12 January 2010

Ror

Tak ada jalur singkat menuju kebenaran. Jurnalisme adalah bagian dari upaya mencari kebenaran itu, dan kami, para jurnalis, tak pernah bisa memotong kompas. Kebenaran, sebuah kata yang tak pernah bulat.

Dalam kumpulan karyanya Just So Stories terbitan tahun 1902, Kipling menulis sajak yang indah tentang jurnalisme:

Saya memelihara enam pelayan jujur
(Mereka mengajarkan semua yang saya tahu)
Nama mereka adalah Apa, Mengapa, Kapan, Bagaimana, Di Mana, dan Siapa
Saya kirim mereka lewat darat dan laut,
Saya kirim mereka ke timur dan barat;
Tetapi setelah mereka melakukan tugasnya,
Saya beri mereka istirahat

Sajak Kipling menunjukkan betapa tidak sederhananya jurnalisme. Kami tak boleh berurusan dengan kebohongan. Jurnalisme, sebuah bisnis yang ganjil di dunia. Orang memercayai kami, apa yang disampaikan seorang reporter, dan kami mempertaruhkan kredibilitas untuk bisa tetap dipercaya.

Seorang kawan berkata, "Anda boleh menjadi seorang pemabuk, seorang alim, atau bahkan seorang tak beragama, sepanjang Anda tak berbohong dan memanipulasi fakta-fakta." Sekali kami memainkan fakta-fakta, kami sudah selesai dalam bisnis ini.

Mungkin dari sini, para jurnalis selalu meletakkan diri mereka dalam posisi berhadapan dan skeptis dengan kaum politisi. Politik berurusan dengan kekuasaan, dan sesuatu yang etik tak selamanya hadir di sini. Kekuasaan sering tergoda untuk menempuh ketidakjujuran sebagai jalur cepat. Kekuasaan tak jarang pula menampik Kebenaran (dengan 'k' kapital). Dalam batas-batas yang diciptakannya sendiri, seorang penguasa lebih suka menciptakan kebenaran (dengan 'k' kecil) daripada bersusah payah mencarinya. Dan kebenaran ini (sekali lagi dengan 'k' kecil), beberapa kali harus diupayakan untuk membungkam suara yang berbeda.

Mungkin karena menjanjikan kekuasaan yang memperkenankan jalan pintas dan penciptaan 'kebenaran' (alih-alih sebuah pencarian kebenaran), maka politik menjadi begitu menggoda, sekaligus memicu ambigu di kalangan jurnalis.

Redaktur The Washington Post Benjamin C. Bradlee mengingatkan para wartawan, bahwa akrab dengan pejabat pemerintah sama dengan membuat ‘perjanjian dengan iblis’. Namun, Bradlee sendiri teman dekat John F. Kennedy, sejak sang presiden menjadi senator muda yang ambisius.

Wartawan The New York Times David S. Broder mencatat, “generasi pertama koresponden Washington dan kolumnis seperti Walter Lippmann, Joseph dan Stewart Alsop, Drew Pearson, Marquis Childs, Thomas L. Stokes, David Lawrence, Roscoe Drummond, Arthur Krock, James Reston – menikmati persahabatan yang akrab dengan para presiden, menteri luar negeri, senator, dan para wakil rakyat terkemuka.”

Mereka sering berfungsi sebagai penasehat pribadi yang berpengaruh dari orang-orang yang sedang berkuasa. Walter Lippmann, wartawan politik dan penulis buku Public Opinion, membantu Presiden Woodrow Wilson merancang Fourteen Points Perjanjian Versailles. Ia juga menulis pidato untuk para politisi, dan, menurut Michael Curtis, seorang profesor ilmu politik, "menikmati ketenaran dan hubungan pribadi dengan presiden, sejak Wilson dan pengganti-penggantinya."

Saya sempat menganggap para wartawan yang masuk ke dunia politik kekuasaan adalah orang-orang yang tak kuat menahan goda. Atau, mungkin juga, mereka bukan tipe orang yang cukup sabar untuk melakukan perubahan melalui pencarian kebenaran yang terus-menerus.

Namun, kemudian saya menyadari, ada yang perlu dikoreksi dari pandangan saya. Politik dan jurnalisme adalah dua sisi dari satu koin demokrasi. Politik dan jurnalisme pada dasarnya ada untuk kepentingan warga. Lebih dasar lagi, keduanya harus sama-sama mendengarkan kata hati. Sampai hari ini saya masih meyakini, kata hati tak bisa diingkari.

Politik dan jurnalisme pada akhirnya sama-sama menjanjikan harapan perbaikan. Kekuasaan tak selamanya tabu dan menyisakan wajah yang bopeng, karena dalam sistem demokratis, wajah yang bopeng itu senantiasa bisa direvisi.

Dari sini, saat Dhimam Abror Djuraid, seorang wartawan yang sudah menekuni jurnalisme selama dua dekade, memilih menyeberang ke politik, saya pun mulai mencoba untuk memahami. Bagi saya, sikap Pak Ror (Ror adalah kode penulisan untuk dia) yang terang-benderang adalah bagus. Saya lebih mengecam para jurnalis yang memilih menjadi politisi diam-diam sembari mulut mereka merapal diri netral dan objektif. Pilihan sikap seorang Dhimam Abror justru adalah bagian dari transparansi yang tak perlu dikutuk habis. Hidup adalah pilihan, begitu juga politik, dengan segala konsekuensinya.

Layakkah Abror menjadi pemimpin Surabaya, sebuah kota terbesar kedua di Indonesia? Saya rasa itu bukan pertanyaan yang harus disodorkan. Ini bukan urusan memilih baju sebelum berangkat menuju kondangan. Hal terpenting adalah mampukah Abror menumbuhkan harapan sekaligus menjaga nuraninya, menghadapi sekian godaan untuk memelintir kekuasaan. Saya percaya, sebagai jurnalis, dia tak akan tergoda menciptakan kebenaran sebagai modal kekuasaan.

Saya yakin Abror tahu, kuasa yang kukuh justru ditopang oleh pencarian kebenaran: karena kebenaran haruslah terus-menerus digali dengan mempertemukan pendapat dan persepsi yang berserakan pada publik. Kebenaran adalah konsepsi kemajemukan tafsir yang membuat seorang penguasa harus senantiasa toleran.

Terakhir, saya menitipkan kembali sembilan elemen jurnalisme Bill Kovach yang saya adaptasi menjadi sembilan elemen kekuasaan yang melayani warga. Saya yakin Pak Ror tahu sembilan elemen itu. Namun tak ada salahnya, saya menyebutkan lagi.

Pertama, kewajiban utama kekuasaan adalah menampik kemungkinan untuk mendominasi kebenaran.

Kedua, loyalitas utama kekuasaan negara adalah pada warga negara. Ketiga, esensi kekuasaan adalah disiplin toleransi dan konsensus, mendengarkan pendapat dari semua orang, termasuk minoritas.

Keempat, penguasa yang baik harus menjaga independensi dari pemodal dan menampik menjadi bagian dari oligarki. Kelima, penguasa harus membuat dirinya sebagai pemantau semua permasalahan rakyat secara independen.

Keenam, penguasa harus memberi forum dan kesempatan bagi publik untuk mengkritik kekuasaan dan menemukan kompromi terhadap perbedaan. Ketujuh, penguasa harus mampu membuat keputusan yang bijak dna relevan untuk diikuti.

Kedelapan, penguasa harus membuat keputusan dan kebijakan yang komprehensif dan proporsional. kesembilan, penguasa harus mendengarkan hati nuraninya.

Dengan sembilan elemen di atas, Pak Abror, saya ucapkan: selamat berjuang. [wir]

No comments: