelas-jelas ada pelanggaran statuta, kini muncul hanya dalam tempo waktu satu bulan.

Berbagai episode penyimpangan proses yang muncul sejak tahun 2007 di tubuh PSSI mendadak terlupakan. Tak aneh memang jika dulu Bung Karno pernah mengingatkan kita tentang jas merah (jangan sekali-kali melupakan sejarah). Mungkin Bung Karno tahu betul tabiat dan watak bangsa kita. Entahlah. Mari kita tunggu episode 'Babad PSSI' selanjutnya. [wir]

No comments: