Manifesto Padi

Bentrokan Akibat Pemerintah Lamban

HARIAN REPUBLIKA
JAKARTA--Bentrokan antara massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKB) dengan Front Pembela Islam (FPI) dinilai merupakan buntut dari kelambanan pemerintah menangani masalah Ahmadiyah. ''Itulah akibatnya kalau pemerintah lama,'' kata Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Hamdan Zoelva, di Jakarta, Ahad (1/6).

Hamdan mengatakan banyak pihak sudah mewanti-wanti pemerintah bahwa ketidaktegasan dan ketidakcepatan dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah bisa mengakibatkan bentrokan. Hamdan mengaku khawatir bentrokan yang terjadi kemarin tak hanya akan terjadi di Jakarta, tapi juga akan menjalar ke daerah-daerah lain. ''Ini bisa makin panas,'' katanya.

Jika pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung tentang Penghentian Kegiatan Ahmadiyah, Hamdan menilai bentrokan tak akan terjadi. Situasi menggantung dinilainya bisa dimanfaatkan untuk memprovokasi masyarakat. Jadi, ''Sekarang, saatnya ambil keputusan,'' tandas Hamdan.

Kuasa hukum Forum Umat Islam, Munarman, menilai bentrokan terjadi karena langkah tegas soal Ahmadiyah tak kunjung diterapkan. Langkah pemerintah yang superhati-hati dinilainya membuat situasi masyarakat tak menentu. ''Itu artinya pemerintah mempersilakan mengambil tindakan sendiri. Itu kita ambil. Ini bahasa politiknya,'' kata mantan ketua YLBHI itu.

Potensi bentrok semakin terbuka, kata Munarman, karena yang berdemonstrasi mendukung Ahmadiyah--seperti yang kemarin terjadi di Monumen Nasional (Monas)--bukan hanya aktivis, tapi juga umat agama lain. Mereka, kata Munarman, bahkan menuding FUI sebagai umat yang kafir. ''Di situ marahnya umat,'' kata Munarman.

Bentrokan di Monas kemarin terjadi setelah acara makan mi massal bubar. Tak diketahui pasti apa pemicu bentrokan itu. Salah seorang pendemo dari AKKB, Yudhi, mengatakan sebanyak 12 orang massa AKKB terluka akibat peristiwa itu. Adapun massa dari AKKB lainnya berlari tunggang-langgang. ''Polisi geraknya lamban,'' Yudhi menyesalkan.

Tapi, Kepala Polres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Heru Winarko, justru menyalahkan massa AKKB. Pasalnya, mereka mulanya hanya berencana berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Tapi, ''Ternyata, mereka menuju Monas juga. Massa AKKB belum melakukan koordinasi dengan kami untuk berdemonstrasi di Monas,'' sesalnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PP Muhammasiyah menyesalkan tindakan kekerasan dan provokasi dala kasus itu. Umat agama lain diminta jangan ikut campur masalah Ahmadiyah," kata ketua MUI Amidhan. (*)