05 March 2010

C untuk Century

Demokrasi bisa saja bikin gaduh dan repot. Mungkin juga jengkel. Namun, setidaknya yang gaduh itu akan membuat orang berpikir: negara ini tak terbentuk dalam proses sekali jadi. Kebenaran dan kekuasaan berjalan berimpitan, dimaknai dalam sebuah 'medan tempur politik pencitraan'.

Di tengah gaduh itulah, 325 orang di Senayan memutuskan bahwa ada yang salah dalam proses pengucuran dana talangan bagi Bank Century. Di antara dua opsi, A dan C, mereka memilih C (alangkah kebetulan sekali inisial C untuk Century). Para wakil rakyat memutuskan kesalahan yang ditemukan dalam bailout Century harus dibawa ke proses hukum, ditelisik lebih jauh keterlibatan para pejabat yang bertanggungjawab.

Seseorang berkata kepada saya: bagaimana bisa kebenaran dan kesalahan ditentukan dalam proses menang dan kalah. Suara terbanyak adalah benar, dan suara yang lebih sedikit berarti salah. Bagaimana pula kita bisa mengetahui bahwa preferensi para legislator di parlemen sejalan dengan preferensi jutaan orang yang mereka wakili?

Pada titik ini, pengungkapan Skandal Century di DPR RI memang mengundang perdebatan filosofis. Semua perdebatan filosofis itu, lagi-lagi, menyentuh jantung demokrasi: sistem ini memang mempunyai lubang. Dengan berbagai lubang filosofis itu, kita semua sepakat bahwa demokrasi kita terima bukan karena kebaikan intrinsik di dalamnya, tapi karena sistem ini lebih bisa diterima daripada sistem lain yang tak menghargai perbedaan, dan inilah sistem yang paling baik dari yang berpotensi terburuk.

Namun dengan kelemahan yang dimiliki pula, demokrasi menyediakan tempat bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam laku komunikatif memaknai kebenaran. Komunikasi membentuk pengetahuan, pengetahuan menentukan kekuasaan.

"Demokrasi tidak memberikan kepada rakyatnya pemerintahan yang paling cakap, melainkan menghasilkan apa yang sering tidak bisa dibikin oleh pemerintahan-pemerintahan paling cakap sekalipun: ...sesuatu kekuatan yang melimpah ruah,... dan boleh jadi, betapapun buruknya keadaan, tetap dapat dihasilkan keajaiban-keajaiban," kata Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America.

Maka, lupakanlah dulu perdebatan filosofis mengenai elok atau tidaknya sebuah kebenaran ditentukan melalui pemungutan suara. Setidaknya, apa yang terjadi di DPR RI mengantarkan kita pada babak lain pencarian kebenaran melalui ranah hukum. Saya kira ini yang terpenting. Temuan-temuan dan fakta-fakta yang dibeberkan terang-benderang dalam sidang-sidang Panitia Khusus Century terlalu sepele hanya untuk dipentaskan di 'panggung' DPR RI.

Tapi, bisakah sebuah kebijakan dipidanakan? Para pendukung pemerintah sama-sama berseru, kebijakan jangan dikriminalisasi karena akan memunculkan efek traumatis: pejabat pemerintah tak berani mengambil kebijakan di saat genting dan penting.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengatakan: kebijakan bailout untuk Bank Century sudah tepat. "Boleh jadi di masa krisis dan keadaan yang serbadarurat, ketika keputusan itu diambil dengan sangat cepat, ada masalah-masalah teknis yang mungkin terlewatkan." (Jawa Pos, 5/3/2010)

SBY boleh jadi benar. Semua yang dilakukan serba cepat, memang acap melewatkan detail. Tapi apa yang cepat tak semustinya menabrak regulasi yang sudah ditetapkan sendiri oleh pemerintah, terutama jika itu berpotensi memunculkan persoalan moral. Jika sebuah regulasi adalah kebijakan diciptakan untuk memunculkan rasa aman dan kepastian, maka menabraknya dengan dalih kebijakan yang lain hanya memicu rantai ketidakpastian seperti yang terjadi saat ini.

Dari sini pula kita makin sadar, bahwa sebuah kebijakan memiliki kompleksitasnya sendiri. Kebijakan tak cukup diciptakan dengan berbekal selembar itikad baik, tapi juga bertumpuk informasi yang akurat dan kehati-hatian dalam menimbang regulasi. Saya kira dua hal terakhir inilah yang alpa dalam pengambilan kebijakan bailout Century.

Saya percaya, pemerintah saat itu memiliki itikad baik untuk menyelamatkan negara dari krisis ekonomi. Tapi tanpa informasi yang akurat dan kecerobohan dalam menimbang regulasi, yang terjadi adalah apa yang saya sebut sebagai 'potensi korupsi kebijakan'. Ini jenis potensi korupsi tingkat tinggi: menggunakan kebijakan untuk menguntungkan pihak tertentu, sadar atau tidak, dipaksa atau suka rela. Jika pemerintahan SBY-Boediono ikhlas hati melihat sejumlah pejabat diringkus aparat penegak hukum karena 'korupsi kebijakan', mengapa hal serupa tak bisa diterima dalam kasus Skandal Century?

Jadi mungkinkah sebuah kebijakan dipidana? Sebanyak 325 orang di parlemen sepakat untuk mengatakan 'ya'. Sebanyak 212 orang lainnya mengatakan 'tidak'. Jika kebenaran tak bisa divoting, maka marilah kita bertanya kepada mereka yang menjadi korban dalam skandal ini. Saya pikir jawabannya sudah jelas: para pejabat negara yang baik tak hanya dengan suka hati menerima fasilitas mobil mewah dan gaji berlipat dari orang kebanyakan untuk tugas yang mereka emban, tapi juga dengan gembira hati menerima konsekuensi dari kebijakan tugas yang mereka ambil.

"With great power comes great responsibility..." (sebuah nukilan dari film Spiderman, seorang sobat baik mengingatkan kembali kata-kata ini melalui situs jejaring Facebook). Saya kira, sebagaimana kakek Peter Parker, sang Spiderman, kawan saya itu (sekali lagi) benar. [wir]

No comments: