Manifesto Padi

Bank Konvensional 'Hadang' Ekonomi Syariah JK

Sejauh ini, dari semua calon presiden, baru Muhammad Jusuf Kalla yang menyinggung soal perekonomian syariah selama duduk di pemerintahan. Namun, pernyataan JK soal ekonomi syariah, saat menduduki kursi wakil presiden, naga-naganya menghadapi perlawanan dari bank konvensional.

"Saya masih ingat, beberapa tahun lalu, di televisi Pak Jusuf Kalla mengatakan soal dana haji. Kata dia, karena uang ini digunakan untuk beribadah, maka seharusnya yang mengelola adalah bank syariah. Saya langsung mengacungkan jempol saat itu," kata ekonom syariah dari Universitas Airlangga, Dr. Suherman Rosyidi, Senin (15/6/2009).

Sayangnya, tunggu punya tunggu, pernyataan JK tidak juga terealisasi. "Saya coba tanya teman saya di pemerintahan, kenapa kok pernyataan Pak Wapres tidak ada wujudnya. Katanya, begitu Wapres bilang itu, bank-bank konvensional langsung pasang kuda-kuda," kata Suherman.

Bank konvensional melobi pemerintahan? "Saya tidak tahu. Wallahualam. Tapi omongannya wakil presiden tidak dituruti begitu," kata Suherman. Ia mengingatkan, bahwa dana haji sangat besar dan menggiurkan untuk dikelola.

Dalam kampanye dialogis dengan sejumlah buruh usaha kecil menengah, tukang ojek dan pemulung di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Minggu (14/6), JK berjanji akan menaikkan peranan ekonomi syariah di Indonesia hingga 25 persen jika dirinya terpilih menjadi Presiden.

Menurut JK, ekonomi syariah terbukti mampu menghadapi guncangan daripada ekonomi kapitalis dalam menghadapi krisis keuangan global. Namun, saat ini peranan ekonomi syariah saat ini hanya 2-3 persen.

Suherman Rosyidi mengapresiasi keberanian JK melontarkan wacana tentang keberpihakan terhadap ekonomi syariah. Ia berpendapat, jika lontaran itu direspons masyarakat, maka dua capres lainnya akan menyusul, melontarkan hal serupa. Hal ini tentu positif bagi perekonomian syariah. [wir]