06 July 2009

Masa Tenang

Pada titik tertentu, kita akhirnya menganggap pemilu sebagai proses politik yang melelahkan dan butuh jeda. Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan Minggu, 5 Juli 2009, hingga Selasa 7 Juli 2009, sebagai masa tenang, sebelum akhirnya Rabu, 8 Juli, kita menentukan pilihan masing-masing.

Masa tenang. Saya tidak tahu bagaimana mulanya dua kata itu dipakai menjadi satu frasa politik. Tapi 'masa tenang' seolah menjadi penanda bahwa proses politik kita tak pernah tenang. Ada kampanye penuh ingar-bingar. Ada pengerahan massa. Ada pencitraan di sana-sini. Ada adu sindir dan adu program. Ada adu debat di televisi. Dan, akhirnya, kita merasa perlu rehat.

Tapi apakah yang tenang itu? Ada banyak padanan dalam bahasa Inggris untuk kata 'tenang' dalam konteks ini: quiet, silence, calm, cool, dan mungkin saja, peace. Tapi semua merujuk pada tiadanya pergerakan yang memicu heboh, atau mungkin persisnya: 'keheningan di tengah malam di mana kita bisa merenung, atau menangis, saat hanya suara jangkrik yang terdengar.'

Namun, 'masa tenang' dalam dunia politik Indonesia bisa ditafsir terbalik-balik. Tiga hari jeda adalah tiga hari penuh riuh-rendah. Tiga hari jeda adalah tiga hari terakhir bagi para kandidat untuk melakukan perjuangan terakhir, meyakinkan rakyat.

Ada isu ramai soal salah satu kandidat yang mengaku disihir. Ada pula heboh surat elektronik dari salah satu anggota tim sukses. Ada isu ini, ada isu itu. 'Masa tenang' justru menjadi masa paling menegangkan: ada bisik-bisik, kewaspadaan terhadap operasi senyap, bagi-bagi duit, dan pembalikan isu di detik-detik terakhir.

Paling heboh tentu saja masalah daftar pemilih tetap (DPT). Megawati dan Jusuf Kalla bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin di kantor organisasi muslim terbesar kedua di Indonesia itu, untuk membahas urusan genting ini. Bahkan ada usulan agar pemilu presiden ditunda dulu saja, sembari membenahi DPT.

Terlepas dari kontroversi tersebut, masalah DPT memang sudah sejak lama berpotensi menjadi bom waktu dalam pemilu kali ini. Ledakan pertama soal ketidakberesan DPT ini terjadi di Jawa Timur, yang kemudian merembet ke pemilu. Sebenarnya, ada pertanyaan penting juga: mengapa tahun 2004 masalah DPT tak seruwet sekarang? Hanya Komisi Pemilihan Umum yang bisa menjawab.

Dengan sekian 'keributan' itu, apa yang disebut 'masa tenang' tak lebih simbolisme politik Indonesia yang 'mencintai prosedur zonder substansi'. Kita bikin sendiri prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan politik, namun dengan laku yang abai terhadap penyimpangan-peyimpangan yang kita buat sendiri dari tahap sebelumnya.

Kita menginginkan tahap resmi, di mana rakyat bisa mendapat waktu berpikir tenang sebelum memilih. Tapi kita tak memproteksi rakyat dari kemungkinan munculnya gangguan-gangguan yang bikin cemas. Kita menginginkan rakyat bisa berkontemplasi sebelum memilih kandidat presiden nomor urut yang pas, tapi kita sepertinya alpa: bagaimana rakyat disuruh berpikir untuk memilih, kalau kemudian tak bisa memilih karena namanya tak tercantum dalam DPT.

Masa tenang. Saya ragu apakah rakyat butuh tenang sebelum memilih, atau justru berharap semua ribut-ribut ini segera berakhir, agar tenang bukan lagi sekadar jeda. Anda mau pilih yang mana? [wir]

No comments: